Sekjen DPR Indra Iskandar (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan pengiriman surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6).
Isu menarik lainnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan ketidaksetujuan lembaganya terhadap putusan MK yang mengusulkan penggratisan sekolah swasta dan negeri di Indonesia. Haedar menyatakan, penolakannya itu didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam. Isu yang tak kalah menarik, Pengurus Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membubarkan diri imbas sengkarut di tubuh partai berlambang Bintang Emas besutan Amien Rais tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1.Sekjen DPR Indra Iskandar mengaku sudah menerima surat yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi permintaan kepada pimpinan dan anggota DPR untuk segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. “Iya benar kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra, Selasa (3/6).
Pernyataan ini disampaikan Indra usai mengecek keberadaan surat masuk tersebut ke bagian persuratan Setjen DPR RI. Indra menegaskan, tindak lanjut atas surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, menjadi kewenangan Pimpinan DPR RI. “Iya, menjadi kewenangan pimpinan DPR RI,” jelas Indra.
Di tempat terpisah, Sekjen MPR Siti Fauziah mengaku belum menerima surat yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Meskipun begitu, Siti menyatakan bakal memeriksa kembali ada atau tidaknya surat masuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. “Saya belum terima. Saya cek dulu,” ucap Siti. Sekjen DPD RI, Komjen Polisi Muhammad Iqbal juga mengaku belum menerima informasi adanya surat masuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPD RI. “Belum ada info,” ujar Iqbal singkat.
2. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan pengiriman surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR dan MPR. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (2/6). “Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6).
Disebutkan, dorongan pemrosesan pemakzulan Gibran tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. “Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
3. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan ketidaksetujuan lembaganya terhadap putusan MK yang mengusulkan penggratisan sekolah swasta dan negeri di Indonesia. Haedar menyatakan, penolakannya itu didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam. “Iya betul (tidak setuju),” ungkap Haedar usai acara ground breaking TK ABA Semesta di Ambarketawang, Gamping, Sleman, Selasa (3/6).
Haedar berharap para perancang konstitusi dan pembuat kebijakan di sektor yudikatif, legislatif, dan eksekutif memahami semangat pendiri bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. “Kalau kemudian melakukan kebijakan misalkan seperti hasil MK kemarin, itu ya harus saksama yang dasarnya. Jangan sampai mematikan swasta yang sama dengan mematikan pendidikan nasional,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kemampuan finansial negara dalam mengakomodasi pendidikan swasta, mengingat pemerintah hanya mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan siap mematuhi putusan MK terkait perubahan norma frasa Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Mu’ti menyatakan, keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum dan wajib dipatuhi.
“Keputusan MK itu, pertama secara hukum, keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti keputusan MK itu,” kata Mu’ti di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (3/6). Ia mengatakan, pihaknya saat ini tengah dalam proses menindaklanjuti putusan MK tersebut. “Yang kedua, terkait dengan bagaimana kita mem-follow up dan mengimplementasikan keputusan MK,” imbuhnya.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya mengaku berat jika pemerintah daerah harus menanggung pembiayaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) swasta, menyusul putusan MK soal wajib belajar gratis. “Kalau benar-benar (gratis), uangnya itu (dibebankan ke daerah), ya jelas berat. Pengeluaran berapa SD, berapa SMP di Sleman,” ujar Harda, kemarin. Meski demikian, ia menyatakan Pemkab masih menunggu arahan dan regulasi dari pemerintah pusat. “Iya, kita tunggu (regulasi pusat) seperti apa,” tambahnya.
4. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mempercepat pilot project sekolah swasta gratis sejalan dengan putusan MK yang memerintahkan agar pendidikan dasar di swasta dan negeri tidak dipungut biaya. Ia menjelaskan Jakarta saat ini tengah dalam persiapan untuk program sekolah swasta gratis tersebut.
“Untuk swasta sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk beberapa SMK ataupun SD, SMP, swasta sebagai pilot project untuk gratis di sekolah swasta, tetapi dengan keputusan ini kami akan mempercepat untuk persiapan itu,” kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (3/6). Disebutkan, awal Mei lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program sekolah swasta gratis bakal diuji coba di tahun ajaran baru 2025/2026.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengimbau para bupati dan wali kota di wilayahnya mulai menyiapkan skema sekolah gratis bagi jenjang SD dan SMP swasta. Imbauan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. “SD dan SMP itu kewenangannya kabupaten/kota. Jadi yang bertanggung jawab adalah bupati dan wali kota,” ujar Luthfi saat meninjau Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kantor Disdikbud Jateng, kemarin.
5. Pengurus Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membubarkan diri imbas sengkarut di tubuh partai berlambang Bintang Emas besutan Amien Rais tersebut. “Kita Partai Ummat yang di DIY itu menyatakan membubarkan diri. Secara simbolis, representatif kami kemarin bersama-sama membuang KTA,” kata Eks Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat, Nazaruddin saat dihubungi, Selasa (3/6).
Nazaruddin mengatakan secara keseluruhan ada hampir 500 pengurus struktural Partai Ummat di DIY, mulai dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kata dia, semuanya telah membubarkan diri. Adapun pemicunya, menurut Nazaruddin, bermula dari keputusan Majelis Syura akhir tahun 2024 yang mendadak dan secara sepihak mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Keputusan ini lahir setelah beberapa kali jadwal rakernas diundur.
Padahal, kata Nazaruddin, waktu itu juga tidak ada urgensi mengubah AD/ART partai. Pihaknya kemudian menyadari ada perombakan substansial pada mekanisme partai melalui perubahan tersebut.
6. Menkes Budi Gunadi Sadikin membenarkan, telah terjadi kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, kenaikan kasus ini terjadi pada varian Covid-19 yang relatif tidak mematikan. “Itu mengenai Covid-19, datanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa Covid-19 itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan,” kata Budi usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6).
Budi meminta masyarakat tidak khawatir dan terlalu panik. Namun, tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. “Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik,” ucap dia. Sejauh ini, Kemenkes mencatat 7 temuan kasus Covid-19 di Indonesia pada 25-31 Mei 2025. “7 kasus itu yang seminggu lalu. Total 72 kasus positif sejak awal 2025. Data kasus yang ada masih kecil dibandingkan negara-negara Asia lainnya,” kata Karo Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa (3/).
Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, munculnya 7 kasus Covid-19 membuat Indonesia perlu waspada. Terlebih, saat ini terjadi peningkatan kasus di sejumlah negara Asia seperti Thailand, Hongkong, Malaysia, dan Singapura. “Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai kewaspadaan,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Hasan menuturkan, penerbitan SE yang berisi berupa imbauan waspada penyebaran Covid-19 tersebut juga merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah. Surat edaran ini juga sebagai peringatan bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani Aher mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dan tetap mewaspadai potensi merebaknya Covid-19 di Indonesia. Hal itu disampaikan Netty menyusul terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. “Peningkatan kasus Covid-19 di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hongkong harus menjadi alarm kewaspadaan bagi Indonesia. Kita tidak boleh lengah,” ujar Netty, dalam keterangannya, Selasa (3/6). Netty mengapresiasi langkah Kemenkes yang langsung mengeluarkan surat edaran berisi imbauan mewaspadai potensi peningkatan kasus Covid-19.
Kemlu mengimbau masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaan dini terkait kasus Covid-19, khususnya bagi yang berencana bepergian ke luar negeri. Sebab, di beberapa negara Asia, termasuk Thailand, Hongkong, Singapura, dan Malaysia kasus Covid-19 meningkat sejak triwulan pertama 2025. “Kami mengimbau Anda yang berencana bepergian ke luar negeri, khususnya kawasan Asia, untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau perkembangan kasus Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah setempat atau WHO,” bunyi keterangan resmi Kemlu, Selasa (3/6). Adapun varian Covid-19 yang tersebar di beberapa negara Asia adalah XEC dan JN.1 di Thailand, LF.7, NB.1.8 di Singapura, JN.1 di Hongkong, dan XEC di Malaysia.
7. Menkes Budi Gunadi Sadikin enggan berkomentar soal usulan pencopotan dirinya dari kursi Kemenkes. Ia menjelaskan, masalah perombakan atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia tidak ingin menanggapi lebih lanjut perihal itu. “Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau, ya,” kata Budi usai bertemu Presiden Prabowo Subianto lebih dari dua jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6).Budi tidak mau menjawab soal apakah dirinya mendapat teguran dari Kepala Negara, imbas pernyataan kontroversialnya di muka publik.
Ditanya soal kabar dirinya ditegur Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataannya ke publik, Budi tidak menjawab secara tegas. Budi hanya menyebut dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu dirinya mendapat air kelapa dan senyuman dari Prabowo. “Kita dikasih minum air kelapa, dikasih sampai dua gelas,” katanya. “Dapat senyuman. (Teguran) Itu kan kata wartawan, bukan kata saya,” imbuhnya.
8. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berharap Presiden Prabowo memilih sosok Kapolri yang memahami perkembangan dan dinamika di internal institusi Polri saat ini. Hal itu disampaikan Nasir saat merespons isu Presiden Prabowo Subianto hendak mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan sebagai calon Kapolri pengganti Listyo adalah Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
“Kalau Pak Rudy ini kan sudah di luar ya, mungkin dia tidak mengikuti lagi perkembangan dan dinamika yang ada di dalam gitu. Jadi, ya tentu saja diharapkan orang-orang di dalam yang selama ini mengikuti dinamika dan perkembangan Kepolisian di dalam itu,” ujar Nasir, Selasa (3/6). Meski begitu, Nasir mengaku bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apapun terkait rencana pergantian Kapolri.
Namun, politisi PKS itu meyakini Prabowo akan menunjukkan sosok yang masih bertugas di internal Polri, jika benar akan dilakukan pergantian Kapolri. “Jadi, menurut saya, memang Presiden Prabowo itu (pasti) memilih orang-orang yang di dalam kepolisian, yang dia (calon Kapolri) tahu bagaimana institusi kepolisian begitu ya. Nah, dia paham betul bagaimana di dalamnya itu,” kata Nasir.
9. Kadispen TNI ad Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan perekrutan calon tamtama sebanyak 24 ribu orang dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. “Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu, Selasa (3/6) malam.
Dijelaskan, para prajurit tersebut disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan. Wahyu memaparkan, ada empat kompi yang akan dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Yakni pertama, Kompi Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, Kompi Peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani. Ketiga,Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana. Keempat, Kompi Zeni yang akan fokus pada pembangunan sarana prasarana, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.
TNI AD membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung menjadi bagian dari garda pertahanan negara. Rekrutmen prajurit Tamtama dan Bintara Prajurit Karier (PK) gelombang II tahun 2025 dibuka hingga 8 Juni 2025. Proses ini tidak dipungut biaya, dan masyarakat diimbau untuk mewaspadai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
Rekrutmen Tamtama dan Bintara ditujukan untuk membentuk calon prajurit profesional dengan ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Meski sama-sama diperuntukkan bagi lulusan setingkat SMA, Tamtama dan Bintara memiliki tingkatan kepangkatan yang berbeda.
1-. Eks jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) Azam Akhmad Akhsya nagis sesenggukan meminta maaf kepada atasannya, Hendri Antoro, dan kawan-kawan. Hendri merupakan Kajari Jakbar. Ia dihadirkan bersama pendahulunya, Iwan Ginting, Plh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Dody Gazali, dan kawan-kawan sebagai saksi sidang perkara Azam.
Di pengujung persidangan, Azam menyatakan tidak keberatan atas seluruh keterangan para saksi. Ia menyebut, kesalahannya melakukan korupsi pengembalian uang barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit merugikan diri sendiri, keluarga, atasan, dan institusi. “Saya minta maaf sekaligus terima kasih atas bimbingannya selama ini. Tidak maksud atau niat untuk mencelakai ibu bapak sehingga kita ketemu di ruang sidang ini dengan posisi saya sebagai terdakwa,” kata Azam sambil sesenggukan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/6). “Saya mohon maaf sekali lagi, saya akui seluruh kesalahan saya. Semoga ini jadi penebus dosa-dosa saya berkecimpung di instansi Kejaksaan,” imbuhnya.
Mantan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Dody Gazali Emil mengeklaim tidak pernah menandatangani dua berita acara (BA) 20 kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. BA 20 merupakan dokumen berita acara pengembalian barang bukti yang sempat disita penyidik kepada pihak yang berhak.
Keterangan ini Dody sampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi penilapan barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit yang menjerat eks jaksa Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya. Pada persidangan itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, mendalami BA 20 yang ganda. “Ada yang bisa jelaskan BA 20 yang sampai dobel-dobel?” tanya Hakim Sunoto, Selasa (3/6). Dody mengatakan, pihak yang menandatangani BA 20 adalah dirinya.
Namun, ia mengingat hanya menandatangani satu dokumen BA 20. Ia mengeklaim, belakangan Azam mengaku menyelipkan dua dokumen BA 20 yang berisi pengembalian uang Rp 53 miliar. Salah satu dari BA 20 ganda itu menyatakan pengembalian barang bukti Rp 53 miliar yang menjadi milik korban investasi bodong dipecah menjadi Rp 35 miliar dan Rp 17 miliar.
“Azam menyampaikan kepada saya waktu itu dia minta tanda tangan tapi ditumpuk di belakang sehingga saya tidak memperhatikan,” ujar Dody. “Tapi, setelah saya lihat kembali, itu bukan tanda tangan saya, Pak, yang di BA 20 itu, yang di saya, Pak, ya,” tambahnya.
11. Kejagung periksa dua pejabat PT Bank BNI terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Dua pejabat tersebut adalah SMS selaku Kredit Analis PT Bank BNI tahun 2012 dan ADN selaku Kredit Analis PT Bank BNI. “Adapun para saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha atas nama Tersangka Iwan Setiawan Lukminto, dkk,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangannya, Selasa (3/6).
Kejagung juga memeriksa Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan kepada PT Sritex, kemarin. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut Kurniawan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami peran dari ketiga tersangka dalam perkara ini. “Mendalami informasi atau keterangan terkait dengan bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap perkara ini dan peran dari 3 orang tersangka,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/6). Harli mengatakan dalam pemeriksaan itu penyidik turut mendalami mekanisme atau proses pengajuan kredit yang dilakukan PT Sritex kepada bank.
Kejagung akan meminta keterangan Wamen PU Diana Kusumastuti terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur di NTT periode 2022-2024. “Dalam kaitan ini yang bersangkutan masih akan dimintai keterangan direncanakan tanggal 4 (Juni),” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (3/6). Harli menjelaskan kasus dugaan korupsi tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Karenanya, ia menyebut Diana hanya dimintai keterangan dan belum berstatus sebagai saksi.
12. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akhirnya mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur jam masuk sekolah di Provinsi Jabar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Selain memulai jam belajar lebih awal, dalam surat edaran tersebut juga tertulis waktu pembelajaran per hari, dan proses belajar mengajar yang hanya diberlakukan Senin hingga Jumat. Sabtu dan Minggu sekolah libur.
Sebelumnya Dedi memang sudah menggulirkan wacana ingin agar siswa-siswa masuk lebih pagi, yakni sejak pukul 06.00. Namun, dalam SE nomor 58/PK.03/DISDIK tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Dedi mengatur jam pelajaran dimulai pukul 06.30 WIB.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengkritik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menerapkan kebijakan jam masuk sekolah. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menyebabkan permasalahan kesehatan dan keselamatan bagi pelajar. Ia berkaca pada kebijakan serupa yang pernah diterapkan di NTT.
“Pengalaman serupa pernah diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi, juga mendapat banyak kritik,” kata Lalu, Selasa (3/6). “Evaluasi menunjukkan bahwa siswa mengalami gangguan kesehatan karena kurang tidur, meningkatnya risiko keselamatan saat perjalanan subuh hari, dan tidak adanya kajian akademik yang kuat sebagai dasar kebijakan,” sambungnya.
13. Polda Metro Jaya menggunakan hasil penyelidikan Bareskrim terkait keaslian dari ijazah milik mantan Presiden Jokowi. Hasil analisa itu digunakan untuk mengusut laporan Jokowi soal dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. “Betul (hasil penyelidikan dianalisa), karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik yang diatur di KUHP dan ITE,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (3/6).
Seperti diberitakan, beberapa waktu Bareskrim Polri menyatakan ijazah milik Jokowi itu asli atau identik berdasarkan hasil analisa dan pengumpulan bukti. Ade Ary menyampaikan hasil analisa Bareskrim itu akan didalami atau dicocokan oleh penyelidik dengan tudingan yang beredar seperti yang dilaporkan Jokowi. “Inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan beberapa pihak sesuai fakta atau tidak, tuduhannya sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini merupakan bagian yang didalami,” tutur dia.
14. Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi meluncurkan penghargaan bertajuk Benyamin S Award. Penghargaan ini menjadi bentuk penghormatan Pemprov DKIJakarta atas warisan budaya dan semangat perjuangan seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb.
Menurut Pramono, ide penghargaan ini justru lahir dari momen yang sangat personal dan emosional. Dia bercerita ide ini tercetus oleh diri saat debat pertama Pemilihan Gubernur DKI 2024 yang kala itu berlangsung di kawasan Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat.
“Terus terang ketika saya dan Bang Dul menggagas ini, itu ketika mau debat pertama di Jalan Benyamin Sueb pada waktu itu. Saya bilang sama Bang Dul, ‘Bang, Bismillah, kalau kita menang, kita buatkan award untuk ini’,” ujar Pramono. Dari debat itu, Pramono dan Rano bertekat untuk bisa menang demi mewujudkan Benyamin S Award.
Bagi Pramono, Benyamin merupakan sosok penting dalam khazanah kebudayaan Betawi. Sosok seniman, budayawan, sekaligus rakyat kecil yang tak gentar menghadapi tantangan zaman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ajang Benyamin S Award tidak hanya digelar di pemerintahan yang dipimpinnya, tapi juga pemerintahan sesudahnya nanti. Ia ingin ajang itu terus berlangsung karena sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan Jakarta. Pemprov DKI Jakarta resmi meluncurkan Benyamin S Award pada Selasa (3/6). Penghargaan ini ditujukan untuk kelurahan dengan kategori bersih, nyaman, indah dan sejahtera.
“Mudahan-mudahan Benyamin S Award ini tidak hanya di era pemerintahan kami, akan ada selamanya karena ini menjadi ukuran keberhasilan sebuah kota,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta. Ia menjanjikan pemenang Benyamin S Award akan dibawa ke luar negeri untuk melihat kota-kota besar di dunia. “Maka kenapa tadi ketika Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan) mengatakan untuk dikirim ke mana. ‘Bu, jangankan pergi kemana saja, pergi ke bulan pun saya izinkan’. Supaya orang ada semangat untuk itu orang ada semangat untuk itu,” katanya. (Harjono PS)
