Menteri Imipas Agus Adrianto (net)
Isu menarik pagi ini, pemerintah terus memburu keberadaan tersangka korupsi minyak mentah, Mohammad Riza Chalid. Menteri Imipas Agus Adrianto sudah mencabut paspor Mohammad Riza Chalid yang terdeteksi berada di Malaysia. “Dicabut (paspornya) biar enggak ke mana-mana, kalau dipakai nanti pasti akan diinfo ke kita,” ujarnya.
Isu menarik lainnya, Gubernur DKI Jakarta menyebut, orang kaya di Jakarta semakin kaya. Isu yang tak kalah menarik, Presiden Prabowo Subianto panggil Ketua PPATK dan Gubernur BI buntut kegaduhan akibat pemblokiran rekening yang tidak aktif. Berikut isu selengkapnya.
1. Pemerintah terus memburu keberadaan tersangka korupsi minyak mentah, Mohammad Riza Chalid. Menteri Imipas Agus Adrianto sudah mencabut paspor Riza Chalid yang terdeteksi berada di Malaysia. Tersangka kasus korupsi minyak mentah itu sudah keluar dari wilayah Indonesia sejak Februari 2025.
Agus menegaskan, pencabutan paspor Riza Chalid dilakukan bersamaan ketika Kejagung melakukan pencekalan terhadapnya pada 10 Juli 2025. “Dicabut (paspornya) biar enggak ke mana-mana, kalau dipakai nanti pasti akan diinfo ke kita,” ujarnya usai mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, kemarin.
2. Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Mohammad Riza Chalid (MRC) pada Senin (4/8) pekan depan. Ini panggilan ketiga bagi Riza Chalid untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023. “Hari ini dilayangkan lagi untuk panggilan kepada MR), Senin (4/8) depan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Rabu (30/7). Anang mengatakan, sebelum upaya paksa dilakukan penyidik, MRC harus dipanggil terlebih dahulu sebagai tersangka sebanyak tiga kali. Jika pada semua pemanggilan ia mangkir, penyidik baru akan mempertimbangkan langkah yang akan dilakukan.
3. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ratio gini Jakarta meningkat berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Menurut Pramono, data BPS menunjukkan orang kaya di Jakarta semakin kaya. “Dari semua indikator sebenarnya yang kita mengalami kenaikan itu ratio gini. Jadi bukan orang miskinnya bertambah, tetapi memang orang kayanya tambah kaya di Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/7).
Pramono mengatakan fenomena kenaikan gini ratio ini sudah terlihat sejak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus menyalurkan program bansos kepada warga yang membutuhkan.
“Bantalan untuk masyarakat tidak mampu itu terus-menerus kami lakukan. Kalau dilihat yang dibagikan, baik itu Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, enggak adalah yang seperti Jakarta,” ujar politisi PDIP yang mantan Seskab ini.
Sebelumnya, Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin mengatakan, ratio gini di Jakarta sebesar 0,441 pada Maret 2025, mengalami kenaikan bila dibandingkan September 2024 sebesar 0,431. “Ini berarti ada gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah semakin lebar,” kata Hasanudin. Ia mengatakan ketimpangan pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah yang semakin lebar itu menandakan manfaat pertumbuhan ekonomi di ibu kota belum merata di semua kelompok masyarakat.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak akan mencabut bansos bagi warga Jakarta yang bermain judi online (judol). Ia menyampaikan hal itu merespons temuan PPATK yang menyatakan 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bansos masuk daftar pemain judol. Pramono akan membina mereka supaya tidak main judol lagi.
“Ya tentunya kita nggak akan narik bansosnya secara otomatis. Tetapi kita lakukan pembinaan dulu dan kita akan sampaikan ke mereka untuk tidak bermain judol, karena nggak ada orang menang yang judol lah,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/7).
4. Presiden Prabowo Subianto panggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur BI Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7) buntut pemblokiran rekening tidak aktif yang bikin gaduh di masyarakat. Berdasarkan pantauan, Ivan tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB. Tak lama setelah itu, Perry pun menyusul. Ivan mengaku tidak tahu alasannya dipanggil Prabowo. “Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan ke awak media. Sementara Perry tidak mau berkomentar.
Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan pemerintah segera berkoordinasi dengan PPATK terkait wacana pemblokiran rekening bank yang tidak aktif atau tidak melakukan transaksi selama tiga bulan atau lebih. Pernyataan ini disampaikannya menjawab pertanyaan media. “Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat, atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (30/7).
5. PPATK berkilah, pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant justru menguntungkan masyarakat. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan banyak ahli waris yang tidak tahu ada uang di rekening almarhum orang tuanya. Menurut dia, dengan pemblokiran, ahli waris menjadi tahu karena notifikasi dari bank.
“Tindakan ini bukan merugikan, justru memberi banyak keuntungan bagi pemilik rekening maupun ahli warisnya,” kata Natsir, Rabu (30/7). “Banyak keluarga akhirnya tahu bahwa almarhum punya rekening yang selama ini tidak diketahui. Mereka sebagai ahli waris kemudian bisa mengklaim saldo yang ada,” imbuhnya.
Mardiyah (48), warga Citayam, Bogor menyebut, kebijakan PPATK memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan atau dormant sangat menyulitkan masyarakat. Mardiyah menilai, tidak semua warga rutin menabung atau transaksi menggunakan rekening bank. Hal itu karena kondisi ekonomi warga yang pas-pasan seperti dirinya. “Saya punya dua rekening, satu buat usaha, satu lagi yang dulu dipakai menerima bantuan. Sekarang katanya diblokir karena enggak aktif tiga bulan. Saya juga kaget, padahal itu rekening masih saya anggap penting,” ujar Mardiyah (48), Rabu (30/7).
6. Sidang perdana gugatan perdata yang diajukan Wamendes PDTT, Paiman Raharjo di PN Jakpus, Rabu (30/7) tidak dihadiri mantan Presiden Jokowi dan ahli telematika Roy Suryo. Paiman menggugat Roy Suryo dkk karena dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.
Dalam gugatan ini, para pihak terkait adalah Eggi Sudjana selaku Tergugat I, Roy Suryo selaku Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII.
Kemudian, Turut Tergugat I adalah Kabareskrim Mabes Polri, Turut Tergugat II adalah Jokowi, dan Turut Tergugat III adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM). Dari 10 pihak tergugat dan turut tergugat, hanya Hermanto dan kuasa dari Rektor UGM yang hadir di PN Jakpus “Yang belum hadir di persidangan hari ini adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II,” kata Ketua Majelis Hakim Sunoto.
Pakar telematika Roy Suryo mengaku baru tahu dirinya digugat mantan Wamendes PDTT, Paiman Raharjo terkait tuduhan ijazah palsumantan Presiden Jokowi. “Saya dengar itu baru dari berita. Kesan saya, lucu saja, senyum saja,” kata Roy di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (30/7). Roy mengaku tidak menerima surat untuk menghadiri sidang tersebut. Meski demikian, dia mengatakan, jika surat tersebut sudah diterima, tim pengacaranya akan menyampaikan sikap dan tanggapan.
7. Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7) malam.
Dalam rapat terbatas tersebut Presiden Prabowo Subianto kembali meminta jajaran aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” kata Amran susai ratas dengan Prabowo. Di hadapan Prabowo, Amran mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, di mana 212 di antaranya tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
8. Pemerintah menetapkan penggunaan dana desa sebagai jaminan dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDMP) maksimal hanya 30 persen dari total dana desa yang tersedia. Mendes PDT Yandri Susanto mencontohkan, jika dana desanya sebesar Rp 500 juta, maka maksimal yang dijaminkan sekitar Rp150 juta. “Dana Desa yang ada itu maksimal yang bisa dijadikan jaminan hanya 30 persen saja,” ujar Yandri di kantor Kemenko Pangan, Jakarta pusat, Rabu (30/7).
Menko Pangan merangkap Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Zulkifli Hasan alias Zulhas optimistis KDMP mampu membayar pinjaman tanpa membebani dana desa. Zulhas mengatakan pembiayaan maksimal yang dapat diajukan oleh koperasi adalah sebesar Rp 3 miliar dengan bunga 6 persen. Ia memastikan setiap koperasi tidak akan gagal bayar dengan beberapa bisnis yang dijalankan. “Kalau bisa harus bayar semua, kok mikirnya jelek. Insya Allah koperasi ini akan bisa bayar,” ujar Zulhas, di Jakarta, Rabu (30/7). Ia memastikan bahwa dana desa tidak akan terganggu, meski disebut sebagai penjamin apabila koperasi desa tidak mampu membayar pinjaman.
9. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengkritik rencana Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengambil alih tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun tanpa payung hukum yang jelas. Ia menyambut baik jika tanah-tanah yang tidak produktif digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, semua itu butuh aturan sebagai dasar kebijakan tersebut.
“Aturannya ada enggak? Positifnya bagaimana keinginan tanah itu tidak mangkrak, supaya tanahnya produktif, supaya tanah ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tapi aturannya ada nggak? Kan nggak bisa asal saja,” kata Aria di sela-sela acara Bimtek PDIP, di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7).
Aria Bima mengatakan, persoalannya bukan masalah sepakat atau tidak sepakat dengan kebijakan tersebut, namun hal itu harus ada regulasi terlebih dahulu. “Bukannya sepakat enggak sepakat, aturannya ada enggak,? Regulasi dulu,” ujarnya.
10. Peserta Bimtek PDIP di Bali dilarang bawa ponsel ke ruangan. Bimtek yang diikuti ribuan anggota Fraksi PDIP DPR dan DPRD se-Indonesia ini diselenggarakan di Bali Beach Convention Center, Rabu (30/7) hingga Kamis (1/8).
Di depan ruang acara, terdapat layar besar yang menampilkan persentase absensi peserta yang hadir. Di layar besar itu, ada running text yang berisi larangan membawa HP. “HP agar dititipkan di tempat absen atau stafnya, bagi yang kedapatan membawa HP, akan disita oleh pengamanan,” demikian bunyi kalimat di running teks tersebut.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Prananda Prabowo menampilkan keakraban dalam acara Bimtek PDIP tersebut. Prananda tertangkap kamera merangkul pundak Puan sambil berbincang saat menyambut kedatangan ibundanya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di arena tersebut. Momen ini bermula ketika Megawati tiba di Bali Beach Convention Center pada Rabu (30/7) sore untuk memberikan arahan kepada peserta Bimtek yang berlangsung tertutup.
11. Menag Nasaruddin Umar akan kirim tim ke Padang untuk menangani kasus perusakan rumah doa dan pendidikan agama Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto, Sumatera Barat. Ia menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Barat dan dalam waktu dekat akan kirim tim untuk merespons langsung situasi di lapangan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kanwil-nya, kami akan mengutus tim kami nanti ke sana untuk mencari solusi yang terbaik. Saya mendengar itu sudah terkendalikan oleh kawan-kawan dan pihak aparat,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Rabu (30/7).
Nasaruddin Umar menyatakan keprihatinannya terhadap insiden perusakan rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang Sarai, Sumatera Barat. Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang ke depan. “Saya berharap ini peristiwa terakhir di Indonesia. Ini obsesi kami, kesalahpahaman dan sebagainya itu harus dihentikan,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengecam perusakan dan penyerangan terhadap rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah di Padang Sarai, Sumbar. Ia meminta aparat kepolisian memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku perusakan.
Ia memandang perusakan rumah ibadah merupakan tindakan intoleran yang mencederai nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. “Saya mengecam keras aksi perusakan rumah ibadah GKSI Anugerah di Padang Sarai. Ini tindakan intoleran yang tidak bisa ditoleransi dalam negara Pancasila. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” ujar Maman, Rabu (30/7).
12. Partai Golkar berikan dukungan terhadap usulan pilkada lewat DPRD, namun mereka ingin implementasinya tetap melibatkan masyarakat. “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” kata Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, Rabu (30/7). Menurut dia, masyarakat tetap dilibatkan dalam setiap proses pilkada. Paling tidak, mendengar visi misi calon kepala daerah dalam debat terbuka.
Sarmuji mengatakan, partainya memahami alasan warga lebih memilih pemilihan langsung, karena ada partisipasi publik.’’ Itu terjadi karena rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya,’’ ujarnya.
Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menilai pemilu langsung bukan tanpa persoalan, yakni kuatnya politik uang (money politics), hingga risiko fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan. Ia juga memandang, pilkada lewat DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, tetapi kerap dikritik karena dianggap menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
14. Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku. Aturan itu menjelaskan saksi pelaku sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana,” demikian bunyi pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2025.
Pasal 29 ayat (1) menyebut pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan penanganan secara khusus. Status itu hanya bisa didapatkan bila terpidana lolos pemeriksaan substantif dan administratif. Untuk mendapatkan penghargaan, terpidana harus mengajukan permohonan ke penyidik, jaksa penuntut umum, dan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
14. Eks Menteri Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali meninggal dunia di RS Mayapada, Kuningan, Jaksel, Kamis (31/7) pukul 04.18 WIB. Almarhum memimpin Kementerian Agama periode 2009-2014. ‘’Benar Mas,’’ kata Jubir PPP Usman Tokan.
Disebutkan, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka, Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Jatinegara, Jaktim dan dimakamkan di Ponpes Miftahul’Ulum, Desa Gandasari, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, siang ini. (Harjono PS)
