Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (net)
Isu menarik pagi ini, JPU Kejagung mengungkapkan, Nadiem Makarim menerima Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook saat masih menjabat Mendikbudristek. Jumlah kerugian negara mencapai hingga Rp2,1 triliun dan 25 perusahaan telah diperkaya dari pengadaan laptop tersebut. Semua itu terungkap dalam sidang perdana dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Isu lainnya, pihak Imigrasi akhirnya turun tangan mendalami status 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dan seorang petugas keamanan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) akhir pekan lalu. Belasan WN China itu telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang untuk diperiksa menyeluruh perihal keimigrasian masing-masing. Berikut isu selengkapnya.
1. JPU Kejagung Roy Riady mengungkapkan, Nadiem Makarim menerima Rp809 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook saat masih menjabat Mendikbudristek. Jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai hingga Rp2,1 triliun dan 25 perusahaan telah diperkaya dari pengadaan laptop tersebut. Semua itu terungkap dalam sidang perdana dakwaan terhadap salah satu terdakwa, mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,” ujar Roy Riady saat membacakan surat dakwaan Sri Wahyuningsih. Disebutkan, pada era Nadiem menjabat Mendikbdristek, Sri Wahyuningsih juga menjadi Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek tahun anggaran 2020-2021.
Jaksa mengatakan, perbuatan ini dilakukan Sri bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Nadiem Makarim, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan, dan mantan staf khusus Nadiem yang kini buron, Jurist Tan. Jaksa juga menyebbutkan, pengadaan chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 tidak sesuai perencanaan.
JPU Kejagung menyatakan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah merugikan negara hingga Rp2,1 triliun. Angka itu terungkap dalam sidang perdana dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (16/12).
Ketiga terdakwa tersebut adalah Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief; mantan Direktur Sekolah Dasar (SD), Sri Wahyuningsih, dan mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP), Mulyatsyah.
Menurut jaksa, angka Rp2,1 triliun merupakan akumulasi dari sejumlah kerugian. Masing-masing Rp1,5 triliun dari 25 pihak yang menerima keuntungan dari proyek tersebut, dan Rp600 miliar dari pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM).
2. Menanggapi dakwaan JPU, pengacara eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Dodi S Abdulkadir membantah kliennya menerima Rp 809 miliar terkait pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek. “Melihat seluruh fakta yang ada, terang benderang bahwa klien kami Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diuntungkan sepeserpun. Tuduhan bahwa Nadiem diuntungkan Rp 809 miliar tidak benar dan semua bukti akan dibuka saat sidang,” ujar Dodi kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (16/12).
Dodi mengklaim tak ada bukti Nadiem enerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain terkait pengadaan Chromebook. Dia menyebut kekayaan Nadiem justru merosot 51 persen saat menjabat sebagai menteri di dalam kabinet Presiden Jokowi waktu itu. Ia menegaskan perihal dana Rp809 miliar itu adalah kegiatan korporasi internal, di mana Nadiem dikenal sebagai bos Gojek.
“Transfer dana Rp809.596.125.000, dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) ke PT Gojek Indonesia pada tahun 2021, murni transaksi korporasi internal PT AKAB, tidak ada kaitannya dengan Nadiem maupun kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujar Dodi. “Kami punya bukti melalui dokumentasi korporasi Nadiem tidak menerima sepeserpun dari transaksi ini. Transaksi ini adalah langkah administratif yang dilakukan PT AKAB pada tahun 2021 dalam menjalankan corporate governance, sebelum pelaksanaan penawaran umum perdana,” imbuhnya.
3. JPU Kejagung mengungkapkan, Sri Wahyuningsih membagikan uang hasil korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan dalih rezeki. Jaksa menyebutkan, ucapan itu keluar dari mulut Sri saat memberikan uang Rp 50 juta kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri. “Bahwa Sri Wahyuningsih memberikan uang kepada Jumeri di ruang kerja Dirjen PAUDasmen sebesar Rp 50.000.000, yang berkaitan dengan pengadaan TIK laptop Chromebook dengan mengatakan kepada Jumeri, ‘Ini ada rezeki uang dari pengadaan Chromebook,’” ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pernah mengadakan sebuah rapat tertutup dan rahasia untuk membahas pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hal ini terungkap saat JPU membacakan surat dakwaan Sri Wahyuningsih. “Adapun undangan rapat zoom meeting tersebut dibuat secara tidak lazim, yaitu bersifat tertutup dan rahasia serta memerintahkan peserta rapat untuk menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak didengar oleh orang lain,” kata JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12). Rapat tertutup tersebut dilangsungkan pada 6 Mei 2020 dan diikuti oleh Nadiem Anwar Makarim, Jurist Tan, Fiona Handayani, Ibrahim Arief alias Ibam, Anindito Aditomo alias Nino.
JPU mengatakan, pengadaan laptop berbasis Chromebook semata-mata demi kepentingan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. “Hal itu dilakukan terdakwa Nadiem Anwar Makarim semata-mata hanya untuk kepentingan bisnisnya agar Google meningkatkan investasi penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB),” ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12). Jaksa mengatakan, sejak awal, Nadiem telah mengetahui laptop Chromebook tidak bisa digunakan oleh siswa dan guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
JPU mengungkapka, ada 12 perusahaan produsen elektronik yang diuntungkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu, PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26; PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74,” ujar salah satu jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Jaksa Penuntut Umum mendakwa mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Kerugian negara tersebut terungkap saat JPU membacakan surat dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Dalam dakwaan itu disebutkan, Sri bersama-sama dengan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan tiga terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara dari pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada 2020–2021. “Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 atau Rp 1,5 triliun,” ujar JPU.
4. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bentuk dua grup dalam aplikasi pesan Whatsapp (WA). Dua grup WA tersebut didga dibuat Nadiem pada Agustus 2019, sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek pada era pemerintahan Jokowi. Jaksa mengungkap, dibuatnya dua grup WA tersebut untuk mempersiapkan digitalisasi pendidikan sebelum menjabat Mendikbudristek.
JPU menyebutkan, mundurnya Nadiem Makarim dari direksi PT Gojek Indonesia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) agar Nadiem terlihat tidak punya konflik kepentingan saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Meski mengundurkan diri, Nadiem menunjuk sejumlah teman dekatnya untuk menempati jabatan strategis pada dua perusahaan yang didirikannya itu. “Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menunjuk teman-temannya di antaranya Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Aluwi sebagai Direksi dan Beneficial Owner untuk kepentingan terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai saham founder (saham pendiri) milik terdakwa Nadiem Anwar Makarim di PT Gojek Indonesia dan PT AKAB,” lanjut jaksa.
JPU juga mengungkap, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan sejumlah arahan yang mendorong dan memastikan pengadaan laptop berbasis Chromebook berhasil. Disebutkan, beberapa bulan setelah Nadiem menjabat, tepatnya 2 Januari 2020, ia melantik dua orang terdekatnya menjadi staf khusus Menteri, yakni Jurist Tan dan Fiona Handayani. Keduanya punya peran strategis untuk memberikan masukan terkait kebijakan pemerintahan di sektor pendidikan, termasuk dalam program Merdeka Belajar. Nadiem menyampaikan kepada pejabat Eselon 1 dan 2 di Kemendikbud bahwa apa yang dikatakan Jurist Tan dan Fiona Handayani adalah kata-kata dirinya.
Nadiem Makarim mencopot dua pejabat Kemendikbudristek karena tidak mengikuti arahannya dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook. “Pada tanggal 2 Juni 2020, terdakwa Nadiem Anwar Makarim mengganti dua pejabat Eselon 2 di Kemendikbud, yaitu pertama, Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen dari Khamim kepada Sri Wahyuningsih berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 47383/MPK/RHS/KP/2020,” ujar JPU.
5. Pihak Imigrasi akhirnya turun tangan mendalami status 15 Warga Negara Asing (WNA) asal China yang melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dan seorang petugas keamanan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) akhir pekan lalu. Belasan WN China itu telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang untuk diperiksa menyeluruh perihal keimigrasian masing-masing.
“Benar, sudah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang,” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, Selasa (16/12). “Terkait proses keimigrasian, sedang kami lakukan pemeriksaan. Apakah ada pelanggaran atau tidak, ini masih diperiksa,” sambungnya.
Seperti diberitakan, 15 WN China itu melakukan penyerangan dengan senjata terhadap seorang petugas keamanan dan lima prajurit TNI di area tambang emas yang dikelola PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Mereka adalah pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dengan sponsor perusahaan pertambangan emas yakni PT SRM manajemen yang lama. “15 WNA tersebut adalah pemegang KITAS dengan sponsor PT SRM,” kata Ida Bagus.
Disebutkan, Kitas umumnya memiliki masa berlaku 6 bulan hingga 2 tahun, dan dapat diperpanjang. Fungsi KITAS mencakup izin tinggal resmi, izin kerja, izin belajar, hingga izin untuk keluarga WNI, memfasilitasi aktivitas legal WNA di Indonesia. Ida Bagus mengatakan, Imigrasi Ketapang tak tinggal diam menyikapi kabar penyerangan oleh WN China di kawasan dekat PT SRM di Kabupaten Ketapang. “Saat ini mereka (15 WN China) masih ditangani oleh kepolisian dan kita siap support aparat penegak hukum terkait pelanggaran yang dilakukan orang asing,” tegasnya.
Kodam XII Tanjungpura membenarkan terjadinya insiden yang melibatkan prajurit Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) dengan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal China di area tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kapendam) XII Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra menyampaikan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (14/12) sekitar pukul 15.40 WIB.
Saat itu, jarnya, prajurit Yonzipur 6/SD sedang melaksanakan kegiatan Latihan Dalam Satuan di wilayah tersebut. Baca juga: 15 WN China Diduga Mengamuk dan Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang Menurut Yusub, insiden bermula dari laporan petugas keamanan PT SRM terkait adanya aktivitas drone yang tidak dikenal terbang di sekitar area latihan. Empat prajurit kemudian mendatangi lokasi yang diduga menjadi titik pengoperasian drone tersebut.
6. PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) mempertanyakan keberadaan aparat hukum TNI di area tambang emas Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang diduga dikuasai secara ilegal. Direktur PT SRM, Li Changjin melontarkan pertanyaan tersebut menyusul dugaan penyerangan terhadap anggota TNI oleh belasan pekerja berkewarganegaraan China pada Minggu (14/12).
“Ada apa kok TNI ikut-ikutan menduduki tambang yang diduga dikuasai secara ilegal, saat kasusnya masih berperkara di PTUN dan berada dalam penyelidikan Bareskrim Polri,” ujar Li Changjin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/12). PT SRM membantah pekerjanya melakukan penyerangan terhadap anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD).
7. KPK periksa eks Menag Yaqut Cholil Qoumas selama 8,5 jam terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Selasa (16/12). KPK juga memeriksa eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamd. Yaqut irit bicara saat dicecar wartawan usai diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di gedng KPK, Selasa (16/12). Yaqut meminta awak media menanyakan kepada penyidik KPK.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik bersama tim dari BPK mendalami keterangan Yaqut terkait penghitungan kerugian negara. “Pemeriksaan kepada para saksi difokuskan pada penghitungan kerugian negara yang dilakukan mereka,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin. Menurut Budi, materi penghitungan kerugian negara ini menjadi pelengkap dari keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah dikumpulkan KPK.
8. Mentan Andi Amran Sulaiman optimis swasembada pangan di Papua dapat terlaksana paling lambat 2-3 tiga tahun. Amran menegaskan, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras. “Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat tiga tahun. Kalau bisa dua tahun selesai,” ujar Mentan Amran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut Amran, kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun. Sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Amran mengatakan pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif untuk menutup kekurangan beras tersebut. “Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 hektar. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling tiga tahun, bisa jadi dua tahun selesai 100.000 hektar sehingga Papua swasembada pangan,” ujar Amran.
9. Presiden Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di wilayah Papua. Prabowo ingin menghasilkan BBM dari kelapa sawit. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo dalam arahan bersama kepala daerah se-Papua, Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12). Selain kelapa sawit, Prabowo juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong yang bisa untuk menghasilkan etanol.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Indonesia akan jadi negara modern dan makmur. Bahkan, banyak pihak memprediksi Indonesia akan jadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia pada 10-20 tahun ke depan. “Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Presiden Prabowo menekankan, dirinya tak ragu untuk mencopot pejabat yang tidak kompeten. Itu merupakan bagian dari upaya menjaga kekayaan negara dari kebocoran akibat korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan kekuasaan. “Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana asal usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengatakan, mulai 2026, Indonesia tidak akan mengimpor solar dari luar negeri. “Mulai tahun, depan Menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri mulai tahun depan,” kata Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Presiden Prabowo Subianto ingin dana otonomi khusus (otsus) Papua tahun 2026 jumlahnya tetap sama seperti 2025. Prabowo meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Papua tidak menggunakan dana otsus Papua untuk jalan-jalan ke luar negeri. Prabowo minta semua kepala daerah bekerja untuk rakyat. Ia meminta Mendagrii Tito Karnavian mengawasi kinerja para kepala daerah di Papua.
“Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota benar-benar bertanggung jawab, jangan gunakan dana Otsus untuk jalan-jalan ke luar negeri,” kata Prabowo dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
10. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menyebutkan dua akar masalah di internal Polri yang menghambat percepatan perbaikan pelayanan publik. “Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. Lalu yang kedua soal leadership. Kuncinya itu politik dan kepemimpinan,” kata Mahfud saat di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulsel, Selasa (16/12).
Menurut Mahfud, Polri merupakan institusi yang sangat bergantung pada sistem komando. Karena itu, kualitas pimpinan menjadi faktor penentu kondisi organisasi secara keseluruhan. “Polisi itu sangat terkomando. Kalau yang di atasnya bagus, ke bawahnya pasti bagus. Kalau yang di atasnya tidak terkontaminasi politik, ke bawahnya juga pasti bagus,” ujarnya.
11. Menteri Imipas Agus Andrianto minta petugas di Nusakambangan dirotasi 2 tahun sekali guna mencegah peredaran narkoba di dalam lapas. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Pengendalian Kinerja Kemenimipas Tahun 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (16/12). Agus menyampaikan, 1.690 narapidana telah dipindah ke lapas super maksimum Nusakambangan, Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar petugas di sana bisa mencegah peredaran narkoba.
“Sampai saat ini sudah lebih dari 1.690 orang kita pindahkan ke Nusakambangan. Saya ingatkan, teman-teman yang di Nusakambangan, jangan sampai nanti peredaran narkoba, penipuan, pengendaliannya, pindah ke Nusakambangan. Saya ulangi, jangan sampai upaya kita untuk mengurangi peredaran narkotika dan penipuan dari Lapas yang sudah kita upayakan untuk cegah, justru terjadi di Lapas Nusakambangan,” ujarnya.
Menteri Imipas Agus Andrianto perintahkan jajarannya menyeragamkan bahan dasar paspor Indonesia, yakni menggunakan polikarbonat, pada 2027. “Saya juga minta dibuatkan road map untuk satu jenis paspor. Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik, laminasi, polycarbonate. Ke depan saya harapkan dengan ditetapkan satu jenis paspor saja,” katanya. Agus berharap penerapan ini membuat nomor paspor bisa berlaku seumur hidup. “Harapan saya nanti dengan satu paspor, mudah-mudahan (nomornya) ini akan berlaku seumur hidup. Nanti nomor cantik gantinya bisa PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” katanya.
12. Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan mengaku sudah meminta penambahan jumlah personel polisi hutan, namun permintaannya tidak dijalankan kementerian terkait. “Kita sudah dari dulu menyampaikan kepada Kementerian Kehutanan bahkan di era sebelumnya, bahwa polisi hutan kita harus diperkuat, diperbanyak jumlah personilnya. Tetapi faktanya, rekomendasi dari DPR Komisi IV tidak dijalankan,” katanya, Selasa (16/12). Dia mendukung Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jmlah polisi hutan ditambah demi mencegah pembalakan liar.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman juga mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto agar jumlah polisi hutan ditambah demi mencegah pembalakan liar. Alex menyebut, Indonesia harus bersyukur dikaruniai hutan yang begitu luas. “Apapun upaya untuk melindungi hutan harus kita dukung. Kita harus bersyukur dikaruniai hutan sebagai sumber kehidupan yang sedemikian luas,” kata Alex, Selasa (16/12). Namun, Alex menilai, akan sulit jika Indonesia hanya mengandalkan sumber daya manusia (SDM) saja dalam melindungi hutan. (Harjono PS)
