Ketua MPR Ahmad Muzani (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja belum mempelajari usulan itu lebih jauh. Muzani menegaskan, pelantikan Gibran sebagai Wapres, sah. Kata dia, Prabowo adalah Presiden yang sah dan Gibran Wakil Presiden yang sah.
Isu menarik lainnya, Kejaksaan Agung merubah status tahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar menjadi tahanan kota. Alasannya, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara suap ekspor CPO itu sakit. Pihak Sanel Tour and Travel Pekanbaru memprotes cara Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mendatangi kantor perusahaan tersebut secara tiba-tiba pada Rabu (23/4) lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku dirinya sudah mendengar usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta pencopotan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, Muzani belum mempelajari usulan itu lebih jauh. “Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas,” ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4).
Saat ditanya apakah ada kemungkinan Wapres Gibran diganti, Muzani memaparkan perihal proses Pemilu 2024 lalu. Muzani menjelaskan, ketika Pilpres 2024 lalu, yang masyarakat pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.
“Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024. Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Muzani.
Dijelaskan, ketika Prabowo-Gibran digugat ke MK, kemenangan mereka dinyatakan tidak ada masalah dan tetap sah. Walhasil, kata Muzani, atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan Presiden dan Wapres 2024-2029. Maka dari itu, Muzani menegaskan pelantikan Gibran sebagai Wapres adalah sah. “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” imbuh Muzani.
2. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membela kakaknya, Gibran Rakabuming Raka terkait desakan forum purnawirawan prajurit TNI-Polri agar Wapres RI itu diganti. Kaesang menyatakan, usulan forum purnawirawan TNI-Polri itu menyalahi konstitusi. Ia mengingatkan, Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah melalui proses politik yang diatur konstitusi.
Karenanya, ia menilai usulan penggantian tersebut seharusnya juga mengikuti regulasi di konstitusi. PSI sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran berharap semua pihak melaksanakan aturan main sesuai konstitusi. “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang saat bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4).
3. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memandang, tidak ada urgensinya Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres. “Tidak ada urgensi di tengah pemerintahan sedang berjalan,” kata Agung, Jumat (25/4). “Kalau mengkritik kinerja Gibran yang belum maksimal, tidak apa-apa. Namun, kalau sampai dimakzulkan terlalu berlebihan apalagi tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Gibran selama menjabat enam bulan ini,” ujarnya lagi.
Agung mengatakan, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan jalan Gibran maju sebagai cawapres juga sudah jelas. Sebab, sudah ada putusan pelanggaran etik. “Sehingga kita perlu move on dengan situasi saat ini yang lebih mendesak untuk penuntasan masalah-masalah ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut.
Namun, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto usai bertemu Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).
4. Kejaksaan Agung merubah status tahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/4) sore. Alasannya, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara suap ekspor CPO itu sakit.
“TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore. Karena alasan sakit,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Jumat (25/4). Sayangnya, Harli Siregar tidak jelaskan penyakit yang diderita Tian sehingga status penahanannya berubah jadi tahanan kota.
Seperti diberitakan, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4) dini hari, Tian langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung bersama sejumlah tersangka lain. Yakni, Marcella Santoso (MS) selaku advokat dan Junaedi Saibih (JS) juga sebagai advokat.
Dewan Pers meminta Kejagung mengalihkan atau menangguhkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar untuk mempermudah proses pemeriksaan di ranah etik. Permintaan ini disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat menerima Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar untuk menyerahkan sejumlah dokumen ke Dewan Pers, Kamis (24/4) lalu.
“Kejaksaan Agung perlu mempertimbangkan, antara lain, untuk kepentingan pemeriksaan di Dewan Pers, agar terdakwa diberikan status pengalihan penahanan karena itu akan mempermudah bagi kami,” ujar Ninik, Jumat (25/4).
Ninik mengatakan, teknis pengalihan penahanan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. Dewan Pers tidak memaksa agar Tian jadi tahanan kota atau mungkin tahanan rumah. “Monggo, Kejaksaan ya bentuknya, seperti pada umumnya pengalihan penahanan, bisa dari tahanan rutan ke kota, atau tahanan apa, itu keputusannya ada di kejaksaan,” tegas Ninik.
5. Kejari Jakarta Pusat telah mengantongi nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kemenkominfo (sekarang Komdigi) periode 2020-2024. Nama-nama tersangka segera diumumkan.
“Penyidik telah mengantongi beberapa nama calon tersangka dan akan segera ditetapkan dan disampaikan kepada publik/masyarakat,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4).
Bani menyampaikan selama proses penyidikan perkara ini, kejaksaan telah memeriksa lebih dari 70 saksi dan masih akan bertambah. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa beberapa ahli. Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Jakpus telah menggeledah dan menyita barang di sejumlah lokasi, yakni di Kota Tangsel, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.
6. Pihak Sanel Tour and Travel Pekanbaru memprotes cara Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mendatangi kantor perusahaan tersebut secara tiba-tiba pada Rabu (23/4). Menurut pengacara pemilik Sanel Tour and Travel, Santi, Tommy Freddy Simanungkalit, kedatangan Wamen yang kerap disapa Noel itu, mengganggu aktivitas perusahaan. Bahkan, membuat sejumlah karyawan trauma. “Jelas kedatangan mereka ramai-ramai mengganggu. Diintimidasi. Mereka datang teriak-teriak, menakut-nakuti. Karyawan sampai ada yang ketakutan dan trauma. Bahkan mau mengundurkan diri. Tapi kita bilang ke mereka tunggu dulu, mana tahu nanti butuh pekerjaan,” kata Tommy, Jumat (25/4).
7. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku alami kejadian tak mengenakkan saat melakukan sidak ke sebuah perusahaan tour and travel di Jalan Teuku Umar, Kota Pekanbaru, Riau, pada Rabu (23/4). Sidak tersebut dilakukan lantaran perusahaan tersebut diduga menahan ijazah 12 mantan pekerja. Namun, bukan sambutan atau penjelasan yang ia dapat, melainkan sikap tak acuh dari karyawan perusahaan.
Noel tampak dicueki oleh seorang karyawan ketika mencoba memperkenalkan dirinya dan meminta bertemu dengan pihak manajemen. “Mas, saya wakil menteri,” ujar Noel dengan nada tinggi kepada salah satu karyawan yang justru tetap fokus pada layar komputernya. “Iya, sabar, makanya ditanya dulu,” jawab si karyawan sambil terus menatap layar komputernya.
Dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Kamis (24/4), Noel menjelaskan soal emosinya yang memuncak ketika mencoba berkomunikasi dengan salah satu pegawai perusahaan tersebut. Noel sempat menunjuk-nunjuk salah satu pegawai perusahaan tersebut karena tak mau mempertemukannya dengan pimpinan perusahaan. “Jadi gini, kita gimana gak marah. Kita dilapori ada perusahaan yang menahan ijazah pencari kerja. Kawan-kawan yang ditahan ini kan sudah bekerja di situ, kemudian ijazahnya ditahan,” kata Noel.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima laporan puluhan ribu kasus penahanan ijazah oleh perusahaan di berbagai daerah di Indonesia. “Ribuan bahkan sampai puluhan ribu (kasus),” ujar Noel. “Macam-macam (motifnya), tapi kebanyakan saya gak ngerti, kenapa dokumentasi pribadi (ijazah) ini mesti ditahan. Ini persoalannya, orangnya sudah keluar, ijazahnya masih ditahan,” kata Noel menambahkan.
8. ICW mendesak, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan setelah rentetan kasus keracunan yang menimpa siswa di berbagai daerah. Setidaknya, sudah terdapat lebih dari 200 siswa yang menjadi korban keracunan akibat menyantap menu MBG. “Kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap,” tulis peneliti ICW lewat keterangan resminya, Jumat (25/4). ICW melihat adanya ketimpangan layanan dan kualitas MBG antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.
9. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan, makanan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa harus higienis dan sehat. “Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya,” kata Bima Arya saat meninjau pelaksanaan program MBG di SDN 015 Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4).
Untuk mencegah kejadian, seperti keracunan makanan, Bima Arya mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). “Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” ujarnya.
Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap, menu makanan bergizi gratis (MBG) di pondok pesantren tidak hanya bergizi, tetapi harus aman dari keracunan. Harapan itu disampaikannya merespons banyaknya temuan kasus keracunan makanan usai menyantap MBG, terakhir terjadi di Cianjur, Jawa Barat. “Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan,” ucap Ma’ruf di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, kemarin.
Ma’ruf mengingatkan, jangan sampai program yang seharusnya memberikan makan bergizi justru membahayakan untuk anak-anak. “Jadi bagaimana dia bergizi, kedua adalah aman, jangan sampai ada keracunan,” kata Ma’ruf. Ia menyarankan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka lahap menyantapnya. “Ya, selera juga menjadi perhatian. Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan,” ucapnya.
10. Wapres Gibran Rakabuming Raka bicara soal hilirisasi dalam video yang diunggah kanal youtube-nya, Jumat (25/4). Ia mengatakan realisasi investasi hilirisasi untuk tahun lalu sudah mencapai ratusan triliun rupiah. “Di 2024, realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai Rp 407 triliun,” kata Gibran
Menurutnya, proyek hilirisasi membutuhkan modal yang besar maka investasinya juga besar. “Hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi kita butuh investasi dan teknologi,” kata Gibran. Ia mengatakan, percepatan hilirisasi harus diimbangi dengan peningkatan keterampilan angkatan kerja Indonesia.
“Kita butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam industri ini. Oleh sebab itu, pendidikan dan vokasi terus kita kembangkan. Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sehingga ini semua akan jadi langkah besar dalam membuka lapangan kerja, teman-teman,” tuturnya.
Wapres Gibran menjelaskan, bekal kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pengolahan produk. “Sekadar kaya saja tidak cukup, karena yang menjadi tantangan justru bagaimana mengolah kekayaan alam ini agar punya nilai tambah maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia bersyukur Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, punya cadangan timah terbesar kedua di dunia, penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia, hingga eksportir bijih bauksit terbesar ketiga di dunia. “Sayangnya Indonesia hanya menempati urutan ke-31 sebagai pengekspor panel surya. Padahal ketika bauksit diolah menjadi panel surya, nilainya bertambah 194 kali lipat. Besar sekali,” kata Gibran.
11. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 bersama para petani dan pegiat lingkungan menyatakan penolakan terhadap praktik penanaman sayuran di lahan kebun teh Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Manager Kebun Malabar PT Perkebunan Nasional (PTPN) I Regional 2, Heru Supriadi menyampaikan, pihaknya telah menyepakati penolakan ini melalui petisi bersama.
Menurutnya, alih fungsi lahan dari tanaman teh ke sayuran tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam ketersediaan air dan meningkatkan risiko banjir lumpur, terutama bagi warga di wilayah Pasirmulya. “Sejatinya, warga atau petani kebun teh itu jelas menolak area perkebunan teh ditanami sayuran,” ujar Heru dalam konfirmasi via sambungan telepon pada Jumat (25/4).
12. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah mengingatkan Ahmad Dhani agar hati-hati dalam berbicara, apalagi menyinggung hal-hal yang sensitif. “Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4).
Menurut Muzani, membicarakan hal sensitif sangat berpotensi menyinggung orang lain. Muzani meyakini Dhani memahami hal itu. “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang. Dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” katanya.
MKD DPR segera memanggil musisi Rayandie Rohy Pono alias Rayen Pono terkait laporannya terhadap Ahmad Dhani soal dugaan pelanggaran etik usai memplesetkan marga Pono menjadi porno. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam mengaku pihaknya akan melakukan klarifikasi atas laporan Rayen sebelum masuk pada pokok aduan.
“Kita kan mengecek dulu dia, jangan-jangan nanti si pelapor panggil belum tentu hadir. Kita panggil pelapor dulu,” kata Dek Gam, kemarin. Dek Gam mengaku pihaknya telah menerima laporan Rayen atas dugaan pelanggaran etik Dhani, yang kini merupakan anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Rencananya, Rayen akan dihadirkan pekan depan pada 30 April. (Harjono PS)
