Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago (net)
Isu menarik pagi ini, politisi Nasdem ungkap pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk program Makan Bergizi Gratis. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikontrol lembaga independen.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri Kabinet Merah Putih tidak berpuas diri dulu karena pemerintahannya belum mulai bekerja. Bekasi lumpuh akibat banjir, sejumlah wilayah di Jakarta juga dilanda banjir. Sekjen FTA khawatir PSN di PIK 2 jadi negara sendiri. Berikut isu selengkapnya.
1. Anggota Komisi IX DPR dari Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengingatkan, pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau fraud. Sebab, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 25 triliun per bulan atau Rp 300 triliun per tahun dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat MBG.
“Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud,” kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (4/3). Irma mengatakan, MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah kemungkinan sudah mempersiapkan anggaran kurang lebih Rp 25 triliun dalam sebulan.
Irma mengingatkan, kualitas dan variasi menu makanannya harus dikontrol baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian. “Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” lanjutnya.
Politisi Partai Nasdem ini juga mengungkapkan, Komisi IX DPR sedang mencari formula yang tepat terkait pemberian MBG. “Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikontrol lembaga independen terutama kualitas makanan yang disiapkan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Nanti ada akreditasi terkait itu…Bukan BGN dong, lembaga independen,” kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).
Dadan mengatakan akreditasi terhadap makanan ini ditentukan berdasarkan indikator kualitas unggul, baik sekali dan baik. “Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi,” kata dia.
3. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri Kabinet Merah Putih tidak berpuas diri dulu karena pemerintahannya belum mulai bekerja. “Presiden bilang jangan berpuas diri dulu, kita bahkan belum mulai,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan isi pesan Prabowo yang disampaikan pada acara taklimat dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).
Hasan menyebutkan, dalam acara tersebut, Prabowo membeberkan pekerjaan yang sudah dilakukan pemerintah selama 130 hari pemerintahannya. Prabowo mengakui, sudah puluhan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun, hal itu tidak boleh membuat para menteri berpuas diri. “Jadi walaupun sudah menelurkan puluhan kebijakan, tapi Presiden bilang ke seluruh anggota kabinet maupun kepala-kepala lembaga yang hadir bahwa jangan berpuas diri dulu,” kata Hasan.
Wamendagri Bima Arya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto geram karena masih ada yang berani mencuri uang rakyat. Kata dia, kegeraman itu disampaikan Prabowo dalam acara buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3) malam.
“Beliau menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor dihukum berat. Beliau geram terhadap orang-orang yang keterlaluan, sudah diperingatkan tapi masih ada yang mencuri uang rakyat,” kata Bima.
Prabowo, sebutnya, kembali memerintahkan aparat penegak hukum untuk melibas para koruptor. “Beliau mau pasang badan untuk menyelamatkan uang rakyat. Beliau kembali lagi meminta aparat penegak hukum, Kapolri hingga jaksa untuk tegas terhadap korupsi,” kata mantan Wali Kota Bogor ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku mendapat pesan dari Presiden Prabowo agar bekerja sebaik-baiknya dalam penegakan hukum. “Untuk KPK, penekanannya beliau kepada aparat penegak hukum, untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu saja,” ujar Setyo yang ikut hadir dalam acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).
Setyo menegaskan, kehadirannya pada acara buka puasa tersebut tidak mengganggu independensi KPK. “Ini kan terbuka, ini kegiatan bersifat terbuka, semua orang bisa melihat, arahan beliau juga jelas semuanya. Jadi tidak ada yang personal, tidak ada yang pada satu lembaga,” kata dia.
4. Bekasi lumpuh akibat banjir. Sejumlah wilayah di Jakarta juga dilanda banjir. BPBD DKI Jakarta mencatat 114 rukun tetangga atau RT masih terendam banjir hingga Rabu (5/3) pagi. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan ratusan RT yang terdampak tersebut tersebar di empat wilayah yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Rinciannya, 18 RT di Jakarta Barat, 2 RT di Jakarta Pusat, 44 RT di Jakarta Selatan, dan 50 RT di Jakarta Timur. Ia jelaskan, banjir tersebut akibat hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak tiga hari terakhir, membuat sejumlah kali meluap.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan, kondisi wilayahnya lumpuh akibat banjir. “Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3). Menurut Tri, lumpuhnya Kota Bekasi dikarenakan kegiatan sehari-hari masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal,” ujarnya.
Tri menyampaikan, banjir akibat luapan Kali Bekasi belum kunjung surut dan dampaknya semakin meluas. “Selain di Pondok Gede Permai (yang paling parah terdampak), di RSUD, Alun-Alun Kota Bekasi, Stadion Chandrabaga, kantor pemerintahan, kantor swasta, dan sepanjang Jalan Ahmad Yani juga masih lumpuh aktivitasnya,” jelas Tri lagi.
5. Presiden Prabowo Subianto terus memonitor banjir cukup parah yang terjadi di Bekasi. Prabowo meminta banjir di semua daerah segera ditangani. Soal banjir Bekasi, presiden sudah koordinaso dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. “Presiden juga menyebut, tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Istana, Jakarta, Selasa (4/3).
Saat ditanya apakah Prabowo akan memberikan bansos, Hasan mengaku belum tahu. Dia memastikan para korban banjir akan ditanggulangi sebaik-baiknya. “Pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan dari Presiden ke BNPB,” imbuh Hasan.
BNPB lakukan modifikasi cuaca sebagai upaya penanganan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir di wilayah Jabodetabek. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, operasi ini disesuaikan dengan prediksi cuaca yang telah ditetapkan. “Saat ini kita mulai, dari tanggal 4 sampai 8 Maret mengingat prediksi curah hujan masih cukup tinggi,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/3). “Prakiraan cuaca juga menunjukkan masih berpotensi terjadi curah hujan tinggi pada pertengahan Maret 2025. Kita akan dukung dengan OMC untuk mengurangi intensitas hujan di sekitar Jawa Barat,” ujarnya.
TNI AU siap membantu operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek. “TNI AU siap mendukung modifikasi cuaca. Kita punya pesawat C212, CN295 untuk mendukung operasi tersebut,” kata Kadispenau, Marsma TNI Ardi Syahri, Rabu (5/3). Meskipun demikian, Ardi menyebut hingga kini belum ada informasi dari pihak BNPB maupun BMKG ke TNI AU untuk mendukung kegiatan modifikasi cuaca tersebut. “Sampai saat ini belum ada informasi (modifikasi cuaca) ke kami (TNI AU),” ujar Ardi.
6. Sekjen Forum Tanah Air (FTA) Ida N Kusdianti mengkhawatirkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di area Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ke depannya bisa menjadi daerah otonomi atau negara sendiri. Menurut Ida, saat ini sudah muncul istilah PIK 2 adalah negara dalam negara karena luas proyek tersebut lebih luas dari negara Singapura.
“Luas PIK 2 yang lebih luas dari Singapura yang hanya sekitar 71.800 ha atau 780 km persegi mau munculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia,” kata Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, di Senayan, Selasa (4/3).
Ida menyinggung pembangunan markas sejumlah lembaga keamanan di PIK 2 yang ia khawatirkan dapat membuat PIK 2 seolah-olah punya otoritas sendiri. “Darat, laut, udara, serta Markas Brimob sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri, bahkan mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri dan pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan,” ujarnya.
7. Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tengah mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masih berada di bawah asuhan orangtua. Kata Gus Ipul, Sekolah Rakyat dibentuk untuk pelajar dari kelompok miskin dan miskin ekstrem. Dia menyebutkan, Kemensos akan membentuk tim penyeleksi calon peserta didik Sekolah Rakyat.
“Jadi, peserta didik harus berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrem. Nanti akan ada tim yang menyeleksi,” kata Gus Ipul di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (4/3). Kata dia, Sekolah Rakyat dibangun dengan konsep menyerupai sekolah asrama atau boarding school yang sepenuhnya gratis. Selain pendidikan berkualitas, sekolah ini diharapkan dapat asupan gizi yang memadai bagi peserta didik.
8. Presiden Prabowo Subianto panggil delapan menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk rapat terbatas terkait hilirisasi, PADA Selasa (4/3). Sejumlah menteri yang dipanggil antara lain, Menhut Raja Juli Antoni, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
“Saya dapat WhatsApp untuk ratas. Ada 8 menteri yang diundang. Sepertinya masih berbicara tentang hilirisasi,” ujar Raja Juli. Ia menyebut, ratas mengenai hilirisasi sejatinya sudah dilakukan sejak kemarin. Hanya saja, hari ini, mereka akan kembali mempertajam pembahasannya. “Ada Pak Bahlil, ya macam-macam lah,” imbuh Raja Juli.
Pemerintah menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai dengan investasi sebesar 40 miliar dollar AS atau sekitar Rp 658 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, 21 proyek tersebut disiapkan untuk mempercepat proyek hilirisasi. Ia menuturkan, beberapa proyek tersebut akan mendapatkan pendanaan melalui Danantara.
“Yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek. Pada tahap pertama yang total investasi kurang lebih sekitar 40 miliar dollar AS dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa saja yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil usai ratas Satgas Hilirisasi dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin malam.
9. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung opsi pembatasan dalam mekanisme pencalonan presiden dalam Omnibus Law RUU Politik buntut Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen yang selama ini diterapkan. HNW menilai pembatasan tetap perlu agar tidak ada kekuatan absolut atau dominasi partai tertentu dalam pencalonan presiden.
“Kalau saya cenderung setuju ada pembatasan itu, ada pembatasan supaya dengan demikian tidak terjadi koalisi yang absolut,” kata Hidayat di gedung DPR, Selasa (4/3). Menurut HNW, dominasi partai tertentu tak akan memberikan opsi bagi masyarakat untuk menentukan pilihan.
10. KPK terus mendalami dugaan permintaan uang oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta periode 2015-2018 Muhamad Haniv kepada Wajib Pajak (WP) untuk kegiatan fashion show anaknya. Pendalaman tersebut dilakukan terhadap Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Hadi Sutrisno yang diperiksa KPK sebagai saksi pada 28 Februari lalu. “Saksi hadir. [Didalami] terkait dengan permintaan dana ke WP untuk kegiatan fashion show anak tersangka,” ujar jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (4/3).
11. Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin menyayangkan narasi di publik yang menyeret nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi PT Pertamina. Menurut dia, narasi tersebut tidak tepat karena Bahlil baru menjabat Menteri ESDM pada Agustus 2024, sedangkan skandal korupsi Pertamina terjadi 2018-2023.
Dikatakan, di tengah kisruh korupsi Pertamina, Bahlil justru tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM). “Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin, Kamis (4/3). (Harjono PS)
