Tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung yang gugur saat menggerebek arena judi sabung ayam di Lampung (net)
Isu menarik pagi ini, tiga anggota Polri tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3) sore. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Mabes Polri berduka mendalam atas insiden yang menewaskan tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi sabung ayam. Mereka tewas ditembak oleh orang tak dikenal.
Isu menarik lainn, Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja divonis hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri usai dinyatakan terbukti melanggar etik dalam kasus pencabulan anak di bawah umur serta penggunaan narkotika. Presiden Prabowo Subianto candai Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa cocok jadi Perdana Menteri (PM). Pasalnya, jumlah penduduk Jawa Timur yang dipimpinnya lebih besar dari Malaysia. Berikut isu selengkapnya.
1. Tiga anggota Polres Way Kanan tewas akibat luka tembak di kepala saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3) sore. ‘’Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 16.50 WIB,” kata sumber di Polda Lampung yang enggan disebutkan namanya, Senin malam. Ketiga anggota Polri yang tewas adalah Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta. Saat ini, jenazah mereka sedang dalam perjalanan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Mabes Polri mengungkap Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto jadi salah satu korban tewas dalam insiden penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Lampung, Senin (17/3). Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Mabes Polri berduka mendalam atas insiden yang menewaskan tiga anggota Polres Way Kanan saat menggerebek lokasi sabung ayam. Mereka tewas ditembak oleh orang tak dikenal.
“Polri berduka mendalam atas gugurnya personel-personel terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat,” kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Senin (17/3). Trunoyudo mengatakan sejauh ini Polda lampung dan Polres Way Kanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap Polsek tersebut. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung dalam rangka autopsi dan pengusutan lebih lanjut.
Selain Lusiyanto, dua anggota lainnya yakni Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib turut tewas dalam insiden tersebut. Mereka tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Dari informasi yang beredar, lokasi judi sabung ayam yang digrebek tersebut diduga milik oknum TNI.
2. Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan, pihaknya menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus penembakan tiga polisi hingga tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3) sore. Eko menyebut, sanksi tegas bakal diberikan jika anggotaNYA terlibat dalam insiden tersebut. “Untuk nantinya, apabila ada keterlibatan oknum, kita pastikan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan,” kata Eko Syah Putra kepada wartawan, Senin (17/3) malam.
Dia mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami informasi yang diterima terkait kasus penembakan tersebut. Pendalaman itu berupa proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai peristiwa tersebut. “Terkait tentang isu yang sedang berkembang, dimohon untuk menunggu konfirmasi hasil penyelidikan/investigasi lebih lanjut,” ujar Eko.
3 Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja divonis hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri usai dinyatakan terbukti melanggar etik dalam kasus pencabulan anak di bawah umur serta penggunaan narkotika. “Maka putusan pada sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), diputuskan (terhadap Fajar) PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di depan Gedung TNCC Polri, Jakarta, Senin (17/3).
Setelah diperiksa Komisi Etik Propam Polri selama tujuh jam, Fajar dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan tercela. Truno menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, Fajar diketahui melakukan sejumlah perbuatan tercela selama menjabat sebagai Kapolres Ngada. Perbuatan itu antara lain, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perzinahan tanpa ikatan yang sah, mengkonsumsi narkoba, serta merekam, dan memposting video kekerasan seksual Atas putusan etik yang dijatuhkan padanya, Fajar menyatakan banding.
4. Ketua LPA NTT, Veronika Ata mengungkapkan, orang tua korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan eks Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, menuntut hukuman seberat-beratnya. Mereka berharap Fajar dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atas perbuatannya.
Disebutkan, keluarga korban mengaku sangat terpukul dan marah setelah mengetahui anak mereka jadi korban pelecehan seksual oleh seorang perwira tinggi kepolisian. Terlebih lagi, orang yang mengenalkan anak mereka kepada pelaku adalah tetangga yang dikenal baik dan dipercaya oleh keluarga sehingga mereka mengalami syok.
5. Presiden Prabowo Subianto menyandai Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa lebih cocok jadi Perdana Menteri (PM). Pasalnya, jumlah penduduk Jawa Timur yang dipimpinnya lebih besar dari Malaysia. Prabowo mengungkapkan, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41,6 juta, sedangkan Malaysia hanya 34,56 juta pada tahun 2024.
“Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 41,6 juta, lebih besar dari Malaysia itu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi Perdana Menteri,” kelakar Prabowo saat memberi sambutan pada peresmian smelter logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3) yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan, Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang luar biasa. Sebab, selalu ada peresmian proyek baru meski dirinya seringkali ke wilayah tersebut. “Terima kasih saudara-saudara sekalian, terima kasih Ibu Gubernur. Jawa Timur ini memang luar biasa. Saya terbang ke sini, tiap bulan masih ada saja, pabrik baru, gedung baru, memang luar biasa Jawa Timur ini,” tutur Prabowo.
Lebih lanjut Prabowo berpesan, Jawa Timur harus tetap menjadi tuan rumah yang baik untuk para investor. Terlebih, pemerintah menargetkan pembangunan 30 proyek raksasa dari investasi mulai tahun ini. Proyek itu diprediksi akan membuka sekitar 8 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. “Saya kira Jawa Timur harus menjaga, menjadi tuan rumah yang baik sehingga kita bisa menjadi tempat yang ramah bagi investasi, tempat yang ramah terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke Indonesia, untuk berpartisipasi,” pinta Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto berkelakar lagi saat akan menyudahi sambutan pada peresmian smelter logam mulia milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Ia mengaku tak ingin berlama-lama bicara karena takut dikira kampanye, padahal kampanyenya masih lama. Namun ia mengatakan, politisi itu sejatinya memang tidak pernah berhenti berkampanye. “Tapi katanya, ya, kalau politisi tuh enggak pernah berhenti kampanye, katanya. Katanya loh ya,” ujarnya.
Prabowo mengaku, sebenarnya ia mengundang mantan Presiden Jokowi untuk hadir dalam peresmian smelter logam mulia milik PT Freeport Indonesia ini, namun Jokowi tidak dapat hadir. Prabowo pun lantas berseloroh, dirinya mungkin memang ditakdirkan meresmikan proyek besar yang dirintis pemerintahan sebelumnya. “Jadi, mungkin memang takdir. Proyek ini dirintis di zaman pemerintahan beliau, tapi yang resmikan saya,” selorohnya.
6. Mantan Menhan ini lalu mengotak atik angka 8. Kata dia, peresmian tanggal 17 Maret ini jadi angka keberuntungan baginya. Sebab, 17 itu kalau dijumlahkan sama dengan 8 dan itu identik dengan nomor 8. Prabowo menyebut, angka 8 itu angka baik dalam karier hidupnya. Sebab, dirinya terpilih jadi Presiden ke-8 RI. Saat berkarier di militer, sandi 08 melekat pada dirinyanya. ‘’ Tahun ini adalah tahun berdirinya Republik Indonesia ke-80. Kalau dijumlah 8 lagi. Hari ini 1 tambah 7 itu 8, jadi ternyata angka 8 ini sangat baik. Terima kasih Freeport memilih tanggal ini untuk diresmikan,” kelakar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur, smelter emas milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur yang dia resmikan itu merupakan fasilitas pemurnian emas terbesar di dunia. “Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberi tahu industri ini, instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Ini saya kira perlu kita mensyukuri,” kata Prabowo di Gresik, Jatim, Senin (17/3).
Mantan Menhan ini menyampaikan, berdirinya industri processing tersebut memungkinkan bahan baku konsentrat dari alam bisa dimurnikan menjadi logam mulia, seperti emas dan perak. Menurut Prabowo, pemurnian di dalam negeri akan menambah nilai tambah dan devisa negara. Ia menyebut, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan Indonesia memiliki cadangan emas keenam terbesar di dunia.
“Ini yang kita kehendaki, negara kita, bangsa yang tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang besar,” ujarnya.
7. Menko Polkam Budi Gunawan meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ia menekankan, revisi ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. “Revisi UU TNI ini tidak dimaksudkan mengembalikan TNI pada dwifungsi militer seperti masa lalu. Tegasnya seperti itu, jai jangan khawatir akan hal itu,” kata Budi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/3) malam.
Budi mengatakan, pemerintah dan DPR akan membahas tiga poin utama dalam RUU TNI. Pertama, pasal 3 yang mengatur kedudukan dan koordinasi TNI di bawah Kemenhan. Kedua, pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun, 55 hingga 65 tahun. Ketiga, pasal 47 yang mengatur soal jabatan sipil yang bisa diduduki TNI. Budi menyebutkan, melalui RUU ini, akan ada 16 jabatan sipil yang bisa diisi perwira TNI aktif.
“Karena pada praktiknya, banyak prajurit TNI yang selama ini memang diperbantukan di beberapa kementerian karena keahlian dan kebutuhannya. Misal saya contohkan di Basarnas, seperti itu. Melalui Revisi UU TNI ini justru memberi batasan yang lebih jelas akan hal tersebut ya. Saat ini terdapat pembahasan, wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian/lembaga menjadi 16,” tegasnya.
Menko Polkam Budi Gunawan mengeklaim revisi Undang-Undang TNI dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Budi menyatakan, RUU TNI ini murni untuk kebutuhan agar TNI semakin profesional. RUU TNI dibutuhkan dalam rangka tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. “Sekaligus, menyesuaikan peran TNI ke depan sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Khususnya, seperti dalam situasi darurat bencana,” ujar mantan Kepala BIN ini. Ia kembali memastikan tidak ada niatan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. “Tidak ada (dwifungsi ABRI),” sebutnya.
8. Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memastikan, pasal maupun ayat yang dicurigai mengembalikan Dwifungsi ABRI tidak ada dalam Revisi UU TNI. Oleh karenanya, Hasan menilai, kecurigaan LSM tidak beralasan. “Pasal yang dicurigai akan ada, ayat yang dicurigai akan ada, itu terbukti tidak ada. Bahwa kecurigaan teman-teman NGO, LSM itu tidak beralasan karena itu tidak ada (dwifungsi),” kata Hasan di Jakarta Pusat, Senin (17/3).
Hasan menegaskan, RUU TNI justru akan membatasi jabatan-jabatan sipil yang bisa dijabat oleh prajurit aktif, bukan sebaliknya. Menurut dia, jabatan tersebut diisi karena adanya korelasi dengan kerja-kerja dan tugas fungsi TNI. “Karena posisi-posisi, enggak di-open posisi-posisi untuk TNI, enggak di-open, tapi dikunci. Dikunci ke-15 posisi yang memang memerlukan ekspertisnya mereka. Memerlukan keahliannya mereka dan beririsan ruang kerja dengan ekspertis mereka,” ujar Hasan.
Seperti diberitakan, revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas di Komisi I DPR menjadi sorotan publik. Koalisi Masyarakat Sipil menolak revisi UU TNI. Karena menilai, revisi UU TNI berpotensi memunculkan Dwifungsi ABRI hingga menurunkan kualitas demokrasi.
Selain itu, pembahasan RUU TNI di DPR dikebut dan digelar diam-diam. Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra menyampaikan keresahan dan tuntutan untuk menunda pembahasan RUU TNI karena proses dan substansinya banyak yang ganjil.
Menurut Dimas, protes tersebut dilayangkan karena pihaknya menilai banyak hal yang bermasalah pada revisi UU TNI yang dibahas pemerintah dan Panja DPR. “DPR harusnya melakukan telaah lebih jauh. Proses (pembuatan) cukup cepat membuat ruang publik memberikan aspirasi dan masukan jadi sangat minim,” ujarnya.
9. Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi, rapat Revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, dijaga pasukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Puan menjelaskan, keberadaan Koopssus diperlukan karena ada pihak yang berusaha masuk ke lokasi rapat tanpa izin. “Teman-teman kan juga tahu bahwa ada yang menggeruduk, atau masuk tanpa izin,” ujar Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).
Puan menegaskan, tindakan masuk tanpa izin adalah hal yang tidak diperbolehkan. Menurut Puan, tidak sepatutnya seseorang memasuki tempat yang bukan “rumahnya”. “Jadi, memang apapun kemudian kalau dalam suatu acara apapun itu, kemudian masuk tanpa izin ya kan tidak diperbolehkan. Tidak patut untuk dilakukan itu, masuk ke dalam rumah yang bukan rumahnya,” imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengalami perubahan lagi dalam rapat pembahasan, Senin (17/3) malam. Perubahan itu menghapus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi lembaga yang bisa diduduki anggota TNI aktif serta wewenang menangani masalah penyalahgunaan narkotika dalam pasal operasi militer selain perang (OMSP).
Dalam draf terbaru, kata Hasanuddin, perwira TNI aktif hanya dapat menjabat di 15 lembaga, yang sebelumnya diusulkan menjadi 16 lembaga. “Di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dihapus,” katanya dalam keterangan tertulis. Hasanuddin menjelaskan dalam pembahasan semalam tidak ada lagi poin soal TNI memiliki wewenang untuk membantu masalah penanganan narkotika.
“Saat ini hanya ada dua usulan. Pertama, TNI memiliki tugas untuk membantu dan menanggulangi ancaman siber. Kedua, TNI bisa membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Untuk TNI memiliki wewenang untuk membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika itu sudah dihilangkan,” kata TB Hasanuddin.
10. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani meminta, hal-hal yang menimbulkan perpecahan bangsa segera dihentikan. Hal tersebut disampaikannya saat ditanya mengenai hubungan PDI-P dengan mantan Presiden Jokowi kembali memanas. Jokowi menantang Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekjen PDIP.
“Jadi, sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka,” ujar Puan, di Gedung DPR, Senin (17/3). Puan mengatakan, masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus dicermati bersama, dan mereka juga harus membangun bangsa dan negara secara bersama-sama.
“Bangsa ini perlu kita bangun, enggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi, semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan,” pinta Puan Maharani.
11. Pemerintah akhirnya mengumumkan, pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal dipercepat. Bagi calon PNS, mereka akan diangkat paling lama Juni 2025. “Pengangkatan CASN dipercepat, untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).
Adapun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), imbuh Prasetyo, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025. “Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait,” kata Prasetyo.
Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menegaskan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 yang rencananya dilakukan pada Oktober 2025 menjadi kebijakan afirmasi terakhir. Dijelaskan, kebijakan afirmasi adalah pengangkatan jalur khusus untuk tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes.
“Jadi pengangkatan-pengangkatan yang dari daerah-daerah yang banyak itu untuk ASN ini afirmasi yang terakhir. Untuk selanjutnya, semua CASN akan mengikuti tes yang reguler,” kata Hasan di Jakarta Pusat, Senin (17/3).
Hasan mengatakan, penghapusan jalur afirmasi dilakukan agar seluruh CPNS mengikuti tes yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan negara. Pasalnya, calon-calon aparatur tersebut bakal bekerja di sektor pelayanan publik dalam jangka waktu yang panjang.
12. Gubernur Jakarta, Pramono Anung memutuskan, akan menempati rumah dinas gubernur yang berlokasi di Jalan Taman Suropati 7, Jakarta Pusat. Keputusan tersebut disampaikan langsung Pramono melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, @pramonoanungw. ‘’Mudah-mudahan ini juga menjadi berkah bagi semua dalam saya memimpin saudara-saudara sekalian,” ujar Pramono, dikutip Senin (17/3).
Pramono mengungkapkan, selama kariernya sebagai pejabat negara, dirinya mendapatkan lima rumah dinas, tetapi tak pernah menempatinya. “Sudah lima kali mendapatkan rumah dinas, Denpasar Raya, pernah. Widya Chandra, dua kali. Kalibata, pernah. Enggak ada satu pun yang saya tempati,” ujar Pramono. Namun, kali ini berbeda. Pramono mengaku mendapat desakan dari sang istri yang memintanya untuk tinggal di rumah dinas gubernur. “Tetapi enggak tahu kenapa tiba-tiba istri saya, berhari-hari neror saya. Dia bilang, ‘Pak sudahlah, sesekali kita tempati rumah dinasnya,’” ujar Pramono sambil tertawa.
Politisi PDIP ini awalnya enggan. Namun, setelah melihat langsung rumah dinas tersebut dan dorongan isternya, ia akhirnya berubah pikiran. “Kenapa saya memutuskan saya akan tempati? Karena bahasa istri saya, ‘Kamu kan orang Jawa, kalau orang Jawa dikasih anugerah, dan ini kan jabatan gubernur, kamu enggak pernah mau, kamu nolak-nolak. Kalau kamu enggak tempati, kamu salah,’” kata Pramono.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Lemhannas memberikan pendidikan singkat untuk ASN di lingkungan Pemprov Jakarta. Ia menyampaikan itu usai Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Senin (17/3). “Tadi langsung saya sampaikan kepada Gubernur Lemhannas agar ASN Jakarta diberikan kesempatan kalau ada pendidikan yang bersifat jangka pendek kami akan secara rutin mengirimkan,” kata Pramono di Balai Kota.
Pramono menilai pelatihan itu sangat penting bagi ASN untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keyakinan tentang wawasan kebangsaan mereka. Ace mengamini pendidikan itu penting bagi ASN. Menurutnya, Jakarta akan menjadi kota global dan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Ia terbuka untuk mengadakan pelatihan bagi ASN Pemprov DKI Jakarta.
“Ini saya kira penting juga untuk terus menjaga agar Jakarta sebagai kota global tetap akan menjadi center dari pusat pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi di kawasan,” ujar Ace.
13. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian mengambil sikap tegas terhadap praktik premanisme yang berlindung di balik wajah Ormas. Sahroni berharap polisi menertibkan praktik tersebut, terlebih saat ini mendekati waktu lebaran. Biasanya, kmenjelang lebaran, ormas yang meminta-minta tunjangan hari raya (THR) marak terjadi.
“Apalagi ini mau lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu kan bukan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (17/3). (Harjono PS)
