Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (net)
Isu menarik siang ini, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan uang APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto berhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menunjuk Mentan Amran Sulaiman sebagai penggantinya. Keputusan menunjuk Amran karena fungsi dan tugas Bapanas selama ini memiliki keterkaitan erat dengan Kementan. Berikut isu selengkapnya.
1. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan uang APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) besarnya ratusan triliun. Proyek yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Karena itu, tanggung jawab penyelesaian utang berada di tangan Danantara.
Purbaya menegaskan, KCIC merupakan perusahaan konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. Disebutkan, pemimpin konsorsium PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Saat ini KAI sudah berada di bawah naungan Danantara bersama sejumlah BUMN lainnya.
“Kan KCIC di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi,” ujar Purbaya saat media briefing di Sentul, Bogor.
Sebelumnya diberitakan, pengamat ekonomi menilai utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp118 triliun sebagai “bom waktu” bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis fiskal. Ekonom menyebut satu-satunya cara paling realistis untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengajukan restrukturisasi utang kepada bank China, meskipun hal itu tidak akan mudah.
Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Tawaran itu adalah meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara itu. Ia mengatakan Danantara, yang memeroleh dividen dari BUMN, semestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN.
3. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto mencopot Arief Prasetyo dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurut Prasetyo, Arief Prasetyo tengah disiapkan untuk tugas baru. Meskipun, belum dijelaskan lebih rinci perihal penugasan baru tersebut.
“Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian,” kata Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. Seperti diketahui, setelah ditinggalkan oleh Arief Prasetyo, posisi Kepala Bapanas diamanatkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
4. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mentan Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menggantikan Arief Prasetyo Adi. Prasetyo menuturkan, keputusan tersebut diambil karena fungsi dan tugas Bapanas selama ini memiliki keterkaitan erat dengan Kementan.
“Jadi begini, sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Mentan,” ujar Prasetyo, Minggu (12/10) malam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bapanas yang ditetapkan, pada Kamis (9/10).
“Memutuskan, menetapkan, Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Kesatu: Memberhentikan dengan hormat Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tulis salinan Keppres tersebut. Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian jasa Arief selama ini.
5. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencetak banyak prestasi selama hampir satu tahun pemerintahannya. “Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali,” kata Prasetyo di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Minggu (12/10) malam.
Prasetyo tidak menjelaskan lebih lanjut prestasi apa saja yang menurutnya sudah ditorehkan pemerintahan Prabowo-Gibran Namun, Prasetyo juga mengakui, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dari jalannya pemerintahan selama satu tahun terakhir. “Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki,” ujarnya.
6.Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota organisasi kerja sama ekonomi G20. Hal itu diungkapkan Airlangga saat menjelaskan capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2025.
“Saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan capaian satu tahun pemerintahan, di mana dalam satu tahun pemerintahan yang dipimpin Pak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap tumbuh solid dan ketumbuhannya di atas 5 persen, kuartal II di 5,12 (persen),” ujar Airlangga di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo, Senayan, Jakarta.
7. Karo Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati (Hida) mengatakan, janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). Hida menjelaskan, MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus pemerataan ekonomi.
“Janji kampanye Prabowo-Gibran kini sudah diwujudkan melalui MBG. Setiap kotak susu yang diminum anak sekolah adalah simbol dari kerja nyata pemerintah untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Hida dalam keterangan pers, Senin (13/10).
8. Democratic Judicial Reform (De Jure) mengkritik sikap Kejagung yang hingga kini belum mengeksekusi terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla, Silfester Matutina. Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza menilai Kejagung tak benar-benar serius mengeksekusi Silfester yang telah divonis 1,5 tahun di tingkat kasasi.
“Kami menilai, kejaksaan tidak benar-benar serius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kasus ini terutama dengan menggunakan sejumlah dalih serta saling lempar tanggungjawab antara pihak Kejari Jakarta Selatan,” kata Reza dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10).
Reza menyesalkan dalih Kejagung yang mengaku tidak bisa menemukan Silfester. Padahal, yang bersangkutan bebas dan muncul di berbagai media massa. Menurut dia, sikap Kejaksaan menimbulkan pertanyaan masyarakat soal dugaan praktik tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.
9. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut kasus pencemaran zat radioaktif Cesium-137 di Cikande, Banten naik ke penyidikan. Kasus tersebut kini ditangani Bareskrim Polri. Kasus itu ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan usai pihak kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa saksi dan temuan di lapangan.
“Terkait dengan penyelesaian kasus ini dari sisi hukum hari ini telah dinaikkan statusnya oleh penyidik Bareskrim dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Hanif di Serang, Banten, Senin (13/10).
10. Badan Gizi Nasional (BGN) akan tambah kandungan pada susu Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap dari 20 persen pada saat ini. Anggota Tim Pakar BGN bidang susu Epi Taufik menyebutkan, peningkatan bertahap diharapkan dapat mendorong produksi susu oleh peternak rakyat di berbagai daerah. “Kandungan minimal 20 persen susu segar adalah awal. Ketika program ini dapat mendorong produksi susu segar dalam negeri, maka kandungan susu segar dalam susu MBG tersebut akan dinaikkan secara bertahap,” kata Epi dalam keterangan resmi, Minggu (12/10).
TNI AD kirim 34 personelnya untuk mengikuti Pelatihan Manajemen Makanan Institusional atau Institutional Food Management Training di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura pada 13–18 Oktober 2025. Rombongan yang terdiri dari 26 prajurit TNI AD, empat anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tiga pendamping militer, dan satu peninjau tersebut berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (12/10). Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan KSAD Singapura pada Juli 2025 lalu. Pertemuan itu membuka peluang kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan dan penguatan program MBG.
11. Mendagri Tito Karnavian menyatakan, kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) diambil bukan untuk menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.
“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10). Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang benar-benar kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, para kepala daerah telah diberi penjelasan terkait dinamika pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menimbulkan keresahan di sejumlah provinsi. Prasetyo mengatakan, pertemuan antara para gubernur dengan Kementerian Keuangan baru-baru ini bukan merupakan bentuk protes, melainkan wadah penyampaian aspirasi mengenai skema penyaluran TKD.
“Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama, bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” kata Prasetyo, Sabtu (11/10).
12. Seskab Teddy Indra Wijaya memastikan peserta Program Magang Nasional akan menerima uang saku setara dengan upah minimum di daerah tempat mereka bekerja. “Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan memperkerjakan di perusahaan itu,” kata Teddy dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sabtu (11/10).
Teddy mencontohkan, peserta magang yang ditempatkan di DKI Jakarta akan menerima uang saku sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 5,5 juta per bulan. “Jadi contohnya berapa? Misalnya di Jakarta, ya berarti upah minimum di sini Rp 5,4-5,5 (juta). Tiap bulannya para sarjana yang bekerja, yang magang, ya dapat segitu,” ujarnya. Disebutkan, pada tahap awal, program ini akan menyasar 20.000 peserta yang baru lulus sarjana atau diploma (fresh graduate).
13. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan, kawasan hutan adalah kekayaan negara sehingga tidak dikenal istilah hibah. Hal ini disampaikan Misbakhun menanggapi pernyataan terpidana kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi yang ingin menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
“Hutan itu kekayaan negara yang dikuasai negara berdasarkan konstitusi. Jadi, tidak bisa dihibahkan oleh siapa pun,” ujar Misbakhun saat dihubungi, Minggu (12/10). Misbakhun menilai, pihak Surya Darmadi telah salah memaknai kata hibah. Sebab, hutan yang disinggung itu bukan milik perseorangan, tapi milik negara.
Sebelumnya, terpidana korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi berniat menghibahkan aset senilai Rp 10 triliun berupa kebun sawit dan pabriknya di Kalimantan Barat ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Pernyataan hibah itu disampaikan melalui tim kuasa hukum Surya Darmadi dengan menyerahkan dokumen kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam persidangan, Jumat (10/10). “Baik ya, jadi untuk surat yang sudah sampaikan terdakwa melalui penasihat hukum sudah kami terima,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah. Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Surya Darmadi, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya menyerahkan dana kebun sawit dan pabrik itu untuk membantu pemerintah.
14. Presiden Prabowo Subianto perintahkan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita untuk mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina. Pengiriman pasukan perdamaian tersebut, bila KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin (13/10), mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui DK-PBB.
“Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (pengiriman pasukan, red). Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi usai rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. (Harjono PS)
