Dr. Ahmad Effendy Choirie (foto : Ist)
Oleh : Dr. Ahmad Effendy Choirie
Indonesia sering disebut sebagai negeri yang “gemah ripah loh jinawi”. Tanahnya subur, lautnya luas, hutannya kaya, tambangnya melimpah, dan penduduknya besar. Bahkan Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia serta salah satu negara demokrasi terbesar di planet ini.
Namun muncul pertanyaan besar yang mengusik akal sehat public. Pertama, mengapa negara yang kaya sumber daya alam justru rakyatnya masih banyak yang miskin? Kedua, mengapa negara dengan mayoritas muslim justru diwarnai korupsi yang sangat tinggi? Ketiga, mengapa negara demokrasi terbesar justru memperlihatkan gejala kekuasaan yang semakin otoriter dan fasis? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar kritik politik, melainkan kegelisahan moral dan kegelisahan kebangsaan.
1. Kaya Sumber Daya Alam, Tetapi Rakyat Tetap Miskin
Indonesia memiliki hampir semua kekayaan yang dibutuhkan sebuah negara untuk maju : minyak dan gas, batu bara, emas, nikel, timah, hasil laut, perkebunan, hutan tropis, serta bonus demografi. Tetapi ironinya, kemiskinan tetap menjadi masalah besar. Bahkan ketimpangan sosial semakin tajam. Mengapa?
Kekayaan Alam Dikuasai Segelintir Elite
Masalah utama Indonesia bukan kekurangan sumber daya, tetapi ketimpangan penguasaan sumber daya. Sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oligarki ekonomi, korporasi besar, pemilik modal, dan elite politik yang berkolaborasi dengan pengusaha. Rakyat hanya menjadi buruh, konsumen, atau penonton di negeri sendiri.
Tambang diekspor, tetapi rakyat sekitar tambang tetap miskin. Hutan dibabat, tetapi masyarakat adat tersingkir. Laut kaya, tetapi nelayan hidup susah. Negara seharusnya hadir sebagai pengelola kekayaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar regulator bagi kepentingan pemodal.
Korupsi dan Kebocoran Anggaran
Kekayaan negara bocor melalui korupsi, mark up proyek, mafia pajak, mafia impor, rente politik, dan utang yang tidak produktif. Akibatnya, APBN sering kali tidak benar-benar menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Negara kaya akhirnya hanya memperkaya segelintir orang.
Pembangunan Tidak Berbasis Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan sering diukur dari gedung tinggi, jalan tol, angka investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Padahal kesejahteraan sejati harus diukur dari kualitas hidup rakyat, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Di sinilah muncul paradoks : ekonomi tumbuh, tetapi rakyat kecil tetap mengeluh.
2. Mayoritas Muslim Terbesar, Tetapi Korupsi Tinggi
Indonesia dikenal religius. Masjid banyak. Pengajian ramai. Ibadah semarak. Simbol-simbol agama berkembang di mana-mana. Tetapi mengapa korupsi tetap merajalela?
Agama Sering Berhenti Pada Ritual
Masalah terbesar bangsa ini adalah pemisahan antara ibadah ritual, dan moral sosial. Agama sering dipahami sebatas : shalat, puasa, naik haji, simbol pakaian, dan slogan keagamaan. Tetapi nilai inti agama seperti : kejujuran, amanah, keadilan, anti kezaliman, dan keberpihakan kepada rakyat kecil justru lemah dalam praktik kekuasaan. Korupsi akhirnya dilakukan bukan karena orang tidak beragama, tetapi karena agama tidak dijadikan etika publik.
Politik Biaya Tinggi Melahirkan Korupsi
Demokrasi yang mahal melahirkan : politik uang, jual beli jabatan, dan ketergantungan pada pemodal. Ketika biaya politik sangat mahal, banyak pejabat akhirnya : mengembalikan modal, membalas sponsor politik, atau membangun dinasti kekuasaan. Korupsi bukan lagi penyimpangan individual, tetapi menjadi bagian dari sistem politik.
Lemahnya Keteladanan Elite
Rakyat belajar dari elite. Jika elite gemar pamer kekayaan, menyalahgunakan jabatan, hidup mewah di tengah penderitaan rakyat, maka pesan moral agama kehilangan wibawa. Bangsa ini membutuhkan bukan hanya ulama dan tokoh agama, tetapi juga pemimpin yang memberi teladan integritas.
3. Demokrasi Besar, Tetapi Kekuasaan Cenderung Fasis
Indonesia sering dipuji sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pemilu berlangsung rutin. Partai politik banyak. Media relatif bebas. Tetapi mengapa rakyat merasakan : kritik dibungkam, aparat makin represif, oposisi dilemahkan, dan kekuasaan semakin terkonsentrasi?
Demokrasi Prosedural, Bukan Substansial
Demokrasi di Indonesia sering berhenti pada pemilu lima tahunan, pembagian kursi, dan perebutan jabatan. Padahal demokrasi sejati harus menjamin kebebasan berpikir, kebebasan kritik, supremasi hukum, dan perlindungan hak rakyat. Jika pemilu tetap ada tetapi kritik dibungkam, maka demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa ruh.
Kekuasaan dan Oligarki Bersatu
Bahaya terbesar demokrasi modern adalah ketika kekuasaan politik, modal ekonomi, media, dan aparat, bertemu dalam satu kepentingan. Ketika oligarki mengendalikan demokrasi, maka yang lahir bukan pemerintahan rakyat, melainkan pemerintahan elite atas nama rakyat.
Kritik Dianggap Ancaman
Dalam negara demokrasi yang sehat, kritik adalah vitamin. Tetapi dalam pemerintahan yang cenderung otoriter, kritik dianggap ancaman, kebencian, atau upaya delegitimasi. Akibatnya muncul kriminalisasi, intimidasi, pembungkaman, dan ketakutan sosial. Inilah gejala yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai neo-otoritarianisme atau fasisme gaya baru.
Jalan Keluar : Mengembalikan Negara kepada Rakyat
Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat menjadi negara maju dan Sejahtera. Yakni : sumber daya alam, jumlah penduduk besar, posisi geopolitik yang strategis, budaya gotong royong, dan modal spiritual keagamaan.
Namun syarat itu hanya akan bermakna jika negara kembali pada tujuan dasarnya yaitu melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Yang diperlukan Indonesia hari ini bukan sekadar pergantian elite, tetapi perubahan paradigma bernegara. Yaitu dari oligarki menuju demokrasi rakyat, dari pertumbuhan menuju kesejahteraan, dari simbol agama menuju moralitas publik, dari kekuasaan represif menuju keadilan sosial.
Penutup
Indonesia tidak kekurangan kekayaan. Indonesia tidak kekurangan agama. Indonesia juga tidak kekurangan demokrasi. Yang kurang adalah kejujuran, keadilan, keberpihakan kepada rakyat, dan keteladanan moral dalam kekuasaan.
Jika kekayaan alam dikelola dengan adil, agama dijalankan sebagai etika sosial, dan demokrasi dikembalikan kepada rakyat, maka Indonesia bukan hanya bisa menjadi negara besar, tetapi juga negara yang bermartabat dan sejahtera untuk semua. Sebab, tujuan akhir negara bukan sekadar kekuasaan, melainkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Penulis adalah Ketua Umum DNIKS dan Anggota DPR/MPR 1999–2013)
