Kantor Kementerian ATR/BPN (net)
Isu menarik pagi ini, KPK geledah tiga kantor Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon selama 8 jam, Kamis (17/9) malam. Tiga lokasi yang digeledah itu adalah ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; dan ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi. Saat penggeledahan, menterinya tidak muncul alias tidak Nampak.
Isu lainnya, keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peresmian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai, Jakarta, jadi sorotan. Jubir Partai Gerindra, Sugiat Santoso menjelaskan, Prabowo dan Pramono memang memiliki hubungan personal yang dekat. Namun, keakraban keduanya dalam kegiatan tersebut tidak ditafsirkan sebagai agenda politik 2029. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK geledah tiga kantor Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon selama 8 jam, Kamis (17/9) malam. Tiga lokasi yang digeledah itu adalah ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; dan ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi. Penggeledahan juga menyasar beberapa ruangan di direktorat terkait.
“Untuk barang bukti (barbuk) yang diamankan penyidik dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/9). Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak tampak saat tim penyidik KPK lakukan penggeledahan.
Budi jelaskan, semua barang bukti tersebut akan diekstraksi untuk selanjutnya ditelaah dan dianalisis guna membantu penyidik membedah perkara yang sedang diusut. “Sehingga menjadi terang bagaimana bangunan konstruksi, siapa saja pihak-pihak yang punya peran krusial, ya. Baik pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun masih ada pihak-pihak lain yang jika nanti berdasarkan alat bukti yang ditemukan punya peran krusial, tentu KPK juga terbuka peluang untuk terus melakukan pengembangan,” tuturnya.
2. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid belum muncul ke publik setelah anak buahnya tertangkap dalam OTT KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Bogor. Bahkan Nusron dua kali absen dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta. Pertama, Nusron absen dalam raker dengan Komisi II DPR, Selasa (15/9), membahas pengelolaan aset pemda dan Aset BUMD. Dalam rapat tersebut, Nusron diwakili oleh Wakilnya, Ossy Dermawan. Sedangkan Mendagri Tito Karnavian hingga sejumlah gubernur hadir dalam rapat tersebut.
Kedua, ia juga absen dalam raker dengan Komisi II DPR pada Rabu (16/9), membahas penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR. Nusron menugaskan Ossy Dermawan untuk mewakilinya dalam raker tersebut. Ossy mengatakan ketidakhadiran Nusron karena ada agenda lain. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan agenda yang dimaksud.
“Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” ujarnya kepada wartawan. “Artinya, beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal,” imbuhnya. Ossy juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Nusron apakah di Jakarta atau sedang di daerah. Ossy membantah kabar yang menyebut Nusron sakit. “Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau,” tuturnya.
Kortas Tipidkor Polri mengaku telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi lahan seluas 230.450 meter milik Kementerian ATR/BPN di wilayah Bali yang ditaksir senilai Rp4,8 triliun. Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Indra Lutrianto Amstono mengatakan saksi yang diperiksa berasal pegawai ATR/BPN dan Kantor BPN Bali.
Selain itu, Indra mengatakan penyidik juga turut memeriksa saksi dari PT Marga Srikaton Dwipratama (MSD) selaku pihak yang menguasai lahan serta PT Telehouse selaku pihak yang berkaitan dengan menara telekomunikasi di lokasi. “Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa sembilan orang saksi yang berasal dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Bali, PT MSD, dan PT Telehouse,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/9).
3. Partai Gerindra membuka peluang kerja sama dengan PDI-P pada Pilpres 2029 mendatang. Jubir Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, partainya membuka pintu bagi seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. “Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya kepada kekuatan politik mana pun dalam konteks 2029 untuk katakanlah bersama-sama, berjuang bersama terkait dengan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Sugiat, Kamis (17/9). “Apakah nanti dalam konteks Pilpres dan lain sebagainya, Gerindra membuka peluang. Bahkan even dengan PDI-P sekali pun, kan,” sambung dia.
Meski demikian, Sugiat menegaskan Gerindra hingga kini belum melakukan hitung-hitungan politik untuk menghadapi Pilpres 2029. Menurut dia, seluruh jajaran Gerindra masih fokus mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jubir Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung — saat menjajal LRT Jakarta bukan bagian dari agenda politik untuk Pemilu 2029. “Jadi tidak bisa ditafsirkan bahwa ada ada agenda politik di pertemuan tersebut. Itu sebagai sebuah bentuk kerja bersama saja, kan,” kata Sugiat Santoso katanya kepada wartawan, Kamis (17/9).
Sugiat mengatakan, pertemuan Prabowo dan Pramono saat peresmian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai merupakan bagian dari tugas keduanya sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah. “Pertemuan itu tugas kan, sebagai tugas. Sebagai Presiden dan sebagai Gubernur yang dalam satu kegiatan bersama peresmian LRT ya,” ujar Sugiat.
Menurut Sugiat, Prabowo dan Pramono memang sudah memiliki hubungan personal yang dekat. Namun, ia meminta keakraban keduanya dalam kegiatan tersebut tidak ditafsirkan sebagai agenda politik. ”Redaksi Yth”: Hak Prerogatif Presiden Artikel Kompas.id “Dan walaupun secara personal memang keduanya juga sudah sangat dekat lama, kan,” kata dia.
Keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara peresmian LRT rute Kelapa Gading-Manggarai, Jakarta, jadi sorotan. Sebelum meresmikan LRT, Prabowo bersama Pramono menjajal perjalanan LRT dari Stasiun Kelapa Gading menuju Stasiun Manggarai. Selama perjalanan yang memakan waktu 28 menit itu, keduanya terlihat berbincang akrab serta bercanda di dalam gerbong kereta.
Dalam gerbong yang sama juga dihadiri sejumlah pejabat lain yang mendampingi Prabowo, serta penumpang dari unsur pelajar hingga penyandang disabilitas Ada satu momen kelakar Prabowo kepada Pramono yang terekam kamera Sekretariat Presiden. Mulanya, Pramono meminta bantuan dari Danantara dalam pengembangan rute LRT lainnya. “Kalau Bapak izinkan sebenarnya tinggal dibantu sedikit dengan Danantara,” kata Pramono ke Prabowo, di dalam LRT. “Jakarta kaya,” ujar Prabowo, sambil menepuk pundak Pramono yang langsung disambut tawa rombongan pejabat yang naik LRT tersebut.
4. Presiden Prabowo Subianto menyinggung fenomena deep state saat sedang membahas URI dalam sesi Program Presiden Prabowo Menjawab. “Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo, dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, kemarin.
Menurut Prabowo, pembentukan URI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional. Pemerintah ingin memastikan institusi negara diisi oleh pejabat yang kompeten, dapat dievaluasi, dan mampu bekerja selaras untuk kepentingan masyarakat. “Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menghemat triliunan uang negara. Sejak menjabat Presiden RI, Prabowo menyebut, 328 BUMN yang ditutup membuat negara hemat hingga Rp50 triliun. “BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp 50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” kata Prabowo.
Hingga akhir tahun ini, menurut Prabowo, masih ada sekitar 400 BUMN lagi yang harus ditutup. Dia mengatakan, secara total pemerintah bisa menutup 750 BUMN serta menghemat Rp100 triliun. “Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ucapnya.
Ditegaskan, ratusan BUMN tersebut ditutup karena sudah dianggap tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan aturan di BUMN. Kepala negara kemudian mencontohkan capaian BUMN PT Pupuk Indonesia kini menunjukkan kinerja yang baik karena memiliki keuntungan bersih hingga 252 persen.
Presiden Prabowo menceritakan pengalamannya pernah komplain ke PresidenJokowi saat dirinya masih menjabat Menhan. Kala itu, Prabowo komplain ke Jokowi soal menteri yang tak mau bertemu dengannya. “Saya pernah komplain ke Pak Jokowi. Beliau Presiden, saya menterinya. Saya bilang, ‘Pak, Bapak Presiden, saya minta waktu menghadap Bapak, paling lambat tiga hari Bapak terima saya. Ini salah satu menteri Bapak, sudah satu tahun saya minta ketemu, dia enggak mau ketemu saya,” ungkap Prabowo dalam Program Presiden Menjawab yang dikutip Kamis (17/9).
Prabowo bercerita, dirinya saat itu mengirim surat ke menteri tersebut. Hanya saja, surat Prabowo baru dibalas setahun kemudian. “Saya tulis surat ke menteri itu, dijawab satu tahun kemudian. Dari Jakarta ke Jakarta,” ujar dia. Dia mengaku heran dengan sikap menteri itu. Namun, ia enggan mengungkap identitasnya karena ini kejadian di masa lalu. “Loh, Menteri Pertahanan Amerika tulis surat ke saya. Bisa saya sampai kan, tapi sudah, itu saya enggak sebut namanya,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi ke jajaran Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, terkait upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu arahan Prabowo dalam sidang tersebut adalah memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga termasuk stok bahan bakar minyak (BBM). “Hal-hal yang kita bahas adalah sudah barang tentu menyikapi geopolitik yang terjadi dengan memastikan ketersediaan energi nasional kita harus cukup,” kata Bahlil, Kamis (17/9).
Bahlil memastikan stok BBM cadangan nasional masih aman atau berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. “Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan untuk stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18-20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” ucap Bahlil.
5. Presiden Prabowo menceritakan sebuah buku yang menjadi pemantik semangatnya kembali ketika ia mengalami masa sulit pada 1998. Dia mengatakan, buku tersebut karya sastrawan Brazil, Paulo Coelho yang menulis buku Sang Alkemis. Namun bukan buku berjudul “Sang Alkemis” lah yang membuat Prabowo tertarik, tetapi buku yang berjudul The Manual of the Warrior of Light yang jika diterjemahkan menjadi Kitab Suci Kesatria Cahaya.
“Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya, saya lagi bisa dikatakan sedang berada di titik nadir dari karier saya. Saya habis lengser, tahun 1998-1999, Saya dituduh macam-macam ya kan, kudeta ini semua, penculikan apa semua itu wajar saya di titik nadir,” kata Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Prabowo Subianto, Kamis (17/9).
Saat itu Prabowo dipanggil oleh kakaknya, Maryani yang kemudian memberikan buku karya Paulo Coelho tersebut. “Ini, buku ini sebetulnya tentang kamu, dia bilang begitu,” kata Prabowo menirukan ucapan kakaknya. Prabowo klalu membaca buku tersebut dan tanpa terasa air matanya menetes. Ia merasakan buku yang bercerita tentang Kesatria Cahaya itu sedang berbicara dengan dirinya.
Presiden Prabowo Subianto menceritakan momen KPK meminta izin melanjutkan proses hukum dugaan korupsi yang dilakukan jajarannya. Prabowo menyebut KPK menanyakan kepadanya apakah dapat melanjutkan proses hukum yang berjalan terhadap pejabat di jajaran pemerintahannya? Prabowo menyatakan tak pandang bulu terhadap penegakan hukum. Jika memang KPK memiliki cukup bukti, ia meminta mereka melanjutkan proses hukum yang ditanganinya.
“Ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya gimana saya ya kan. ‘Apa kami diizinkan untuk menahan?” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Kamis (18/9). “You ada bukti? Kalau ada bukti silahkan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjut Prabowo.
Prabowo menegaskan, ia tak pandang bulu dalam menegakkan kasus korupsi, termasuk terhadap orang dekatnya. Ia bahkan kembali menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mantan anggota tim suksesnya, Dadan Hindayana. “Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata dia.
6. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku terpukul karena kadernya, Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz kembali terseret kasus korupsi lagi, terjerat OTT KPK di Bogor. “Kami menganggap ini sebuah musibah dan kami merasa terpukul,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9). Namun, Bahlil tetap menghormati proses hukum yang berjalan terhadap kadernya itu. “Tapi yang terpenting adalah kita menghargai proses hukum yang berlaku. Kita menjunjung tinggi dan biarkanlah semua proses hukum itu kita hargai dengan baik ya,” ucap dia.
Di sisi lain, dia mengatakan Partai Golkar tetap menatap dan melangkah ke depan. Bahlil menambahkan, kader Partai Golkar itu banyak sehingga tidak bisa dikontrol satu per satu. “Ini adalah sebuah musibah yang sudah barang tentu tidak semua orang menginginkan ini, ya. Kami selalu menatap ke depan sebagai partai yang pengalaman, sebagai partai yang banyak kadernya, memang kita juga tidak bisa mengontrol satu dengan satu ya,” ujarnya. Saat ditanya apakah Fahd akan dipecat dari Golkar, Bahlil sambil berjalan hanya menjawab, “Ya gitu ya.”
Sebagai info, sebelum terjerat kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Fahd El Fous Arafiq dua kali divonis dalam perkara korupsi, yakni kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 dan kasus suap pengadaan Al Quran serta laboratorium komputer di Kemenag tahun 2017. Kondisi itu membuat Fahd dikategorikan sebagai residivis.
7. Kejagung ungkap kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024 mencapai Rp 2 triliun. “Sekitar Rp 2 triliun,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi, Kamis (17/9). Untuk mengumpulkan bukti dalam perkara ini, tim Jampidsus Kejagung menggeledah sejumlah lokasi di Bekasi dan Jakarta. “Di antaranya kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi,” kata Anang dalam siaran persnya, kemarin.
Kepala Bapenda Kota Bekasi M Solikhin mengaku telah diperiksa penyidik Kejagung sebelum kantornya digeledah penyidik pada Kamis (17/9). “Saya hari Senin kemarin juga diperiksa. Sebenarnya kontennya sama, apa saja data yang terkait dengan PT Migas. Pertanyaannya seputar itu sama dengan yang hari ini,” kata Solikhin kepada awak media di Kantor Bapenda Kota Bekasi, Kamis (17/9). Menurut Solikhin, materi pemeriksaan berkaitan dengan data PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi atau PT Migas, terutama data bagi hasil keuangan dan dividen. Data yang diminta berkaitan dengan pendapatan daerah dari PT Migas, termasuk bagi hasil keuangan atau dividen yang diterima Pemerintah Kota Bekasi.
Tim penyidik Jampidsus Kejagung geledah sejumlah ruangan di Kantor Bapenda Kota Bekasi, Kamis (17/9) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
“Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melaksanakan serangkaian tindakan hukum, meliputi penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk di beberapa kantor perusahaan yang diduga terlibat,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan resminya, Kamis (17/9).
Kepala Bapenda Kota Bekasi M Solikhin mengatakan, ada empat ruangan yang didatangi penyidik Kejagung. “Jadi ada empat lokasi. Bukan digeledah, tapi disamperin. Itu ruangan saya (Kepala Bapenda), kemudian ruang sekretariat bagian umum, ruang Pengendalian atau pengawasan sistem (PPS) dan ruang arsip,” jelas Solikhin kepada awak media di Kantor Bapenda.
8. KPK mengatakan, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PAN Bebizie Sri Mulyati akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 895 juta terkait kasus gratifikasi per metric ton batu bara yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. “Yang bersangkutan (Bebizie) telah secara kooperatif menyerahkan uang kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, sejumlah Rp 895 juta,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Jumat (18/9).
Budi mengatakan, penyidik menduga uang tersebut diterima Bebizie dari salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. “Uang tersebut diduga diterima BBZ dari salah satu pihak, yang terkait dengan perkara dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kukar,” ujar dia.
Sebelumnya KPK menyebut anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PAN, Bebizie Sri Mulyati mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus TPPU di wilayah Kutai Kartanegara yang menjerat eks Bupati Kukar Rita Widyasari. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Bebizie. ‘’Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum menyerahkan uang yang diterimanya dari salah satu korporasi yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut,’’ kata Budi Prasetyo di gedung Merah Putih, Kamis (17/9).
9. Kepala BGN Sudaryono berjanji tidak akan jor-joran dalam menggunakan anggaran. Ia tidak akan melakukan pengadaan yang tidak perlu, seperti yang dilakukan Kepala BGN sebelumnya. Janji tersebut merespons perihal nasib anggaran program MBG di bawah Menkeu Suahasil Nazara. Pasalnya, ketika Menkeu masih dijabat Purbaya Yudhi Sadewa, anggaran BGN akan dipangkas hingga di bawah Rp 200 triliun. “Kita enggak mau anggaran jor-joran kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu, sudah enggak mungkin kita lakukan itu,” ujar Sudaryono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
Sudaryono menjelaskan, pada intinya, semua anggaran adalah milik rakyat, baik yang jumlahnya besar maupun yang kecil. Ia menyatakan akan mempertanggungjawabkan anggaran BGN sebaik-baiknya. “Kami intinya gini, semua anggaran, mau besar, mau kecil, itu uang negara, uang rakyat. Tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin. Kalau memang anggarannya jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu,” imbuhnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kepala dapur program MBG atau SPPG kini wajib hadir saat menu MBG dimasak. Jika ada kepala dapur yang ketahuan tidak berada di lokasi saat MBG dimasak, akan ditertibkan. “Yang tadinya kepala dapur itu tidak ada kewajiban ada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan. Sudah kita wajibkan, masih juga ada 1-2 yang barangkali masih belum tertib, ya kami tertibkan,”ujar Sudaryono lagi. Ia mengatakan, praktik-praktik lama di BGN yang tidak sesuai akan diubah semua.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta BGN pastikan marketplace pengadaan bahan baku MBG tidak menciptakan monopoli baru. Netty mengingatkan, marketplace yang disiapkan BGN harus mampu memutus permainan harga dalam pengadaan bahan baku MBG. Bukan justru membuka ruang bagi pemasok tertentu untuk menguasai pasar. “Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty, Kamis (17/9). Netty juga minta BGN pastikan mekanisme verified seller diterapkan secara terbuka dan objektif.
BPOM menyiapkan anggaran Rp 509,5 miliar pada 2027 untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Anggaran tersebut akan digunakan mulai dari pengambilan dan pengujian sampel makanan, pencegahan melalui pendampingan SPPG, hingga penanganan jika terjadi insiden keamanan pangan.
“Surveilans atau sampling dan uji menjadi salah satu fokus utama pengawasan MBG, termasuk pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap bahan baku, makanan siap saji, serta uji kualitatif atau uji cepat kit pada SPPG,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX DPR, di Senayan Jakarta, Kamis (17/9).
10. Mantan Wapres sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) meminta Pemprov DKI Jakarta ajak warganya menegakkan disiplin listrik untuk cegah kebakaran. JK menilai ancaman kebakaran di Jakarta jauh lebih berbahaya daripada banjir. Umumnya kebakaran di Jakarta hampir seluruhnya terjadi di perkampungan.
“Kita sudah sepakat dengan Pak Gubernur untuk mengerahkan pemadam kebakaran, Satpol PP, mahasiswa elektronik di seluruh Jakarta dan PLN untuk menggerakkan disiplin listrik,” ujar JK dalam peresmian gedung baru PMI di Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
JK mengungkapkan, 90 persen kebakaran di Jakarta terjadi karena listrik. Menurutnya, masalah kebakaran imbas listrik ini muncul dari keteledoran manusia. “Ya, 90 persen kebakaran di Jakarta itu karena listrik. Kenapa itu terjadi? Keteledoran. Keteledoran orang. Langganannya 300 atau 400 dipakai 500, 600. Berkelebihan. Akhirnya panas, akhirnya terbakar,” jelasnya. (Harjono PS)
