Marcos Lubis (Ist)
Oleh : Marcos Lubis
Menarik tulisan Dr Amir Santoso, kawan kita tentang MBG, diteruskan, diperbaiki atau dihentikan? Bagi saya jawabannya, diteruskan dengan perbaikan terus menerus. Kenapa?
Pertama, kurang lebih 22.000 dapur yg operasional dengan investasi perdapur minimum 1,5 M, yang dibiayai masyarakat langsung dari koceknya, baik dengan kolaborasi dengan teman atau sendiri. Artinya, investasi masyarakat langsung sudah 22 ribu X Rp 1,5 M = Rp 33 trilliun uang masyarakat tertanam disana. Besarkan?
Kedua, terjadi lapangan kerja baru sebesar 22.000 X 50 orang = 1.100 000 orang dan diperkirakan tenaga kerja tidak langsung 50% yaitu sekitar 550 ribu orang. Ini sudah memecahkan masalah pengangguran.
Ketiga, pendapatan masyarakat lokal tumbuh dan naik sekitar 50 X 2,5 juta perbulan = 125 juta/ bulan. Kalau rata-rata tiap kecamatan ada 8 MBG, maka setiap kecamatan masuk uang baru ke tangan masyarakat sebesar 8 X 125 juta = 1 ,2 miliar uang segar masuk setiap bulan.
Keempat, apalagi multiflier effek nya seperti itu akan terjadi kenaikan pendapatan riel masyarakat lokal.
Kelima, dengan keberadaan MBG di desa-desa seluruh Indonesia, maka tingkat keterampilan kerja masyarakat akan meningkat secara simultan dan usaha-usaha di berbagai bidang akan tumbuh sesuai keadaan desa masing-masing. Misalnya, ternak ayam potong/petelor, tanam sayuran dan buah-buahan. Ini sangat mungkin karena pasar telah tersedia. Hal -hal seperti ini sering tidak diperhatikan para ahli dan pengkritik sehingga pikiran nya tutup saja, karena alasan korupsi dan tidak bermanfaat. BBenarkah demikian? Saya kira tidak demikian.
Keenam, menyangkut masalah korupsi dalam pengelolaan MBG saya bisa sampaikan tidak sangat sulit atau tidak mungkin, karena dana Rp 15.000 untuk satu porsi dibagi dalam 3 komponen. Yakni, sebesar Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 3.000 untuk gaji/upah pekerja, dan Rp 2.000 untuk biaya pengelola yayasan untuk semua biaya operasionalnya.
Lalu apa yang dikorupsik??? Korupsi tidak mungkin dalam pengelolaan dapur MBG karena dalam organisasinya terdiri dari : a. Kelompok dari pusat/BGN yakni seorang akuntan, seorang ahli gizi dan seorang semacam manager dapur yang telah dididik 3 bulan oleh Kemenhan sebagai Kepala SPPG ( Satuan pengelola dan penyiaoan gizi). Kemudian ada satu orang kepala tukang masak dan unsur lain yaitu pengelola Jayasan sebagai fasilitator.
Nah, dilihat dari organisasi ini sangat tidak mudah untuk korupsi apalagi yang akan dikorupsikan itu dari nila Rp.10.000. Mungkinkah itu? Rasanya sulit dengan organisasi seperti itu. Korupsi yang disebut sebut itu antara lain untuk beli kaus kaki, motor tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan MBG.
Mungkin itu untuk kebutuhan pelatihan 30. 000 orang kepala SPPG tersebut . Dan kalau ada bukti di sana, langsung saja KPK turun tangan, sehingga tidak perlu teriak tutup MBG. Rasanya tidak adil karena investasi masyarakat, di sana sudah tertanam Rp 33 triliun.
Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ulas, tapi biarlah dalam kesempatan lain. Oleh karena itu, saya berpendapat MBG tetap diteruskan dengan evaluasi/perbaikan secara terus menerus. Salam hormat untuk rekan kita, Dr Amir Santoso yang telah memberikan pemikiran yang cemerlang. (Penulis adalah mantan anggota DPR/MPR yang kini menjadi pengamat sosial politik).
