Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh mantan PresidenJokowi. Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
Isu menarik lainnya, Presiden Prabowo Subianto menilai dalang Peristiwa Madiun tahun 1948 adalah pihak Belanda, bukan kelompok komunis. “Peristiwa Madiun, seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Muso, Semaun, semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Dudung menyebut Prabowo tidak masalah dengan usulan tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh mantan PresidenJokowi. Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan. “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5).
Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran. Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia. Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
Prabowo mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada mantan Presiden SBBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. “Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
Eks Menhan ini lantas mengatakan, andai saja bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga. “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuhnya.
Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara. Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo dalam rapat kabinet kemarin. Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini. Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
Prabowo mengaku heran karena keaslian ijazan mantan Presiden Jokowi dipersoalkan akhir-akhir ini. Prabowo pun bergurau, bisa jadi suatu saat nanti ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut.
Presiden Prabowo Subianto memuji mantan Presiden Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini. Prabowo mengaku berkata jujur, bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang sedang duduk di sebelahnya. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5). “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujarnya.
Prabowo menduga, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo. Dia menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University. “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
2. Presiden Prabowo Subianto menilai dalang Peristiwa Madiun tahun 1948 adalah pihak Belanda, bukan kelompok komunis. “Peristiwa Madiun, seolah-olah itu komunis, ternyata yang membawa Muso, Semaun, semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).
Dikatakan, peristiwa Madiun lazim dikenal sebagai pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Muso atau Munawar Musso yang disebut Prabowo adalah tokoh komunis senior Indonesia yang pernah belajar di Uni Soviet. Semaun atau Semaoen merupakan Ketua Umum Pertama PKI.
Menurut Prabowo, “Madiun Affair” pada era Sukarno-Hatta adalah ulah Belanda. Begitu pula peristiwa-peristiwa pemberontakan lain di era Bung Karno, juga dinilai Prabowo sebagai ulah asing. “20 Tahun, mungkin 25-28 tahun kita merdeka tidak pernah berhenti dari campur tangan asing,” kata Prabowo.
3. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang menuntut Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Dudung menyebut Prabowo tidak masalah dengan usulan tersebut. “Presiden sangat bijak bahwa sesuaikan dengan jalur konstitusional saja, karena tidak bisa seorang Presiden menjawab seperti itu. Bahkan beliau tadi akan beri peluang untuk bertemu dengan mereka mereka, enggak ada masalah,” ujar Dudung di Istana, Jakarta, Senin (5/5).
Dudung menjelaskan, pertemuan antara Prabowo dengan pensiunan TNI yang ingin Gibran dicopot belum dijadwalkan. Namun, dia memastikan Prabowo akan segera bertemu dengan mereka. Dudung mengingatkan, sebenarnya ada forum purnawirawan yang resmi. “Tentunya forum itu kan forum purnawirawan yang ada seperti Pepabri, PPAD, segala macam itu yang resmi kan. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa juga seperti itu,” kata Dudung.
4. Mantan Presiden Jokowi menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memenangi Pemilu 2024 secara sah. “Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum,” ujar Jokowi merespon langkah sejumlah purnawirawan TNI yang meminta MPR mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden, Senin (5/5).
Jokowi mengatakan sejumlah pihak juga telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2024. Akan tetapi, kata Jokowi, putusan MK tetap menilai pasangan Prabowo-Gibran merupakan pemenang Pemilu yang sah. “Ya itu semua kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali,” tuturnya.
Jokowi menilai permintaan dari forum purnawirawan TNI itu merupakan hal yang biasa dan merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat. “Ya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” jelasnya.
Jokowi menganggap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wapres sebagai hal biasa. Usulan tersebut sebagai aspirasi dari sebagian masyarakat. “Ya itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita,” katanya lagi.
5. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta ormas tidak melakukan aksi pemalakan hingga mengganggu pengusaha. “Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu,” ujar Dudung di Istana, Jakarta, Senin (5/5).
Pesan itu, kata Dudung, disampaikan Prabowo di sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih. Dudung menjelaskan, Prabowo ingin pemerintah bersinergi dengan ormas. Menurutnya, ormas bisa dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan.
Dudung menekankan TNI takut kepada ormas. “Enggak ada istilah TNI takut sama ormas, tidak ada itu istilah itu,” ujar Dudung. Ia menjelaskan, TNI tidak pernah memandang masyarakat berdasarkan kelompok. TNI berorientasi pada rakyat. Dengan begitu, ketika ada prajurit yang menghadap pimpinan ormas, itu bukan berarti TNI takut terhadap ormas. “Ke mana pun TNI itu ke masyarakat, siapapun sampai masyarakat apapun istilahnya tidak ada memandang bulu, istilahnya ini kelompok ini kelompok ini,” tuturnya.
Dudung meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menjelekkan satu sama lain. “Saya sempat lihat juga ya ada ormas-ormas ya, memang kita harus sama-sama menahan diri, kalau menurut saya. Sama-sama tidak menjelekkan satu sama lain,” ujarnya. Dudung berharap kedua belah pihak sama-sama memiliki porsi masing-masing dalam membangun bangsa. Menurut dia, lebih baik mereka meredam amarahnya masing-masing karena sudah dewasa.
6. Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menduga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan pembangkangan dalam kisruh mutasi terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo. Sebab dalam mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.
“Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (5/5). “Panjang sekali, kalau mau diikuti. Berarti ini dalam keadaan, mohon maaf, pembangkangan menurut hemat saya. Kok ujug-ujug langsung ditandatangani oleh Panglima TNI dan diumumkan, ini aneh,” sambungnya.
TB Hasanuddin menduga kemungkinan adanya arahan dari mantan Presiden Jokowi dalam keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Menurut dia, menjadi tidak benar jika Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapatkan arahan dari Jokowi yang notabenenya merupakan mantan presiden. “Konon itu yang menjadi penggantinya (Letjen Kunto) adalah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti Panglima TNI ini atas arahan dan mungkin quote and quote atas perintah Presiden ke-7, ini yang tidak bener,” ujar TB Hasanuddin.
Ia menjelaskan, dalam Pasal 10 UUD 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Artinya, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini. “Panglima TNI memutasikan yang bukan KASAD, KASAL, KASAU boleh memutasikan Jenderal Kunto, boleh. Tetapi masalahnya itu sudah sesuai perintah dari Presiden (Prabowo)? Nah di sini (memutasi Letjen Kunto) atas perintah siapa?” ujar TB Hasanuddin.
Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyorot kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai polemik tentang keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Namun pada Jumat (2/5), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang Pati TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
TB Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan Agus sebagai Panglima TNI tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi. “Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5).
7. Mantan Kabais TNI, Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto menyinggung perlunya “ganti mesin” di internal TNI untuk memperbaiki institusi tersebut. Sebab, kisruh mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra mantan Wapres Try Sutrisno menunjukkan, TNI saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Gampang (untuk memperbaikinya), ganti mesin. Ya, ganti mesin, ya rotasinya diganti saja itu, karena sudah susah kita memperbaiki, karena kalau memperbaiki ini ya sudah. Di tentara itu selalu kesalahan itu akan ada hukuman, itu sudah pasti ada, dan ini adalah sesuatu yang membuat menggoncang negeri ini,” ujar Soleman dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (5/5).
Namun Soleman tak menjelaskan lebih detail terkait pernyataannya soal ganti mesin di tubuh TNI. Ia hanya menjelaskan, harus ada upaya penyelamatan terhadap TNI. Karena terdapat sejumlah diskursus yang terjadi terhadap TNI dalam beberapa waktu terakhir.
8. Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, para pihak yang mendesak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, kampungan. “Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5). “Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik,” imbuhnya.
Diketahui, permintaan agar Gibran dicopot dari jabatan Wapres sebelumnya datang dari purnawirawan perwira tinggi TNI. Salah satunya, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno yang juga ayah dari Pangkogabwilhan I, Letjen Kunto Arief Wibowo. Usai dukungan itu mencuat, Letjen Kunto dimutasi dari jabatannya menjadi Staf Khusus Kasad. Sejumlah pihak pun mengaitkan mutasi itu erat kaitannya dengan dukungan Try Sutrisno.
Mantan Menko Marves, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tidak ada yang aneh dengan kisruh mutasi putra eks Wapres Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo. “Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan (pembatalan mutasi) bisa saja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).
Luhut menegaskan, semestinya semua pihak kompak dalam mendukung pemerintahan. Ia menyebut orang-orang yang ribut adalah orang-orang kampungan. “Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” jelasnya. Luhut mengaku tidak tahu apakah Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto atau tidak buntut kisruh mutasi Kunto ini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membawa-bawa nama mantan Presiden Jokowi saat merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai 5 persen dalam kuartal pertama 2025 ini. Menurutnya, kondisi saat ini tidak beda jauh dengan era Jokowi. “Mungkin kalau lihat datanya zaman Pak Jokowi itu kan enggak beda jauh,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5). Meski begitu, Luhut optimistis pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa terus meningkat. Dia juga menegaskan belanja pemerintah yang menurun harus digenjot lagi. “Itu harus kita genjot lagi,” imbuhnya.
9. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tidak semua pemimpin Indonesia yang paham tentang keberadaan aset negara. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan oleh para birokrat nakal untuk menyembunyikannya. “Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan,” kata Prabowo saat sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Senin (5/5).
Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran menteri dan kepala badan/lembaga untuk mendata aset-aset yang dimiliki oleh instansi yang mereka pimpin. Hal ini untuk melacak apakah ada aset yang disembunyikan oleh jajaran birokrat di bawahnya. “Saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri yang punya aset banyak ini (kaji dan cari) aset (yang) disembunyikan,” tegas Prabowo. “Nggak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang nggak jelas,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar aset negara yang dikuasai pihak lain, namun konsesinya sudah habis untuk didata dan dikembalikan kepada negara. Prabowo kemudian mencontohkan aset negara yang penguasaannya tidak jelas, seperti di Senayan dan Kemayoran. Menurut Prabowo, aset negara di Senayan luasnya mencapai 200 hektare lebih. “Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu. Kemudian kita lupa selain Senayan, ada lah sekitar 200 hektare kurang lebih. Menteri BUMN bener ya? Mensesneg bener?” tanya Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).
“Ternyata ada lagi Kemayoran. Itu Kemayoran 400 hektare lebih. Mensesneg kok ketawa-tawa?” tegur Presiden yang disambut tawa jajaran menteri yang turut hadir saat sidang. Presiden meminta seluruh aset yang dimiliki pemerintah didata. Nantinya, aset-aset tersebut akan diserahkan kepada Danantara agar dapat dikelola. Presiden mengaku baru mengetahui, Indonesia memiliki aset yang besar setelah mengkonsolidasi aset-aset milik BUMN ke dalam Danantara.
“Kita kaget bahwa aset kita under manajemen kita 982 miliar USD. Tapi kita konservatif ya sekitar 900 lah. Kita katakan ini aset under manajemen. Ada yang katakan ini dan itu, ada Tbk saham, tapi itu manage itu,” ujarnya. “Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi,” imbuhnya. Salah satu aset yang disinggung Prabowo yakni Kompleks GBK di Senayan, yang menurutnya nilainya mencapai 30 miliar USD. “Berarti 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun USD,” kata Prabowo.
10. Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk mengecek konsesi hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB) yang sudah habis. “Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Luar biasa kaya kita. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo. Kembalikan ke negara,” pinta Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).
Presiden mengingatkan, jangan sampai ada aset milik negara yang tidak terlacak dan akhirnya tidak bisa dikuasai kembali oleh negara. Menurut Prabowo, banyak pemimpin yang tidak mengerti soal keberadaan aset pemerintah. “Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan. Saya minta menteri-menteri kaji. Menteri-menteri yang punya aset banyak, ini aset disembunyikan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Kompleks GBK itu nilainya 25 miliar dollar AS 10 tahun lalu, jadi sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar Pak Rosan,” ujarnya. Prabowo mengaku baru mengetahui aset Indonesia melimpah setelah mengkonsolidasikan BUMN di bawah Danantara.
Presiden Prabowo Subianto menyebut, stok beras Indonesia pada tahun ini berhasil mencetak sejarah karena produksi yang maksimal. “Saya dapat laporan sekarang (produksi) sangat berhasil. Bahkan dibandingkan tahun terdahulu, produksi kita cukup bisa dikatakan tinggi,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana, Jakarta, Senin (5/5). “Kemudian serapan pemerintah yaitu jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah saya dapat laporan adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” imbuhnya.
Dijelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton dalam periode Januari-Mei 2025. “Belum pernah kita, pemerintah, menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang,” kata Presiden. Menurut Prabowo, ada beberapa hal yang membuat cadangan beras di gudang Bulog tinggi. Salah satunya, produksi beras di daerah yang melimpah, salah satunya di Sumatera Selatan. “Saya dari Sumatera Selatan, hasil di Sumsel berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton, tahun ini mencapai 4 juta ton. Artinya peningkatan 25 persen. Saya kira di seluruh dunia, ini suatu prestasi dan kita haru akui,” ucapnya.
11. Ketua DPR Puan Maharani meminta negara tidak diam dengan nasib masyarakat yang terkena PHK. Selain membuka lapangan pekerjaan baru dan pemberian banso) untuk mengatasi badai PHK, Puan meminta pemerintah ikut memberikan perlindungan bagi pekerja yang memilih peluang baru, yakni beralih dari pekerja upahan menjadi pelaku usaha dan jasa.
“Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (5/5) kemarin.
12. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul) memperluas jangkauan pembinaan di barak militer untuk warga sipil dari yang awalnya hanya menyasar pelajar, kini menargetkan orang dewasa. Dedi menyatakan akan mengirim orang-orang dewasa yang bermasalah ke barak militer untuk diberikan pendidikan kedisiplinan.
Demul menjelaskan program pendidikan kedisiplinan di barak militer untuk orang dewasa itu akan menyasar mereka yang kerap mabuk hingga meninggalkan keluarga. “Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa,” kata Dedi di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/5). “Kerjanya mabuk saja atau misalnya bergeng-geng di jalanan. Nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam III untuk dididik di Dodik ini,” imbuhnya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melarang siswa-siswi yang belum cukup umur menggunakan kendaraan bermotor, lebih baik jalan kaki atau naik transportasi umum untuk pulang-pergi sekolah.
Hal itu menjadi salah satu poin dalam surat edaran yang diteken Dedi Mulyadi pada 2 Mei 2025 lalu. SE tersebut ditujukan ke Dinas Pendidikan Jabar serta Kanwil Kemenag Jabar.
“Peserta didik yang belum cukup umur dilarang menggunakan kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penggunaan angkutan umum, atau berjalan kaki dengan jangkauan sesuai dengan kemampuan fisik peserta didik,” demikian poin keenam dalam surat edaran Dedi Mulyadi tersebut. Pihak Pemprov Jabar membenarkan keluarnya surat edaran tersebut.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul) tetap mensyaratkan program Keluarga Berencana (KB) bagi para penerima bansos dari Pemprov Jabar. Demul menyebut tujuan bansos untuk mensejahterakan warga. Namun dia menyinggung angka kelahiran yang tinggi di Jawa Barat. Dedi mengaku kerap menerima kasus pasutri tidak bisa membayar biaya persalinan setelah anak pertama.
“Berdasarkan temuan yang saya alami saat ini, mudah-mudahan saya tidak salah, nanti tinggal dicek lagi kalau salah, di Jawa Barat ini kelahirannya 900 ribu per tahun. Berarti tinggi. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari tiga. Ada yang empat, ada yang lima, ada yang sebelas,” kata Dedi Mulyadi, di Bandung, Senin (5/5) malam.
13. Ketua Senat sekaligus mantan Perdana Menteri Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Senin (5/5). Kemenlu RI menyebut, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah terkait kejahatan transnasional penipuan online. “Khususnya terkait jaringan online scamming (penipuan online/ judi online) dan penyalahgunaan obat, kedua negara sepakat untuk mempererat kerja sama antarinstansi penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional baik dalam kerangka bilateral dan regional, ASEAN,” tulis Kemenlu RI.
14. Mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono hanya dihukum 4 tahun penjara dalam kasus korupsi Timah Rp 300 triliun, sementara mantan Direktur PT Timah Alwin Albar Divonis 10 tahun penjara. Namun, selain pidana badan, Bambang juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Gatot merupakan salah satu terdakwa korupsi tata kelola dan tata niaga komoditas timah yang menjerat Harvey Moeis, dan kawan-kawan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Fajar Kusuma Aji, mengatakan, Bambang terbukti menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara atau menyebabkan kerugian perekonomian negara. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Hakim Fajar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (5/5).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut, perbuatan Bambang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor. Perbuatannya dinilai turut merugikan negara sebesar Rp 300 triliun dan memperkaya orang lain atau korporasi. Hakim berpendapat, Bambang tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair jaksa yakni Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor.
15. Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto. Ia mengingatkan pemerintah tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada era Orde Baru. “Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5).
Jubir Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah merasa tidak ada yang salah dari usulan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4) lalu.
Prasetyo mengajak publik untuk tidak melulu menyoroti kekurangan Soeharto yang kini diusulkan menjadi pahlawan nasional. “Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya juga. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” kata Prasetyo. (Harjono PS)
