TANGERANG, REPORTER.ID — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi terlibat lebih aktif dalam merumuskan arah diplomasi Indonesia di tengah persaingan global, perkembangan kecerdasan buatan (AI), krisis iklim, dan perubahan perdagangan internasional. Keterlibatan akademisi dinilai penting agar sikap Indonesia dalam forum antarparlemen didukung riset, data, dan rekomendasi kebijakan yang terukur.
Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan BKSAP Day di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pelita Harapan (UPH), Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2026).
Menurut Habib Aboe, diplomasi parlemen tidak cukup dijalankan melalui pertemuan formal dan komunikasi antarnegara. DPR membutuhkan dukungan keilmuan dari perguruan tinggi untuk memahami persoalan internasional sekaligus merumuskan posisi Indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional.
“Isu internasional saat ini berkembang sangat cepat, mulai dari dampak teknologi AI, isu krisis iklim, hingga dinamika perdagangan global dan aksesi Indonesia ke OECD. Di BKSAP, kami tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi formal. Kami membutuhkan dukungan data, analisis, dan masukan yang objektif dari akademisi,” kata Habib Aboe.
Ia menegaskan, kerja sama dengan kampus perlu diarahkan pada kontribusi yang konkret, terutama dalam menyediakan bahan analisis bagi anggota DPR sebelum mengikuti forum diplomasi antarparlemen.
Salah satu bentuk kolaborasi yang ditawarkan ialah penyusunan policy brief atau ringkasan analisis kebijakan. Dokumen singkat tersebut diharapkan dapat membantu anggota BKSAP memahami persoalan strategis dan menyiapkan posisi Indonesia sebelum berpartisipasi dalam forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Sebelum menghadiri forum antar-parlemen internasional seperti IPU atau AIPA, BKSAP membutuhkan ringkasan analisis isu yang padat dan praktis. Kami berharap dosen dan mahasiswa UPH bisa memproduksi analisis singkat satu sampai dua halaman sebagai masukan posisi diplomasi kami,” ujarnya.
Menurut Habib Aboe, keterlibatan perguruan tinggi tidak hanya memperkuat kualitas diplomasi parlemen, tetapi juga membuka peluang bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan kebijakan publik.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi jembatan antara hasil penelitian di lingkungan akademik dan proses pengambilan keputusan di parlemen. Dengan demikian, riset kampus tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan sikap Indonesia terhadap berbagai persoalan internasional.
Dorong Kajian Tata Kelola dan Etika AI
Selain diplomasi internasional, Habib Aboe mengajak UPH berkontribusi dalam pembahasan tata kelola kecerdasan buatan melalui Panitia Kerja (Panja) Artificial Intelligence (AI) di BKSAP.
Ia menilai, perkembangan AI membutuhkan perhatian terhadap aspek etika, perlindungan data, dan dampaknya bagi berbagai sektor. Karena itu, masukan dari kalangan akademisi, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan hukum, dinilai dapat membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.
“BKSAP saat ini memiliki Panja AI yang membahas tata kelola dan etika digital. Kami melihat UPH memiliki kapasitas yang baik di bidang teknologi dan hukum. Kami ingin mengundang UPH untuk memberikan rekomendasi konkret terkait etika penggunaan AI dan perlindungan data yang dapat diterapkan di sektor pendidikan dan industri,” tutur Habib Aboe.
Menurut dia, rekomendasi akademik diperlukan agar pembahasan mengenai AI tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memperhitungkan perlindungan masyarakat dan kebutuhan penerapan di dunia nyata.
Perjanjian Dagang Harus Perhatikan Industri dan Tenaga Kerja Lokal
Habib Aboe juga mendorong penelitian mengenai dampak perjanjian perdagangan internasional terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di daerah. Ia menilai, pembahasan perdagangan global perlu melampaui indikator makroekonomi dan memperhatikan konsekuensi yang dirasakan pelaku usaha serta pekerja.
Kabupaten Tangerang, tempat UPH berada, dinilai memiliki relevansi strategis untuk kajian tersebut karena merupakan salah satu kawasan industri. Kondisi itu membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk meneliti bagaimana kesepakatan perdagangan internasional memengaruhi daya saing perusahaan, aktivitas industri, dan kesempatan kerja di Banten.
“Membahas perjanjian perdagangan internasional tidak boleh berhenti pada angka-angka di tingkat makro. Karena UPH berada di Kabupaten Tangerang yang merupakan kawasan industri, kami mengajak UPH membuat kajian bersama mengenai dampak nyata perjanjian perdagangan terhadap sektor usaha dan tenaga kerja lokal di Banten,” katanya.
Kajian berbasis kondisi daerah tersebut diharapkan dapat memperkaya pertimbangan DPR ketika mengevaluasi konsekuensi kebijakan perdagangan internasional bagi perekonomian nasional.
Habib Aboe juga menyoroti proses aksesi Indonesia menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut dia, proses tersebut perlu dikawal dengan kajian yang mampu menjelaskan peluang, tantangan, serta implikasinya bagi industri dalam negeri.
Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak sivitas akademika UPH menyampaikan pandangan mengenai isu internasional yang perlu menjadi perhatian DPR, mekanisme untuk mempercepat penyerapan hasil riset kampus oleh parlemen, serta strategi menjaga kepentingan industri nasional selama proses aksesi Indonesia ke OECD.
BKSAP Harapkan Kerja Sama Berlanjut
Habib Aboe berharap pertemuan BKSAP DPR RI dengan FISIP UPH menghasilkan tindak lanjut yang terukur, bukan sekadar pertukaran gagasan dalam forum diskusi.
Ia menyatakan BKSAP terbuka terhadap kerja sama riset, penyampaian rekomendasi kebijakan, dan bentuk kolaborasi lain yang dapat memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia.
“Kami berharap pertemuan hari ini menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Kami siap membuka pintu bagi riset bersama, masukan kebijakan, maupun kerja sama lain yang dapat memperkuat diplomasi parlemen Indonesia,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, BKSAP berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis DPR dalam merespons perubahan global. Dukungan akademik diharapkan membantu parlemen menyusun posisi diplomasi yang lebih berbasis bukti, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi pertimbangan utama dalam berbagai forum internasional. ***
