Mathias Brahmana (Foto : Istimewa)
Oleh : Mathias Brahmana
(Wartawan Senior)
Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada 14 September 2026, hanya beberapa hari setelah genap satu tahun menduduki posisi tersebut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, Presiden mengangkat Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya.
Pemerintah belum menjelaskan secara terbuka alasan substantif pemberhentian tersebut. Karena itu, setiap kesimpulan mengenai penyebab pencopotan harus ditempatkan sebagai analisis berdasarkan rangkaian kebijakan, kondisi ekonomi, respons pasar, serta pilihan Presiden terhadap penggantinya; bukan sebagai keterangan resmi Istana.
Perkembangan terbaru memberikan petunjuk tambahan. Sehari setelah diberhentikan, Purbaya mengaku kecewa, tetapi mengisyaratkan bahwa keputusan itu tidak sepenuhnya mengejutkan. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan kebijakan dengan Presiden, tetapi terdapat perbedaan dengan sejumlah pejabat lain. Bahkan, Purbaya menyebut telah menduga pencopotannya berkaitan dengan keputusan yang baru diambilnya, meskipun tidak menjelaskan keputusan yang dimaksud.
Pernyataan tersebut tidak membuktikan adanya konflik tertentu. Namun setidaknya menunjukkan bahwa pergantian Menteri Keuangan ini tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya tenang.
Penjelasan paling kuat atas pencopotan Purbaya bukanlah satu kesalahan tunggal. Yang terlihat adalah akumulasi persoalan mengikis keyakinan terhadap arah pengelolaan ekonomi. Pada masa kepemimpinan Purbaya, Indonesia memang mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat dalam tiga tahun. Akan tetapi, pencapaian tersebut berjalan beriringan dengan defisit anggaran terbesar dalam lebih dari dua dekade di luar masa pandemi, pelemahan rupiah hingga mencapai titik terendah, meningkatnya arus keluar modal, serta kekhawatiran terhadap campur tangan dalam kebijakan bank sentral.
Fitch dan Moody’s juga mengubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Peringkat utamanya memang belum diturunkan, tetapi perubahan prospek merupakan peringatan bahwa ketidakpastian kebijakan dan tekanan belanja mulai dilihat sebagai risiko yang semakin serius.
Dalam pengelolaan fiskal, persepsi bukan sekadar persoalan citra. Persepsi menentukan harga yang harus dibayar negara. Ketika investor mulai meragukan kesinambungan kebijakan, mereka akan meminta imbal hasil obligasi yang lebih tinggi atau memindahkan modalnya. Ketika rupiah melemah, biaya impor, pembayaran utang luar negeri, subsidi energi, dan tekanan inflasi dapat meningkat. Dengan demikian, hilangnya kepercayaan pada akhirnya masuk kembali ke APBN sebagai biaya nyata.
Persoalannya bukan bahwa kas negara telah runtuh. Masalah yang lebih mendasar adalah munculnya pertanyaan apakah kebijakan fiskal masih dikelola melalui angka yang konsisten, koordinasi yang kuat, serta komunikasi yang dapat dipercaya.
Danantara Pemantik Terakhir
Kontroversi terdekat sebelum pencopotan muncul ketika Purbaya mengumumkan rencana penyerahan sekitar Rp120 triliun laba Danantara kepada pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan fiskal. Kepala Danantara kemudian menyatakan bahwa rencana semacam itu belum pernah dibicarakan.
Perbedaan pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih besar daripada angka Rp120 triliun. Danantara dibentuk sebagai pengelola aset dan investasi negara. Jika dana yang seharusnya digunakan untuk investasi dapat sewaktu-waktu ditarik untuk menutup kebutuhan APBN, pasar akan mempertanyakan batas antara pengelolaan investasi jangka panjang dan kebutuhan fiskal jangka pendek.
Lebih berbahaya lagi apabila Menteri Keuangan dan pengelola Danantara menyampaikan keterangan berbeda mengenai dana sebesar itu. Perbedaan tersebut menciptakan kesan bahwa pusat-pusat pengelolaan ekonomi negara tidak bekerja berdasarkan informasi dan keputusan yang sama.
Belum terdapat bukti resmi bahwa kontroversi Danantara menjadi penyebab langsung pencopotan. Namun waktunya menjadikan peristiwa tersebut sebagai kemungkinan pemantik terakhir dalam hubungan yang sebelumnya sudah dibebani perbedaan pendekatan.
Purbaya dikenal lugas, percaya diri, dan tidak terlalu membungkus pernyataan dengan bahasa diplomatis. Gaya seperti itu dapat menjadi kekuatan ketika diperlukan untuk mengguncang birokrasi yang lamban. Namun jabatan Menteri Keuangan mempunyai konsekuensi komunikasi yang berbeda.
Setiap ucapan Menteri Keuangan dibaca sebagai sinyal oleh pasar valuta asing, investor obligasi, Bank Indonesia, DPR, lembaga pemeringkat, BUMN, Danantara, dan mitra internasional. Sebuah pernyataan yang belum dikoordinasikan dapat segera diterjemahkan menjadi ekspektasi kebijakan.
Karena itu, keberanian berkomunikasi harus berjalan bersama ketepatan data dan kesatuan pesan. Pasar tidak menuntut Menteri Keuangan selalu berbicara menyenangkan. Pasar menuntut agar perkataannya dapat dipercaya.
Kebijakan Purbaya memindahkan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara untuk memperbesar likuiditas juga memperlihatkan karakter pendekatannya: cepat, ekspansif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Namun kebijakan tersebut menimbulkan gesekan dengan bank sentral dan kekhawatiran mengenai batas antara instrumen fiskal dan moneter.
Masalahnya bukan semata-mata apakah kebijakan itu berhasil atau gagal. Masalahnya adalah apakah kebijakan tersebut dirancang dan dikomunikasikan melalui koordinasi institusional yang cukup kuat.
Suahasil Nazara Pesan Stabilitas Tetapi juga Ironi
Pemilihan Suahasil Nazara menjadi petunjuk paling jelas mengenai tujuan langsung reshuffle. Suahasil bukan figur politik dari luar Kementerian Keuangan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dirinya mewakili kesinambungan institusi, pengalaman teknokratis, serta tradisi kehati-hatian fiskal.
Dalam pernyataan pertamanya, Suahasil menekankan kredibilitas APBN, komunikasi yang dapat dipercaya, dukungan terhadap program prioritas pemerintah, serta komitmen menjaga defisit di bawah batas tiga persen terhadap produk domestik bruto.
Pilihan tersebut dapat dibaca sebagai operasi pemulihan kepercayaan. Presiden tetap ingin menjalankan program prioritas dan mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi menyadari bahwa ambisi itu tidak dapat dibayar dengan hilangnya kredibilitas fiskal.
Namun terdapat ironi yang tidak boleh diabaikan. Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada masa pemerintahan Prabowo yang belum genap dua tahun. Pengangkatan seorang teknokrat dapat menenangkan pasar, tetapi pergantian yang terlalu cepat justru dapat memperkuat kesan bahwa arah kebijakan ekonomi mudah berubah. Dengan kata lain, figur baru menawarkan stabilitas, tetapi cara pergantiannya sekaligus memperlihatkan ketidakstabilan.
Purbaya tampaknya terjepit di antara dua tuntutan yang sulit dipertemukan. Di satu sisi, Presiden menghendaki percepatan pertumbuhan menuju delapan persen sekaligus pembiayaan berbagai program prioritas dengan kebutuhan anggaran besar. Di sisi lain, pasar menuntut defisit terkendali, penerimaan negara yang kuat, independensi kelembagaan, serta kebijakan yang dapat diprediksi.
Purbaya mencoba menjawab tuntutan pertama melalui kebijakan propertumbuhan dan penambahan likuiditas. Pertumbuhan memang meningkat. Namun biaya fiskal melebar dan kepercayaan pasar tidak ikut pulih. Ketika hasil ekonomi dan persepsi investor bergerak ke arah yang berbeda, Menteri Keuangan akhirnya menjadi titik paling mudah untuk diganti.
Akan tetapi, pencopotan tersebut tidak boleh menyederhanakan persoalan seolah-olah seluruh tekanan fiskal merupakan kesalahan pribadi Purbaya. Besarnya subsidi, program makan bergizi gratis, target pertumbuhan delapan persen, serta berbagai agenda prioritas merupakan pilihan politik Presiden. Menteri Keuangan mengelola dan memberi peringatan, tetapi arah utama APBN tetap ditentukan oleh kepala pemerintahan.
Pergantian menteri dapat menciptakan ketenangan jangka pendek. Namun kredibilitas fiskal tidak dapat dipulihkan hanya melalui wajah baru. Suahasil harus membuktikan setidaknya tiga hal: angka APBN dapat dipercaya, koordinasi antarlembaga dapat dipulihkan, dan program pemerintah mempunyai pembiayaan yang berkelanjutan. Namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada ruang yang diberikan Presiden untuk mempertahankan disiplin fiskal ketika berhadapan dengan tuntutan politik dan belanja.
Di sinilah letak ujian sebenarnya. Apabila Suahasil diberi mandat menjaga APBN, tetapi tetap harus membiayai seluruh ambisi tanpa keberanian memilih prioritas, pergantian menteri hanya akan memindahkan beban dari satu orang kepada orang lain.
Purbaya mungkin dicopot karena tidak lagi mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, fiskal, koordinasi, dan kepercayaan pasar. Namun apabila sumber ketidakseimbangan terletak pada tuntutan kebijakan yang melampaui kemampuan penerimaan negara, masalah itu tidak akan ikut pergi bersama dirinya.
Menteri Keuangan dapat diganti dalam satu sore. Tetapi kepercayaan fiskal tidak dapat dipulihkan secepat pelantikan. Ia hanya kembali ketika kebijakan, angka, dan ucapan pemerintah berhenti berjalan ke arah yang berbeda.
(Penulis adalah wartawan senior yang kini menjadi pemerhati sosial dan politik, tinggal di Jakarta)
