PROBOLINGGO,REPORTER.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menanggapi keluhan masyarakat di media sosial yang mengaku mengalami kenaikan tagihan listrik setelah adanya program diskon dari PLN. Menurutnya, hal ini sudah ditanyakan langsung kepada pihak PLN, dan dipastikan tidak ada kenaikan.
“Kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Direktur Utama PT PLN tapi Beliau memastikan bahwa itu tidak ada. Jadi memang proses diskon kemarin adalah dalam rangka melayani masyarakat dan memberikan pengurangan beban karena menjelang Ramadhan dan Idulfitri,” ujar Ratna di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025).
Ratna menegaskan bahwa menurut informasi yang diperolehnya, termasuk dari akun resmi PLN, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan saat ini. Ia berharap kondisi tersebut benar adanya, mengingat situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu.
“Kalau saat ini menurut akun resmi PLN juga tidak ada kenaikan tarif, jadi semoga hal ini benar. Karena kita tahu banyak sekali yang terjadi di dunia internasional saat ini yang pasti berdampak pada domestik yang membuat perekonomian kita agak sedikit lesu, padahal Bapak Presiden menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ratna berharap agar PLN bisa mengambil peran dalam meringankan beban masyarakat dengan menjaga stabilitas tarif listrik.
“Jadi semoga PLN di kondisi ini bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara tidak menaikkan tarif dasar listrik,” ungkap Ratna.
PLN Jatim
Selain itu, Ratna Juwita menyatakan dukungannya terhadap program Listrik Desa (Lisdes) dan Listrik Dusun (Lisdus) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Provinsi Jawa Timur.
“Tadi kami menerima pemaparan dari General Manager PT PLN Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa memang PT PLN di Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah untuk 474 desa dan dusun yang belum dialiri listrik dan itu setelah dikalkulasi membutuhkan biaya sekitar 42,9 Triliun,” ungkapnya.
Melihat besarnya kebutuhan anggaran dan pentingnya pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat, ia pun mendorong agar program ini masuk dalam prioritas nasional.
“Dan kami juga meminta kepada pimpinan beserta anggota lainnya agar bisa bersama-sama memperjuangkan ini (lisdes dan lisdus) agar menjadi semacam prioritas di APBN 2025 kalau bisa, kalaupun tidak bisa ya dipakai multiyears ya enggak apa-apa yang penting ini kan harus diselesaikan,” tambahnya.
Politisi Fraksi PKB itu juga menekankan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi nasional merupakan tanggung jawab bersama. Terlebih, pemerataan akses listrik sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Karena kita juga berkewajiban untuk meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional. Selain itu kita juga harus meratakan keadilan elektrifikasi di daerah-daerah termasuk 3T,” pungkas legislator dapil Jawa Timur IX itu.
