Ketua Banggar DPR, Said Abdullah (net)
Isu menarik hari ini, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menegaskan, tidak ada istilah anggota DPR nonaktif dalam UU MD3 dan Tatib DPR. Dengan demikian, Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Nasdem), serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN yang dinonaktifkan oleh partainya masih tetap berstatus anggota DPR. Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan adukan lima anggota DPR nonaktif ke MKD DPR.
Isu hangat lainnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, aparat keamanan telah mengantongi indikasi pihak-pihak yang diduga berada di balik kericuhan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sedang memburu pihak yang diduga membiayai aksi demo yang berujung ricuh di pelbagai daerah beberapa waktu terakhir. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Banggar DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah menegaskan, tidak ada istilah anggota DPR nonaktif dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Tatib DPR. Dengan demikian, Adies Kadir (Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN yang dinonaktifkan oleh partainya masih tetap berstatus anggota DPR. “Baik Tatib maupun Undang-Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujar Said di Gedung DPR, Senin (1/9).
Said menegaskan, setiap anggota DPR masih berstatus aktif sampai ada pergantian resmi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Anggota DPR nonaktif masih terima gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, kelima anggota DPR yang telah diumumkan nonaktif oleh masing-masing partainya secara teknis masih menerima gaji dan tunjangan lainnya.
“Kan tidak di Banggar lagi posisinya, Banggar sudah memutuskan (anggaran). Sekarang kalau begitu diputuskan kan di bagian pelaksana, pelaksananya bukan Banggar. Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji,” kata Said Abdullah.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan mengadukan lima anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partainya ke MKD DPR, Rabu (3/9). Menurut Said, pengertian nonaktif tidak ada di dalam Undang-Undang MKD. “Pengertian non-aktif itu kan enggak ada di undang-undang MKD. Partai Buruh sama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu,” kata Said, di Jakarta, Senin (1/9). Dia berharap, sebaiknya para anggota Dewan tersebut diberhentikan. Namun, ia menyerahkan keputusan sanksi kepada MKD DPR.
Sejumlah pakar hukum tata negara menyoroti fakta di balik status penonaktifan anggota DPR mulai Senin (1/9). Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, status nonaktif anggota DPR tidak menghilangkan hak administrasi yang diterima anggota dewan, seperti gaji, tunjangan, dan hak politik lainnya. Dijelaskan, istilah nonaktif tidak terdapat UU MD3. “Jadi istilahnya memang bukan nonaktif, itu enggak ada. Yang ada adalah penggantian antar waktu (PAW),” katanya, Senin (1/9).
2. Pengganti anggota DPR, Uya Kuya, Eko Patrio, Sahroni, Nafa Urfah, dan Adies Kadir masih menjadi tanda tanya. Sebab, sejak para anggota Dewan tersebut dinonaktifkan dari DPR, partai mereka masih belum mengumumkan PAW anggota DPR.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat ditanya soal pengganti Uya Kuya dan Eko Patrio di Istana Negara, Jakarta, enggan merespons. Pria yang akrab disapa Zulhas ini terus berjalan memasuki gerbang Istana, tanpa menghiraukan pertanyaan soal dua kadernya yang dinonaktifkan sebagai anggota DPR.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga setali tiga uang alias sami mawon. Saat ditanya apakah Adies bakal diganti dari DPR, Bahlil tidak menjawab tegas. Dia juga tidak menjawab tuntas ketika ditanya perihal Adies yang masih menerima gaji dan tunjangan meskipun sudah dinonaktifkan sebagai anggota DPR.
3. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat keamanan telah mengantongi indikasi pihak-pihak yang diduga berada di balik kericuhan dalam demonstrasi beberapa hari terakhir. Ia memastikan, aparat tengah menyelidiki dan akan menindak pihak-pihak tersebut tanpa ragu. “Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu,” ujar Prabowo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9).
Prabowo menegaskan komitmennya membela kepentingan rakyat, termasuk menghadapi kelompok mafia kuat dan berpengaruh yang ingin membuat kekacauan. “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka,” tegasnya.
Menurut Prabowo, kericuhan yang terjadi bukan murni untuk menyampaikan aspirasi, melainkan ada pihak-pihak yang sengaja ingin memicu kekacauan. Ia mengungkapkan telah menerima laporan adanya kelompok tertentu yang mendatangi titik-titik unjuk rasa dengan tujuan membuat kerusuhan.
“Kita lihat di banyak tempat gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar,” kata Prabowo. “Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” tambahnya.
4. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan memburu pihak yang diduga membiayai aksi demo yang berujung ricuh di pelbagai daerah beberapa waktu terakhir. Sigit telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan situasi keamanan di masyarakat. “Sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh,” ujarnya di RS Polri Soekamto, Jakarta Timur, Senin (1/9).
Sigit menegaskan, pihaknya akan mencari seluruh pelaku yang membuat kerusuhan dan memproses pidana sesuai aturan yang berlaku. “Kita akan menarik dari fakta yang kita dapat akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai semua akan kita cari,” tuturnya.
5. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, banyak anggota Polri yang terkena petasan saat mengamankan unjuk rasa, mereka mengalami luka bakar di bagian leher dan paha. Prabowo mengaku, mendapat laporan bahwa ada truk yang membawa petasan-petasan yang berat dan besar. Menurut dia, kehadiran truk ditemukan di sejumlah lokasi. Prabowo menduga muatan petasan dalam truk tersebut niatnya memang digunakan untuk membakar dan melukai.
“Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya ya, ini sudah menurut saya sudah perusuh, niatnya bakar. Diketemukan truk isinya alat-alat untuk membakar,” ujarnya imbuh Prabowo saat menjenguk sejumlah polisi yang menjadi korban demo rusuh yang kini dirawat di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (1/9).
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan, Polri akan menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan dalam mengamankan aksi unjuk rasa. “Polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru, ini sedang diselidiki, kalau ada kesalahan akan ditindak,” katanya.
Prabowo tidak memungkiri ada kehilafan dan situasi yang membuat polisi mesti mengambil tindakan-tindakan tertentu dalam menangani unjuk rasa. “Namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang hilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang membuat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa jadi korban,” ujarnya.
Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberi kenaikan pangkat luar biasa kepada para polisi yang terluka akibat demo ricuh yang terjadi beberapa waktu terakhir. “Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikkan pangkat luar biasa,” ujarnya lagi.
6. Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, aparat tidak akan memberi ruang bagi tindakan anarkisme dan vandalisme pascakerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah. “Kami memahami keresahan dan kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait isu penjarahan yang marak diberitakan. Untuk itu, kami pertegas komitmen tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (1/9).
Dedi menambahkan, setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk berbuat kriminal akan ditindak tanpa pandang bulu. “Setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan, seperti penjarahan di rumah pribadi maupun fasilitas umum, akan kami tindak dengan tegas,” tegasnya. Dijelaskan, Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar patroli skala besar secara serentak di seluruh Indonesia.
7. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, ada upaya untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Jokowi serta Wapres Gibran Rakabuming Raka dan PSI. Ia mengatakan, indikasi ini diungkapkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep usai melihat sejumlah konten di media sosial yang menurutnya ingin mengadu domba Prabowo dengan Jokowi.
“Mas Kaesang memberikan pesan kepada saya, bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak, yang mencoba mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” ujar Raja di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).
8. Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak untuk tidak lelah mencintai Indonesia. Ia menyampaikan semangat demokrasi yang sehat usai rumahnya dijarah massa pasca-demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR. “Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram-nya @smindrawati, Senin (1/9).
Bendahara Negara ini menyampaikan permintaan maaf, ia mengakui masih banyak kekurangan yang dilakukannya selama menjalankan tugas negara. Sri Mulyani berjanji akan melakukan perbaikan ke depan. “Kami mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia,’’ kata dia.
9. Mahasiswa dari berbagai organisasi bergiliran menyampaikan orasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9). Setidaknya ada tiga mobil komando dari GMNI, HMI, dan PMKRI yang berorasi di area tersebut.
Ketiga kelompok mahasiswa tersebut menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu menentang kesenjangan ekonomi melalui kenaikan gaji anggota DPR. Mereka juga menuntut aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif saat bertugas menjaga aksi massa.
Sementara itu sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa lainnya menggelar demo 1 September di beberapa titik wilayah Jakarta, Senin (1/9). Menurut catatan Polres Metro Jakarta Pusat, mereka menggelar aksi di Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang mereka bawa beragam, baik lokal maupun nasional.
10. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan, sekitar 1.240 orang ditangkap terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat (29/8). Asep mengatakan, mayoritas dari mereka bukan warga Jakarta, melainkan berasal dari wilayah sekitar, seperti Jawa Barat, Banten, hingga Jawa Tengah.
“Mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten,” kata Asep usai rapat Forkopimda di Balai Kota Jakarta, Senin (1/9). Asep mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas pelaku yang diduga lakukan perusakan dan penjarahan fasilitas umum.
11. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi jilid II menolak upaya peningkatan eskalasi keamanan negara melalui pemberlakuan status darurat di Indonesia usai gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025. Koalisi Masyarakat Sipil yang digawangi ICW, Imparsial, TII, Democratic Judicial Reform (Dejure), Green Peace International, Centra Initiative dan Amnesty International menyatakan status darurat tidak diperlukan.
“Melibatkan militer di luar urusan pertahanan atas nama Keamanan Nasional untuk turun menangani ekspresi kebebasan berpendapat akan menempatkan rakyat sebagai musuh,” kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Senin (1/9).
Koalisi menyampaikan penerapan status darurat akan membenarkan pelibatan militer dalam tata kelola keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Koalisi menolak penggunaan isu keamanan nasional dan pelibatan militer serta mendesak negara tetap meletakkan militer dalam fungsi konstitusional, yaitu sebagai alat negara dalam melaksanakan kebijakan strategis pertahanan.
12. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah narasi yang menyebut adanya dugaan cipta kondisi untuk menerapkan keadaan darurat militer. Belakangan di media sosial beredar narasi yang menyebutkan demo di-setting ricuh hingga dugaan pembiaran penjarahan rumah sejumlah pejabat negara agar dapat menyatakan status darurat militer.
Tandyo membantah narasi tersebut. “Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi? Kita kan di belakang terus, di belakang Polri,” kata Tandyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9). Tandyo juga membantah adanya dugaan pembiaran terhadap penjarahan ke rumah sejumlah anggota DPR dan Menkeu Sri Mulyani pada Sabtu (30/8) malam.
Tandyo mengaku TNI tak tinggal diam atas penggerudukan massa tak dikenal terhadap rumah sejumlah pejabat negara tersebut. Tandyo mengaku TNI cepat turun melakukan pengamanan seusai diminta. Mereka mulai melakukan pengamanan pada 31 Agustus atau H+1 penggerudukan rumah para pejabat.
13. Tujuh anggota Brimob yang terlibat kasus pelindasan driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan bisa dijatuhi sanksi demosi hingga pemecatan atau pemberhetian tidak dengan hormat (PTDH). Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri, dua anggota dikategorikan masuk dalam pelanggaran berat. Keduanya yakni Komandan Batalyon Resimen IV Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat, anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.
“Kategori pelanggaran berat dilakukan Kompol K jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di sebelah kiri driver. Kedua Bripka R, Badan Satuan Brimob PMJ selaku driver,” kata Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers, Senin (1/9). “Untuk kategori berat dapat dituntut ancaman PTDH,” imbuhnya.
14. Polisi menembakkan gas air mata di area kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas), hingga terlibat bentrok dengan kelompok mahasiswa, Selasa (2/9) dini hari. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengklaim peristiwa tersebut bermula dari patroli gabungan antara TNI-Polri untuk menyisir setiap jalan di Kota Bandung dalam rangka menciptakan kamtibmas.
Tim patroli kemudian mendapati kelompok berbaju hitam memblokir jalan di area Tamansari, tak jauh dari kampus Unisba dan Unpas. Hendra mengatakan, massa merancang skenario provokasi, mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba, dengan harapan petugas menyerang kampus.
15. Komnas HAM mencatat, 1.683 orang ditahan Polda Metro Jaya terkait peristiwa demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan data tersebut didapat setelah Komnas HAM meninjau langsung Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) dan bertemu langsung dengan Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Indra Wenny Panjiyoga, beserta jajarannya.
“Pada pertemuan ini, diperoleh informasi bahwa Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan 1.683 orang peserta masa aksi dari tanggal 25, 28, 30, dan 31 Agustus 2025,” kata Anis dalam keterangannya, kemarin.
Anis meminta Polda Metro Jaya segera membebaskan ribuan peserta aksi unjuk rasa yang masih ditahan. “Mendorong Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan peserta aksi yang ditahan dan menginformasikan kepada pihak keluarga,” katanya.
16. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan para pengemudi beratribut ojol yang bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Minggu (31/8), bukan bagian dari asosiasinya. Igun tidak tahu mereka mewakili siapa.
“Saya (enggak kenal). Enggak ada yang mengetahui dari kelompok mana, mereka mewakili siapa. Karena yang pasti terlembaga, ya kami sebagai asosiasi kami terlembaga dan terdaftar pada negara maupun pemerintah Republik Indonesia. Dan kami saksi mata langsung (insiden yang menimpa Affan Kurniawan),” ujar Igun, Senin (1/9).
Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Wakil Presiden, perwakilan pengemudi ojol mengaku senang bisa berdialog dengan Gibran. Mereka menyebut pertemuan itu wadah menyampaikan keresahan akibat menurunnya pendapatan sejak unjuk rasa besar-besaran pecah. (Harjono PS)
