Ketua Banggar DPR, Said Abdullah (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menjalankan rencana kebijakan redenominasi rupiah. Sebab, jika tidak hati-hati, bisa memicu inflasi yang merugikan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Eric Hermawan mengatakan, dampak baiknya simpel dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan. Dampak buruknya, bisa menjadi penyebab inflasi dan tidak menentunya mata uang rupiah.
Isu hangat lainnya, Presiden Prabowo Subianto lakukan Gerakan kilat setibanya di Tanah Air dari kunjungan kenegaraan ke Australia, Kamis (13/11). Ia langsung merehabilitasi dua guru SMA I Luwu Utara, Sulsel, Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat tidak dengan hormat buntut membantu sepuluh guru honorer yang belum mendapat gaji. Politisi PDI-P Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan yang menyebut mantan Presiden Soeharto “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah tidak gegabah dalam menjalankan rencana kebijakan redenominasi rupiah. Said mengatakan, kebijakan redenominasi tidak sekadar menghapus tiga digit nol pada uang rupiah, sehingga pelaksaannya memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.
“Redenominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap?” ujar Said di Gedung DPR, kemarin. “Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekadar menghilangkan tiga nol di belakang,” tegasnya.
Menurut Said, redenominasi rupiah bisa berdampak besar terhadap inflasi jika kebijakan tersebut diambil tanpa persiapan yang matang. “Itu tidak hanya akan menimbulkan dampak yang inflatoir. Dampak inflatoirnya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap,” ujar Said.
Ketua DPP PDI-P ini mengingatkan potensi permainan harga apabila redenominasi dilakukan tanpa persiapan matang. Menurut dia, pembulatan harga akibat penyesuaian nominal dapat memicu inflasi yang merugikan masyarakat. “Itulah yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatoirnya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Anggaran,” ucap Said.
Seperti diketahui, wacana untuk melakukan redenominasi rupiah sebenarnya telah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Redenominasi dengan memangkas tiga angka nol, yakni Rp 1.000 menjadi Rp 1, pertama kali diusulkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution pada 2010. Namun ditolak masyarakat karena dicurigai sebagai sanering.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Eric Hermawan mewanti-wanti potensi inflasi jika rupiah didenominasi, dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Menurut Eric, meskipun denominasi rupiah membuat segalanya lebih sederhana, tetapi bisa menyebabkan inflasi dan nilai mata uang menjadi tidak menentu. “Dampak baiknya: simpel dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan,” ujar Eric, Rabu (12/11). “Dampak buruknya: jika tidak hati-hati dalam sosialisasi dan pelaksanaan, akan menjadi penyebab inflasi, dan tidak menentunya mata uang rupiah,” sambungnya.
Eric lantas memberi contoh bagaimana masalah bisa timbul dari redenominasi rupiah. Misalnya, ketika harga sebuah air minum Rp 1.200, harganya bisa tiba-tiba naik imbas denominasi ini. “Redenominasi ini kan pembulatan Rp 1.000. Misal harga Aqua Rp 1.200, maksimal akan dijual Rp 1. Rp 200-nya kemana? Maka akan dinaikkan Rp 2, sehingga harga-harga naik. Terjadi inflasi. Ini jadi masalah,” jelasnya.
2. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akhirnya buka suara soal redenominasi rupiah yang membuat masyarakat was-was. Menurut Perry, kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 itu membutuhkan persiapan yang lama. Ia mengatakan pihaknya saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip detikfinance, Rabu (12/11). “Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” imbuhnya.
Rencana redenominasi rupiah muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.
Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso membeberkan alasan pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi). RUU Redenominasi telah masuk ke dalam Prgram Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia (BI).
Ramdan menjelaskan, redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. “Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Senin (10/11) lalu.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membantah kalau kebijakan redenominasi rupiah akan diberlakukan dalam waktu dekat termasuk tahun depan. “Itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi enggak sekarang, enggak tahun depan,” ujar Purbaya usai acara studium generale memperingati Dies Natalies ke-71 Unair, Surabaya, kemarin.
Purbaya menekankan, kebijakan redenominasi rupiah sepenuhnya berada di bawah kewenangan bank sentral atau Bank Indonesia (BI), bukan ranah pemerintah dalam hal ini, Kementerian Keuangan. “Itu kebijakan bank sentral, bukan kebijakan Menteri Keuangan. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan tadi,” kata Purbaya.
Ia meminta publik tidak salah paham, karena selama ini banyak orang mengira pelaksana kebijakaan redemoninasi berada di bawah Kementerian Keuangan, padahal itu ranah Bank Indonesia. “Jadi jangan gua yang digebukin, gue digebukin terus,” ujar Purbaya.
BPI Danantara menilai rencana redenominasi rupiah yang tengah digodok pemerintah tidak akan menimbulkan gangguan terhadap iklim investasi nasional. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, kebijakan redenominasi tersebut telah melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
“Oh itu pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya ditanyakan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi. Tentu sudah ada kajian yang mendalam. Nggak usah dikhawatirkan, semua yang dilakukan pemerintah pasti yang terbaik,” kata Dony di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, kemarin.
Dony menegaskan Danantara tidak merasa khawatir terhadap dampak kebijakan redenominasi terhadap investasi di Tanah Air. Ia meyakini langkah pemerintah tersebut justru akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
4. Presiden Prabowo Subianto lakukan Gerakan kilat setibanya di Tanah Air dari kunjungan kenegaraan ke Australia, Kamis (13/11). Ia langsung merehabilitasi dua guru SMA I Luwu Utara, Sulsel, Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat tidak dengan hormat buntut membantu sepuluh guru honorer yang belum mendapat gaji.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo menandatangani surat rehabilitasi setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. “Barusan saja Bapak Presiden menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, dua guru SMA I Luwu Utara, Sulsel yang diberhentikan tidak dengan hormat,” kata Dasco. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang terimbas persoalan hukum tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani sebelumnya meminta pemerintah introspeksi terkain pemecatatan tidak dengan hormat dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rasnal dan Abdul Muis.
“Negara seharusnya introspeksi, guru-guru honorer dibiarkan tidak menerima gaji berbulan-bulan hanya karena persoalan administrasi dapodik (data pokok pendidikan), tapi guru yang membantu justru dipenjara dan diberhentikan tidak dengan hormat. Pemerintah seharusnya memastikan hak-hak mereka secara adil, bukan memenjarakan dan memberhentikannya” kata Lalu dalam keterangannya, Rabu (12/11).
Seperti diberitakan, dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rasnal dan Abdul Muis dipecat tidak dengan hormat setelah membantu para guru honorer yang telah berbulan-bulan tidak menerima gaji, dengan cara menarik iuran Rp 20 ribu kepada para siswa. Menurut Lalu, peristiwa ini menggambarkan, masih adanya ketimpangan dan kekakuan dalam sistem birokrasi pendidikan serta lemahnya empati negara terhadap para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan nasional.
Rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus pemecatan Abdul Muis dan Rasnal, dua guru SMA Negeri I Luwu Utara, Sulsel digelar di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Kota Makassar, Rabu (12/11). Rapat terbuka untuk umum itu dimulai pukul 11:30 Wita, tanpa kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najmuddin. Padahal, RDP tersebut agendanya membahas duduk persoalan pemecatatan tidak dengan hormat dua guru SMA di Luwu setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Pemecatan ini buntut pungutan Rp 20 ribu dari siswa yang dananya untuk membantu honor para guru honorer.
5. Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politisi PDI-P Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” kata Koordinator ARAH, Iqbal di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11).
“Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” lanjutnya. Iqbal mengatakan laporan tersebut dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Ribka bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.
Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengaku heran ARAH melaporkan rekan separtainya, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri. Guntur menyebutkan, pernyataan Ribka soal korban pembantaian 1965-1966 merupakan fakta sejarah yang telah tercatat dalam berbagai laporan resmi sehingga tak semestinya dilaporkan ke polisi.
“Itu fakta sejarah dan hasil Tim Pencari Fakta Komnas HAM kok malah dilaporkan ke polisi,” kata Guntu, Rabu (12/11). Menurut Guntur, data tentang jumlah korban tragedi 1965-1966 juga pernah diungkapkan oleh Sarwo Edhi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada masa itu, yang baru saja dianugerahi gelar pahlawan nasional.
6. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado kepada Toto, seekor anjing peliharaan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese di sela-sela kunjungannya ke Australia, Rabu (12/11). Momen itu diunggah Seskab Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet. Dalam unggahan tersebut, Kepala Negara memperlihatkan kotak yang berisi baju warna merah putih dengan nama Toto hingga belt yang akan melingkari di leher Toto. Kotak tersebut diberikannya kepada Albanese.
Teddy mengatakan, pemberian kado untuk hewan peliharaan menjadi bukti bahwa diplomasi tidak harus selalu dalam bentuk perundingan, negosiasi, pertemuan bilateral, acara bisnis, atau forum-forum internasional. Diplomasi bisa dilakukan melalui pendidikan, pertahanan dan keamanan, hingga seni dan budaya. “Bahkan, diplomasi bisa dijembatani oleh dua binatang peliharaan milik dua orang pemimpin negara,” kata Teddy.
“Bila di Indonesia ada Bobby Kertanegara yakni kucing kesayangan Presiden Prabowo, di Australia ada Toto, anjing peliharaan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese,” kata Teddy. PM Albanese pun memberikan hadiah syal kain warna merah untuk kucing kesayangan Presiden Prabowo, Bobby Kertanegara.
Presiden Prabowo Subianto menekankan, Indonesia dan Australia adalah negara tetangga yang baik dan akan saling membantu saat sulit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan bersama PM Australia Anthony Albanese di atas Kapal HMAS Canberra, Australia, Rabu (12/11), usai keduanya menyepakati perjanjian keamanan baru. “Saya percaya pada kebijakan tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu penting. Tetangga yang baik akan saling membantu di masa sulit,” ujar Prabowo. Kepala Negara lantas menyinggung budaya bertetangga di Indonesia. Dikatakan, masyarakat Indonesia seringkali mengutip sebuah pepatah bahwa tetangga akan membantu lebih dulu ketika seseorang menghadapi keadaan darurat.
Presiden Prabowo Subianto memuji agen intelijen Australia di hadapan PM Australia Anthony Albanese sesaat sebelum menyudahi pernyataan bersama di atas Kapal HMAS Canberra, Australia, Rabu (12/11). Prabowo berseloroh, agen intelijen Australia sangat bagus sehingga tahu dirinya menyukai Bagpipe. “Kamu tahu, menurutku intelijenmu sangat bagus. Kau tahu aku suka bagpipe. Jadi, aku diterima dengan bagpipe. Terima kasih banyak,” kata Prabowo sembari tertawa. Seperti diketahui, Bagpipe merupakan alat musik tiup kayu asal Skotlandia, yang kerap diperdengarkan dalam acara-acara resmi.
7. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi merespons tudingan yang disampaikan sejuumlah pihak setelah dirinya menyampaikan akan bergabung ke Partai Gerindra. Ia menekankan, langkah itu diambil bukan untuk mencari perlindungan terkait kasus hukum tentang persoalan judi online yang kerap dikaitkan dengannya. “Narasi bahwa saya minta perlindungan hukum, apa yang saya harus lindungi?” ujar Budi Arie dalam podcast Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (12/11).
Mantan Menkop ini menekankan, persoalan judol sudah selesai diputus dalam persidangan. Budi Arie menuturkan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Budi Arie menduga ada pihak yang berusaha menyudutkannya, ia mempertanyakan motif di balik serangan politik itu. “Malah saya balik tanya, jangan-jangan kalian semua yang banyak kasus hukum,” paparnya.
8. Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan, pemerintah siap berangkatkan sebanyak 500.000 lulusan SMK bekerja ke luar negeri. Menurut Cak Imin, pemberangkatan tersebut melalui program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Terkait rencana tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 2,6 triliun. “Anggarannya Rp 2,6 miliar dengan jumlah 500 ribu orang yang berangkat akhir tahun ini. (Tahun 2026) itu lebih besar lagi,” kata Cak Imin di KP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (12/11). Dia menjelaskan, lulusan SMK yang mendaftar program tersebut akan diberikan pelatihan terlebih dahulu.
Cak Imin menuturkan, Kementeriannya dan KP2MI menyiapkan tenaga terampil Indonesia melalui program SMK Go Global. “Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kita akan membuat program jangka menengah, jangka pendek yaitu SMK Go Global,” kata Cak Imin.
Ia menjelaskan, program ini diperuntukkan bagi siswa lulusan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. “Lulusan SMK yang memiliki kompetensi dan yang bisa di-upgrade kompetensinya untuk diberikan beasiswa melalui peluang bekerja di luar negeri dengan syarat gaji yang bagus,” tegas Cak Imin.
9. Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendistribusikan 16.000 laptop kepada siswa Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, laptop tersebut nantinya jadi alat penunjang dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat. “Sudah mulai dibagikan. Semua siswa dipastikan dapat, jumlahnya ada 16.000 unit (laptop),” kata Mensos saat ziarah ke TMP Taruna Tangerang, Rabu (12/11). Kata Gus Ipul, tak hanya siswa, para guru pun juga dibagikan laptop sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat bisa berjalan optimal sesuai harapan Presiden Prabowo.
10. Kepala BGN Dadan Hindayana disentil atauu ditegur DPR karena dianggap tidak mengerti bagaimana mekanisme pengajuan anggaran negara. Teguran itu karena Dadan meminta uang tambahan ke Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tanpa meminta persetujuan DPR terlebih dahulu. Momen tersebut terjadi saat Dadan RDP dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
Mulanya, Dadan menyebut BGN masih memerlukan anggaran Rp 28,6 triliun. Pekan ini, BGN akan mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu. Dikatakan, untuk pembangunan 6.000 SPPG terpencil ini, BGN membutuhkan dana Rp 18 triliun.
‘’Nah, Rp 18 triliun dikurangi dengan dana yang dibintangi itu, itu kami akan membutuhkan tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang kami akan ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan itu kurang lebih Rp 28,6 triliun,” ujar Dadan. Ia menuturkan, jika anggaran tambahan itu sudah disetujui Kemenkeu, BGN akan melapor ke Komisi IX DPR untuk akan meminta persetujuan terkait penambahan anggaran ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 41,6 juta orang hingga 11 November 2025, sementara SPPG yang sudah terbentuk sebanyak 14.773 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 11.640 orang. Dadan menjelaskan, BGN telah memproduksi 1,8 miliar porsi MBG. “Sampai hari ini kita sudah produksi 1,8 miliar porsi makan, alhamdulillah, dan alhamdulillah sebagian besar berjalan dengan baik,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
11. Mantan Menko Polhukam yang kini menjadi anggota Tim Reformasi Polri, Mahfud MD jadi korban video hoaks hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan ramai di media sosial. Dua akun TikTok dan Facebook mengatasnamakan Mahfud mengklaim membagi-bagikan uang hasil rampasan korupsi. Di Facebook, akun tersebut menggunakan nama Dr. H. Mohammad Mahfud MD dan TikTok: @prof_mahfud (Prof Mahfud MD).
Relawan Sahabat Mahfud melaporkan video hoaks tersebut ke Bareskrim, Senin (10/11) lalu. “Kami sengaja melaporkan peristiwa ini supaya pelaku jera dan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Sudah banyak masyarakat yang tertipu,” ujar Koordinator Nasional Sahabat Mahfud, Imam Marsudi, kemarin. Pelakunya dilaporkan kelompok pendukungnya, Sahabat Mahfud, ke Bareskrim Polri pada Senin (10/11). “Iya akun palsu pakai video AI, ini sangat merugikan,” kata keponakan Mahfud MD, Firman Syah, Selasa (11/11).
12. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan, pihaknya tengah mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo. “Tim sedang melakukan pendalaman. (Kasus) baru,” ujar Budi melalui pesan tertulis, Rabu (12/11).
Disebutkan, KPK menemukan bukti dan petunjuk terkait dugaan korupsi pembangunan Monumen Reog saat menangani kasus dugaan suap pengurusan jabatan, suap proyek pengadaan, serta penerimaan gratifikasi yang berawal dari OTT. “Dari peristiwa tertangkap tangan di Ponorogo pada pekan lalu, tim kemudian juga mendapatkan informasi dan petunjuk adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya. Ini masih didalami,” kata Budi lagi.
KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Rabu (12/11). Obyek yang digeledah KPK adalah rumah kerabat Sugiri di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penggeledahan ini merupakan lanjutan kegiatan serupa di kantor Bupati Ponorogo yang berlangsung, Selasa (11/11) kemarin.
13. Korlantas Polri akan lakukan reformasi terkait pelayanan dan tata kelola Samsat. Hal itu disampaikan Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho merespons desakan terkait tata kelola Samsat oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo. Agus menegaskan reformasi tata kelola Samsat akan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik melainkan juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya dalam Rakernis Korlantas Polri, Rabu (12/11). “Dengan sistem pelayanan yang transparan, efisien, dan berbasis digital, Samsat akan menjadi contoh keberhasilan reformasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi perekonomian daerah,” imbuhnya. (Harjono PS)
