Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (net)
Isu menarik pagu ini, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah akhirnya mengundurkan diri. Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menerima surat pengunduran diri Febrie pada Sabtu (11/7) pagi ini. Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan videonya menerangkan, keputusan Febrie mundur dari jabatannya itu sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri.
Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dikaitkan dengan namanya. Febrie mengakui rumah di Sentul yang digeledah Polri merupakan kediaman pribadinya yang telah dimiliki sejak lama. Meski rumah tersebut belum tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya ke KPK pada 7 Maret 2026 lalu. Berikut isu selengkapnya.
1. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah akhirnya mengundurkan diri. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampidsus Kejagung pada Sabtu (11/7). “Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan video, Sabtu.
Menurut Anang, keputusan Febrie mundur dari jabatan Jampidsus sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ungkapnya.
Meski demikian, Anang memastikan pengunduran diri Febrie tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun penanganan perkara di lingkungan Jampidsus. “Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” katanya.
Kejagung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sebelumnya diberitakan, Febrie sempat membantah kabar bahwa dirinya akan mundur dari jabatan Jampidsus. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7), Febrie menegaskan dirinya masih menerima tugas dari pimpinan Korps Adhyaksa meski namanya dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara PT PLN yang ditangani Kortastipidkor Polri.
“Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan,” jelas Febrie di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7). “Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan,” tambahnya.
2. Sebelum mengundurkan diri, Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah muncul di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7). Febrie mengenakan kemeja coklat lengan panjang saat menyampaikan keterangan pers di tempat tersebut. Febrie mengatakan, pihaknya perlu memberikan penjelasan menyusul maraknya pemberitaan mengenai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri dan turut menyeret nama Kejaksaan ataupun pejabatnya.
Febrie menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan dirinya. Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut.
“Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete,” kata Febrie.
Menurut Febrie, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Febrie membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis yang disebut-sebut berada di balik penggeledahan kafe di Cipete. “Jadi yang pertama tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati, sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.
Febrie juga menanggapi temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menjadi sorotan publik. Ia mengatakan, uang tersebut memiliki pemilik dan berkaitan dengan suatu kegiatan yang nantinya akan dijelaskan melalui mekanisme hukum. “Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya, ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya ya ada bangunannya yang nanti bisa dicek, tetapi tentunya tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar,” kata dia.
3. Febrie Adriansyah menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang dikaitkan dengan namanya. Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut.
“Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete,” katanya dalam konferensi pers di Kejagung, Jumat (10/7).
Febrie membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis yang disebut-sebut berada di balik penggeledahan kafe di Cipete. “Jadi yang pertama tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati, sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Febrie Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah Polri merupakan kediaman pribadinya yang telah dimiliki sejak lama. Meski rumah tersebut belum tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya ke KPK pada 7 Maret 2026 lalu. “Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi yang sudah sejak lama,” kata Febrie saat ditemui di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/7). Meski demikian, rumah tersebut belum tercatat di dalam LHKPN yang dilaporkan Febrie ke KPK pada 7 Maret 2026 lalu.
Febrie tercatat memiliki tanah dan rumah di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Bandung dengan nilai keseluruhan Rp 14.852.820.000. Selain itu, Febrie juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan Rp 2.310.500.000. Yakni, 4 unit mobil merek Honda HR-V RU5 1.8, Toyota L-Cruis Parado, Peugeot New 2008 AT, dan Toyota Alphard. Febrie juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 60.000.000, kas dan setara kas Rp 938.125.180, dan harta lainnya Rp 18.261.445.180. Dengan demikian, total harta kekayaan Febrie senilai Rp 18.261.445.180.
Terpisah, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN Febrie. Dia menduga Febrie membeli rumah tersebut menggunakan nominee sehingga tidak terdeteksi. “Diduga yang bersangkutan menggunakan nominee yang tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak terdeteksi dalam pemeriksaan,” kata Aminudin saat dihubungi wartawan, Jumat (10/7).
4. Saat ditanya, apakah dirinya mengundurkan diri sebagai Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, sampai saat ini dirinya masih diberi tugas sebagai pejabat di Korps Adhyaksa. “Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan,” ujar Febrie di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7). “Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan,” tambahnya.
Febrie menegaskan, saat ini dirinya nya masih melaksanakan tugas terutama dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. “Tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara materiil dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri,” ucapnya, “Jampidsus saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden,” imbuhnya.
Febrie pastikan seluruh penanganan perkara di Gedung Bundar tetap berjalan normal. Menurut Febrie, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi barang bukti tetap berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP) tanpa terpengaruh dinamika yang berkembang. “Kami memastikan, seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang bukti ini tetap berjalan,” kata Febrie lagi.
Ia juga terus memantau kinerja jajaran Jampidsus agar penanganan perkara tetap berjalan cepat dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. “Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden,” ujar Febrie.
5. Febrie Adriansyah mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG menjadi prioritas utama. Proses pengusutan masih dalam tahap pemberkasan, dia menyebut mendapat perintah untuk fokus menyelesaikan polemik di tengah program prioritas presiden tersebut. “Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan, perintah ke saya itu. Yang menjadi prioritas,” katanya dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jumat (10/7).
Febrie menjelaskan, saat ini Kejagung sedang mendalami nama-nama yang disebutkan salah satu tersangka kasus MBG, eks Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya. Ia mengatakan, 41 nama yang disebut Sony kini sudah berkembang menjadi 47 nama yang terkait dalam kasus MBG. “Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 43 ya, 47 nama yang terlibat,” ucapnya.
Namun Febrie menegaskan, nama-nama yang diduga terlibat ini belum tentu berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang bisa menjadi proses pidana. “Nah ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya, dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG,” tuturnya.
Febrie meminta dukungan masyarakat dalam penegakan hukum yang tengah dilakukan Kejagung, yakni kasus dugaan penyimpangan tata kelola program MBG dan pertambangan. “Dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar progres penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan,” ujar Febrie dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7).
Ia menjelaskan, Kejagung saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat. Penanganan perkara tersebut juga bagian dari upaya mendukung tentunya program-program prioritas nasional. “Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan,” ujar Febrie.
“Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya dan perkara-perkara lain tentunya mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola MBG,” ujar Febrie. “Upaya tersebut merupakan bagian komitmen dari institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi,” sambungnya.
6. Polda Metro Jaya masih akan menelusuri kepemilikan rumah di Sentul, Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu lokasi penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyidik akan meminta keterangan dari PT Sentul City hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan status kepemilikan rumah tersebut.
Langkah tersebut dilakukan meski Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah sebelumnya telah menyatakan rumah yang digeledah di Sentul merupakan kediaman pribadinya yang telah dimiliki sejak lama. “Penyidik akan melakukan pendalaman melalui PT Sentul City, juga memeriksa saksi sekitar, serta akan melakukan pemeriksaan terhadap BPN terkait akta kepemilikan atas nama siapa,” ujar Budi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/7).
Tidak itu saja, ujarnya, penyidik juga masih mendalami asal-usul uang dan barang bukti lain yang ditemukan selama rangkaian penggeledahan. “Dari uang yang ditemukan masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tiga objek perkara soal barang bukti yang ditemukan,” kata Budi.
Ia menambahkan, penyidik akan membuktikan apakah uang yang disita berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. “Uang yang ditemukan di depan kita itu dilakukan pembuktian terkait tindak pidananya, apakah itu pencucian uang. Itu masih dalam proses pembuktian,” tegasnya.
Polda Metro Jaya akan tetapkan tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel. Penanganan kasus korupsi dan TPPU tersebut merupakan kerja sama dengan Kortas Tipikor Polri. “Kami sampaikan penetapakan tersangka dalam waktu dekat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/7). Saat ini penyidik sudah memeriksa 15 saksi dalam kasus tersebut. Polisi juga sudah geledah 12 lokasi dan menyita beberapa barang bukti berupa 74 kg emas batangan, uang Rp 543 miliar dalam bentuk pecahan dollar AS dan Singapura serta 2 bingkai foto keluarga.
7. Gedung Promoter di Mapolda Metro Jaya dijaga ketat puluhan personel Brimob menjelang gelaran konferensi pers pada Jumat (10/7) sore. Berdasarkan pantauan di lokasi, setidaknya 50 personel Brimob menjaga di depan gedung yang menjadi lokasi konferensi pers kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) batu bara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel serta PT CBS-PT KNI. Konferensi pers tersebut akan mengungkap barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan di berbagai titik sejak Rabu (8/7) lalu.
Para personel Brimon menggunakan pakaian lengkap dengan membawa senjata laras panjang serta mengenakan helm. Mereka berjajar mulai dari area trotoar di depan Gedung Promoter hingga ke area depan pintu masuk menuju lobi. Selain itu, tiga baris polisi bersenjata berjaga di area parkir mobil depan Gedung Promoter. Hingga pukul 15.50 WIB, beberapa anggota Reserse juga masih terlihat berbaris memasuki area lobi dengan membawa tumpukan barang bukti.
Tiga karangan bunga berisi dukungan kepada Polri muncul di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jumat (10/7). Kemunculan karangan bunga itu bertepatan dengan proses penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan kasus korupsi batu bara yang tengah dilakukan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Karangan bunga tersebut berukuran besar itu dipajang berjejer di area taman pembatas jalan, tak jauh dari plang nama Gedung Ditreskrimsus.
8. Berikut daftar barang bukti hasil penggeledahan. Di Sentul, Kabupaten Bogor, polisi menyita 74 kg emas batangan, US$4.767.300, Sin$14.083.800, Rp100.000.000, dan 2 bingkai foto keluarga. Di Koin Money Changer Cipete, Jakarta Selatan, berhasil disita Rp4.462.365.000, US$84.356, SAR 17.595, Sin$83.394, THB 33.100, TRY 4.020, CNY 1.223, JPY 152.000, RM 212, INR 1.600, AED 640, KRW 61.000, GBP 40, BND 10, VND 150, dan NZD 100. Di Kafe de’Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menyita Sin$3.130.000, US$889.965, dan Rp259.159.000. Di rumah Cilandak, Jakarta Selatan, polisi menyita Rp520.000.000 dan US$133.000.
9. Menko Polkam Djamari Chaniago memastikan tidak ada ruang bagi pelanggar hukum jika terbukti bersalah. Keterangan resmi ini dikeluarkan Kemenko Polkam usai Polri menggeledah 13 lokasi terkait kasus dugaan korupsi batu bara PLN. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. “Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Djamari, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/7). Djamari menyampaikan, korupsi telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
Djamari menegaskan, Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membenahi segala sektor secara menyeluruh sekaligus mendukung penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antarlembaga penegak hukum. Menurut dia, Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil dan memberantas korupsi.
“Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi,” ucap dia. “Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif,” tambah Djamari.
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh spekulasi atau informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, penyebaran narasi yang tidak berdasar dapat memicu kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, dan menghambat proses penegakan hukum. “Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pengunduran diri Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah tidak boleh menghambat proses pengusutan kasus yang ditangani Kortastipidkor Polri. “Pengunduran diri ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7). Habiburokhman meminta seluruh aparat penegak hukum dan institusi keamanan negara, tetap menjaga soliditas selama proses penanganan perkara berlangsung. Menurut dia, Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI harus tetap bersinergi agar upaya pemberantasan korupsi berjalan optimal.
10. Presiden Prabowo Subianto meminta semua pejabat baik birokrat, TNI, Polri hingga Kejaksaan mengintrospeksi diri. “Saya minta kita semua introspeksi,” kata Prabowo sambil memegang dadanya dengan kedua tangan. Hal ini disampaikannya saat meresmikan bendungan Meninting, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7). Prabowo juga mengacungkan secara langsung telunjuk jarinya ke arah para pejabat TNI-Polri yang hadir dalam acara tersebut.
“Pejabat-pejabat militer, dan polisi introspeksi!” katanya. “Saudara adalah milik rakyat,” ucap Prabowo lagi sambil menunjuk-nunjuk para pejabat yang hadir. “Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat!” kata Prabowo. “Jangan pernah lupa itu!” pinta Prabowo. Dia lantas menyebut Kejaksaan dalam pidatonya agar ikut mengintrospeksi diri. “Kejaksaan demikian juga! Anda Jaksa ya, pakai bintang juga kau, kau juga milik rakyat!” kata Prabowo seraya menyebut, para pejabat harus introspeksi karena masih ada banyak rakyat yang kesusahan. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju apabila rakyatnya masih kelaparan.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke NTB pada Jumat (10/7). Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 10.45 WIB. Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam kunjungan tersebut Prabowo akan meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Presiden juga meresmikan empat bendungan lainnya yang berada di sejumlah daerah di Indonesia. Yakni Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jlantah di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan air nasional.
Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak mencari kekayaan dengan memanfaatkan penderitaan rakyat kecil. Prabowo mengingatkan jajaran kepala daerah melayani rakyat dengan baik. Menurutnya, niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat merupakan dosa besar. “Hindari niat jadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Hindari. Jauhi pikiran dan niat seperti itu. Jauhi. Itu dosa yang paling, yang paling jahat. Jangan lupa saudara pemimpin adalah untuk melayani rakyat bukan untuk buat rakyat lebih susah,” ujar Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Jumat (10/7).
Prabowo menyampaikan, Indonesia kini menunjukkan diri sebagai negara yang sedang bangkit sehingga para kepala daerah juga harus memimpin daerahnya dengan baik. “Pimpinlah rakyat dengan arif, pimpinlah dengan baik, pimpinlah dengan cinta. Cintai rakyatmu, urus rakyatmu, gunakan kebijakan-kebijakan yang sesuai akal sehat,” kata dia. Prabowo juga perintahkan seluruh jajarannya untuk bersama-sama berbenah demi memenuhi keinginan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, ada elit-elit berpengaruh di Jakarta yang berpandangan menangani perut lapar bukanlah hal yang penting. Prabowo tidak sependat dengan anggapan tersebut. Prabowo tidak rela melihat rakyat Indonesia hidup miskin dan anak-anak yang kelaparan. Ia menegaskan, Indonesia tidak bisa menjadi negara maju apabila masih banyak rakyat yng miskin dan kelaparan.
“Saya tidak rela rakyat Indonesia miskin. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela! Tidak ada negara yang berhasil kalau tidak bisa menghasilkan pangan sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia mampu. Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua,” kata Prabowo.
Ia akan memperjuangkan itu karena telah mendapat mandat untuk memimpin Indonesia. “Dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala tenaga, dengan segala pikiran, dengan segala energi yang saya miliki, hanya satu. Saya akan mengabdi kepada bangsa dan rakyat saya,” ucap Prabowo. “Dan saya tidak akan gentar. Saya takkan pernah menyerah. Apalagi kalau rakyat saya terancam,” ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pesan Presiden Prabowo Subianto agar para birokrat, TNI, Polri, dan Kejaksaan instrospeksi diri tak lepas dari konteks kegaduhan institusi penegak hukum saat ini. Menurut dia, apa yang diucapkan Prabowo mengingatkan kembali kepada para penegak hukum bahwa fungsi mereka adalah pelayan masyarakat. “Saya kira ini pesan mengingatkan mereka bahwa apa pun fungsi mereka semua adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat, public services gitu,” kata Fickar, Jumat (10/7).
Fickar mengatakan, Prabowo ingin anak buahnya fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak membuat gangguan dengan kegaduhan antarinstansi. “Kalau polisinya tidak bekerja dengan baik, ya masyarakat terganggu juga, masyarakat baik masyarakat secara umum maupun masyarakat sebagai pembayar pajak kan juga merasa rugi, sudah membayar pajak kok tidak diberikan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat umpamanya seperti itu. Dan demikian juga kejaksaan,” ucap Fickar. Menurutnya, para aparat pemerintah ini harus menjaga hubungan baik satu sama lain agar ujungnya ada perbaikan dalam layanan publik.
11. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan, program normalisasi Kali Ciliwung akan terus dilanjutkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat meninjau progres pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta Selatan, Jumat (10/7). Pramono mengatakan, pembebasan lahan di salah satu titik proyek menunjukkan perkembangan setelah sempat terhenti cukup lama.
“Ini adalah kedua kalinya saya di tempat ini dan progresnya alhamdulillah cukup baik. Tidak terbayangkan tempat yang dulu sering kali viral, dan orang pasti tidak menyangka ternyata bisa dibebaskan dan normalisasi dilakukan,” kata Pramono. Ia menjelaskan, dari target 170 bangunan yang harus dibebaskan di lokasi tersebut, sebanyak 62 bangunan telah selesai dibebaskan.
Dituturkan, Pemprov DKI Jakarta targetkan seluruh pembebasan lahan di kawasan itu rampung akhir tahun ini. Menurut Pramono, jika target tersebut tercapai, normalisasi Ciliwung di ruas Rawajati, Pengadegan, Cawang, hingga Cililitan dapat diselesaikan pada 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta. “Normalisasi salah satu sumbu utama, yaitu Ciliwung yang ada di Cawang ini, Rawajati, Pengadegan, Cawang, dan Cililitan mudah-mudahan akan terselesaikan karena penlok-nya juga sudah kami tandatangani,” ujar Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim Jakarta menjadi lebih senyap, tenang, dan adem selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia menilai, di balik suasana yang lebih kondusif tersebut, sejumlah proyek yang telah lama mangkrak mulai diselesaikan, mulai dari pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said serta perbaikan akses menuju Jakarta International Stadium (JIS).
“Dalam satu tahun terakhir ini saudara-saudara pasti bisa melihat bagaimana perubahan Jakarta yang relatif lebih senyap, tenang, adem, tiba-tiba monorelnya bisa dipotong, Rasuna Said-nya sekarang sudah baik,” ucap Pramono saat memberikan sambutan dalam acara penganugerahan Color of Jakarta Competition di Balai Kota Jakarta.
Pramono mengatakan, sejak awal menjabat, ia berkomitmen melanjutkan program-program baik yang telah dirintis gubernur sebelumnya sekaligus menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembongkaran tiang monorel yang selama bertahun-tahun berdiri di Jalan HR Rasuna Said. Menurut dia, penyelesaian proyek mangkrak tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki wajah Jakarta.
12. Bupati Sukoharjo Etik Suryani resmi ditahan di Rutan KPK mulai Sabtu (11/7). Penahanan dilakukan setelah Etik menjalani pemeriksaan pasca-terjaring dalam OTT KPK, Kamis (9/7). Etik keluar dari Gedung KPK pada pukul 02.30 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Dia digiring penyidik ke dalam mobil tahanan. Dalam perjalanannya menuju mobil tahanan, Etik memilih diam di hadapan awak media.
KPK juga menahan dua orang lainnya, yaitu Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo. Keduanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Etik tiba di Gedung KPK pada Jumat (10/7) pukul 09.37 WIB. Ia mengenakan kemeja putih berbalut rompi hitam. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim KPK mengamankan 5 orang, termasuk Bupati Etik Suryani. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 5 orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (10/7). Etik Suryani diduga lakukan pemerasan terhadap para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
Disebutkan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa logam mulia dan uang tunai miliaran rupiah dalam bentuk mata uang dolar Australia (AUD) dan dolar Singapura (SGD) pada OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. “Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun valas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran Rupiah,” kata Budi Prasetyo.
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani terpilih sebagai bupati untuk periode keduanya setelah melawan kotak kosong pada Pilkada 2024. Etik menang usai mengantongi 319.923 suara atau 66,76 persen dari total suara sah. Selisih kemenangannya mencapai sekitar dua kali lipat dari kotak kosong yang hanya mengantongi 159.256 suara atau 33,24 persen. Etik yang merupakan kader PDIP berpasangan dengan kader Gerindra Eko Sapto Purnomo. Keduanya didukung 12 partai, yakni PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PAN, PKS, Demokrat, Partai Buruh, PSI, PBB, hingga Perindo.
Etik adalah istri Bupati Sukoharjo sebelumnya, Wardoyo Wijaya, yang menjabat selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2016-2021. KPK menangkap Etik di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2026. Dia ditangkap bersama empat orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi pemerasan. “Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Jumat (10/7).
13. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Mafirion mengecam keras kasus pemerkosaan yang dilakukan 27 pria secara bergilir terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Madura, Jawa Timur. Mafirion mendesak aparat kepolisian menangkap dan menghukum seluruh pelaku seberat-beratnya. Ia meminta LPSK berikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh kepada korban agar dapat keluar dari trauma berat yang dialaminya. Ia juga minta LPSK pastikan seluruh hak korban terpenuhi, mulai dari perlindungan fisik, pendampingan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial.
“Ini adalah tragedi kemanusiaan. Seorang anak berusia 15 tahun diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang melukai rasa kemanusiaan dan tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. Seluruh pelaku harus ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Mafirion dalam keterangannya, Jumat (10/7).
Polres Sampang menyebut kasus pencabulan gadis berinisial RR (15) di Kabupaten Sampang yang melibatkan 27 orang dilakukan secara bergantian selama empat bulan. Polisi telah menetapkan 27 orang itu sebagai tersangka. 12 orang di antaranya telah ditangkap, sementara sisanya masih dalam pencarian. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, pencabulan terjadi dalam kurun waktu bulan Februari hingga Mei 2026. “Kejadian pencabulan itu terjadi berulang kali,” ujarnya, kemain.
Peristiwa itu bermula ketika korban berkenalan dengan sejumlah pelaku saat berada di kawasan Taman Wiyata Bahari, Jalan Suhadak, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang. Korban dibawa ke sebuah semak-semak yang sepi dan jauh dari permukiman warga hingga dicabuli 4 orang pelaku. Sejak saat itu, korban beberapa kali diajak bertemu hingga akhirnya menjadi korban pencabulan secara berulang oleh pelaku-pelaku lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diduga mengalami tindakan tidak senonoh di sejumlah lokasi berbeda, yakni di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Omben, dan Desa Madupat, Kecamatan Camplong. (Harjono PS)
