JAKARTA,REPORTER.ID — Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Indonesia (DNIKS) mendesak partai politik agar membuat kebijakan serius terkait kesejahteraan sosial bagi disabilitas dengan cara melahirkan kebijakan afirmasi yang inklusif. Salah satunya dengan memberdayakan penyandang disabilitas sebagai mitra strategis.
“Tujuannya, mengatasi hambatan historis, diskriminasi, serta memastikan bahwa suara penyandang disabilitas terwakili dalam pembuatan kebijakan,” tegas Ketua umum DNIKS Dr A Effendy Choirie dalam Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) bertema “Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Partai Politik di Kantor DNIKS, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Hadir dalam KNKS tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Hj Airin Rachmi Diany (Walikota Tangsel periode 2011-2021), Ketua DPP Partai Nasdem Suyoto (Bupati Bojonegoro 2008-2018) dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukriyanto, serta Pengamat Ekonomi Dr Sapuan (Bupati Muko-Muko periode 2021–2024). Sementara moderator adalah Sekretaris Badan Pakar Manimbang Kahariyadi. Tampak hadir Sekretaris Badan Pengarah DNIKS Hatta Taliwang, Waketum DNIKS Rudi Andries, Ketua DNIKS Ali Nurdin, A Eko Cahyono, Sudarman, Ihsanudin, Harpalis, Thamrin Ferly, Rasahrul, Aeng Haerudin, Tengku Nurliyana Habsjah Sapuan, Iriana, Loretta Dya Kartikasari, Wakil Sekjen Sento Janinto.
“Partai politik harus memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam semua sektor kehidupan publik tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial,” ujar Gus Choi-sapaan akrabnya.
Gus Choi menjelaskan bahwa dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan merancang program yang inklusif, maka parpol membantu penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan kesetaraan dalam masyarakat, termasuk bidang ekonomi. “Dengan pemberdayaan, maka penyandang disabilitas bisa memaksimalkan potensinya, sehingga memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Apalagi DNIKS, lanjut Gus Choi, ternyata memiliki pandangan yang sama dengan partai politik terkait masalah kemiskinan, disabilitas dan kesejahteraan sosial. “Jadi parpol berperan untuk mengatasi hal ini melalui kebijakan inklusif dan dukungan representasi politik bagi penyandang disabilitas, serta pengentasan kemiskinan secara terstruktur melalui program yang pro-disabilitas,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Hj Airin Rachmi Diany mengakui bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian mengatasi masalah kemiskinan dan disabilitas. Presiden Prabowo Subianto sudah memiliki program yang bagus untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. “Jadi harusnya hari ini pimpinan daerah jangan mengeluh karena adanya efisiensi, tapi bagaimana mengalihkan anggaran program yang ada agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Airin menceritakan saat dirinya dulu menjabat Walikota Tangerang Selatan selama dua periode. Meski memiliki wewenang besar, namun pihaknya tetap saja membutuhkan kerjasama dan peran dari berbagai pihak. Akhirnya, angka kemiskinan bisa ditekan dengan turun ke lapangan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Hingga akhir jabatan saya, angka kemiskinan di Tangerang Selatan bisa ditekan pada angka 3%,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Suyoto menjelaskan
masalah kesejahteraan sosial adalah isu yang selalu mewarnai partai politik. Pasalnya, memang partai politik adalah jembatan masyarakat dengan pemerintah untuk bisa mencapai kesejahteraan sosial. “Sayangnya, isu kesejahteraan sosial ini terkait erat dengan masalah kebocoran pajak yang tinggi,” jelasnya.
Mantan Bupati Bojonegoro itu kemudian menyinggung soal kultur masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah konsep BPJS yang dasarnya gotong royong. “Tentunya imajinasi seperti ini harus diperkuat oleh orsosnas di bawah DNIKS, jadi harus bekerjasama dan terlibat langsung bergotong royong mewujudkan kesejahteraan sosial,” tambahnya.
Sedangkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukriyanto mengungkapkan bahwa bicara isu sosial sebenarnya sudah jelas dituangkan di dalam dalam UUD 1945 dan AD/ART Partai Politik. Idealnya semuanya arah pembangunan bangsa ditujukan pada pemenuhan kebutuhan dasar. “Saya punya keyakinan semua partai politik pasti punya program dan cita-cita yang mulia untuk menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Didik mendorong partai politik manapun harus konsisten membangun sebuah visi pengentasan kemiskinan dan masalah sosial. “Kami Partai Demokrat, sejak Bapak SBY menjadi presiden, selalu berkomitmen terkait masalah kesejahteraan sosial melalui program pengentasan pengangguran dan masalah lingkungan. Semua itu ada dalam Master Plan Program Percepatan Pembangunan, dan kami konsisten menjaga program-program pro rakyat,” imbuhnya.
