Presiden Prabowo Subianto saat menerima kedatangan pimpinan Ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. (net)
Isu menarik pagi ini, Presiden Prabowo Subianto membuka opsi keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump jika tidak sejalan dengan Republik Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan hal ini usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan pimpinan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). Waketum MUI Cholil Nafis mengatakan, Prabowo juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan.
Isu lainnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan para tokoh yang berkumpul di rumah Presiden Prabowo Subianto, Jumat (30/1) malam lalu sepakat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti. Samad menuturkan, para tokoh yang bertemu Prabowo adalah Susno Duadji, Said Didu, Siti Zuhro, dan dirinya sendiri. “Pak Susno banyak menyoroti tentang reformasi kepolisian. Jadi, dalam diskusi itu, akhirnya terlihat bahwa semua tokoh-tokoh yang diundang itu setuju untuk dilakukan reformasi kepolisian di tubuh Polri,” ujar Abraham. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto membuka opsi keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump jika tidak sejalan dengan Republik Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan hal ini usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan para pimpinan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). “Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya. Kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono di Kompleks Istana. “Saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat, saya kira koridor-koridornya ada di situ,” sambungnya.
Menurut Sugiono, situasi di Palestina juga masih rapuh, sehingga masing-masing negara yang tergabung di dalam Board of Peace ini juga harus membahas hal-hal yang sifatnya lebih rinci. “Tentu saja terkait dengan serangan tersebut, kita semua khususnya negara-negara yang tergabung di dalam group of New York yang delapan negara dengan mayoritas penduduk Islam, muslim terbesar itu sepakat untuk mengeluarkan joint statement bersama yang sifatnya mengecam dan menyatakan bahwa hal tersebut itu bisa mencederai proses yang sedang terjadi. Kita minta semua pihak untuk sama-sama menghormati karena ini kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama,” jelasnya.
Menlu Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Salah satunya untuk memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) terkait konflik di Gaza. Disampaikan, dalam pertemuan itu Prabowo menjelaskan situasi global yang melatarbelakangi keputusannya bergabung dalam Board of Peace.
“Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia. Kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace,” ujar Sugiono.
Sugiono juga mengungkap, masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Alasan lainnya, Prabowo ingin mewujudkan tercapainya solusi dua negara (two state solution).
2. MUI tetap akan mendesak Indonesia mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian jika tidak berpengaruh terhadap kemerdekaan Palestina. Waketum MUI Cholil Nafis mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan akan keluar jika keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak memberi pengaruh apapun dalam beberapa waktu ke depan. “Ya, kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” ujar Cholil usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). Cholil juga mengungkap, Prabowo turut menegaskan akan absen dan abstain jika kegiatan Board of Peace tidak sesuai dengan konstitusi.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mendukung Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Hal ini ditegaskannya usai bersama para pimpinan Ormas Islam berdialog dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). “Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar. Ia mengungkap, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan dan komitmen untuk kemaslahatan. Anwar menegaskan MUI tentu akan memberi kritik jika nantinya Board of Peace tidak membawa kemaslahatan. “Kita memang mengkritik kalau memang tidak maslahat,” ujar dia.
3. Mensesneg Prasetyo Hadi menilai masih ada perbedaan pandangan terkait bergabungnya Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Namun, perbedaan pandangan itu bukan resistensi terhadap Board of Peace. “Bukan resistensi ya, mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah,” kata Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
Menurutnya, perbedaan pandangan itu terjadi karena ada poin-poin yang belum tersampaikan secara utuh. “Termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu,” tutur Prasetyo. Ia berharap pertemuan PresidenPrabowo dengan pimpinan tokoh ormas Islam di Istana, Jakarta, hari ini menjadi forum agar Board of Peace bisa dimengerti dan diterima semua pihak.
Menag Nasaruddin Umar mengakui masih ada dinamika di masyarakat soal bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Sejumlah ormas Islam masih ada yang menolak bergabungnya Indonesia ke Board of Peace. “Dinamika masyarakat kita kan seperti itu ya. Memang kalau orang itu belum paham penjelasan dari Bapak Presiden berpotensi untuk berbeda pendapat,” kata Nasaruddin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2). Menurut Nasaruddin, jika orang sudah mendengar penjelasan rinci soal alasan Indonesia gabung Board of Peace, tentu mereka akan paham.
Ia menyiratkan, perihal Board of Peace akan menjadi salah satu pembahasan yang digelar saat Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan, Selasa siang. “Tapi setelah orang mendengarkan penjelasannya secara perinci, ya maka sesuai syariah daripada apa yang disampaikan Bapak Presiden itu, maka pada akhirnya alhamdulillah bisa saling memberikan masukan lah ya,” ujarnya. Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama selalu proaktif dalam merespons serta menerjemahkan pernyataan Presiden Prabowo di forum-forum internasional.
4. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menyatakan iuran untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump memang dibutuhkan untuk membangun Gaza. “Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza,” kata Yahya dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).
Disebtkan, kondisi Gaza memang sudah hancur lebur saat ini. Gaza dihancurkan oleh agresi Israel. Yahya menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina di tepi laut Mediterania itu. “Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yg ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” kata Yahya.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Yahya menegaskan semua ormas Islam yang hadir dalam pertemuan selama 4 jam itu, sudah memahami penjelasan Presiden Prabowo soal Board of Peace. “Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” kata Yahya usai pertemuan tersebut.
Adapun sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan Ormas Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2) adalah Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Waketum MUI Cholil Nafis, serta tokoh-tokoh muslim lainnya. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar empat jam, sejak para tokoh ormas Islam berdatangan pada pukul 13.00 WIB.
5. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan para tokoh yang berkumpul di kediaman Presiden Prabowo, Jumat (30/1) malam lalu, sepakat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti. Samad menuturkan, para tokoh yang bertemu Prabowo adalah Susno Duadji, Said Didu, Siti Zuhro, dan dirinya sendiri. “Pak Susno banyak menyoroti tentang reformasi kepolisian. Jadi dalam diskusi itu, akhirnya terlihat bahwa semua tokoh-tokoh yang diundang itu setuju untuk dilakukan reformasi kepolisian di tubuh Polri. Dengan catatan, reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada dan berhasil kalau mengganti pucuk pimpinan Kapolri. Kira-kira begitu dalam diskusi itu,” ujar Abraham, Senin (2/2).
Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta Presiden Prabowo Subianto mengembalikan UU KPK versi lama yang direvisi di era Presiden Jokowi pada 2019 silam. Abraham meyakini pemberantasan korupsi oleh KPK menurun imbas dari revisi UU KPK tersebut. “Saya bilang yang terpenting, yang harus digarisbawahi, kalau sekarang ada penurunan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu disebabkan karena adanya revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 yang dilakukan Jokowi,” ujar Abraham.
Samad juga meminta Presiden mengembalikan 57 mantan pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia menegaskan, TWK yang digelar KPK pada era kepemimpinan Firli Bahuri itu abal-abal. “Yang terakhir saya bilang, harus dipikirkan, mengembalikan 57 orang yang ditendang, yang dikeluarkan oleh Firli dari KPK dengan alasan tes wawasan kebangsaan abal-abal,” ujar Abraham lagi.
6. Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih dibutuhkan. Menurut Cak Imin, jika ambang batas parlemen dihapus,situasinya akan menjadi terlalu hiruk pikuk. “Karena apa? Tanpa ambang batas menjadi terlalu hiruk pikuk ya, karena seleksi alam toh nanti ujungnya yang terpilih juga yang bisa membuktikan kepada masyarakat,” ujarnya usai melantik jajaran DPW PKB di Pecenongan, Jakarta, Selasa (3/2) malam. Selain itu, ambang batas parlemen membuat proses pemilihan legislatif lebih efisien. Kehadiran ambang batas parlemen juuga dinilai dapat memotivasi partai-partai untuk bersaing.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memandang ambang batas parlemen tetap diperlukan demi efektivitas sistem presidensial. “Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan meningkatkan penguatan sistem presidensial tersebut,” kata Hasto. Kendati demikian, Hasto tmengatakan, angka parliamentary threshold yang berlaku saat ini perlu dikaji. “Soal berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian,” kata Hasto.
7. Vendor penyedia Chromebook dari PT Bhinneka Mentari Dimensi, Mariana Susy mengaku memberikan uang kepada sejumlah pejabat Kemendikbudristek usai pengadaan Chromebook selesai. Susy mengakupemberian uang itu sebagai tanda terima kasih karena diirinya diberikan pekerjaan untuk meng-install chrome device management (CDM) di laptop-laptop Chromebook yang diadakan Kemendikbudristek. “Ada ya? Duit apa itu? Duit keuntungan dari instal ini?” tanya Jaksa Roy Riady dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/2). “Iya, sebagai tanda terima kasih, Pak,” jawab Susy.
Susy mengembalikan keuntungan senilai Rp 5,15 miliar dari pengerjaan terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek karena takut dengan kasus yang kini berjalan. “Dengan sudah urusannya begini, saya kembalikan aja semuanya keuntungan saya,” ujar Susy ketika diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk tiga terdakwa. Yakni, Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih.
Kejagung menyebut, buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Mohammad Riza Chalid (MRC) terdeteksi di salah satu negara ASEAN, namun tidak mengungkap secara spesifik negara yang menjadi lokasi pelarian Riza Chalid. “Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya negara wilayah ASEAN,” ujar Kapupenkum Kejagung, Anang Supriatna, Selasa (3/2). Hal itu baru diketahui usai Interpol resmi terbitkan surat Red Notice untuk raja minyak tersebut pada akhir Januari lalu.
Divisi Hubinter Polri mengungkap tantangan penangkapan bos minyak Mohammad Riza Chalid yang menjadi buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina.
Kabag Jatiner Sekretariat NCB Hubinter Polri Kombes Ricky Purnama mengatakan proses pemulangan Riza Chalid tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya, terdapat perbedaan struktur organisasi aparat penegak hukum, aturan hukum, hingga ketentuan politik yang berbeda antarkedua negara. Ricky mengatakan perlu dilakukan penyesuaian teknis terkait upaya pemulangan buronan dari negara yang jadi tempat pelarian tersebut.
8. Dittipideksus Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan praktik ilegal jual beli saham dengan modus insider trading yang melibatkan PT Narada Asset Management di pasar modal. Penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penyidik menemukan adanya dugaan manipulasi harga saham melalui penggunaan underlying asset yang dikendalikan secara internal oleh pihak-pihak terafiliasi.
“Jadi underlying product reksadana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal melalui jaringan afiliasi maupun nominee,” kata Ade Safri ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/2). Insider trading adalah praktik ilegal dalam jual beli saham perusahaan berdasar informasi yang bukan informasi publik, dilakukan oleh “orang dalam” perusahaan yang bersangkutan.
KPK tengah mendalami asal-usul sumber uang terkait aset-aset milik mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang tak dilaporkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “KPK menduga ada sejumlah aset milik pak RK yang belum dilaporkan dalam LHKPN. Nah, itu kami dalami mengapa belum dimasukkan, kemudian asal-usul aset itu dari mana, itu juga kami menelusuri aset-aset dari pak RK baik yang ada di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah-wilayah lainnya,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Selasa (3/2).
Budi menjelaskan penyidik akan mencocokkan kepingan-kepingan informasi yang ada dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank BJB) yang sedang disidik. “Ya, ini kan kemudian nanti dicocokkan puzzle-nya ya. Perolehan aset ini tahun berapa, kemudian dari mana sumber uangnya, apakah kemudian ini sumber uangnya berkaitan dengan perkara di BJB, nah ini nanti kita akan cek ya apakah itu sesuai atau tidak,” kata Budi.
9. Meriyati Hoegeng, istri mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, akan dimakamkan di TPU Giri Tama, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/2). “Prosesi pemakaman akan dilakukan sebelum zuhur,” kata salah seorang anak Hoegeng, Aditya di rumah duka, kemarin. Ia menjelaskan, ibunya meninggal bukan karena penyakit tertentu, tetapi karena faktor usia yang sudah sepuh. “Kondisinya sehat tapi memang karena usia yang sudah sepuh saja,” jelasnya.
Kapolres Metro Kota Depok, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan almarhumah akan dimakamkan di dekat mendiang suaminya, eks Kapolri Hoegeng Iman Santoso. “Informasi dari keluarga, besok dimakamkan di Bogor, Tajur Halang, dekat makan Bapak [Hoegeng], ” kata Waras di rumah duka, kompleks Pesona Khayangan, Kota Depok.
10. Gubernur Jakarta Pramono Anung larang atribut partai politik, baik spanduk maupun bendera dipasang di jembatan atau flyover Jakarta. Bekas Sekjen PDIP ini menilai pemasangan atribut tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan penertiban. Kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan spanduk-spanduk dengan ukuran besar di sepanjang jalan. “Tentu apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta kami tindak lanjuti,” ujarnya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (3/2). (Harjono PS)
