Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara May Day di Monas, Jakpus. (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto pidato berapi-api di hadapan ribuan buruh yang demo di Silang Monas, Jakarta Pusat, memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional 2025, Kamis (1/5). Prabowo menyatakan tekadnya untuk menarik semua aset negara yang dikorupsi. Prabowo berjanji ingin mengembalikan aset-aset yang dikorupsi tersebut kepada rakyat. Prabowo memberi sinyal akan menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta. Presiden menegaskan, aset-aset negara merupakan kekayaan rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara, sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945.
Isu menarik lainnya, rencana Gubernur Jabbar Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah untuk digembleng di barak militer menuai kritik. KPK akan menjemput dua orang anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Charles Meikyansah dan Fauzi Amro jika tidak kooperatif menghadiri panggilan pemeriksaan penyidiknya terkait kasus dana CSR Bank Indonesia. Mantan Presiden Jokowi secara resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto pidato berapi-api di hadapan ribuan buruh yang demo di Silang Monas, Jakarta Pusat, memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional 2025, Kamis (1/5). Prabowo menyatakan tekadnya untuk menarik semua aset negara yang dikorupsi. Prabowo berjanji ingin mengembalikan aset-aset yang dikorupsi tersebut kepada rakyat. “Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” tegasnya.
Prabowo memberi sinyal akan menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta. Presiden menegaskan, aset-aset negara merupakan kekayaan rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara, sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. “Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi. Gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua, dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, dirinya telah berkonsultasi dengan hakim agung mengenai dasar hukum dari rencananya tersebut, yakni mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. “Saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang, Undang-Undang Dasar kita kuat. Bumi, dan air, dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. “Saudara-saudara, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung,’’ tegasnya dari atas panggung dengan lantang.
Prabowo mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanyanya. “Setuju!” sahut ribuan buruh secara serempak dan penuh semangat.
Namun ia mengakui, memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan yang mudah. Disebutkan, gara-gara tekad memberantas korupsi tersebut, dirinya kerap menerima ejekan hingga ancaman. ‘’Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya tidak akan menyerah. Sudah saya katakan, saya rela, saya Ikhlas, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ujarnya.
2. Prabowo menerangkan, Indonesia memiliki kekayaan yang besar. Tetapi, maling-malingnya juga banyak. Mereka menyalahgunakan kekuasaan. “Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya, maling-malingnya juga banyak,” ucapnya.
Prabowo mengatakan, pemerintahan yang dia pimpin kini sedang bekerja keras memperjuangkan hak-hak rakyat. Ia mengaku telah menghitung kekayaan Indonesia yang jumlahnya banyak sekali, tetapi banyak yang ingin mencurinya. “Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar, kami akan bekerja agar semua anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis, itu perjuangan kami,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, pemerintah telah mengucurkan Rp 500 triliun untuk program bantuan sosial dan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tersebut meliputi bantuan langsung tunai, subsidi listrik, dan layanan kesehatan. “Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun, ini terus untuk rakyat kita tidak ada yang menderita,” kata Prabowo tanpa merinci periode waktu penyaluran dana tersebut. Ia mengatakan, bantuan sosial ini merupakan bukti pemerintah yang tidak tinggal diam melihat kondisi pekerja yang berpenghasilan rendah.
3. Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya sebagai presidennya para buruh dan orang susah. “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo. Ia berjanji, kepemimpinannya akan bekerja keras menumpas kemiskinan. “Kami akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujarnya. Prabowo memastikan, pemerintah akan bekerja dengan baik agar tidak ada anak Indonesia yang kelaparan. “Kami akan berjuang agar anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis, mendapat pelayanan kesehatan terbaik, dan obat semurah-murahnya,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar mendiang aktivis buruh yang gugur saat memperjuangkan hak-hak pekerja, Marsinah diangkat menjadi pahlawan nasional. Prabowo mengatakan, usulan tersebut datang langsung dari sejumlah pimpinan serikat buruh yang menemuinya. “Atas usul pimpinan, tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, ‘Kenapa sih pahlawan nasional enggak ada dari kaum buruh?’” kata Prabowo dalam orasinya di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati Silang Monas. Ia meminta para pimpinan buruh bermusyawarah dan mengajukan nama yang dianggap layak menjadi simbol perjuangan kaum pekerja Indonesia. “Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.
4. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakpus, Kamis (1/5). Komitmen tersebut akan dilakukan pemerintah lewat pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Prabowo menjelaskan, Badan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo. Dijelaskan, salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing. Namun Prabowo mengingatkan, penghapusan outsourcing dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan dengan iklim investasi.
5. Sejumlah buruh yang demo di Silang Monas taky akin terhadap rencana Prabowo menghapus sistem outsourcing. Samino (45), buruh asal Karawang, mengaku pesimis terhadap janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus sistem outsourcing. Ia menilai, janji itu bila tidak disertai langkah konkret, ya mirip kampanye politik. “Saya pesimis dengan apa yang disampaikan tadi, seolah-olah kayak lagi kampanye. Karena outsourcing ini kan sudah jadi penyakit lama di dunia perburuhan, sudah beberapa ganti pemimpin negara, tetap saja kayak gitu,” ujar Samino.
saat diwawancarai Kompas.com di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Baca juga: Buruh Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi Namun, dia sepakat bahwa penghapusan sistem outsourcing merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Pasalnya, praktik tersebut dianggap merugikan pekerja karena dianggap telah melegalkan upah murah. “Jadi kalau itu memang terealisasi, saya sangat senang sekali, mendukung sekali dengan program tersebut,” kata dia. Meski begitu, Samino menyebut janji yang disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas masih jauh dari harapan buruh.
Buruh asal Bekasi, Zaenal (47) mendesak Presiden Prabowo agar rencana penghapusan sistem outsourcing di Indonesia tidak sebagai janji politik belaka. “Kalau penghapusan outsourcing saya setuju sekali, tapi kalau cuma hanya janji, kami sudah enek (muak) sama janji-janji dari pemerintahan kita,” ucap Zaenal di Silang Monas, Kamis (1/5).
Ia menambahkan, para pemimpin negeri telah banyak mengumbar janji kepada buruh sejak era pemerintahan SBY hingga Jokowi. Menurut Zaenal, meskipun banyak janji yang diucapkan, kebijakan pemerintah sering kali tidak berpihak, malah merugikan buruh. “Setiap jam ada pemihakan, upah rendah, ketidakadilan, kesejahteraan, kesehatan juga jauh dari harapan buruh,” ungkapnya.
6. Kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 telah diberangkatkan, pada Jumat (2/5) dini hari. Mereka diberangkatkan dari Embarkasi Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang selanjutnya terbang ke Madinah, Arab Saudi.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan, seluruh persiapan di Tanah Suci untuk menyambut jemaah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 telah selesai. Nasaruddin menyampaikan, Kemenag sudah mengecek kesiapan pelayanan di Madinah.
“Kami mengecek seluruh persiapan-persiapan haji di Madinah, karena mereka (jemaah haji kloter pertama) langsung ke Madinah,” kata Nasaruddin, sebelum pelepasan jemaah haji kloter pertama, di Embarkasi Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (1/5) malam. Menag menyebut, petugas haji dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan telah lebih dulu tiba di Madinah. Mereka siap bertugas di pos masing-masing.
7. Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak TNI menuai kritik. Wakil Mendagri Bima Arya mengaku usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri bisa menjadi opsi, tapi harus didukung dengan konsep yang kuat dan mempertimbangkan faktor keluarga. Bima setuju, saat ini angka kenakalan remaja sudah melampaui batas bahkan tak jarang mengarah ke tindak kriminal.
“Kami sepakat bahwa angka kenakalan yang melampaui batas atau kriminal itu sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan,” kata Bima usai usai menghadiri acara peluncuran dan dialog percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Jatim Ekspo Surabaya, kemarin.
Gubernur Jateng Komjen (Purn) Ahmad Luthfi mengatakan, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa sekolah yang nakal. Hal tersebut Luthfi sampaikan saat ditanya perihal kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa nakal ke barak militer.
Mulanya, Luthfi mempersilakan saja Dedi Mulyadi yang memiliki wacana tersebut. Namun, dia enggan menerapkan hal serupa di Jateng. Sebab, anak-anak di bawah umur bisa ditindak dengan dikembalikan ke orangtuanya.
Sedangkan yang sudah di atas umur, akan dipidana. “Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya,” ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpandangan rencana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer sangat berisiko secara psikologis. Sebab, yang dibutuhkan siswa bermasalah bukan pendekatan secara militer, melainkan pendekatan yang disesuaikan dengan masalah masing-masing anak dan pendampingan. “Yang dibutuhkan siswa bukan barak, tapi ruang belajar yang memulihkan. Kalau yang bermasalah adalah sikap, maka pendekatannya harus bersifat pedagogis dan reflektif, bukan koersif,” kata Fahmi, kemarin.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengkritik keras rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memulai program pendidikan militer terhadap siswa nakal di tingkat SMA/SMK mulai 2 Mei 2025. Dalam program ini, siswa yang dianggap bermasalah akan dikirim ke barak militer untuk menjalani pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun. Ardi mengatakan, TNI bukanlah lembaga pendidikan atau rehabilitasi anak, sehingga menyerahkan penanganan kenakalan siswa kepada institusi militer adalah sebuah kekeliruan. “Perlu diingat bahwa institusi militer atau TNI bukan lembaga pendidikan atau rehabilitasi anak. Jadi menyerahkan persoalan kenakalan siswa kepada TNI adalah sesuatu yang salah dan keliru,” ujar Ardi, kemarin.
Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menyarankan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkaji ulang kebijakan penerapan kebijakan siswa nakal masuk barak militer. Menurut dia, untuk mengatasi masalah siswa nakal tidak harus kemudian diserahkan ke institusi lain. Tetapi harus ditangani oleh internal sekolah maupun keluarga karena persoalan setiap siswa berbeda-beda. “Anak nakal itu tidak bisa diseragamkan masalahnya, beda-beda, dan TNI bukan obat dari segala penyakit,” ujar Cecep, kemarin Meski begitu, Cecep mengapresiasi upaya baik dari Dedi Mulyadi yang ikut turun tangan menyelesaikan permasalahan siswa nakal atau yang tidak bisa dibina.
8. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakannya itu untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku brutal, bahkan tindak kriminal seperti penganiayaan dan pembunuhan, akan mengikuti pendidikan karakter berbasis barak militer. Menurut Dedi, langkah ini penting untuk menyelamatkan generasi muda dari kehancuran moral dan sosial akibat pengaruh buruk lingkungan.
Dedi Mulyadi menegaskan, saat ini kenakalan remaja sudah memasuki tingkat yang mengkhawatirkan. Tidak hanya berupa pelanggaran kecil, banyak kasus kenakalan yang berujung pada kekerasan fisik dan tindakan kriminal berat.
“Problem kenakalannya sudah akut sampai tindak kriminal, mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan. Ini tidak bisa dibiarkan, karena kita akan kehilangan satu generasi yang memiliki sifat-sifat azasi sebagai manusia Indonesia,” ujar Dedi dalam akun media sosial resmi miliknya, Selasa (29/4). Dedi menilai, baik orangtua maupun negara memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mendidik dan membina remaja agar kembali kepada jalur yang benar.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dedi Mulyadi menjelaskan, program pendidikan di barak militer bukanlah pelatihan militer untuk tujuan perang. Kata dia, program ini difokuskan untuk membentuk pola hidup disiplin, sehat, dan terarah bagi para remaja. “Pola pendidikan militer ini lebih kepada olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat. Kita bangun keteraturan hidup mereka, mulai dari bangun pagi, pola makan sehat, hingga aktivitas harian yang positif,” terang Dedi.
Anak-anak yang mengikuti program ini tetap akan melanjutkan pendidikan formalnya. Mereka akan tercatat sebagai siswa SMP atau SMA dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam barak. “Mereka tidak kehilangan haknya sebagai pelajar. Pendidikan formal tetap berjalan seiring dengan pendidikan karakter di barak. Program ini hanya dapat diikuti oleh remaja yang mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali,’’ ujarnya.
9. KPK akan menjemput dua orang anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Charles Meikyansah dan Fauzi Amro jika tidak kooperatif menghadiri panggilan pemeriksaan penyidiknya terkait kasus dana CSR Bank Indonesia. Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, penyidik dapat melakukan jemput paksa apabila keduanya tidak menghadiri pemeriksaan lagi tanpa alasan yang patut.
“Kalau memang secara umum saksi tidak hadir dua kali tanpa keterangan yang dapat patut untuk dipertanggungjawabkan, maka ada opsi itu untuk membawa paksa,” kata Tessa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin.
Tessa mengatakan, dua anggota DPR tersebut tidak memenuhi panggilan pada Rabu (30/4) dengan alasan ada kegiatan kunjungan kerja (kunker) yang sudah terjadwal. “Untuk 2 saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada penyidik, dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya. Keduanya meminta penjadwalan ulang,” ujar Tessa.
KPK akan mengonfirmasi beberapa hal terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB kepada eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Salah satunya, terkait motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition dan mobil Mercedes Benz yang disita KPK pada Maret lalu. “Untuk melakukan konfirmasi terhadap kegiatan penyitaan penggeledahan yang sudah dilakukan oleh penyidik ya, kemudian ada beberapa keterangan pastinya akan ditanyakan oleh para penyidik,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4). Setyo mengatakan, status Ridwan Kamil dalam pemeriksaan nantinya sebagai saksi. “Pemeriksaan beliau sebagai saksi ya, nanti waktunya pasti akan dipanggil sebagai saksi,” ujarnya.
10. Mantan Presiden Jokowi secara resmi melaporkan tuduhan mengenai ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4). Kuasa Hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menjelaskan, saat ini pihak terlapor masih dalam tahap penyelidikan. Ia mengungkapkan, timnya telah menyerahkan video yang menunjukkan keterlibatan beberapa individu dalam kasus ini.
“Kami sampaikan peristiwanya ada 24 obyek (video) yang Pak Jokowi sudah melaporkan. Itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, ES, RS, T, dan K,” kata Yakup di Polda Metro Jaya, kemarin.
Yakup menambahkan, mereka telah menyerahkan sejumlah bukti dan nama-nama kepada penyidik, dan timnya menghormati proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. “Kami hormati dan kami menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya,” jelasnya.
Lebih jauh, Yakup menyatakan, Jokowi membawa bukti berupa ijazah asli saat melaporkan kasus ini. “Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara jelas ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya di UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami,” tambahnya.
Mantan Gubrnur DKI Jakarta, Jokowi mengungkapkan, dirinya mendapatkan puluhan pertanyaan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan. “Ditanya banyak, ditanya 35 pertanyaan, ini delik aduan kan, memang harus saya sendiri yang datang,” kata Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan alasannya baru sekarang melaporkan tuduhan ijazah palsu ke polisi.
Menurut dia, dulu dirinya masih menjabat sebagai presiden. Persoalan ijazahnya yang diduga palsu sudah muncul sejak dirinya hendak maju dalam kontestasi Pilpres 2019, hingga terpilih menjadi Presiden periode 2019-2024. “Tak pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut. Jadi, lebih baik saya laporkan biar menjadi jelas dan gamblang,” kata Jokowi.
Ia menyampaikan, tuduhan ijazah palsu merupakan masalah ringan, tetapi perlu dibawa ke jalur hukum agar semuanya jelas. “Masalahnya ringan, urusan tuduhan ijazah palsu itu ringan. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,”ujar Jokowi lagi.
11. Mantan Menpora Roy Suryo menilai, sikap Jokowi yang langsung melaporkan lima nama ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4) terkait tudingan ijazah palsu tidak elegan dan memalukan. “Benar, memang Jokowi sudah lapor sendiri ke Polda Metro, tidak lagi menggunakan tangan-tangan kotor relawan dan organisasi enggak jelas seperti kemarin, tetapi sekali lagi mempidanakan Ibu-ibu (inisial T dan K) ini adalah sebuah sikap yang tidak elegan alias memalukan,” kata Roy Suryo, kemarin.
Roy mengatakan, sangat ironi bila Jokowi meragukan keabsahan hasil analisis pemeriksaan ijazahnya yang dilakukan oleh peneliti. “Tentu hal tersebut sangat mengotori independensi peneliti dan ilmu pengetahuan yang seharusnya malah diapresiasi, bukan dikriminalisasi,” ujar dia. Meski demikian, Roy Suryo menyatakan, siap menjalani proses hukum dan mengungkap kasus skripsi dan ijazah palsu Jokowi. “Peradilan jangan dibuat sesat dengan hanya ujung-ujungnya memaksakan Pasal 310, 311, dan Pasal 160 soal Penghasutan,” kata dia.
12. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengaku menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Sjafrie mengatakan akan mendengar segala saran dan masukan yang dilontarkan para purnawirawan itu untuk dikaji lebih dalam.
“Ya, kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan. Untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut,” kata Sjafrie di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/4) kemarin. “Kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” sambungnya.
Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4). Menurut pantauan, sejumlah anggota PPAD yang dipimpin Plt. Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI Purn Komaruddin Simanjuntak, tiba di Istana Kepresidenan dengan mengenakan seragam lengkap PPAD.
Komaruddin tak menjelaskan maksud kedatangannya bersama anggota PPAD ke Istana. Ia langsung menuju masuk ke dalam gerbang Istana Negara. Tak lama setelahnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menyusul masuk ke gerbang Istana Negara. Putranto menyebut kehadiran PPAD ke Istana untuk bersilaturahmi dengan Prabowo. “Silaturahmi PPAD mau halalbihalal,” kata Putranto, Rabu (30/4). (Harjono PS)
