Sekjen Gerindra merangkap Ketua MPR Ahmad Muzani (net)
Salah satu isu menarik pagi ini, Sekjen Gerindra merangkap Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih tidak membebani Presiden Prabowo Subianto. Muzani melihat ada sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, tapi penyelesaiannya oleh presiden. Misalnya, sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumut. Sementara itu Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja khusus dengan Mendagri Tito Karnavian membahas batas wilayah buntut sengketa pulau yang terjadi belum lama ini.
Isu hangat lainnya, dua kader PDI-P, Anthonius Manoppo dan Gogot Kusumo Wibowo menggugat SK Menkumham soal perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P ke PTUN Jakarta. Keduanya menyebut, SK perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI-P melanggar anggaran dasar partai. Tim Hukum DPP PDIP menilai, gugatan tersebut scacat dan arat muatan politik. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Gerindra merangkap Ketua MPR Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih jangan membebani Presiden Prabowo Subianto. Muzani melihat ada sejumlah permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kementerian, tapi penyelesaiannya oleh presiden. “Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden lakukan kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga tidak menjadi beban masalah bagi presiden,” tegas Muzani di Gedung DPR, Rabu (25/6).
Salah satu yang disinggungnya adalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut). Masalahnya dimulai ketika keluarnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 yang memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut.
Akhirnya Prabowo turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, hingga keluar kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain. Supaya Presiden tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan,” tegas Muzani.
2. Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja khusus dengan Mendagri Tito Karnavian membahas batas wilayah buntut sengketa pulau yang terjadi belum lama ini, pada 7 Juli 2025 mendatang. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima menyebut, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota pesisir dan kepulauan di Indonesia, juga bakal diundang dalam raker tersebut.
“Akan kami undang dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri beserta mitra kerja kami dengan (pemerintah daerah) provinsi, kabupaten/kota, pesisir dan kepulauan,” kata Aria Bima di DPR, Rabu (25/6). Selain batas wilayah, kata dia, persoalan ekonomi hingga undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan pesisir, juga akan dibahas dalam raker tersebut.
3. Dua kader PDI-P, Anthonius Manoppo dan Gogot Kusumo Wibowo menggugat SK Menkumham soal perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P ke PTUN Jakarta. Lewat kuasa hukumnya, Anggiat BM Manalu, keduanya menyebut SK perpanjangan masa kepengurusan DPP PDI-P melanggar anggaran dasar partai. Pasalnya dalam anggaran dasar PDI-P, perpanjangan masa kepengurusan harus diputuskan lewat kongres, sedangkan PDIP belum menggelar forum tersebut.
Sedangkan kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024 seharusnya sudah berakhir sejak 8 Agustus 2024. Namun, kepengurusan itu diperpanjang dengan dalih hak prerogatif Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. “Ini kepengurusan sudah berakhir 8 Agustus 2024, diperpanjang tanpa kongres dengan alasan merupakan hak prerogatif daripada ketua umum,” ujar Anggiat di Gedung PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (25/6).
4. Tim Hukum DPP PDIP menilai, gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan partai yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sarat muatan politik. Anggota tim hukum DPP PDI-P, Johannes Oberlin Tobing mengatakan, gugatan ini cacat secara hukum lantaran diajukan jauh melewati tenggat waktu pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Gugatan ini diajukan setelah 90 hari sejak SK diterbitkan, padahal hukum acara PTUN jelas menyebutkan, pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 hari. Artinya, perkara ini seharusnya langsung dinyatakan gugur,” kata Johannes, Rabu (25/6).
Menurut Johannes, gugatan ini memperlihatkan indikasi kuat adanya kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang mencoba melemahkan posisi kelembagaan partai. “Kalau dilihat dari pola-pola sebelumnya, gugatan semacam ini tidak murni karena keberatan hukum, tapi lebih kepada agenda-agenda politik,” ujarnya.
DPP PDIP menyatakan, Anggiat BM Manalu merupakan pengacara yang sebelumnya telah membuat gugatan SK perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P. “Ini pengacara masih sama yang dulu membohongi kader kami,” kata Ronny merespons gugatan SK perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P ke PTUN Jakarta, Rabu (25/6). Perlu diketahui, SK perpanjangan kepengurusan DPP PDI-P sebelumnya pernah digugat ke PTUN Jakarta oleh empat orang yang mengaku sebagai kader PDI-P, yakni Pepen Noor, Ungut, Ahmad, dan Endang Indra Saputra.
Namun, gugatan tersebut berakhir dengan pencabutan. Keempat penggugat mengaku telah dimanipulasi oleh seorang pengacara yang memberikan imbalan uang Rp 300.000 dan menggunakan tanda tangan mereka tanpa menjelaskan maksud gugatan. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 311/G/2024/PTUN.JKT dan Nomor 316/G/2024/PTUN.JKT, yang resmi dicabut melalui penetapan PTUN Jakarta pada 26 September dan 2 Oktober 2024.
5. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibahas dalam rapat pimpinan dan Bamus DPR. Namun, ia tidak mengungkap secara pasti kapan rapat pembahasan surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu dilakukan. Sebab, ujarnya, surat usulan tersebut sampai saat ini masih berada di Setjen DPR.
“Suratnya secara resmi dari Setjen DPR RI belum dikirim ke pimpinan, dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, kemarin. Dasco menekankan, tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran itu dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR.
Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum membaca surat usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Alasannya, karena DPR baru saja memasuki masa sidang setelah melaksanakan reses. “Belum lihat, ini baru masuk masa sidang,” ujar Puan, kemarin. Puan mengatakan, surat-surat yang masuk selama masa reses masih berada di bagian tata usaha Setjen DPR sehingga dirinya belum membaca surat tersebut. “Semua surat yang diterima masih di tata usaha. Belum (baca),” ujarnya.
6. Presiden Prabowo Subianto ingin masyarakat dari kalangan tidak mampu dapat mengakses layanan kesehatan kelas internasional seperti yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur dan Bali International Hospital (BIH). Prabowo mengusulkan, ada skema asuransi dan intervensi pemerintah agar fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan alat-alat canggih dan dokter-dokter terbaik tidak hanya dapat dinikmati masyarakat kelas atas.
“Bila perlu, asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga akses pada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat canggih. Saudara-saudara, saya sendiri ingin sampaikan kebanggaan saya, Indonesia memiliki fasilitas seperti ini dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas,” kata Presiden Prabowo Subianto saat peresmian KEK Kesehatan Sanur dan BIH di Denpasar, Rabu (25/6).
7. Komisi I DPR menunggu Surpres dari Presiden Prabowo Subianto terkait nama calon Duta Besar (Dubes) RI untuk AS. Anggota Komisi I DPR yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani yakin Prabowo sudah mempertimbangkan sosok tertentu untuk segera mengisi posisi tersebut. “Betul, beberapa negara penting seperti Amerika Serikat sekarang posisinya kosong, dan saya kira Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan itu untuk segera mengisi,” ujar Muzani di Gedung DPR, Rabu (25/6). “Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden, menunggu siapa yang akan ditunjuk menjadi calon Dubes RI untuk AS,” sambungnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan menjadi calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). Saat ini, DPR tengah menunggu pengajuan surat resmi dari pemerintah terkait dengan pengisian posisi Dubes RI untuk AS dan beberapa negara lainnya yang masih kosong. “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” ujar Dasco, kemarin.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah memiliki calon yang tepat untuk mengisi kursi Duta Besar RI untuk AS yang sudah lama kosong. “Saya meyakini Presiden Prabowo dengan pemahaman beliau yang luas dan dalam terhadap dinamika politik global sudah mempersiapkan figur sekaligus momentum yang tepat untuk penugasannya. Dalam hal ini adalah right man in the right place and in the right time,” kata Eddy, Rabu (25/6).
8. Mantan Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit tidak meragukan kemampuan militer Iran dalam konfliknya dengan Israel. Dia yang bertugas di KBRI Teheran selama sekitar lima tahun menilai, Iran memiliki pengalaman bertahun-tahun melawan invasi negara lain.
“Iran punya kemampuan yang luar biasa. Kalau saya tidak heran, karena dia adalah sebuah peradaban yang telah mengalami berbagai pasang surut ribuan tahun melawan invasi asing, baik hasilnya kalah ataupun menang,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ‘Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran’, Rabu (25/6). Ia menilai Israel yang menyerang terlebih dahulu memiliki kekuatan militer di bawah Iran. Hal tersebut terbukti ketika Iran mulai menyerang, Israel langsung meminta bantuan Amerika Serikat (AS).
Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo, mengingatkan pentingnya mencegah penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Meskipun beberapa kajian internasional menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang relatif aman dari dampak langsung konflik bersenjata global, Broto mengingatkan penggunaan senjata nuklir tetap akan memberi efek luas. “Meskipun ada beberapa laporan yang mengatakan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling aman, lah iya mungkin bisa saja, tapi kan kita butuh makan, nuklir akan mengganggu keseimbangan iklim dan seterusnya gitu,” kata Broto dalam diskusi daring bertajuk “Senjata Nuklir atau Pergantian Rezim? Perkembangan Perang Israel-Iran”, Rabu (25/6).
9. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sedang menyiapkan lapas berkonsep modern dengan keamanan supermaksimal di pulau terpencil sesuai cita-cita Presiden Prabowo yang ditugaskan ke Kementerian Imipas. “Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun lembaga pemasyarakatan yang modern, supermaximum security yang tempatnya di pulau terpencil, itu sedang kita siapkan,” kata Agus saat mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Sumut, Rabu (25/6).
Agus mengingatkan narapidana di Lapas Medan tidak berbuat macam-macam agar tidak dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah. “Saya minta jalani dan berperilaku yang baik di dalam sini. Jangan sampai ada yang berbuat macam-macam di sini, nanti saya kirim ke Pulau Nusakambangan,” katanya.
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji sudah seharusnya dikelola sebuah badan profesional. Berkaca dari dinamika ibadah haji 2025, Hilman berharap, penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik karena sudah dikelola oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji.
“Saya kira sudah saatnya haji ke depan dikelola oleh Badan yang profesional,” kata Hilman, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (25/6). Hilman mengakui ada sejumlah masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji 2025 berlangsung. Namun, ia mengeklaim, lebih banyak jemaah yang merasa puas dengan layanan yang diberikan.
Baleg DPR menilai Draf RUU Haji yang diusulkan Komisi VIII belum memaksimalkan peran dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, materi yang dimuat dalam draf RUU tersebut justru masih menitikberatkan tugas penyelenggaraan ibadah haji ke Kemenag RI.
Hal itu diketahui Baleg DPR saat melaksanakan tahap harmonisasi dan sinkronisasi terhadap draf RUU Haji yang telah disusun Komisi VIII. “Setelah kami pelajari, ya menurut kami isinya masih terlalu banyak yang perlu kita diskusikan. Apalagi sekarang kan pengalihan ini, urusan haji itu dari Kementerian Agama kemudian mau diambil ke BP Haji,” ujar Doli di Gedung DPR, Rabu (25/6).
Gagasan menjadikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai syarikah atau entitas usaha berbasis syariah kembali mencuat. Anggota Komisi VIII DPR, Maman Immanul Haq menilai, BPKH punya kapasitas kuat untuk menangani lebih dari sekadar pengelolaan dana haji. “Teman-teman di BPKH sudah punya basis profesionalisme dalam ekonomi syariah dan pelayanan publik. Jadi, kenapa tidak BPKH juga mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji?” ujarnya, Rabu (25/6).
Ia merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengelolaan ibadah haji dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu gagasannya adalah membangun fasilitas khusus seperti bandara dan kompleks hotel yang dikelola langsung oleh entitas milik Indonesia di Arab Saudi. “Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa di tempat lain seperti To’ib, lalu menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks. Katering dan layanan lainnya bisa lebih terkoordinasi,” tambahnya.
11. Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan, para guru Sekolah Rakyat nantinya akan diangkat menjadi pegawai Kemensos dan bakal mendapatkan SK pengangkatan. “Nanti ada SK dari Kementerian Sosial. Mereka akan menjadi pegawai Kemensos, dan itu ada masa transisinya,” kata Saifullah di gedung Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6). Gus Ipul menjelaskan, para guru Sekolah Rakyat akan mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Sementara, mereka yang menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Rakyat bakal berstatus ASN atau PNS.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, fasilitas yang dimiliki Sekolah Rakyat akan setara, bahkan tidak kalah dibandingkan sekolah-sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. “Intinya, Insya Allah Sekolah Rakyat fasilitasnya tidak kalah dengan fasilitas Sekolah Garuda atau sekolah rintisan lainnya,” kata Gus Ipul di Gedung Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6).
Menurut Gus Ipul, pembangunan fasilitas pendidikan ini adalah bentuk komitmen negara dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan di berbagai kalangan. “Insyaallah tahun depan akan dibangunkan gedung sekolah oleh Presiden Prabowo yang bisa menampung seribu siswa SD, SMP, dan SMA sekaligus, ada asramanya, di mana dalam gedung sekolah itu akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,” kata Mensos.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan, pemerintah bakal mempertimbangkan memberi uang saku kepada para murid Sekolah Rakyat. Agus Jabo mengatakan, besar uang saku yang bakal diberikan itu bakal disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Nanti kita pikirkan lah sesuai dengan anggaran yang tersedia,” ujar Agus Jabo di Jakarta Pusat, Rabu (25/6). Ia menjelaskan, secara keseluruhan, kebutuhan biaya pendidikan dan operasional siswa Sekolah Rakyat per tahun mencapai angka yang cukup signifikan. “Kalau dihitung, angkanya per tahun itu sekitar Rp 48 juta per orang. Nanti kita sesuaikan ya, uang sakunya dan lain-lain nanti dari situ,” ujar Agus Jabo.
Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Bernard Tambunan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menjadi siswa Sekolah Rakyat tidak akan mendapatkan bantuan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bernard mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari para orangtua calon murid Sekolah Rakyat mengenai kelanjutan bantuan KJP bila anak-anak mereka masuk Sekolah Rakyat.
“Beberapa (orangtua) menanyakan ke kami, apakah KJP-nya tidak ada,” kata Bernard dalam acara dialog di Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprof) Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (25/6). “Otomatis, karena Bapak-Ibu semua sudah ditanggung di Sekolah Rakyat. Jadi, itu mungkin akan ditiadakan,” imbuhnya.
12. Komnas HAM menerima 176 aduan dugaan penyiksaan oleh polisi selama periode 2020-2024. Data tersebut ia sampaikan dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (25/6). “Di mana yang paling banyak menjadi korban penyiksaan adalah perorangan, tahanan, dan masyarakat,” ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Rabu (25/6). Komnas HAM juga menerima 15 aduan dugaan penyiksaan oleh oknum TNI. Lalu, 10 aduan dugaan penyiksaan dari Lapas atau rutan. Disebutkan, Komnas HAM paling banyak menerima laporan terkait dugaan penghilangan nyawa atau penganiayaan oleh aparat.
13. Kejagung mengaku telah mengantongi lokasi keberadaan eks Stafsus Mendikbud Nadiem Makarim, Jurist Tan, yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. “Tentu penyidik memiliki informasi soal itu (keberadaan Jurist Tan),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar, Rabu (25/6).
Harli tidak mengungkap lebih jauh ihwal negara tempat Jurist Tan saat ini berada. Hanya saja, Harli menyebut penyidik terus mencari cara memanggil yang bersangkutan salah satunya dengan cara dipanggil melalui kantor Kedutaan Besar. “Memang ada rencana memanggil yang bersangkutan melalui pihak kedutaan, tapi apakah langkah ini dilakukan kita pastikan dulu,” ujarnya.
Kejagung masih menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbud periode 2019-2022. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut perhitungan tersebut sedang dilakukan penyidik Jampidsus bersama ahli keuangan negara.
“Terkait dengan dugaan kerugian dalam perkara pengadaan Chromebook, penyidik saat ini sedang berkoordinasi dengan ahli,” jelasnya. Harli mengatakan dalam perhitungan awal ini penyidik telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada ahli. Dari dokumen itu, dipastikan terdapat kerugian keuangan negara akibat pengadaan laptop tersebut.
14. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono membongkar dugaan keterkaitan Amerika Serikat (AS) melalui operasi intelijen dalam perang antara Iran dan Israel. Menurutnya, konflik tersebut tak lepas dari skenario besar adikuasa seperti Amerika yang kerap menggunakan pendekatan proxy war atau perang melalui perpanjangan tangan. Hendro menilai pola operasi seperti itu bukan hal baru dalam sejarah keterlibatan CIA di banyak konflik dunia, termasuk di Indonesia.
Dalam konteks konflik Iran dan Israel, Hendropriyono menilai jelas bahwa Israel bertindak sebagai proxy Amerika. Ia menyebut banyak negara pernah menjadi korban operasi serupa, seperti Guatemala hingga Haiti. “Sudah pasti. Kita lihat bukan cuma Indonesia ya, Guatemala kudeta di sana juga yang bikin CIA. Presiden Haiti, digulingkan kudeta militer di belakangnya CIA,” kata Hendropriyono dalam unggahan akun Youtube Mahfud MD Official, kemarin. (Harjono PS)
