Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, pertemuan empat mata mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (4/10) menarik perhatian publik. Namun baik dari pihak Istana maupun dari ajudan Jokowi sama-sama irit bicara dan tidak menjelaskan secara detil isi pertemuuan tersebut. Presiden Prabowo sendiri — saat pertemuan dengan sejumlahj menteri di Jalan Kertanegara, Jaksel, Minggu (5/10) –, juga tidak membahas pertemuan empat matanya dengan Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1. Pertemuan empat mata mantan Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (4/10) menarik perhatian publik. Pasalnya pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam sehingga banyak yang menerka-nerka pertemuan tersebut tentu membahas masalah penting. Misalnya, soal orang-orang Jokowi yang dibabat dari kabinet.
Namun baik dari pihak Istana maupun dari pihak ajudan Jokowi sama-sama irit bicara dan tidak menjelaskan secara detil isi pertemuuan yang berlangsung dua jam tersebut. Presiden Prabowo sendiri saat pertemuan dengan sejumlahj menteri di Jalan Kertanegara, Jaksel, Minggu (5/10), juga tidak membahas pertemuan empat matanya dengan Jokowi. “Malam ini tidak membahas itu (pertemuan dengan Jokowi, red). Malam ini benar-benar fokus ke beberapa program pemerintah yang sudah kita canangkan,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.
2. Mensesneg Prasetyo Hadi menuturkan, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Jokowi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10). Namun ia tidak menjelaskan secara detil apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Ia hanya menyebut soal silaturahmi. “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin,’’ ujar Prasetyo di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
Prasetyo menuturkan, jika Presiden Prabowo berkuunjung ke Jawa Tengah, biasanya akan mampir ke kediaman Jokowi di Solo. Nah, kebetulan, Jokowi sedang berada di Jakarta, sehingga sowan ke Prabowo di kediaman, Jalan Kertanegara. Mereka janjian bertemu untuk makan siang bersama.
“Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” ujar Prasetyo seraya menuturkan, pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam.
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammaf Fitriansyah hanya mengonfirmasi pertemuan itu. Dia menyebut pertemuannya berlangsung dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga sekitar puukul 15.00 WIB. Tak ada informasi lebih lanjut terkait isi pertemuan tersebut. Dia hanya mengatakan Jokowi langsung melanjutkan agendanya usai bertemu Prabowo. “Lanjut agenda selanjutnya,” tuturnya.
3. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pertemuan itu menandakan hubungan dan komunikasi antara Prabowo dengan presiden terdahulu baik dan hal itu harus terus dijaga. “Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub,” ujar Luhut di Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10).
Luhut tidak menjelaskan apa saja yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu. Dia hanya mengatakan, ada banyak hal yang dibicarakan dan berharap kekompakan Prabowo dan Jokowi terus terjaga. “Oh, saya enggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin. Pemimpin dan mantan pemimpin itu ada yang mereka bicarakan. Jadi kita doakan semua kompak,” kata Luhut.
Menteri ESDM merangkap Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan dua tokoh pemimpin bangsa tersebut suatu hal yang baik dan patut diapresiasi. “Saya kebetulan tida ada dalam pertemuan. Tapi baguslah sesama bapak bangsa saling bertemu, bagus,” ujarnya.
4. Presiden Prabowo Subianto kumpulkan sejumlah menteri di kediaman Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakse3l, Minggu (5/10) malam. Dalam pertemuan itu, Prabowo perintahkan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk memeriksa dan memperbaiki semua pondok pesantren di Tanah Air.
“Presiden memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya. Ia menjelaskan, Prabowo juga meminta Cak Imin memberi bantuan kepada pemilik pondok pesantren dan meminta mereka memperhatikan betul proses renovasi atau pembangunan gedung di wilayahnya.
Presiden Prabowo Subianto juga perintahkan semua dapur MBG memiliki alat test kit pada pekan ini. “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya, Minggu (5/10) malam.
Teddy memaparkan, alat test kit tersebut untuk mengecek kebersihan makanan dan menyaring air bersih. “Mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih,” imbuhnya.
5. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Panglima TNI dan para kepala staf semua matra untuk mencari pemimpin di institusinya tanpa perlu memandang senioritas. Menurutnya, yang terpenting untuk pimpinan di TNI adalah prestasi dan rasa cinta pada Tanah Air.
“Panglima TNI dan kepala staf terus menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI. Prajurit kita berhak menuntut kepemimpinan terbaik,” ujar Prabowo saat memberikan amanat pada upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
“Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan. Tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian cinta tanah air,” sambungnya. Prabowo menekankan, TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik. Presiden wanti-wanti, tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak kompeten.
Prabowo kembali menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berkualitas dan teladan di tubuh TNI. Ia menyebut, setiap prajurit berhak untuk mendapatkan pemimpin yang profesional, kompeten, dan dekat dengan rakyat. “Prajurit kita berhak menuntut kepemimpinan terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf, dalam rangka seleksi kepemimpinan, tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air,” tegasnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal TNI mengutamakan kompetensi dalam kepemimpinan tidak dimaknai sebagai pengurangan peran prajurit senior. “Ini jangan juga dimaknai bahwa selalu yang senior kurang daripada yang junior. Tidak begitu maknanya. Jadi nanti jangan dibentur-benturkan antara senior dan junior,” kata Prasetyo usai menghadiri perayaan HUT ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10).
Ia menekankan pernyataan presiden tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa prajurit junior lebih diutamakan dibandingkan yang senior. Menurut Prasetyo, kebijakan tersebut justru dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di lingkungan TNI berjalan berdasarkan profesionalisme dan meritokrasi. “Karena kita memang betul-betul ingin profesionalitas dalam menjalankan tugas TNI,” ujar Mensesneg.
6. Presiden Prabowo Subianto meminta TNI untuk lakukan kajian dan pembaruan terhadap struktur organisasinya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. “Saya perintahkan Panglima TNI, kepala staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kemampuan adaptasi merupakan hal penting agar TNI dapat menjawab berbagai tantangan pertahanan di masa depan. Ia menekankan, dinamika global, terutama kemajuan teknologi dan munculnya bentuk ancaman baru, menuntut TNI untuk terus bertransformasi.
Prabowo menegaskan, TNI selalu sigap dan tidak boleh tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. “TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah,” kata Prabowo seraya menekankan pentingnya pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh prajurit TNI.
7. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tugas TNI semakin berat, karena masih banyak kekayaan alam Indonesia yang dijarah pihak-pihak tidak bertanggung jawab. “Tugas yang dibebankan kepada TNI tidak ringan. Saudara-saudara, tidak perlu lagi kita tutup-tutupi bahwa kekayaan alam kita sangat besar,” kata Prabowo saat memimpin upacara peringatan HU) ke-80 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
Dikatakan, sejak berabad-abad lalu Nusantara selalu menjadi incaran kekuatan asing karena melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Namun, hingga saat ini, kekayaan itu masih terus menjadi sasaran pencurian dan penyelundupan oleh pihak-pihak tertentu.
“Ratusan tahun Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka datang untuk mengambil kekayaan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, diselundupkan, dan diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
8. TNI menggelar perayaan HUT ke-80 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/10). Perayaan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah HUT TNI, karena melibatkan sekitar 133.000 prajurit dari ketiga matra, AD, AL, dan AU serta berbagai komponen pendukung. Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah memastikan, seluruh rangkaian persiapan hingga geladi bersih berjalan lancar tanpa hambatan.
Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara, didampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI, serta seluruh Kepala Staf Angkatan. Freddy menyebutkan, jumlah personel yang dikerahkan tahun ini mencapai 133.000 prajurit dan ini merupakan perayaan HUUT TNI terbesar sepanjang sejarah.
9. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang dikenal sebagai ‘Koboi Istana’ tanggapi pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta anggaran MBG tidak ditarik. Menkeu menyatakan tetap akan memotong anggaran program MBG jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. “Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” kata Purbaya di Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10).
Kendati demikian, Purbaya berpandangan, Luhut menilai penyerapan anggaran MBG yang dilakukan BGN sudah baik sehingga meminta anggaran MBG tidak ditarik. “Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujar Purbaya.
Kepala DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menarik anggaran BGN. Menurut dia, penyerapan anggaran Lembaga tersebut sudah berjalan sesuai rencana. “Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers bersama BGN di Kantor DEN, Jumat (3/10).
Luhut mengaku sudah meminta BGN mempercepat penggunaan dana yang ada agar program berjalan lebih cepat. Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan anggaran untuk mendorong ekonomi di daerah. “Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
10. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak tidak terus-menerus memberikan kritik terhadap program MBG karena program tersebut baru berjalan sembilan bulan. Menurut Luhut, kritik boleh diberikan tetapi harus mempertimbangkan dampaknya. “Ini kan (MBG) baru sembilan bulan. Jadi kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini. Ya kritik boleh lah, enggak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru,” ujarnya.
Luhut mencontohkan, dari penjelasan yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, keberadaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG mendorong masifnya distribusi berbagai bahan pangan.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuntut penutupan seluruh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). JPPI mencatat hingga kini lebih dari 10 ribu anak jadi korban keracunan MBG. Tegasnya, hingga 4 Oktober 2025, total korban keracunan menjada 10.482 anak.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Kornas JPPI Ubaid Matraj dalam pernyataan resmi, Minggu (5/10).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, kasus keracunan MBG hendaknya tidak membuat program tersebut dihentikan. Ia berharap, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program MBG.
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10). Prasetyo beralasan, hampir semua dapur atau SPPG tidak sepenuhnya melaksanakan SOP, sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG baru-baru ini.
11. Kejagung meluruskan, pencabutan paspor dua buronan, Riza Chalid dan Jurist Tan, tidak serta-merta membuat keduanya kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Kapuspenku) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pencabutan paspor dilakukan untuk membatasi ruang gerak kedua buron yang kini berada di luar negeri. Langkah itu diharapkan membuat keduanya sulit berpindah negara. “Terkait pencabutan paspor, tidak serta-merta kewarganegaraan yang bersangkutan hilang,” ujar Anang di Jakarta, Senin (6/10).
Menurut Anang, pencabutan paspor berarti pemiliknya tidak lagi memiliki dokumen perjalanan sah untuk masuk atau keluar dari suatu negara. “Hanya dia tidak bisa melakukan perjalanan ke negara lain atau tidak bisa tinggal di negara lain,” jelasnya. Dengan kondisi tersebut, satu-satunya pilihan bagi kedua buron adalah kembali ke Indonesia menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau tetap berada di negara tempatnya kini dengan status overstay. “Pilihannya hanya dia kembali ke Indonesia dengan dokumentasi SPLP atau dia overstay,” ujarnya.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menilai, pencabutan paspor Jurist Tan dan Riza Chalid berimplikasi terhadap status kewarganegaraan keduanya. Menurut dia, dengan pencabutan kewarganegaraan dan juga paspor merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat dari perbuatannya melanggar hukum. “Pencabutan kewarganegaraan, berarti kan pencabutan paspor. Itu konsekuensi,” kata Hikmahanto, Sabtu (4/10).
Namun, Hikmahanto tidak menjelaskan mekanisme pencabutan paspor yang menyebabkan status kewarganegaraan seseorang dicabut atau stateless. Merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, ada sembilan hal yang membuat status kewarganegaraan seorang WNI hilang.
12. Posisi bangunan lama Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo terlihat miring karena tertimpa sebagian material beton runtuhan sisi selatan gedung baru yang ambruk pada Senin lalu (29/9). Hal itu diungkap Plt Kapusdalops BNPB, Kolonel Inf Hery Setiono dalam konferensi pers di Posko Kedaruratan, Minggu (5/10). “Kalau kita lihat secara langsung di lokasi, bangunan yang lama itu pun sudah miring,” kata Hery.
Ia menjelaskan gedung lama yang miring itu rawan roboh apabila proses pengangkatan material runtuhan langsung dilakukan. Karena itu, perlu ada penanganan khusus dengan metode teknik tertentu untuk mencegah peristiwa runtuh susulan.
Sementara itu, total korban meninggal dalam kasus ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo sebanyak 53 orang, 5 di antaranya masih berupa potongan tubuh atau body part. Kasubdit RPDO (Pengarahan dan Pengendalian Operasi) Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas, Emi Freezer mengatakan dalam sehari kemarin, petugas gabungan mengevakuasi 27 jenazah di seluruh sektor reruntuhan. (Harjono PS)
