Prof. Dr. Amir Santoso (net)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Seorang presiden bisa memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Namun ia belum tentu memenangkan kekuasaan. Di balik sumpah jabatan dan tepuk tangan parlemen, berdiri jejaring kepentingan yang tak ikut tercoblos di bilik suara: oligarki ekonomi, elite partai, dan lingkar pengaruh presiden sebelumnya. Di titik itulah mandat rakyat sering mulai bernegosiasi—kadang berkompromi, kadang tereduksi.
Demokrasi elektoral memberi legitimasi prosedural. Tetapi ia tidak otomatis membongkar struktur kuasa lama. Dalam banyak studi tentang oligarki di Indonesia, elite ekonomi terbukti lentur: mereka mampu beradaptasi dalam berbagai rezim, dari otoritarian hingga demokratis. Wajah pemerintahan berubah. Fondasi distribusi kekuasaan sering kali tidak.
Presiden pun masuk dalam paradoks. Ia dipilih rakyat, tetapi dibiayai koalisi. Ia ingin mandiri, tetapi membutuhkan dukungan parlemen. Ia membawa agenda perubahan, tetapi harus menjaga kesinambungan dengan elite lama. Terlalu akomodatif, ia terserap status quo. Terlalu konfrontatif, ia berisiko kehilangan stabilitas.
Di sinilah pelajaran penting dari Hannah Arendt menjadi relevan: kekuasaan bukan dominasi, melainkan kemampuan membangun dukungan bersama. Presiden yang ingin keluar dari tekanan oligarki tidak cukup mengandalkan keberanian personal. Ia harus memperluas basis legitimasi.
Legitimasi itu bersifat komunikatif. Jürgen Habermas menyebutnya lahir dari rasionalitas publik yaitu ketika kebijakan dijelaskan secara terbuka, dan ketika arah keputusan dipertanggungjawabkan secara jujur. Transparansi bukan sekadar etika. Ia adalah sumber daya politik. Presiden yang konsisten berbicara langsung kepada publik memperkecil ruang tawar-menawar gelap di belakang layar.
Namun legitimasi saja tidak cukup. Fondasi institusional harus diperkuat. Ketergantungan pada loyalitas personal hanya menciptakan siklus patronase baru. Reformasi pembiayaan politik, transparansi pengadaan, serta penguatan lembaga pengawas menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, setiap presiden akan kembali tersandera oleh sponsor dan kompromi.
Langkah berikutnya adalah restrukturisasi koalisi—bukan dengan memusuhi partai, melainkan dengan menaikkan standar meritokrasi. Politik bagi-bagi jabatan harus dipersempit ruangnya. Rekrutmen teknokrat profesional perlu diperluas. Publik yang rasional cenderung mendukung standar yang adil. Dan dukungan publik adalah penyangga paling efektif terhadap tekanan elite.
Aspek ekonomi tak kalah penting. Oligarki kuat karena konsentrasi sumber daya. Ketika proyek strategis, akses kredit, dan konsesi ekonomi terpusat pada kelompok sempit, ketergantungan politik menjadi tak terhindarkan. Diversifikasi basis ekonomi—penguatan UMKM, kelas menengah produktif, dan industri berbasis inovasi—adalah langkah politik sekaligus ekonomi. Ia memperluas daya tawar negara terhadap konglomerasi.
Lalu bagaimana dengan bayang-bayang presiden sebelumnya? Di sinilah seni transisi diuji. Pemutusan total sering memicu resistensi tersembunyi. Pendekatan yang lebih efektif adalah reposisi perlahan: menggeser pusat gravitasi kekuasaan tanpa menciptakan guncangan drastis. Politik bukan panggung balas dendam. Ia adalah pengelolaan kemungkinan.
Semua strategi itu tentu mengandung risiko. Tekanan pasar dapat muncul. Opini publik bisa digerakkan. Koalisi dapat goyah. Tetapi sejarah menunjukkan satu hal: presiden yang membangun institusi lebih tahan terhadap tekanan dibanding mereka yang hanya bertumpu pada popularitas.
Pada akhirnya, membebaskan presiden dari tekanan oligarki bukan sekadar proyek individual. Ia adalah agenda demokrasi itu sendiri. Selama biaya politik mahal dan akses ekonomi terkonsentrasi, setiap presiden akan menghadapi dilema yang sama. Mandat rakyat selalu berhadapan dengan kalkulasi elite.
Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apakah presiden berani. Pertanyaannya: apakah sistem memungkinkan keberanian itu bertahan.
Tanpa pembenahan institusi dan dukungan publik yang kritis, demokrasi mudah berubah menjadi sirkulasi elite—berganti wajah, tetapi polanya tetap. Dan presiden, siapa pun dia, akan terus berdiri di antara dua arus yaitu antara harapan rakyat dan tekanan mereka yang membiayai jalan menuju kekuasaan.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI (Pensiun), mantan Rektor Universitas Jayabaya, mantan Anggota DPR/MPR RI, kini menjadi Pengamat Demokrasi dan Kebijakan Publik)
