Menkeu Sri Mulyani yang rumahnya dijarah massa, Minggu (31/8) dini hari (net)
Isu menarik hari ini, rumah kediaman Menkeu Sri Mulyani dan rumah tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Pratio dan Surya Utama alias Uya Kuya Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) dan Minggu (31/8) dini hari. Ruang kerja Wagub Jatim Emil Dardak di Gedung Grahadi Surabaya dibakar massa.
Sementara itu Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai anggota DPR, PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Pratio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR, sedangkan Partai Nasdem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urfah sebagai wakil rakyat di Senayan.
Isu hangat lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada upaya tindakan melawan hukum yang mengarah kepada makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam sepekan terakhir. Berikut isu selengkapnya.
1. Rumah kediaman Menkeu Sri Mulyani dan rumah tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo atau Eko Pratio dan Surya Utama alias Uya Kuya Eko Patrio dijarah massa pada Sabtu (30/8) dan Minggu (31/8) dini hari. Ruang kerja Wagub Jatim Emil Dardak di Gedung Grahadi Surabaya dibakar massa.
Massa menjarah rumah Menkeu Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3, Tangerang Selatan, Minggu (31/8) dini hari. Staf pengamanan kediaman Sri Mulyani, Joko Sutrisno menyebut penjarahan dilakukan sejumlah orang tak dikenal dalam dua gelombang, yakni pukul 01.00 WIB dan pukul 03.00 WIB. Saat penjarahan tersebut, Sri Mulyani tidak ada di rumah. Kini rumah tersebut dijaga TNI.
Rumah anggota DPR dari Fraksi PAN, Surya Utama alias Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur juga dijarah massa. Ia mengaku ikhlas atas apa yang terjadi. “Nggak apa-apa, aku ikhlas. Cuma kalau kalian lihat kerja ku selama ini seperti apa. Cuma yang sedih, kucing-kucing, mahkluk hidup juga dijarah, gitu saja,” ucap Uya Kuya.
Rumah milik anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu (30/8) sore. Aksi tersebut dipicu pernyataan kontroversial Sahroni yang menyebut masyarakat yang ingin membubarkan DPR memiliki “mental tolol”. Dua mobil mewahnya yang dipakrkir di garasi jadi sasaran amukan massa hingga ringsek parah. Massa masuk ke dalam rumah, mengambil sejumlah barang berharga, mulai dari barang elektronik, kasur, pakaian, uang, hingga drone. Furnitur di dalam rumah juga dilaporkan rusak parah.
Rumah anggota DPR, Eko Patrio di Jakarta Selatan digeruduk dan dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari. Dinding rumah yang sebelumnya berwarna putih bersih kini dipenuhi coretan bernada protes dengan cat semprot warna-warni. Beberapa kaca jendela rumah pecah dan berlubang. Kini pagar rumah tersebut dikunci ganda dengan rantai. Di depan rumah, tampak sampah berserakan bersama tiga sarung jas yang basah karena hujan.
Ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, dibakar massa pada Sabtu (30/8) malam. Ruangan yang terletak dekat jalan raya dan pintu gerbang sisi barat porak poranda. Pagar besi di samping ruang kerja Wakil Gubernur roboh dan dinding ruangan dipenuhi dengan vandalisme bernada provokatif.
2. Partai Golkar, PAN, dan Partai Nasdem nonaktifkan kadernya di DPR yang dianggap memicu kemarahan publik, mulai Senin (1/9) ini. Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai anggota DPR, sementara PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Pratio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR, sedangkan Partai Nasdem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urfah sebagai wakil rakyat di Senayan.
“DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji lewat keterangan resmi, Minggu (31/8). Sarmuji mengatakan, keputusan itu diambil setelah partainya mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat beberapa hari terakhir. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir.
Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS) Herdiansyah Hamzah ‘Castro’ menilai penonaktifan sejumlah anggota DPR baru-baru ini hanya akal-akalan partai politik untuk meredam kritik publik. “Saya membaca upaya penonaktifan itu adalah akal-akalan partai politik untuk menghindar dari kritik publik,” ujar Castro saat dihubungi, Senin (1/9).
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini menjelaskan penonaktifan tidak dikenal di dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3) serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib. “Dikiranya kita bodoh kali ya. Istilah penonaktifan sekali lagi tidak ada di dalam UU MD3 ataupun Tatib DPR 1/2020,” tutur Castro. “Yang ada itu pemberhentian dan pemberhentian sementara,” sambungnya.
3. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada upaya tindakan melawan hukum yang mengarah kepada makar dan terorisme dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh dalam sepekan terakhir. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo usai rapat mendadak dengan pimpinan parpol, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD RI, dan para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Minggu (31/8).
Prabowo menegaskan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sesuai United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang 9 Tahun 1998. Ia mengatakan aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati.
“Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” kata Prabowo.
Kepala negara mengingatkan penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun Prabowo mengingatkan, mereka akan ditindak apabila anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa serta mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi.
“Hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,’’ tegas Prabowo. Ia telah memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas pelaku perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku. “Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Prabowo baru saja mengadakan rapat dengan para ketua umum parpol, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin membahas perkembangan situasi negara terkini. Di antara pimpinan parpol yang hadir adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen PKS M Kholid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh.
4. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan maksud ucapan Presiden Prabowo Subianto soal indikasi adanya upaya makar dari aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat beberapa waktu terakhir.
Sjafrie meminta publik tidak berandai-andai ihwal maksud makar tersebut. Ia menjelaskan apa yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan gambaran luas terkait situasi yang terjadi saat ini.
“Kita tidak boleh berandai-andai. Presiden memberi satu gambaran yang luas,” jelasnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Minggu (31/8). Ia minta publik tidak memikirkan hal yang berlebihan terhadap ucapan Prabowo tersebut.
Menurutnya, Presiden memberikan perhatiannya agar masyarakat dapat tetap waspada. “Tidak usah memberikan suatu interpretasi terhadap apa yang disampaikan bapak Presiden, ini adalah atensi kepada kita semua untuk tetap waspada,” tuturnya.
5. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi terkini di Tanah Air. Prabowo menegaskan, pemerintah yang dipimpinnya berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal. “Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
Prabowo mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional serta menyalurkan aspirasi secara damai. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan merugikan rakyat sendiri. “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat,” ujarnya.
6. Presiden Prabowo Subianto perintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku penjarahan dan perusakan fasilitas umum. “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
Prabowo menegaskan, tindakan penjarahan dan perusakan fasilitas umum adalah pelanggaran umum. Penyampaian pendapat seharusnya dilakukan dengan damai. Ia memastikan negara akan hadir dan melindungi hak-hak rakyat.
“Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegas Prabowo.
7. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, penjarahan dan perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum, sekalipun dilakukan untuk menyampaikan aspirasi. Prabowo menegaskan, penyampaian pendapat harus dilakukan secara damai. “Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, karenanya jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo.
8. Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan para ketua umum partai politik soal pemecatan yang telah mereka lakukan terhadap anggotanya yang duduk di DPR karena menyampaikan pernyataan keliru yang menyulut situasi jadi keruh.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR dari partainya yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru, terhitung sejak hari Senin 1 September 2025,’’ kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8). “Langkah tegas tadi, yang dilakukan ketua umum partai politik, adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR,” kata Prabowo.
9. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
10. Menhan Sjafrie Sjamsuddin mengatakan, Prabowo Subianto perintahkan Polri dan Kejagung tangani pelanggaran hukum di seluruh Indonesia secara cepat. “Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam jumpa pers usai rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8) petang. “Ini pesan yang perlu saya sampaikan atas petunjuk Bapak Presiden agar diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Sjafrie yang diapit Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ini menjelaskan, rapat kabinet ini membahas situasi keamanan nasional yang diwarnai demonstrasi dan kerusuhan sejak 25 Agustus 2025. Prabowo, kata dia, memerintahkan TNI dan Polri bersikap tegas terhadap ancaman keamanan dan ancaman terhadap kesatuan NKRI. “Badan Inteligen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” kata Sjafrie lagi.
Menhan juga menyampaikan, Presiden Prabowo juga memerintahkan Mendagri Tito Karnavian untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahandi daerah serta mengikuti secar cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan rakyat. Sjafrie menyatakan, soliditas pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam situasi sekarang ini. “Ini adalah satu kebutuhan bersama,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto perintahkan TNI dan Polri ambil tindakan terhadap setiap hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. “Presiden memberi penegasan supaya semua tindakan-tindakan yang bersifat kriminal, baik itu perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, dilaksanakan suatu tindakan tegas dan secara hukum,” kata Menhan Sjafrie Sjamsoedin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8).
Sjafrie menegaskan, jika terjadi hal-hal yang mengganggu keselamatan pribadi maupun rumah pejabat, seperti penjarahan, Presiden meminta TNI dan Polri untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi dan institusi negara yang semestinya dalam keadaan aman. “Kepolisian RI dan TNI akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bisa mengganggu kedaulatan NKRI,” ujarnya.
Menhan Safrie Sjamsoeddin mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) memantau situasi unjuk rasa di sejumlah tempat yang berujung pada kericuhan. Sjafrie menyebutkan, Prabowo meminta BIN untuk segera melaporkan dinamika yang terjadi di lapangan. “Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” kata Sjafrie lagi.
Sjafrie menyebutkan, Prabowo berpesan kepada TNI dan Polri untuk tetap solid dan bekerja sama demi menjaga keamanan nasional. Ia menyebutkan, TNI dan Polri diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap pelanggaran hukum seperti peruskan fasilitas umum maupun milik pribadi.
Dijelaskan, Presiden menaruh perhatian serius terhadap stabilitas nasional di tengah dinamika politik dan keamanan belakangan ini. Ditegaskan, dalam kaitan stabilitas nasional Presiden memberi penekanan kepada Polri dan TNI Indonesia untuk sama-sama bekerja melaksanakan tugas menciptakan keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan.
11. Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi mengatakan kondisi Kota Jakarta sudah kondusif pasca demo pada Sabtu (30/8/2025). “Saat ini Jakarta dalam kondisi kondusif. Ya, buktinya lalu lintas sudah berjalan dengan aman, lancar. Sentra ekonomi semua berjalan dengan aman, lancar,” kata Deddy di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (31/8).
Namun demikian, Deddy mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta untuk saling menjaga karena keamanan dan kenyamanan milik seluruh masyarakat. “Saya mengimbau kepada masyarakat yang ada, khususnya di wilayah Jakarta sekitarnya, untuk sama-sama saling menjaga. Karena keamanan, kenyamanan, ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ujarnya.
TNI dan Polri lakukan patroli keliling Kota Jakarta mulai Minggu (31/8) sore. Patroli dimulai oleh TNI AD dari kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. “Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” kata Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi di Monas. “Kita bersama TNI-Polri menjamin keamanan, keselamatan masyarakat,” sambungnya.
Deddy mengatakan, patroli dilakukan TNI AD karena beberapa hari terakhir banyak kejadian yang mengganggu keamanan maupun kenyamanan masyarakat. “Saya lihat beberapa waktu kebelakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” ujarnya.
12. Seluruh fraksi di DPR setuju untuk mengevaluasi tunjangan bagi wakil rakyat. Seperti diketahui, tunjangan DPR yang menjadi sorotan publik tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR Nomor : KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010. Dalam surat edaran itu, terdapat sejumlah komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, dan tunjangan beras.
Kecaman publik makin kencang saat mengetahui tiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Angka fantastis ini menimbulkan protes keras di media sosial disusul aksi demonstrasi di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia. Setelah mendapatkan protes keras, fraksi-fraksi partai di DPR menyetujui untuk mengevaluasi tunjangan tersebut.
13. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pihaknya mendukung evaluasi pemberian tunjangan bagi anggota DPR. AHY tidak ingin isu tunjangan anggota DPR semakin berlarut. “Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut, kita tolak (tunjangan berlebihan anggota DPR) karena sekali lagi, suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh ketua fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali,” kata AHY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8).
14. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons desakan agar dirinya mundur usai insiden tewasnya pengemudi ojol, Affan Kurniawan akibat terlindas ratis Brimob. Sigit menyebut, dirinya seorang prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. Listyo Sigit mengatakan, pergantian Kapolri adalah hak prerogatif Presien Prabowo Subianto. “Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri, itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit, kapan aja siap,” kata Kapolri dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8).
15. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, perintah untuk bertindak tegas terhadap massa anarkistis akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan mengenai arahan menembak kepada jajaran Korps Bhayangkara, menyusul eskalasi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir yang menjalar ke sejumlah daerah dan berujung ricuh. “Sudah jelas kan perintahnya,” kata Sigit di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8).
Jenderal Listyo menegaskan, semua langkah kepolisian akan tetap berada dalam kerangka aturan hukum dan prosedur standar operasional (SOP). “Yang jelas kan SOP-nya sudah ada, aturan hukumnya sudah ada, tentunya semuanya dalam koridor aturannya,” ujarnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, terbuka kemungkinan tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya yang diduga melindas pengemudi ojol, Affan Kurniawan diproses pidana. Ketujuh anggota Brimob tersebut masih diproses secara etik oleh Divisi Propam Polri. “Tidak menutup kemungkinan juga, ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana,” kata Kapolri di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, kemarin. Ia memastikan proses etik terhadap ke-7 anggota Brimob itu bakal dilakukan secara maraton.
Menurut Kapolri, Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim sudah memastikan, proses etik terhadap ketujuh terduga pelanggar kode etik itu bakal selesai dalam waktu satu minggu. “Kemarin, Kadiv Propam sudah menyampaikan, dalam waktu satu minggu harus siap untuk melaskanakan sidang etik,” ujar Listyo Sigit.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, setiap massa yang menerobos dan merusak markas kepolisian (Mako Polri) akan ditindak tegas dan terukur. “Massa yang menerobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur, karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8). “Perusuh harus diambil tindakan tegas. Kalau Polri runtuh, negara akan runtuh,” tegasnya.
16. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu yang menyebut Menkeu Sri Mulyani Indrawati mundur dari kabinet. Ia mengatakan Sri Mulyani hadir dalam rapat cabinet di Istana Kepresidenan, Minggu (331/8). “Tidak, tidak. Saya belum dengar. Ada, ada. Tadi Ibu ada di dalam ikut rapat,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8). Namun, kata Airlangga, Sri Mulyani tidak memberikan paparan khusus dalam rapat tersebut.
Terpisah, Wakil Menkeu Thomas Djiwandono memilih bungkam saat ditanya soal kabar mundurnya Sri Mulyani. “Nanti ya, nanti ya. Nanti setelah rapat kabinet,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengelak. “Kita rapat dulu ya, terima kasih,” kata Suahasil.
Seperti diketahui, isu mundurnya Sri Mulyani ramai beredar di masyarakat, kemarin, usai rumahnya yang di Bintaro dijarah massa pada Minggu (31/8) dini hari. Meskipun, memang narasinya berbeda-beda. Ada yang menyebut Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Versi lainnya menyebutkan, Prabowo panggil Sri Mulyani ke Hambalang.
17. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono mengusut kematian mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama saat demo di depan Mapolda DIY, Minggu (31/8). “Saya sudah menyampaikan Pak Kapolda untuk identifikasi lebih lanjut,” kata Sultan, Minggu malam. Sultan menegaskan, Polda memiliki kewajiban untuk mengusut tuntas kematian Rheza. “Itu saja karena mereka yang punya kewajiban,” ujarnya.
Ayah almarhum, Yoyon Surono mengatakan putranya dinyatakan meninggal dunia di RSUP Dr Sardjito sekitar pukul 07.00 WIB. Ia menemukan sejumlah luka di tubuh Rheza. “Tadi ikut mandiin, sini (menunjuk tengkuk) itu kayak patah, apa gimana. Terus itu bekas pijakan sepatu-sepatu PDL (pakaian dinas lengkap). Terus kepala, di sini kayak putih-putih kena gas air mata, sama kaki tangan lecet, punggung lecet,” ujar Yoyon di rumah duka.
18. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (1/9). Yaqut tiba di Gedung KPK pukul 09.18 WIB. Dia membawa map biru dan didampingi beberapa orang. Yaqut mengatakan, dirinya akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji 2024. “Saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang saya ketahui,” kata Yaqut. (Harjono PS)
