Isu menarik pagi ini, Komisi I DPR telah tuntaskan fit and proper test terhadap 24 calon Dubes RI di Gedung DPR, kemarin. Pada gelombang pertama, Sabtu (5/7) Komisi I DPR lakukan uji kelayakan dan kepaturan terhadap 12 orang. Pada gelombang kedua, Minggu (6/7), dilakukan fit and proper test terhadap 12 orang sisanya. Pertanyaannya, kenapa fit and proper test tersebut dilakukan pada hari libur? Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menjelaskan, hal itu sesuai kesepakatan dalam raker dengan Kemenlu RI beberapa waktu lalu. Sementara Pimpinan DPR akan kirim surat kepada Presiden Prabowo agar penunjukan Dubes RI di AS dipercepat.
Isu lainnya, mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (YKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo mengaku tak punya pengalaman sebagai diplomat, tetapi memiliki pengalaman tinggal di Malaysia cukup lama dan punya jaringan yang cukup kuat di negara tersebut, bahkan isterinya pun orang Malaysia. Ia juga mengaku punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menegaskan, Komisi I tidak menilai calon duta besar berdasarkan latar belakang politik seperti yang dimiliki calon Dubes RI untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya. “Kami tidak melihat seperti itu ya. Kita melihat seluruh calon duta besar yang diajukan mempunyai kapasitas, jam terbang, track record yang baik,” kata Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).
Isu yang tak kalah menarik, Jakarta, Tangsel, dan Bogor dikepung banjir, sedangkan di Mataram, NTB, ketinggian air hingga seatap rumah penduduk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat, sekitar 141 RT dan 7 ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga Senin (7/7) pukul 03.00 WIB. Bahkan, hingga Senin (7/7) pagi, BPBD DKI Jakarta melaporkan sebanyak 109 RT dan 3 ruas jalan masih terendam banjir. Selain itu, sejumlah titik di Tangsel juga masih kebanjiran sehingga memicu terjadinya kemacetan. Berikut isu selengkapnya.
1. Komisi I DPR telah tuntaskan fit and proper test terhadap 24 calon Dubes RI di Gedung DPR, kemarin. Pada gelombang pertama, Sabtu (5/7), Komisi I DPR lakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 orang. Pada gelombang kedua, Minggu (6/7) jugs dilakukan fit and proper test terhadap 12 orang sisanya. Pertanyaannya, kenapa fit and proper test tersebut dilakukan di hari libur? Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menjelaskan, hal itu sesuai kesepakatan dalam raker dengan Kemenlu RI beberapa waktu lalu. Selain itu juga kekosongan dubes RI di sejumlah negara sudah berlangsung sejak lama, sehingga jika tidak dilakukan pengisian dengan segera, dikhawatirkan bisa mengakibatkan kevakuman.
2. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menegaskan, DPR akan kirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan penunjukan duta besar RI untuk Amerika Serikat (AS). Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi rencana Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor pada 9 Juli 2025. ‘’Ketua DPR Puan Maharani akan bersurat langsung pada Senin (7/7) besok untuk menyerahkan nama-nama hasil uji kelayakan dan kepatutan para calon duta besar, termasuk duta besar untuk AS,’’ tegasnya di Gedung DPR, Minggu (6/7).
Utut mengatakan, pihaknya tidak bisa mengungkap secara terbuka apakah ada calon duta besar (dubes) yang akan digeser atau tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Menurut dia, proses penilaian terhadap para calon dubes bersifat rahasia karena menyangkut individu. “Kalau saya ngomong enggak boleh, karena satu rahasia. Karena penilaian kan menyangkut orang per orang. Kalau Diane Warwick nyanyi ‘That’s What Friends Are For’, boleh dinilai. Oh nilainya bagus. Tapi, kalau ternyata jelek, enggak boleh (diomongin),” ujarnya.
Hasil fit and proper test calon dubes akan dibawa Komisi I DPR ke Pimpinan DPR untuk disahkan pada rapat paripurna DPR, Selasa (8/7) lusa. “Kita laporkan kepada pimpinan untuk dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (8/7),” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7). “Teman-teman sesuai dengan mekanisme rapat yang sifatnya tertutup dan rahasia, kami akan melaporkan kepada pimpinan DPR hasilnya dan catatan-catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan ataupun perwakilan-perwakilan fraksi yang ada di Komisi I,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono menambahkan.
3. Dua belas calon dubes yang menjalani fit and proper test pada gelombang pertama adalah, Abdul Kadir Jaelani untuk Dubes RI di Jerman (Berlin), Redianto Heru Nurcahyo, Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava), Umar Hadi untuk PTRI New York, Hotmangaradja Pandjaitan untuk Dubes RI di Singapura, Nurmala Kartini Sjahrir untuk Dubes RI di Jepang (Tokyo), Indroyono Soesilo duntuk Dubes RI di Amerika Serikat (Washington DC).
Adam Mulawarman Tugio untuk Dubes RI di Vietnam (Hanoi), Laurentius Amrih Jinangkung untuk Dubes RI di Belanda (Den Haag), Judha Nugraha untuk Dubes RI di Uni Emirat Arab (Abu Dhabi), Sidharto Reza Suryodipuro untuk Perwakilan RI di Kantor PBB, Swiss (Jenewa), Andhika Chrisnayudhanto untuk Dubes RI di Brazil, dan Syahda Guruh Langkah Samudera untuk Dubes RI di Qatar (Doha).
Sedangkan pada gelombang kedua, adalah Andi Rahardian sebagai Dubes RI di Oman (Muscat), Imam As’ari sebagai Dubes RI di Ekuador (Quito), Listyowati sebagai Dubes RI di Bangladesh dan Nepal (Dhaka), Kuncoro Giri Waseso sebagai Dubes RI di Mesir (Kairo), Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo sebagai Dubes RI di Malaysia (Kuala Lumpur), Mayjen (Purn) Gina Yoginda sebagai Dubes RI di Korea Utara (Pyongyang).
Yusron Bahauddin Ambary sebagai Dubes RI di Algeria (Alger), Lukman Hakim Siregar sebagai Dubes RI di Suriah (Damascus), Berlian Helmy sebagai Dubes RI di Ajerbaizan (Baku), Hari Prabowo sebagai Dubes RI di Thailand (Bangkok), Okto Dorinus Damanik sebagai Dubes RI di Papua Nugini (Port Moresby), dan Andi Rachmianto, sebagaiDubes RI di Belgia (Brussel).
4. Calon Dubes RI untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. “Alhamdulillah saya dekat dengan Prabowo juga,” ujar Iman saat ditemui usai mengikuti fit and proper test di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).
Ia menyebut penugasan diplomatik ini sebagai upaya untuk melanjutkan dan memelihara hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin selama ini. “Jadi untuk menjaga hubungan yang sudah dibina baik dengan Presiden, kita hanya melanjutkan, memelihara lah,” kata Iman.
Mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (YKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 itu mengaku tidak punya pengalaman jadi diplomat, tetapi memiliki pengalaman tinggal di Malaysia cukup lama dan punya jaringan yang cukup kuat di negara tersebut, bahkan isterinya orang Malaysia. “Enggak (berpengalaman jadi diplomat), cuma saya pengalamannya tinggal di Malaysia cukup lama dan menikah dengan orang Malaysia. Mungkin jalan hidup saja ya seperti begitu,” ujarnya lagi.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono menegaskan, Komisi I tidak menilai calon duta besar berdasarkan latar belakang politik seperti yang dimiliki calon Dubes RI untuk Malaysia, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya. “Kami tidak melihat seperti itu ya. Kita melihat seluruh calon duta besar yang diajukan mempunyai kapasitas, jam terbang, track record yang baik,” kata Budi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).
5. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono mengatakan, kapasitas 12 calon duta besar yang ikut dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sudah sangat mumpuni. Pria yang akrab disapa Budi ini menyebutkan, kapasitas yang mumpuni tersebut bisa terlihat saat uji kelayakan berjalan secara tertutup bersama Komisi I DPR RI. “Kami menilai kalau rekan-rekan melihat, calon-calon dubes yang diajukan ini kapasitasnya itu sangat-sangat mumpuni,” katanya usai acara fit and proper test calon dubes di DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menegaskan, paparan yang disampaikan para calon duta besar (dubes) dalam fit and proper test bukanlah visi dan misi pribadi, melainkan penjabaran dari arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Sukamta di sela-sela uji kelayakan hari kedua terhadap 12 calon dubes yang dilakukan Komisi I DPR. “Paparan para dubes ini bukan visi dan misi pribadi, tapi menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait dengan negara tempatan,” kata Sukamta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7).
6. Jakarta, Tangsel, dan Bogor dikepung banjir, sedangkan di Mataram, NTB, ketinggian air hingga seatap rumah penduduk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat, sekitar 141 RT dan 7 ruas jalan di Jakarta terendam banjir hingga Senin (7/7) pukul 03.00 WIB. Di Jakarta Barat 16 RT, di Jakarta Pusat 19 RT, di Jakarta Timur 32 RT , dan di Jakarta Selatan 74 RT. Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan menyampaikan, ketinggian banjir bervariasi, dari 30 hingga 210 sentimeter. Berdasarkan pantauan, ketinggian banjir di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru mencapai 90 cm.
Ditlantas Polda Metro Jaya melaporkan ruas Tol Jakarta-Cikampek area Cawang dan sejumlah ruas jalan tol turut terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Minggu (6/7).
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan banjir tersebut turut berdampak pada kemacetan arus lalu lintas di lokasi. “Saat ini pantauan yang masih tergenang ataupun cukup padat itu di Tol Japek, Cawang cukup panjang juga mengekor lagi kita bagi-bagi, kalau genangan dua itu,” kata Komarudin saat dihubungi, Minggu (6/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat sebanyak 800 KK terdampak banjir pada Minggu (6/7) sore pukul 18.05 WIB. Wilayah yang paling terdampak berada di Griya Sutera, RW 06, Kelurahan Pakualam, dengan jumlah warga terdampak mencapai 280 KK. “Ketinggian air, antara 40-80 sentimeter. Penyebabnya, saluran drainase yang tersumbat,” kata Komandan Pleton (Danton) Satgas BPBD Tangsel Dian Wiryawan, Minggu. Diperkirakan, banjir mulai merendam di wilayah Tangerang Selatan sekitar pukul 16.45 WIB. Hingga Senin (7/7) pagi, sejumlah titik di Tangsel masih banjir, di antaranya di Kelurahan Pakujaya dan Pakualam.
7. Bogor juga kebanjiran. Bupati Bogor Rudy Susmanto melaporkan, sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Bogor tedampak bencana banjir, longsor, dan angin kencang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Sabtu (5/7) malam. Ke-18 kecamatan yang terdampak bencana itu adalah Kecamatan Megamendung, Leuwisadeng, Tamansari, Cisarua, Dramaga, Kemang, Tenjolaya, Cijeruk, Caringin, Cibungbulang, Ciomas, Ciampea, Ciawi, Kecamatan Cigombong, Sukamakmur, Rancabungur, Cigudeg dan Kecamatan Babakan Madang.
“Data sementara dari BPBD, total 18 kecamatan dan 33 desa terdampak. Longsor terjadi di 21 titik, sementara banjir dilaporkan di tujuh titik. Kami terus bergerak cepat melakukan evakuasi dan penanganan,” kata Rudy dalam keterangan resminya di Bogor, kemarin.
Banjir di Mataram, NTB lebih dahsyat lagi. Ketinggian air di kawasan Selagalas, Kota Mataram, NTB, pada Minggu sore (6/7) sore hampir seatap rumah. Penyebabnya, air Sungai Ancar meluap dan merendam permukiman warga. Salah satu warga perumahan Riverside di Selagalas, menceritakan momen menegangkan saat air mulai meluap. “Jam 4 sore (air mulai masuk), tiba-tiba perabotan rumah hancur semua, kulkas terbalik diterjang air, karena rumah saya tidak bertingkat,’’ ujarnya.
8. Pemerintah menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah tersalur kepada lebih dari 5,5 juta orang, jumlah ini setara dengan jumlah penduduk Singapura. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Dedek Prayudi mengatakan, program ini menyerap lebih dari 72.000 tenaga kerja di Indonesia dari berbagai lini.
“MBG telah memberikan manfaat kepada lebih dari 5,5 juta orang atau setara dengan penduduk Singapura dan menyerap tenaga kerja melebihi 72.000 pekerja,” ujar Dedek dalam Update Mingguan – 6 Juli 2025: Dukungan Infrastruktur untuk Percepatan Program MBG, yang ditayangkan kanal YouTube resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Minggu (6/7).
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, nantinya sekolah rakyat akan memiliki dapur sesuai dengan standar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan rencana tersebut akan dilaksanakan saat kapasitas sekolah rakyat sudah mencapai 100 persen “Nanti kalau sudah kapasitas penuh 1.000, itu kan berarti makannya 3.000 juga. Jadi pagi, siang, malam, itu kan 3.000 lah. Nanti dapurnya menyesuaikan standarnya MBG,” ujar Gus Ipul di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7).
9. Satuan gabungan TNI menyita 6 anak panah hingga Bendera Bintang Kejora setelah menembak mati Komandan Batalyon Kodap VIII Soanggama Organisasi Papua (OPM), Enos Tipagau. Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, Enos ditembak mati di jalur pelariannya, yakni kawasan dataran tinggi Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Sabtu (5/7). Saat menjemput jenazah Enos, tim gabungan menemukan sejumlah barang bukti berupa satu busur panah, enam anak panah, dua telepon genggam, satu speaker, satu noken, satu kalung, dan satu Bendera Bintang Kejora.
Menurut Kristomei, operasi militer ini dilakukan dengan hati-hati dan melindungi masyarakat sipil. Baca juga: TNI Tembak Mati Komandan Batalyon OPM Enos Tipagau di Intan Jaya “TNI tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap warga sipil dalam setiap operasi di wilayah Papua,” ujar Kristomei, dalam keterangan resminya, Minggu (6/7).
10. Presiden Prabowo Subianto tiba di arena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025, Gedung Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu (6/7). Ia disambut Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/7), Prabowo tampak turun dari mobil sedan hitam dengan bendera Merah Putih di ujungnya. Prabowo mengenakan setelah jas dan peci hitam, berjalan melintasi karpet merah yang dijaga pasukan Brasil yang memegang tombak.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo dan sembilan pemimpin negara anggot BRICSlainnya bergandengan tangan dan berfoto bersama di udara terbuka dengan latar tebing yang menjulang di daerah pesisir pantai. Setelah itu, semua pimpinan negara-negara BRICS menggelar sidang pleno.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam pidato pembukaan KTT BRICS menyampaikan BRICS adalah perwujudan deklarasi Bandung. “BRICS adalah manifestasi dari gerakan Non-Blok Bandung. BRICS menghidupi semangat Bandung,” kata Presiden Lula di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS pada Rapat Pleno KTT BRICS 2025 di Gedung Museum Seni Modern Rio De Janeiro, Brasil, Minggu (6/7). Pada momen tersebut, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menyampaikan ucapan khusus kepada Prabowo.
11. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait sosok yang akan mengisi jabatan Wakapolri. “Nanti dikonsultasikan. Iya (konsultasi ke presiden),” kata Listyo di GOR UNJ, Jakarta, Minggu (6/7). Saat ditanya lagi soal sosok calon Wakapolri, Listyo berkelakar dengan menunjuk beberapa jenderal bintang tiga yang mendampinginya. “Ini Wakapolri pilih nih,’’ ujarnya sambil menunjuk ke belakang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan institusinya melakukan pengadaan robot jenis humanoid dan I-K9. Listyo mengatakan, beberapa negara modern sudah mulai menggunakan robot dan Polri harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. “Ke depan pasti, karena di negara-negara modern, polisi juga dibantu robot. Tentunya kita juga bersiap-siap untuk beradaptasi ,menyesuaikan dengan kebutuhan ke depan,” kata Listyo di GOR UNJ, Jakarta Timur, Minggu (6/7).
Listyo menjelaskan, dua jenis robot yang dipamerkan saat HUT Ke-79 Bhayangkara masih dalam tahap uji coba. Ketika ditanya soal anggaran pengadaan robot tersebut, Listyo langsung menukas, robot-robot itu masih dalam tahap uji coba. “Ya anggarannya enggak pakai anggaran, orang masih uji coba,” ujarnya.
Harga satu unit robot polisi berbentuk anjing yang hendak digunakan Polri pada tahun 2026 ditaksir sebesar Rp 3 miliar. Hal ini diungkap oleh pengembang Robodog, President Director PT EZRA ROBOTICS Teknologi, R Dhannisaka, usai produknya ditampilkan dalam perayaan HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa (1/7) lalu. “Kalau untuk (model) basic-nya sendiri ya (harga per unit) nyaris Rp 3 miliar lah,” ujar Dhanni, saat ditemui di Monas. Ia mengatakan, harga robot ini akan meningkat menyesuaikan dengan tambahan fitur yang diinginkan Polri. Namun, untuk saat ini, belum ada perbincangan lebih lanjut terkait spesifikasi yang diinginkan pihak kepolisian.
12. Menteri HAM Natalius Pigai mengaku tidak akan menindaklanjuti usulan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta terkait penjamin bagi tersangka kasus perusakan rumah singgah di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Natalius mengatakan, tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan individu yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Sebagai Menteri HAM RI, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S Suwarta, Staf Khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu/personal yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Natalius Pigai dalam akun pribadinya di X, Minggu (6/7).
13. Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak dituntut membayar uang pengganti lantaran tidak menikmati uang korupsi. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menyebut, uang pengganti dibebankan kepada pihak swasta yang diduga menikmati uang hasil korupsi impor gula. “(Uang pengganti) Lebih tepat ditempatkan kepada pihak swasta yang menikmati atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara a quo,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin.
Jaksa menjelaskan, ketentuan mengenai uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti yang dibebankan sesuai dengan nilai korupsi yang diduga dinikmati para terdakwa. “Terhadap pihak swasta tersebut dapat dibebankan pidana tambahan membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,” tutur jaksa.
Tom Lembong menyebut tuntutan jaksa penuntut umum mengabaikan fakta persidangan. “Saya terheran-heran dan kecewa karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100 persen dari fakta-fakta persidangan,” ujar Tom. Ia mengaku telah mencermati dan mencatat tuntutan jaksa sepanjang persidangan. Namun, tidak menemukan uraian yang mencerminkan jalannya persidangan sebanyak 20 kali dalam 4 bulan terakhir. Menurut Tom, surat tuntutan jaksa tidak sesuai dengan fakta yang muncul dalam persidangan.
Jaksa penuntut umum dari Kejagung menuntut agar MacBook dan iPad yang disita dari kamar tahanan eks Mendag Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dirampas untuk dimusnahkan. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat tuntutan dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. “Sudah seharusnya barang bukti tersebut dapat dirampas untuk dimusnahkan,” ujar jaksa.
Jaksa mengungkapkan, dua alat elektronik itu ditemukan saat penyidik melakukan sidak ke Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, Pasal 24 Ayat 2 juncto Pasal 26 huruf i Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan melarang setiap tahanan membawa barang elektronik.
14. Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyebut partai politik justru diuntungkan oleh Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. “Jangan lupa, partai politik itu harusnya diuntungkan loh (dengan putusan MK), kalau partai politiknya benar,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti dalam Webinar CALS via Zoom, Minggu (6/7).
“Karena artinya, parpol akan lebih punya waktu memilih calon legislatif untuk DPRD maupun DPR secara lebih berkualitas. Menguntungkan sebenarnya, kalau partai politiknya benar. Nah, tapi kenapa tuh pada marah, malah kebakaran jenggot?” sindirnya. Bivitri menduga parpol mencak-mencak karena urusan ekonominya terganggu. Ia menyinggung adanya dugaan praktik pengumpulan uang untuk caleg, apalagi mereka yang ingin mengantongi nomor urut atas.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendukung Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Manajer Program PSHK Violla Reininda menyoroti bagaimana melelahkannya Pilpres dan Pilkada yang digelar serentak di 2024. Ada 209 petugas pemilu meninggal dunia dalam pesta demokrasi tersebut.
“Tercatat di Pemilu 2024 ada 181 penyelenggara di tingkat teknis yang berpulang, di Pilkada ada 28 petugas yang meninggal di 2024 lalu,” beber Violla dalam Webinar Constitutional and Administrative Law Society (CALS) via Zoom, Minggu (6/7). “Jadi, soal kesehatan dan juga keamanan dari penyelenggara (pemilu) itu bukan satu hal yang dipikirkan secara cukup oleh pembentuk kebijakan (pemerintah dan DPR). Sehingga kita kembali lagi menemukan kasus-kasus penyelenggara di level teknis itu kelelahan,” sambungnya. (Harjono PS)
