Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (net)
Isu menarik siang ini, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya masih nakal. Saat digiring memasuki mobil Rutan KPK, Ardito sempat menggoda jurnalis perempuan yang hendak mewawancarainya.
KPK menyita uang sebesar Rp 193 juta dan 850 gram emas di kediaman pribadi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan di rumah adiknya, Ranu Hari Prasetyo dalam OTT di Lampung. Ardito menerima aliran uang Rp 5,75 miliar dari hasil mengatur pemenangan proyek paket pekerjaan untuk perusahaan milik tim pemenangan saat Pilkada. Sebesar Rp 500 juuta digunakan untuk dana operasional, sisanya Rp 5,25 miliar untuk melunasi utang. Berikut isu selengkapnya.
1.Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur masih nakal. Ardito sempat menggoda salah seorang jurnalis perempuan saat hendak digiring ke Rutan KPK. Awalnya, Ardito bersama empat orang tersangka lainnya ditampilkan KPK di ruang konferensi pers. Setelah konferensi pers selesai, Ardito dkk hendak dibawa ke Rutan KPK.
Nah, saat dikonfirmasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya, Ardito tidak memberikan jawaban tapi malah melemparkan senyum sembari menggoda jurnalis televisi. “Kamu cantik hari ini,” katanya sebelum masuk mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12). Dia masih senyum-senyum terus ketika menaiki mobil tahanan KPK.
KPK tetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah/janji terkait pengadaan barang/jasa serta penerimaan lainnya (gratifikasi) proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun 2025, Kamis (11/12). Selain Ardito ada empat tersangka lain yang ditetapkan KPK sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan, Rabu (10/12) kemarin.
KPK langsung menahan Ardito Wijaya bersama adiknya, Ranu Hari Prasetyo dan DPRD Lamteng Riki Hendra Saputra setelah ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga menahan dua tersangka lainnya yakni, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang masih kerabat dekat Bupati, Anton Wibowo dan Direktur PT Elkaka Mandiri, Mohamad Lukman Sjamsuri.
Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengatakan, seluruh tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10-29 Desember 2025. “Tersangka RHS (Riki Hendra Saputra) dan MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri) ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara AW (Ardito Wijaya), RNP (Ranu Hari Prasetyo) dan ANW (Anton Wibowo) ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK,” kata Mungki dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12).
Mungki mengatakan, Ardito berperan mengatur pemenang lelang pengadaan proyek, salah satu perusahaannya adalah milik tim kampanyenya. Ardito meminta bantuan Anggota DPRD, Riki Hendra Saputra, dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda.
KPK menyita uang sebesar Rp 193 juta dan 850 gram emas dari kediaman pribadi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan rumah adiknya, Ranu Hari Prasetyo dalam OTT di Lampung, pada Rabu (10/12). “Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp193 juta, dengan rincian Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW (Ardito Wijaya) dan Rp 58 juta diamankan dari rumah RNP (Ranu Hari Prasetyo), serta logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP,” kata Plh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (11/12).
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya menerima aliran uang Rp 5,75 miliar dari hasil mengatur pemenangan proyek paket pekerjaan untuk perusahaan milik tim pemenangan saat Pilkada. Uang tersebut digunakan Ardito untuk dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta dan pelunasan utang di bank sebesar Rp 5,25 miliar untuk kebutuhan kampanye.
“Total aliran uang yang diterima Ardito Wijaya mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar, yang di antaranya diduga digunakan untuk dana operasional Bupati sebesar Rp 500 juta; pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar,” kata Mungki Hadipratikto.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya harus jadi peringatan bagi kepala daerah lainnya. Tito mengaku belum mengetahui kasus yang menjerat Ardito, tetapi ia meminta Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya untuk mencari tahu rincian kasus tersebut. “Nanti saya minta irjen untuk komunikasi sama KPK ya, artinya untuk tahu persoalannya. Tapi ini, saya kira OTT ini juga menjadi warning bagi teman-teman kepala daerah,” ujar Tito di kantornya, Kamis (11/12).
2. Kejagung menyita Hotel Ayaka Suites di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, terkait penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara kredit PT Sritex Tbk. Penyitaan dilakukan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung pada Kamis (11/12). Aset itu disita terkait mantan bos Sritex yang menjadi tersangka dalam perkara ini, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL). “Benar, hari kemarin sudah dilakukan penyitaan dan pemasangan plang di hotel tersebut oleh penyidik bersama JPU dan tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Jumat (12/12).
3. Sebuah mobil mini van warna putih berstiker Badan Gizi Nasional (BGN) menerobos gerbang SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara yang dalam kondisi tertutup pada Kamis (11/12) pagi. Kendaraan itu langsung masuk ke area lapangan dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi membaca.
Polisi menyebut jumlah korban insiden mobil pengantar makan bergizi gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru menabrak siswa dan guru bertambah menjadi 22 orang. “Adapun sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz kepada wartawan, Kamis (11/12). “Untuk korban saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Cilincing ada tiga orang. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Koja ada sembilan orang,” sambungnya.
Erick menyebut kasus tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, polisi mendalami soal dugaan pelanggaran Pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Menurut Erick, hingga pihaknya telah memeriksa 10 orang saksi untuk dimintai keterangan. Mulai dari korban, pihak sekolah hingga saksi lain yang ada di lokasi kejadian. “Pasal yang kami kenakan yaitu Pasal 360 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka berat atau luka lainnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun,” ujarnya.
Wakil Kepala Sekolah SDN Kalibaru 01, Turah mengungkapkan kronologi mobil berstiker BGN menabrak gerbang sekolah hingga melukai puluhan siswanya. Kejadian berlangsung saat para siswa sedang duduk mengikuti kegiatan literasi di halaman sekolah. “Tiba-tiba saja mobil MBG ini menabrak gerbang kami, kemudian langsung nabrak satu guru dan beberapa siswa,” ujar Turah di lokasi kejadian, Kamis (11/12).
Disebutkan,Mobil putih itu tidak melaju kencang, tetapi benturannya terasa kuat. “Mobil itu tiba-tiba menabrak. Tidak kencang cuma kuat gitu kan. Kuat menabrak, kemudian sampai ke arah sebelah sini,” kata Turah sembari menunjuk posisi mobil yang sampai saat ini masih berada di lapangan sekolah.
Dijelaskan, setelah menabrak pagar, mobil berbelok ke kiri dan melaju ke arah tempat siswa duduk. “Mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat situ, sambil menabrak anak-anak sama guru,” kata dia.
Para korban merupakan siswa dari kelas 1 hingga kelas 4 yang sedang didampingi seorang guru kelas 4. Turah tidak sempat berkomunikasi dengan pengemudi karena langsung memprioritaskan menolong anak muridnya.
4. Kepala BGN Dadan Hindayana mengaku berduka atas insiden tertabraknya sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Kamis (11/12) pagi. Terlebih insiden itu mengakibatkan 20 siswa dan seorang guru SD tersebut mengalami luka-luka. Dadan berjanji akan mengawal penuh proses investigasi yang dilakukan pihak kepolisian agar peristiwa ini tidak lagi terulang
“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini merupakan musibah yang sangat mengejutkan,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam keterangan pers, Kamis (11/12).
BGN menduga kecelakaan kendaraan mitra yang menabrak puluhan siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara itu disebabkan kelalaian pengemudi. “Ini sangat mungkin ya, ini karena kelalaian. Namun demikian, kita tunggu hasil penyidikan apakah karena human error ataukah karena kendaraannya yang bermasalah,” ujar Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya saat mendatangi lokasi kejadian, Kamis (11/12).
Sonny memastikan, BGN akan menanggung biaya pengobatan para korban dalam insiden tersebut. “Tadi saya pesan di ruangannya, ruangan kelas satu dan BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan,” ujarnya.
5. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian meminta penyelidikan insiden mobil SPPG menabrak kerumunan siswa di halaman SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12) pagi, dilakukan secara transparan. Menurut dia, polisi harus memastikan apakah insiden itu terjadi kelalaian atau pelanggaran prosedur. “Kami minta penyelidikan yang transparan dan tuntas agar jelas apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi,” ujar Lalu saat dihubungi, Kamis (11/12).
Dia berpendapat program sebesar dan sepenting MBG tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Karenanya ia mendorong evaluasi total, terutama terkait kompetensi petugas SPPG di lapangan. “Saya mendorong evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG, terutama terkait standar operasional, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi,” katanya.
6. Gubernur Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan air mata saat meninjau puluhan siswa SDN 01 Pagi Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara yang dirawat dirawat Instalasi Gawat Darurat RSUD Koja, Jakarta Utara. Ketika hendak memberikan keterangan, Pramono mendadak terdiam. Tubuhnya sedikit menyerong ke kanan, sementara air mata menggenang, tertahan di pelupuk mata. Ia tampak terpukul atas insiden tersebut.
Wagub Jakarta, Rano Karno alias Si Doel memastikan tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. “Tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah semuanya selamat tapi 4 orang, mungkin 1 siswa memerlukan perawatan khusus,” kata Rano Karno saat mengunjungi korban di RS Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12).
Rano mengatakan, 21 korban mengalami luka-luka akibat kecelakaan mobil tersebut. Dari 21 korban, lima orang masih dirawat di RS Koja, sisanya dirawat di RS Cilincing. “Di sini ada lima korban, satu guru kakinya patah. Insya Allah segera operasi dan sadar,” ujar Rano.
7. Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan, pemilihan Kapolri tanpa melewati mekanisme uji kelayakan atau kepatutan (fit and proper test) di DPR. Presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa perlu persetujuan dari DPR. Dikatakan, usulan tersebut pertama kali disuarakan Pusat Purnawirawan (PP) Polri usai bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, pada Rabu (10/12) lalu.
“Yang tadi disinggung adalah pemilihan Kapolri itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke DPR untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?” ujar Da’i, di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, kemarin. “Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR,” sambungnya.
8. Usai kunjungan kenegaraan ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto langsung terbang ke Medan, Sumut untuk meninjau penanganan bencana pascabanjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Ia tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Jumat (12/12) dini hari. Kedatangan Kepala Negara disambut Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Sebelum bertolak ke Medan, Presiden Prabowo Subianto sempat melangsungkan pembicaraan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), Rabu (10/12) malam. Keduanya membahas sejumlah hal, mulai dari banjir Sumatera hingga pengembangan kampung haji di Indonesia. Hal ini diungkap Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (11/12).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, jumlah korban tewas akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar bertambah menjadi 990 jiwa. “Dengan ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Sehingga jumlah total korban menjadi 990 jiwa pada hari ini, Kamis (11/12),’’ ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (11/12).
9. Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan membangun ulang pesantren yang terdampak bencana di Sumatera. Hal itu disampaikannya usai melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama rekonstruksi Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (11/12). Cak Imin menuturkan, saat ini pemerintah melalui lintas kementerian terkait tengah menyusun agenda pasca-tanggap darurat bencana Sumatera.
“Sekarang masih tanggap darurat, semua dikoordinasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), nanti sama Kemenko PMK (Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan),” kata Cak Imin.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjamin kepemilikan tanah warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap aman dan segera dipetakan kembali. Dikatakan, anyak tanah, sawah, dan aset masyarakat yang tertimbun akibat bencana, namun status kepemilikannya tidak berubah.
“Kalau sudah ada sertifikat tanah gampang, misal sawahnya hilang atau jadi lumpur, kita tinggal duduk lalu mengirim lokasi ke dashboard (database BPN), akan ketahuan bidang tanah atas nama siapa,” ujar Nusron usai rapat koordinasi pertanahan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (11/12).
10. Mendagri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para kepala daerah se-Papua serta jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pekan depan. Tito menyebutkan, pertemuan itu juga akan diikuti Menko, menteri terkait, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima Jenderal Agus Subiyanto.
“Saya mendapat informasi dari Seskab, Pak Teddy Indra Wijaya, minggu depan ada rencana Bapak Presiden akan mengumpulkan Komite Percepatan Pembangunan Papua ini dengan seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota, serta para menko dan kementerian terkait termasuk Kapolri dan Panglima TNI,” ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12).
11. Kementerian LH menyegel dan memasang plang pengawasan di area operasional kebun serta pabrik sawit PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (PT SNP) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan imbas bencana banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh akhir November lalu. Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, pihaknya menghentikan sementara operasional yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan memastikan kepatuhan perusahaan.
Sebelumnya, aparat Kementerian LH menghentikan operasional PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru. “Langkah ini adalah penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (11/12).
Polisi telah menangkap Dirut PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Roby Saputra mengatakan, Michael Wishnu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran Gedung Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang. “Yang bersangkutan sudah kami tangkap,” kata AKBP Roby Saputra, Kamis (11/12). Michael Wishnu dijadwalkan untuk diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat, Rabu kemarin, namun Wishnu tidak hadir dalam pemeriksaan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai kebakaran Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi karena gedung tidak dibangun sesuai standar keselamatan. Menurut Pramono, ukuran tangga yang terlalu kecil menjadi salah satu faktor utama banyak karyawan tidak dapat menyelamatkan diri saat kebakaran.
“Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang nggak bisa turun ke bawah,” ujarnya, kemarin. ‘’Problem utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan pasti tidak terjadi. Ini kan pasti dibangun tanpa aturan. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya pasti mereka melanggar aturan,” imbuhnya.
12. Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). Dedi berbicara usai bertemu pihak KPK untuk membahas penataan aset-aset milik negara, hingga membahas soal pengembalian fungsi-fungsi hutan dan perkebunan. Baca juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Datangi KPK, Ada Apa? Salah satu pertambangan yang akan ditutup permanen tersebut berada di lereng gunung dan memiliki risiko terhadap lingkungan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, pada Kamis (11/12) membahas penataan aset-aset milik negara, hingga pengembalian fungsi-fungsi hutan dan perkebunan guna mencegah banjir dan longsor di wilayahnya. Dedi tiba di Gedung KPK pukul 08.43 WIB bersama beberapa jajaran Pemprov Jabar.
Dedi mengatakan, akan menemui bidang pencegahan korupsi di KPK, khususnya terkait penyelamatan aset negara. Ia menyampaikan, Pemprov Jabar memiliki perhatian terhadap penataan lahan dan lingkungan, mengingat beberapa titik di Jawa Barat masuk dalam kategori rawan bencana. Dia mengatakan, lahan-lahan tersebut pasti bersinggungan dengan tanah milik negara.
“Saya meminta jajaran BUMN seperti PTPN, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan PU untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga. Sungai, hutan, serta perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” ujar nya.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ingin menertibkan bantaran sungai hingga lereng gunung agar tidak terjadi banjir dan longsor, serta membereskan pertambangan rawan bencana. “Hari ini (Kamis, 11/12), kami akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/12).
Ia menjelaskan, kedatangannya ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana, termasuk penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng. Dedi juga menyoroti alih fungsi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang telah berubah menjadi perkebunan sayur yang rawan banjir serta longsor. Dia ingin menanami lereng gunung dengan teh dan tanaman keras agar tidak mudah longsor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan mengembalikan gunung dan lereng yang sudah berubah menjadi kebun sayur dan permukiman demi mencegah banjir dan tanah longsor. “Kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan fungsi sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana,” kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
Dedi melihat areal lereng-lereng gunung di Jawa Barat sudah berubah fungsi sehingga berisiko longsor dan banjir bila diguyur hujan. Ia akan menutup pertambangan di lereng-lereng gunung untuk mencegah bencana di wilayahnya. “Kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujarnya.
“Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko lingkungan, seperti di Kabupaten Bandung, Garut, hingga Sumedang, akan kami tutup permanen. Kenapa? Karena risiko bencana lebih tinggi dibanding hasil tambang yang didapatnya,” imbuhnya.
KPK mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membereskan lahan-lahan agar tidak menjadi sumber bencana banjir dan longsor di Jawa Barat. “Prinsipnya KPK siap membantu pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat mengeluarkan ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan agar tidak terjadi bencana alam,” kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama usai bertemu Dedi di KPK, Kamis (11/12). KPK sepakat dengan Dedi bahwa biaya penanganan bencana akan lebih mahal ketimbang biaya pencegahan atau mitigasi bencana. “Itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita cegah, mungkin kita lebih murah dan lebih efisien,” kata dia.
13. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang masih mendaku diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengaku tak masalah seandainya muktamar organisasi itu dipercepat pelaksanaannya. Namun, dirinya berpendapat pelaksanaan muktamar itu harus dipimpin dirinya sebagai Ketua Umum bersama Rais Aam PBNU.
“Muktamar mau cepat, mau lambat, tidak ada masalah, tapi syaranyat harus dipenuhi. Yaitu muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” katanya usai rapat koordinasi di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/12). Gus Yahya mengatakan muktamar tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pihak, karena muktamar tersebut nantinya akan bermasalah.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons usulan mantan Ketum PBNU Said Aqil Siraj agar mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah. Gus Yahya mengatakan siap membahas masalah konsesi tambang ini. Menurutnya, harus ada pembicaraan bersama terkait pengembalian konsesi tambang ke pemerintah.
“Karena keputusannya ini juga keputusan bersama maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa mari kita bicarakan nanti,” tegas Gus Yahya kepada wartawan di gedung PBNU, Kamis (11/12). Yahya mengakui masalah izin tambang untuk PBNU menjadi perhatian masyarakat. Namun, ia menegaskan konflik yang terjadi bukan hanya soal konsesi tambang tersebut. (Harjono PS)
