Prof. Dr. Amir Santoso (Foto : Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Setiap kali sebuah jalan tol diresmikan, kita merasa Indonesia sedang bergerak maju. Setiap kali sebuah bandara baru dibuka, optimisme kembali dipompa. Ketika bendungan selesai dibangun, pelabuhan diperluas, atau gedung pemerintahan berdiri semakin megah, kita pun menyebutnya sebagai bukti kemajuan. Tidak ada yang salah dengan semua itu.
Yang layak dipertanyakan justru sesuatu yang jarang masuk ke dalam pidato peresmian: apakah negara ini sedang membangun fondasi yang tidak terlihat?
Karena sesungguhnya, negara tidak berdiri di atas beton. Negara berdiri di atas kepercayaan. Kepercayaan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun.
Kepercayaan bahwa jabatan diberikan kepada mereka yang mampu, bukan semata kepada mereka yang dekat. Kepercayaan bahwa pelayanan publik hadir untuk melayani warga, bukan sebaliknya.
Sayangnya, kepercayaan tidak dapat diresmikan dengan gunting pita. Ia tidak menghasilkan foto udara yang memukau. Ia tidak bisa dihitung dalam kilometer atau meter kubik. Tidak ada papan proyek bertuliskan, “Pembangunan Integritas Sedang Berlangsung. Mohon Bersabar.”
Mungkin itulah sebabnya pembangunan institusi sering kalah populer dibanding pembangunan fisik.
Padahal sejarah hampir selalu mengajarkan pelajaran yang sama. Peradaban besar tidak runtuh karena kekurangan gedung. Mereka runtuh ketika aturan kehilangan wibawa.
Ketika hukum mulai mengenal pengecualian. Ketika jabatan lebih banyak dipandang sebagai hak istimewa daripada amanah. Dan ketika kesetiaan kepada seseorang perlahan menggantikan kesetiaan kepada prinsip.
Ironinya, bangsa modern justru sering terjebak pada ilusi yang sederhana: apa yang terlihat dianggap lebih penting daripada apa yang bekerja. Kita begitu bangga pada jalan yang mulus, tetapi sering pasrah menghadapi birokrasi yang berliku.
Kita membangun gedung pelayanan publik yang nyaman, tetapi warga masih harus belajar bahwa kesabaran sering menjadi syarat tambahan untuk memperoleh pelayanan. Kita berbicara tentang transformasi, tetapi kadang masih memelihara kebiasaan lama yang justru menghambat perubahan.
Negara akhirnya menyerupai mobil yang terus dipoles hingga mengilap. Mesinnya justru jarang diperiksa. Selama mobil masih tampak mengesankan dari luar, kita merasa semuanya baik-baik saja. Padahal mesin yang diabaikan tidak pernah bernegosiasi dengan penampilan. Ia hanya menunggu waktunya berhenti.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan orang-orang hebat. Anak-anak muda kita diterima di universitas terbaik dunia. Banyak yang memimpin perusahaan teknologi, laboratorium riset, hingga lembaga internasional. Mereka membuktikan bahwa kemampuan bangsa ini tidak pernah menjadi persoalan.
Pertanyaan besarnya justru berbeda. Apakah sistem kita cukup ramah terhadap kemampuan? Ataukah kita masih terlalu sering meminta orang-orang terbaik menyesuaikan diri dengan sistem, alih-alih memperbaiki sistem agar layak bagi orang-orang terbaik?
Di sinilah pembangunan fisik menemukan batasnya. Aspal dapat mempercepat kendaraan. Tetapi tidak dapat mempercepat keadilan. Gedung baru dapat membuat kantor lebih indah. Tetapi tidak otomatis membuat pelayanan lebih bermartabat. Jembatan dapat menghubungkan dua pulau. Namun hanya institusi yang mampu menghubungkan negara dengan kepercayaan rakyatnya.
Mungkin sudah saatnya kita mengubah cara mengukur kemajuan. Selain bertanya berapa kilometer jalan yang selesai dibangun, kita juga perlu bertanya: apakah warga semakin percaya kepada hukum? Apakah birokrasi semakin profesional? Apakah ruang bagi kompetensi semakin terbuka? Apakah aturan semakin dihormati, bahkan ketika tidak menguntungkan mereka yang berkuasa?
Karena pada akhirnya, kemajuan bukanlah kemampuan mendirikan bangunan yang tinggi. Kemajuan adalah kemampuan membangun sistem yang membuat orang biasa merasa diperlakukan secara adil.
Beton suatu hari akan retak. Aspal suatu hari akan berlubang. Gedung-gedung megah suatu hari akan membutuhkan renovasi. Tetapi ketika kepercayaan kepada institusi ikut retak, yang memerlukan perbaikan bukan lagi jalan atau jembatan. Melainkan hubungan antara negara dan rakyatnya. Dan itu, sebagaimana diajarkan sejarah, selalu merupakan proyek pembangunan yang paling mahal—dan paling lama diselesaikan.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, dan mantan anggota DPR/MPR RI)
