Gedung KPK (net)
Isu menarik pagi ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa harus lebih serius lagi membersihkan jajaran kementeriannya, sebab setelah Kepala KKP Madya Jakarta Utara dicokok KPK pada Januari 2026 lalu, KPK kembali tangkap dua anak buah Purbaya di Banjarmasin dan Jakarta pada Rabu (4/2). Yakni, Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dan eks Eks Direktur Penyidikan & Penindakan Bea Cukai Jakarta. Jadi, dalam waktu singkat KPK menangkap tiga anak buah Purbaya.
Isu lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Menlu RI, mantan Wamenlu, Keta Komisi I DPR, dan tokoh CSIS membahas masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian bentukan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2). Berikut isu selengkapnya.
1. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa harus lebih serius lagi membersihkan jajaran kementeriannya, sebab setelah Kepala KKP Madya Jakarta Utara dicokok KPK pada Januari 2026 lalu, KPK kembali tangkap dua anak buah Purbaya di Banjarmasin dan Jakarta pada Rabu (4/2). Yakni, Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dan eks Eks Direktur Penyidikan & Penindakan Bea Cukai Jakarta. Jadi, dalam waktu singkat, KPK telah menangkap tiga anak buah Purbaya. Dengan hasil OTT ini perlu diusut juga, apakah duit hasil korupsi dimakan sendiri atau sebagian disetor ke atasannya.
2. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo dan dua orang lainnya dalam OTT restitusi pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (4/2). Dalam operasi senyap ini, KPK menyita uang tunai lebih dari Rp 1 miliar. “KPK mengamankan tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, satu lagi ASN, dan satu lagi dari pihak swasta,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (4/2).
Budi juga menyebutkan, KPK juga lakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Jakarta. Dikatakan, dalam OTT di Jakarta dan Lampung, KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. OTT yang dilakukan ini berkaitan dengan kegiatan importasi. KPK menemukan dan menyita uang tunai miliaran rupiah serta logam mulia seberat 3 kilogram. “Hari ini KPK juga mengamankan sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung. Beberapa pihak sudah tiba di K4 (Kantor KPK) dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka suara usai anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terjaring OTT KPK di Banjarmasin dan Jakarta. Menurutnya, hal ini terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. “(OTT) Ini merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” kata Purbaya kepada awak media di gedung DPR, Rabu (4/2).
Purbaya menegaskan, pegawai yang terbukti bermasalah, ya mesti diproses secara hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu, kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang merasa salah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Purbaya. Meski demikian, ia menekankan Kemenke tidak akan meninggalkan pegawainya begitu saja meski tengah terjaring kasus.
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu merespons OTT KPK di lingkungan Kantor Pajak Banjarmasin, pada Rabu (4/2). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Rosmauli mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya langkah dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. “Mengimbau semua pihak untuk menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang berwenang menangani perkara tersebut,” katanya, pada Rabu (4/2). Rosmauli menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak bersikap kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk detail terkait kejadian dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada kepada KPK,” tuturnya.
4. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump punya risiko gagal yang tinggi untuk memerdekakan Palestina. “Orang tidak tahu ini akan sukses atau tidak. Risiko gagal tinggi loh, karena berbagai faktor,” kata Dino usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto bersama para mantan Menlu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Disebutkan, potensi kegagalan BoP untuk memerdekakan Palestina bisa datang dari banyak sebab. “Bisa dari faktor Trump-nya, faktor Amerika-nya, faktor Israel-nya, faktor lapangan, faktor Hamas-nya, dan lain sebagainya,” lanjut Dino.
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo yakin kekuatan delapan negara berpenduduk muslim dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) punya posisi tawar terhadap Presiden Donald Trump. “Beliau menyatakan, ‘Kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam’,” ungkap Dino. Dia menjelaskan sikap Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan BoP merupakan langkah realistis. “Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace,” kata Dino lagi.
Dino menyebut, Dewan Perdamaian merupakan satu-satunya opsi untuk menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Dino menilai, Presiden Prabowo sebagai sosok yang realistis. “Kesan saya adalah, bbeliau, Presiden Prabowo itu, mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace,” kata Dino seraya mengatakan, tidak ada opsi lain untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza.
Mantan Wamenlu RI Dino Patti Djalal, mengungkapkan, para mantan Menlu RI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga agar Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump tidak keluar dari mandat PBB. “Tadi disampaikan oleh salah satu peserta juga langsung kepada Bapak Presiden, Pak Presiden juga memahami hal ini, kita harus menjaga agar BoP ini tetap dalam koridor PBB, jadi tidak keluar dari mandatnya,” kata Dino. Ia menyebuutkan, Dewan Perdamaian harus sesuai dengan mandat PBB. Karena, Donald Trump sendiri menandatangani 20 Poin Proposal Perdamaian untuk Gaza yang juga didukung PBB. “Karena ada mandat PBB, termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian,” kata Dino.
Eks Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan Dewan Perdamaian dinilai Presiden Prabowo sebagai bagian dari pelaksanaan resolusi DK PBB. “Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita,” kata Marty yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (5/2). Lebih jauh, Marty menegaskan, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
Eks Menlu RI Alwi Shihab menegaskan, partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan langkah strategis untuk mendorong perdamaian di Gaza sekaligus kemerdekaan Palestina. Alwi mengungkapkan, hal ini yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi dengan para mantan menlu, wamenlu, serta akademisi soal Board of Peace di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2). “Jadi, beliau (Prabowo) menekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” kata Alwi. Ia menuturkan, Presiden Prabowo berkomitmen penuh terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina – Israel.
Alwi Shihab mengungkapkan janji Presiden Prabowo Subianto terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. “Yang paling penting dalam penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya adalah ‘harga mati’, two-state solution,” kata Alwi. Ia meminta masyarakat Indonesia tidak khawatir dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tak setuju solusi dua negara (two-state solution). “Jadi, tidak perlu dengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” kata Alwi.
Eks Menlu RI Hasan Wirayda menjelaskan, Indonesia telah melalui proses panjang sebelum memutuskan bergabung Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump. ‘’Kita pada akhirnya memutuskan bergabung setelah melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” ungkap Hasan, di Istana, Negara, Jakarta, Rabu (4/2). Sebagai informasi, tujuh negara mayoritas Islam lain yang juga gabung Board of Peace adalah Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Hassan Wirajuda mengungkap soal sumbangan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dikatakan, sumbangan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk membantu Palestina. “Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya pada diskusi tadi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza,” ujar Hassan. “Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina,” imbuhnya.
5. Menlu Sugiono mengatakan, pembayaran iuran Board of Peace atau Dewan Perdamaian dapat diangsur atau dicicil. Dijelaskan, berdasarkan piagam Board of Peace, pembayaran mulai dilakukan sejak tahun pertama dibentuk. “Dalam satu tahun berarti ya, tapi apa namanya, tranches atau angsurannya itu bisa diangsur bayarnya,” kata Sugiono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2). Sugiono menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan ikut membayar iuran Board of Peace.
“Bapak Presiden memutuskan untuk ikut iuran,” tutur dia. Indonesia akan ikut iuran sukarela untuk Board of Peace dengan besaran 1 miliar dollar AS. Iuran itu untuk menyelesaikan persoalan Gaza, termasuk rekonstruksi dan pembangunan kembali pasca genosida yang dilakukan Israel. Uang yang terkumpul dapat digunakan untuk merekonstruksi wilayah tersebut.
Wamenlu Arif Havas Oegroseno mengatakan, pihak Palestina akan dilibatkan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Menurut Arif, Board of Peace akan memiliki suatu Komite Nasional yang isinya teknokrat dari Palestina. “Jadi BOP itu nanti ada namanya badan eksekusinya. Ada National Committee yang isinya orang-orang teknokrat dari Palestina. Itu kesepakatannya seperti itu,” ujar Arif di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Ia menuturkan, para teknokrat dari Palestina itu tidak akan terafiliasi oleh politik tertentu. “Iya, jadi akan ada tim khusus yang dari teknokrat Palestina. Tidak terkait political affiliation tentu-tentu,” ucapnya.
6. Eks Hakim MK Arief Hidayat mengakui, putusan MK untuk perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja. Perkara itu merupakan hal yang paling diingat selama mengemban tugas 13 tahun sebagai Hakim MK sejak 2013 silam. “Saya merasa perkara 90-lah inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik saja,” kata Arief usai Wisuda Purnabakti, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (4/2.
Arief mengaku telah mengalami berbagai macam dinamika yang luar biasa dalam setiap memutuskan perkara di MK, termasuk adanya pelanggaran-pelanggaran etik terhadap konstitusi. ” Namun, yang paling teringat adalah ketika dirinya merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal putusan pada waktu Rapat Permusyawaratan Hakim yang memutus perkara 90.
Arief mengaku tidak sedih karena pensiun sebagai Hakim MK. Ia baru merasa sedih jika MK teraniaya dan tidak bisa berdiri tegak dalam menegakkan hukum konstitusi serta ideologi bangsa. “Saya merasa sedih kalau MKteraniaya, tak bisa berdiri tegak menegakkan hukum konstitusi dan ideologi bangsa,” ujarnya. Seperti diketaui, putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah menyangkut batas usia capres dan cawapres. Putusan ini menjadi ruang bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 padahal, usianya belum genap 40 tahun.
Arief Hidayat sempat melontarkan guyonan kepada Anwar Usman saat menyampaikan sambutan pada acara Wisuda Purnabaktinya sebagai Hakim MK. Mulanya Arief menyapa delapan hakim MK termasuk Anwar Usman yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. “Terakhir, sahabat saya yang paling lama, saya sebut terakhir soalnya, ini orang-orang tua yang sudah tidak berguna lagi di Mahkamah untuk segera memasuki usia pensiun, Yang Mulia Bapak Profesor Dr Anwar Usman beserta ibu,” kata Arief berkelakar.
Arief mengaku sudah bersahabat lama dengan Anwar. Bahkan dirinya pernah dibujuk untuk maju menjadi Wakil Ketua MK. “Saya teringat pada awal menjadi Hakim Konstitusi, itu saya tidak bercita-cita untuk jadi pimpinan di sini, tapi waktu itu Prof Anwar dan Prof Harjono yang datang ke ruang saya, supaya saya mau dicalonkan menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi,” cerita Arief. “Berkali-kali beliau datang, akhirnya saya iya-kan,” kata dia.
Arief menyampaikan canda pamungkas. Ia ingin anaknya bisa menjadi wakil presiden, tetapi tidak terwujud. “Saya sebetulnya pengin anak saya bisa jadi wakil presiden,” ujarnya. Ia bercerita, anak bungsunya pernah mengusulkan agar menantunya melahirkan di Solo. Usul itu tak lepas dari keinginan Arief agar anak atau cucunya dapat menjadi presiden atau wakil presiden.
“Anak bungsu saya setelah jadi dosen di UNS, waktu (istrinya mau) melahirkan itu ada pilihan melahirkan di Sematang atau Solo. Anak saya Angga mengatakan, ‘Pak, ini katanya sudah di USG anak saya laki-laki, berarti cucu Papa nanti laki-laki biar lahir di Solo ya karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden,” kata Arief.
Menurut Arief, Solo merupakan berkah bagi negara Indonesia. Ia mendoakan agar keinginannya yang dulu terwujud melalui cucu terakhir. “Solo itu berkahnya Indonesia. Katanya begitu, menjadi presiden atau wakil presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini,” ujarnya.
7. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengungkap empat masalah struktural dalam tubuh Polri yang tengah menjadi pembahasan serius komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto. “Lalu ada empat masalah struktural yang sekarang sedang kami bahas,” kata Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (4/2).
Mahfud menegaskan, sebagian hasil pembahasan telah mencapai kesepakatan, sementara sisanya masih bersifat alternatif dan belum final. Seluruh rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada Prabowo sebagai bahan pertimbangan reformasi Polri.
Pertama, mengenai kedudukan Polri dan Kapolri, apakah tetap berada langsung di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Mahfud MD menyatakan, penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana Polri di bawah kementerian merupakan pendapat pribadi, bukan sikap Komisi Percepatan Reformasi Polri. “(Penolakan) Itu tidak ada kaitannya dengan sikap Komisi Reformasi. Itu pendapat Kapolri sebagai Kapolri yang merupakan mitranya DPR. Dan ya kita mau apa kalau dia berpendapat begitu ya? Tetapi kalau di Komisi Reformasi itu memang menjadi bahasan,” jelas dia.
Kedua, Komisi Percepatan Reformasi Polri juga membahas mekanisme pemilihan Kapolri, apakah tetap dipilih oleh DPR atau sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Mahfud MD mengungkapkan, setidaknya ada dua pandangan terkait hal ini. “Satu mengatakan, ‘bagus Pak itu dipilih oleh DPR. Karena apa? Dulu zaman Order Baru Polri itu kan anak bawang,” ucap dia. Mahfud menjelaskan, pada era Orde Baru, Polri berada di bawah TNI dan memiliki peran yang sangat terbatas. Kondisi tersebut mendorong reformasi yang memisahkan Polri dari TNI melalui Ketetapan MPR Nomor VI dan VII, sekaligus mengatur tata cara pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI.
Pada saat itu, pemilihan Kapolri oleh DPR disepakati untuk mencegah kewenangan Presiden digunakan secara sewenang-wenang. “Kalau buka buku saya tentang, ‘Setahun Bersama Gus Dur’, itu sudah ada upaya-upaya pada waktu itu bagaimana agar Polri itu berada di suatu Kementerian gitu. Tetapi waktu itu sesudah didiskusikan dengan berbagai cara gitu, akhirnya sudahlah lebih baik langsung ke Presiden,” ungkapnya.
8. Polisi mengamankan 21 karung cacahan uang kertas rupiah di tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jabbar. “Langkah ini kami ambil untuk mencegah penyalahgunaan material tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah di Cikarang, Rabu (4/2). Temuan cacahan uang di TPS Bekasi berawal dari laporan masyarakat yang diperkuat oleh informasi dari media sosial. Petugas, kata Usep, langsung bergerak ke lokasi temuan.
“Kami mengamankan lokasi dan barang bukti agar tidak menjadi konsumsi publik yang tidak bertanggung jawab. Kami mengamankan sekitar 21 karung berisi cacahan kertas yang diduga merupakan potongan uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp2 ribu,” katanya. Petugas telah memeriksa empat orang saksi terkait kasus ini, termasuk pemilik lahan serta tiga orang pekerja pemilah sampah. Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk menyelidiki aktivitas pengelolaan sampah ilegal di lokasi tersebut.
9. Bareskrim Polri blokir rekening reksadana senilai Rp674 miliar terkait aksi tindak pidana insider trading yang membuat harga saham melonjak tidak wajar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut, ratusan miliar itu disita dari dua perusahaan manajemen investasi yakni PT Narada Aset Manajemen dan PT Minna Padi Aset Manajemen. Dalam kasus Narada, Ade Safri mengatakan pemblokiran dilakukan terhadap sub rekening efek dengan senilai Rp207 miliar dengan valuasi pada Oktober 2025.
Sementara untuk kasus Minna Padi, kata dia, telah diblokir total 14 sub rekening efek termasuk milik afiliasi dengan total aset saham dari 6 sub rekening efek mencapai Rp467 miliar. “Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2).
10. Aksi pelemparan bom molotov terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar. Peristiwa it terjadi pada Selasa (3/2) sekitar pukul 10.40 WIB. Terduga pelaku pelempar bom molotov merupakan siswa SMP tersebut dan telah diamankan dan diperiksa polisi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, cuma luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis.
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyebut pelaku peristiwa tersebut diduga telah menyiapkan lima gas portabel dan enam bom molotov. Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana menyebut bahan berbahaya itu disiapkan pelaku untuk menjalankan aksinya, Selasa (3/2). Mayndra mengatakan pelaku menyiapkan lima gas portabel yang kemudian dilekatkan dengan petasan, paku, serta pisau. Benda berbahaya itu kemudian dibawa dalam tas yang dituliskan nama-nama pelaku kekerasan di luar negeri. “Serta enam buah botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain (bom molotov). Serta satu bilah pisau,” kata Mayndra dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2). (Harjono PS)
