Menteri ESDM Bahlil Lahadali (net)
Isu menarik siang ini, pihak UI memutuskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia minta maaf kepada sivitas akademika UI buntut polemik disertasinya yang dinilai bermasalah. UI juga memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Bahlil selaku mahasiswa untuk meningkatkan kualitas disertasi doktornya.
Isu menarik lainnya, Menhut Raja Juli Antoni memasukkan sejumlah kader PSI dalam tim pengurus atau Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang honornya puluhan juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang sejumlah pengusaha besar Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3). Di antara yang diundang kali ini adalah Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), dan Anthony Salim. Berikut isu selengkapnya.
1. Pihak Universitas Indonesia (UI) putuskan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta maaf kepada sivitas akademika UI sebagai buntut polemik atas disertasi gelar doktorya yang bermasalah. Permintaan maaf itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap Bahlil untuk memperbaiki atau merevisi disertasinya.
Rektor UI Heri Hermansyah mengatakan, empat organ di UI, yakni Dewan Guru Besar, Senat Akademik, hingga Badan Penjaminan Mutu Akademik UI telah mengambil keputusan secara kolektif terkait disertasi Bahlil. Hasilnya, UI memutuskan melakukan pembinaan terhadap promotor, kopromotor, direktur, kepala program studi, dan mahasiswa terkait, dalam hal ini Bahlil Lahadalia yang Ketum Partai Golkar itu. Pembinaan tersebut dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.
“Dalam pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian diputuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan akan dilakukan kepada promotor, kopromotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” kata Heri dalam konferensi pers di Gedung FK UI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).
2. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menilai, rektor dan Universitas Indonesia (UI) punya pertimbangan sendiri untuk memutus persoalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu disampaikannya merespons keputusan UI yang hanya meminta Bahlil merevisi disertasinya, bukan membatalkan disertasi tersebut. “Tentunya Bapak Rektor UI dan pimpinan UI tentu sudah memiliki pertimbangan terhadap apa yang terjadi. Jadi kami percayakan itu juga, otoritasnya kan ada di UI ya,” kata Brian di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).
Brian mengatakan, Kementeriannya memandang keputusan UI tersebut adalah yang terbaik untuk semua pihak. “Jadi ya kami percaya Pak Rektor bersama seluruh jajaran pimpinan dapat mengambil konsen terbaik untuk semuanya. Itu saja,” kata Brian.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian merespons keputusan UI atas hasil disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia yang dikeluarkan rektornya, Prof Heri Hermansyah berdasarkan rapat koordinasi empat Organ UI, yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat. Dalam rakor tersebut, UI memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Bahlil selaku mahasiswa untuk meningkatkan kualitas disertasi doktornya.
“Saya sangat menghargai dan mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia dalam menegakkan integritas akademik secara transparan dan akuntabel,” ujar Hetifah, Jumat (7/3). Menurutnya, universitas harus memastikan proses pembinaan selanjutnya berlangsung secara adil, sesuai dengan standar akademik dan etika perguruan tinggi.
3. Menteri ESDM merangkap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons tuntutan agar dirinya meminta maaf kepada civitas akademika Universitas Indonesia (UI) sebagai buntut polemik disertasi doktornya. Bahlil tidak meminta maaf lantaran belum mengetahui tuntutan itu. Selaku mahasiswa, Dia hanya menghargai keputusan UI terkait disertasinya. “Saya belum… Yang saya tahu cuma ini ya, saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI ya, karena saya kan sebagai mahasiswa,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Jumat (7/3) sore.
Bahlil mengatakan, dirinya harus membaca terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan. Ia mengaku, hal yang dia ketahui dari media sejauh ini baru sebatas memperbaiki disertasinya. “Dan memang sejak saya ujian terbuka dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan. Dan perbaikan saya masih berproses,” imbuhnya.
4. Menhut merangkap Sekjen PSI Raja Juli Antoni memasukkan sejumlah kader PSI dalam tim pengurus atau Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang honornya puluhan juta rupiah. Hal ini tertuang dalam Kepmen Nomor 32 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang diteken 31 Januari 2025. “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3).
Dalam struktur tim pengurus FOLU, Raja Juli bertindak sebagai penanggung jawab/pengarah, sedangkan kader PSI lainnya ditempatkan pada beberapa posisi jabatan. Kepmen itu juga menjelaskan honor bulanan yang akan diterima tim pengurus FOLU Net Sink 2030, mulai dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta.
Berikut daftar rincian honor bulanan yang tercantum dalam kepmen, Penanggung Jawab sebesar Rp 50 juta, Wakil Penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 40 juta, Dewan Penasihat Ahli sebesar Rp 25 juta, Ketua Pelaksana sebesar Rp 30 juta, Ketua Harian I sebesar Rp 30 juta, Ketua Harian II sebesar Rp 30 juta, Sekretaris atau Koordinator Sekretariat sebesar Rp 30 juta, Ketua Bidang Rp 30 juta, Anggota Rp 20 juta, Staf Kesekretariatan Bidang Rp 8 juta.
Raja Juli mengatakan, pembiayaan kegiatan tim pengurus FOLU Net Sink 2030 bersumber dari donor dan atau negara mitra, bukan APBN. “Pendanaan dari donor dan atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli dalam siaran persnya. Raja berujar, struktur organisasi tim pengurus FOLU Net Sink 2030 yang tertuang dalam SK Menhut No 32 Tahun 2025 telah melalui perbaikan dan penyempurnaan.
5. Presiden Prabowo Subianto kembali menerima pengusaha-pengusaha besar Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3). Para konglomerat yang menemui Prabowo kali ini adalah Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), Sugianto Kusuma (Aguan), Anthony Salim, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, Anindya Bakrie, Chairul Tanjung, James Riady, Hilmi Panigoro, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata. Mereka kompak mengenakan setelan jas dan dasi dengan warna yang sama.
Menurut Boy Thohir, mereka akan membahas mengenai Danantara, program makan bergizi gratis, hingga perumahan. Ia mengeklaim para pengusaha dan Kadin memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo karena program-programnya sangat bagus untuk Indonesia. “Kita tahu masih banyak saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih kurang gizi,” ujar Boy, Jumat.
Pemilik Grup Artha Graha Tomy Winata mengaku, para pengusaha berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3). Tomy Winata berkali-kali mengatakan, penciptaan lapangan kerja menjadi bahasan utama dalam pertemuan konglomerat dengan Prabowo.
Menurut Tomy, lapangan kerja memang diperlukan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dia menekankan, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) ke depannya akan selesai dengan penciptaan lapangan kerja. “Ya kan supaya masyarakat lebih baik hidupnya lebih makmur,” ujar Tomy Winata. “Ya, itu termasuk supaya ke depan (masalah) PHK selesai,” katanya lagi.
6. Presiden Prabowo Subianto menginginkan BPI Danantara bergerak cepat, namun tetap mengedepankan kehati-hatian. Ia mengingatkan, Ia menjelaskan, badan pengelola investasi nasional ini dibangun untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Menurut Prabowo, pengelolaannya perlu banyak perbaikan supaya kinerjanya makin baik.
Hal tersebut disampaikannya saat bertemu para konglomerat kakap dan investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3). “Pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. “Kita akan bergerak dengan cepat tapi sangat teliti dan hati-hati,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto mengakui pihaknya membutuhkan nasihat kritis dari miliarder asal Amerika Serikat (AS) Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio terkait Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ray Dialo ikut hadir saat Prabowo bertemu dengan para konglomerat kakap di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3) sore.
“Saya rasa kami memang memerlukan nasihat-nasihat yang kritis ini. Saya rasa kuncinya untuk bisa bagaimana kemajuan di dunia ini bisa selalu kami cari, dan di mana kami selalu memerlukan nasihat-nasihat kritis dan juga keberanian untuk belajar dari satu sama lain. Saya rasa inilah kuncinya,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan, Indonesia sangat beruntung karena Dialo bisa hadir di tengah-tengah mereka. Sebab, Dialo memiliki bekal pengalaman yang sangat luas di ekonomi global, termasuk Asia dan Timur Tengah.
7. Investor asal Amerika Serikat, Ray Dalio membeberkan berbagai tantangan yang dihadapi BPI Danantara, yakni persoalan birokrasi dan korupsi. Kata dia, ada beberapa langkah-langkah yang memiliki potensi yang cukup baik. Namun juga ada tantangan yang harus diatasi, dan langkah ini akan mengukur langkah-langkah selanjutnya. ‘’Di antaranya adalah masalah birokrasi, kemudahan untuk melakukan bisnis, kewirausahaan, pembentukan modal, aksi korupsi, dan banyak hal,” kata Ray di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah konglomerat Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).
Menurut Ray, potensi persoalan ini harus segera diantisipasi pemerintahan Prabowo. Ia lalu membandingkan potensi Indonesia dengan negara-negara lain yang pernah ia bantu dalam transisi ekonomi, seperti China dan Singapura. Menurutnya, Indonesia sedang berada di titik krusial menuju lompatan besar. Namun hal itu bergantung dari pemimpin sebuah negara.
8. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penahanan tujuh tersangka, termasuk Sekjen DPR Indra Iskandar terkait kasus korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas Anggota DPR, menunggu penghitungan kerugian negara olehBPKP. “Tersangka belum ditahan, masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP untuk tersangka tujuh orang yaitu Indra Iskandar dkk,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (7/3).
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Indra Iskandar bersama-sama Hiphi Hidupati, Tanti Nugroho, Juanda Hasurungan Sidabutar, Kibun Roni, Andrias Catur Prasetya, Edwin Budiman, dan kawan-kawan sebagai tersangka. Semuanya diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melayangkan gugatan class action terhadap Pertamina menyusul adanya dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. LBH Jakarta menyoroti soal belum ada pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pengoplosan BBM pada 2018-2023, meskipun Kejagung menyatakan praktik itu terjadi dalam rentang waktu tersebut.
Atas dasar itu, LBH Jakarta mendesak dilakukannya pemeriksaan oleh tim independen yang terdiri dari pakar, ahli, serta perwakilan masyarakat. Jika tim independen menyimpulkan tidak ada pengoplosan BBM, maka kasus ini bisa dianggap selesai. “Kami membuka posko pengaduan ini bukan untuk mencari sensasi, tapi mencari kebenaran dan keadilan. Kalau memang tidak ada pengoplosan dan hasilnya transparan, ya sudah, case closed,” ujar Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam program Gaspol, kemarin.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut, masyarakat yang mengkonsumsi Pertamax oplosan Pertamina menanggung kerugian hingga Rp 47 miliar per hari. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan mengatakan, perhitungan kerugian ini ditemukan oleh non-government organization (NGO) Centre of Economic and Law Studies (Celios). “Teman-teman Celios punya temuan menarik. Per hari Rp 47 miliar kerugian konsumennya (Pertamax oplosan). Satu tahun itu bisa dihitung silakan,” kata Fadhil. Ia mengatakan, kerugian yang ditanggung konsumen ini berdampak pada hilangnya produk domestik bruto (PDB).
10. Sekjen Golkar merangkap Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Sarmuji mengaku tidak masalah jika prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil selama memiliki kemampuan dan tidak melanggar aturan undang-undang. “Jadi kalau ada orang TNI yang mau masuk ke dinas sipil sebenarnya kita tidak ada problem,” ujar Sarmuji menjawab pertanyaan terkait kekhawatiran publik atas kembalinya Dwi Fungsi ABRI melalui pembahasan revisi UU TNI di DPR, Jumat (7/3).
“Tetapi tentu saja sebagaimana biasanya, dan di negara-negara demokrasi itu orang militer yang masuk dalam dunia sipil itu harus diatur. Dan pengaturannya nanti ada di dalam undang undang ini,” sambungnya.
11. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jawa Barat akan menggandeng TNI AD untuk membangun pelbagai proyek infrastruktur di Jawa Barat mulai dari jalan, jembatan, saluran irigasi hingga pembanguan rumah rakyat miskin di Jawa Barat.
“Sekarang ini Pemda Provinsi Jabar bekerja sama dengan Mabes AD untuk bangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih dan penanganan sampah,” ujarnya usai bertemu dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (7/3).
Jenderal Maruli mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Pemprov Jabar dengan TNI AD. Baginya, ini merupakan proyek awal TNI AD bersama Pemda Jabar. “Wah itu luar biasa. Kita sudah mengerjakan ini dan ini proyek awal bersama Pemda. Yang luar biasa akan bangun wilayah dan masyarakat,” kata dia.
12, Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard, berkunjung ke Indonesia untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik-praktik otoriter. Menurut Callamard, gejala otoritarianisme telah terlihat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global,” ujar Callamard dalam keterangan resminya, Jumat (7/3).
Callamard menilai, pelanggaran HAM dan militerisasi di ruang-ruang sipil diduga semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kasus yang berawal dari kekerasan militer yang hingga kini belum diselesaikan. (Harjono PS)
