Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (net)
Isu menarik pagi ini, PDIP siap bantu pemerintah agar dua kapal tanker milik Pertamina yang masih bersandar di Teluk Arab dapat melintasi Selat Hormuz. Hubungan baik antara PDIP dengan Pemerintah Iran diharapkan dapat membantu upaya diplomasi Pemerintah Indonesia untuk memastikan dua kapal tanker yang membawa BBM tersebut dapat melintas dengan aman. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya mengoreksi kebijakan luar negeri yang diambil sebelum terjadi krisis di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak dan dipersepsikan sebagai lawan oleh Amerika Serikat. Berikut isu selengkapnya.
1. Partai besutan Megawati Soekarnoputri (PDIP) siap bantu pemerintah agar dua kapal tanker milik Pertamina yang masih bersandar di Teluk Arab dapat melintasi Selat Hormuz. Hubungan baik antara PDIP dengan Pemerintah Iran diharapkan dapat membantu upaya diplomasi Pemerintah Indonesia untuk memastikan dua kapal tanker yang membawa BBM tersebut dapat melintas dengan aman.
“Tentu saja ini berkaitan dengan kepentingan Bangsa dan Negara. Jangan sampai terjadi krisis akibat (kelangkaan) energi,” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mendampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam ayahnya, Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/3).
Hasto menegaskan, meskipun PDIP tidak berada dalam koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, partainya tetap akan memberikan bantuan. “Meskipun PDIP fungsinya sebagai penyeimbang, tapi terkait dengan kepentingan bangsa dan masyarakat, kami berikan uluran tangan terbaik dalam membantu persoalan tersebut,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya mengoreksi kebijakan luar negeri yang diambil sebelum terjadi krisis di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Koreksi itu dilakukan setelah derasnya kritik terhadap kebijakan bergabungnya Indonesia dengan Badan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump, yang dinilai menjadi ganjalan untuk bersikap netral dalam menghadapi krisis di Timur Tengah.
Hasto menilai, upaya untuk mengoreksi kebijakan dalam politik luar negeri yang diambil oleh Pemerintah terlihat dari langkah-langkah Presiden Prabowo beberapa waktu setelah serangan AS dan Israel ke Iran. “Dari upaya Bapak Presiden Prabowo mengundang berbagai tokoh untuk berdialog, kami meyakini sedang kembali pada suatu rel itu (politik luar negeri bebas aktif),” ujar Hasto lagi.
2. Pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan keamanan pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik kawasan. Pemerintah bersama sejumlah pihak terkait terus mengintensifkan koordinasi guna mendukung kelancaran pelintasan kapal Indonesia di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
Jubir Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan Kemenlu RI serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar, sekaligus menjaga pasokan energi nasional tetap stabil. “Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kemenlu RI untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Anggia di Jakarta, Minggu (29/3).
3. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia berada pada posisi tak mudah terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. “Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam posisi yang dilematis,” kata Hikmahanto, Minggu (29/3). Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak dan dipersepsikan sebagai lawan oleh Amerika Serikat.
“(Tapi) kan sudah diberi lampu hijau (oleh Iran), tinggal masalah teknis saja kok,” tegas dia. Kronologi Tindakan Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy’ari Diberhentikan Artikel Kompas.id Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa Iran secara efektif mengendalikan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kapal tanker dari sejumlah negara masih diizinkan melintas tanpa gangguan.
4. Presiden Prabowo Subianto menelepon sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah lal. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membahas perihal konflik antara Iran dengan Israel. Berdasarkan keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada para pemimpin muslim negara sahabat.
Di antaranya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed, Presiden Turki Recep Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman, hingga Raja Yordania Abdullah II.
Anwar Ibrahim menyampaikan, dirinya bertukar pandangan dengan Prabowo mengenai konflik Iran-Israel. Ia menyebut, kedua negara sepakat menyerukan perdamaian untuk mengakhiri konflik. “Kami berdua bersama-sama menyerukan perdamaian dan saya memberitahukan kepada Presiden Prabowo bahwa Malaysia akan terus mendukung dan memperkuat upaya diplomatik dalam meredakan konflik Iran-Israel, sehingga ketegangan dapat diredakan, nyawa warga sipil dapat dilindungi, dan ruang negosiasi yang berarti dapat dibuka menuju solusi yang damai dan langgeng,” tulis Anwar Ibrahim melalui akun X.
5. ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan KPK dan jajarannya terkait polemik pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menanggapi beberapa laporan yang disampaikan ke Dewas KPK terkait polemik tersebut. “ICW mendesak agar Dewas melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK dan para pihak yang patut diduga terlibat dalam pengalihan tahanan YCQ (Yaqut),” kata Wana melalui pesan singkat, Minggu (29/3). Wana mengatakan, Dewas mestinya segera menindaklanjuti laporan masyarakat agar tidak ada kecurigaan terkait keputusan KPK tersebut.
6. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jepang disambut meriah para diaspora Indonesia saat tiba di hotel tempatnya bermalam di Tokyo, Jepang, Minggu (29/3). Dilansir dari siaran pers Setpres, sekitar pukul 20.00 waktu setempat, Prabowo tiba dan langsung disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang telah menanti kedatangannya.
Momen penyambutan berlangsung penuh nuansa budaya. Tiga anak Indonesia yang mengenakan pakaian tradisional tampak berdiri rapi seraya menyerahkan bunga kepada Presiden Prabowo. Saat memasuki area hotel, suasana semakin semarak. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang telah tiba lebih dahulu turut menyambut kedatangan Prabowo bersama puluhan diaspora Indonesia dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dilakukan untuk memenuhi undangan dari Kaisar Naruhito. Selain bertemu dengan Kaisar, Kepala Negara juga bakal menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Rangkaian pertemuan tersebut untuk memperkuat hubungan persahabatan serta kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang.
7. Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau (Kepri), melakukan penahanan terhadap petugas Imigrasi Kelas I TPI Batam berinisial JS, yang menjabat asisten supervisor di Pelabuhan Internasional Batam Center. JS diduga melakukan pungli terhadap warga negara Sngapura pada 13 dan 14 Maret 2026 lalu. Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto menjelaskan, penahanan ini dilakukan setelah adanya pemberitaan dari salah satu media Singapura atas laporan yang dilakukan korban berinisial AC dan NAY dan telah dimuat pada Rabu (25/3) lalu. “Setelah pemberitaan itu viral dan atas instruksi pemerintah pusat, kami lakukan investigasi atas proses masuknya AC dan NAY sesuai dengan laporan pemberitaan Mothership.sg kemarin,” jelasnya di Kantor Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batuampar, Minggu (29/3) siang.
8. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. “Dalam polemik penanganan kasus Andrie Yunus sejauh ini, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto selain membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).
Hendardi menilai, terdapat dua perkembangan krusial yang memengaruhi penegakan hukum dalam kasus tersebut. Pertama, mundurnya Kepala BAIS TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo yang disebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kasus tersebut. Kedua, adanya kesan melemahnya proses penyidikan Polri. Menurut Hendardi, Polri sempat mengungkap inisial dua pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Namun, inisial tersebut berbeda dengan tersangka versi TNI.
Komnas HAM diminta segera membuat kesimpulan terkait kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, apakah masuk pelanggaran HAM atau tidak. Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengatakan, Komnas HAM harus segera membuat kesimpulan yang tegas dan tepat. “Komnas HAM tidak boleh ragu untuk segera membuat kesimpulan dalam kasus Andrie Yunus. Ini penting, untuk memastikan negara hadir dan serius melindungi para aktivis HAM,” kata Mafirion, dalam keterangannya, Sabtu (28/3).
Ia menilai, ketidakjelasan sikap Komnas HAM ini berpotensi melemahkan upaya penegakan keadilan dan perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia. Menurut dia, kasus ini berisiko diposisikan sebagai tindak pidana biasa, bukan pelanggaran HAM serius.
9. MAKI mendesak KPK mengumumkan daftar pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2025. Pernyataan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman merespons data KPK yang mengungkap 96 ribu penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN. “Jadi, orang yang patuh dikasih hadiah dengan diumumkan kepatuhannya. Sedangkan yang tidak patuh, ya diumumkan saja gitu,” kata Boyamin saat dihubungi, Minggu (29/3).
Dia menilai upaya itu tak akan memberatkan karena tak akan merinci harta kekayaan pribadi para penyelenggara negara. Apalagi, menurut dia, melaporkan harta kekayaan merupakan salah satu tanggung jawab mereka, selain melayani masyarakat. Sebelumnya KPK mencatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun 2025 tetapi lebih dari 96.000 dari total 431.468 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.
10. Sejumlah demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat pada Sabtu (28/3) untuk menentang Presiden Donald Trump. Setidaknya 8 juta orang dilaporkan memadati jalan-jalan di 50 negara bagian untuk memprotes gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter dan kebijakan militernya menyeret AS dalam perang melawan Iran. Pihak penyelenggara menyebutkan, aksi ini tersebar di lebih dari 3.300 titik acara, mulai dari kota metropolitan hingga kota kecil. Ini merupakan gerakan akar rumput ketiga dalam setahun terakhir yang menjadi saluran oposisi paling vokal sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.
Kapal serbu amfibi USS Tripoli telah tiba di Timur Tengah, pada Jumat (27/3) ketika spekulasi tentang kemungkinan pengerahan pasukan darat AS di Iran semakin meningkat. Dikutip dari AFP, Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan, kapal yang biasanya berbasis di Jepang itu mengangkut sekitar 3.500 Marinir dan pelaut. USS Tripoli juga membawa pesawat angkut dan pesawat tempur serang, serta aset serbu amfibi dan taktis. Unggahan tersebut menampilkan empat gambar, termasuk satu gambar yang menunjukkan beberapa helikopter Seahawk di dek kapal. Ada juga beberapa pesawat Osprey yang biasanya digunakan untuk transportasi personel. Gambar lainnya menunjukkan pesawat tempur F-35.
11. Kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran meluncurkan rudal pertama ke wilayah Israel tepat pada hari ke-30 perang di Timur Tengah, Sabtu (28/3). Setelah perang Timur Tengah pecah, Houthi menyatakan dukungan untuk Iran dalam menghadapi serangan AS-Israel, tetapi menahan diri untuk tidak ikut serta sambil memperingatkan bahwa mereka siap menembak. Israel mendeteksi peluncuran rudal dari Yaman dan mengatakan sedang berupaya mencegatnya. Langkah Houthi ini menandai berakhirnya masa “menahan diri” mereka sejak perang antara AS-Israel melawan Iran meletus pada akhir Februari lalu.
12. Iran menyatakan kesiapan militer menghadapi kemungkinan serangan darat Amerika Serikat (AS), dengan mengerahkan hingga satu juta kombatan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Langkah ini muncul saat spekulasi mengenai potensi konflik terbuka antara Iran dan AS terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Kantor berita Tasnim melaporkan, sumber militer Iran menyebut rencana invasi darat oleh AS sebagai “kesalahan historis”.
Dikutip dari Middle East Monitor pada Jumat (27/3), sumber tersebut mengatakan bahwa pasukan Iran justru menyambut kemungkinan invasi dengan semangat tinggi. Ia menegaskan kesiapan militer Iran tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga menunjukkan kepercayaan diri menghadapi potensi perang darat.
Komando militer pusat Iran, Khatam Al Anbiya mengeklaim menghancurkan gudang senjata anti-drone Ukraina di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (28/3). Dalam pernyataan yang disiarkan televisi Pemerintah Iran, Teheran menuding gudang tersebut digunakan untuk membantu operasi militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk. “Saat tempat persembunyian komandan dan tentara Amerika di Dubai menjadi sasaran… Sebuah depot sistem anti-drone Ukraina yang terletak di Dubai untuk membantu militer AS… menjadi sasaran dan dihancurkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari kantor berita AFP. (Harjono PS)
