Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (net)
Isu menarik pagi ini, Denny Indrayana dkk laporkan KPU ke DKPP soal dugaan pasal selundupan PKPU pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/10). Pengaduannya diterima Staf DKPP dengan nomor laporan 045/01-14/SET-02/X/2026 terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU. “Hari ini, kami memasukkan pengaduan ke DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran etik,” ucapnya. Denny jelaskan, ada empat dugaan pelanggaran kode etik KPU yang dilaporkan ke DKPP. Ketua DKPP, Heddy Lugito membenarkan, instansinya telah menerima laporan dari Denny Indrayana dkk. Di sisi lain, Bawaslu Kota Solo digugat di PN Jakpus terkait ijazah mantan Presiden Jokowi.
Isu lainnya, KPK tetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB dan langsung ditahan, Rabu (14/10). Salah satunya adalah adik Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan selaku tenaga ahli di BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Bima Setiawan dan Richard Erlangga diduga menyalahgunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan untuk kepentingan pribadi. Berikut isu selengkapnya.
1. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dkk melaporkan KPU ke DKPP soal dugaan pasal penyelundupan PKPU pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/10). Pengaduannya diterima Staf DKPP dengan nomor laporan 045/01-14/SET-02/X/2026 terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU. “Hari ini, kami memasukkan pengaduan ke DKPP terkait dengan dugaan pelanggaran etik,” ucap Denny di kantor DKPP, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/10). Denny jelaskan, ada empat dugaan pelanggaran kode etik KPU yang dilaporkan ke DKPP.
Pertama, dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU No.19 Tahun 2023 tentang aturan pengecualian bukti kelulusan SMA untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kedua, KPU tidak profesional karena tidak memverifikasi setelah menerima surat keterangan (Suket) dari Kementerian Kebudayaan terkait penyetaraan pendidikan tingkat menengah milik Gibran.
Ketiga, KPU diduga menghambat pengawasan Bawaslu dengan tidak memberikan akses untuk memantau proses pencalonan, termasuk memeriksa dokumen yang diserahkan pasangan calon. Denny juga menyoroti akses Bawaslu terhadap Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang tidak dibuka. “Keempat, dugaan penyelundupan pasal yang melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, sumpah dan jabatan, serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” jelasnya.
Ketua DKPP, Heddy Lugito membenarkan, instansinya telah menerima laporan dari Denny Indrayana dkk. Dijelaskan, DKPP menerima lima pengaduan soal dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU RI. Ia menyebut aduan itu berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal syarat ijazah SMA sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menjadi peserta Pilpres 2024.
“Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima hari ini, sedang dua aduan lainnya telah diterima pada 8-9 Oktober 2026,’’ ujar Heddy Lugito, Rabu (14/10). Heddy Lugito berjanji akan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penanganan lima aduan dugaan pelanggaran etik oleh KPU berkaitan dengan putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
“Saya ingin menyampaikan bahwa DKPP akan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam penanganan aduan ini. Prinsip keterbukaan ini kami lakukan secara sadar agar publik bisa mengetahui perkembangan dari aduan-aduan tersebut,” tegasnya.
2. Bawaslu Kota Solo digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah mantan Presiden Jokowi. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu dilayangkan Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin. Bawaslu Solo digugat bersama 8 instansi dan perorangan lainnya, Rabu (10/6) lalu.
Menanggapi gugatan tersebut, Bawaslu Solo menerangkan penggugat menilai Bawaslu Solo lalai melakukan pengawasan syarat administrasi terkait ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo hingga Presiden RI. “Menurut penggugat, salinan legalisir ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan walikota, gubernur hingga presiden tidak mencantumkan tanggal pengesahan sehingga dinilai cacat administratif dan melanggar ketentuan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008,” demikian rilis Bawaslu Solo yang diterima, Rabu (14/10).
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Puji Setyo Santoso mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah catatan terkait gugatan tersebut. “Namun demikian agenda persidangan kali ini belum masuk ke dalam substansi pokok perkara sehingga kita masih mengikuti tahapan persidangan yang telah diagendakan,” kata pria yang akrab disapa Tyo itu. Ia pun optimistis majelis hakim akan menerima eksepsi yang disampaikan Bawaslu Solo dalam persidangan.
3. KPK tetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di BNPB dan langsung ditahan, Rabu (14/10). Salah satunya adalah adik Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan selaku tenaga ahli di BNPB. “Ya, terinformasi seperti itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta. “Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar Setyo.
Selain Bima, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga; dan dua pihak swasta yaitu Gery P dan Syifa NG.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Tenaga Ahli (TA) Kepala BNPB Suharyanto yakni Bima Setiawan dan Richard Erlangga diduga menyalahgunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan untuk kepentingan pribadi. “Ya, dari ekspose kemarin itu kan yang disalahgunakan gitu ya, itu kan dana siap pakai,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu (14/10).
Setyo mengatakan, penggunaan dana siap pakai tersebut diduga melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. “Ini yang sedang didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” ujarnya.
KPK melepas Sestama BNPB Rustian yang terjaring OTT KPK di lingkungan BNPB karena statusnya masih sebagai saksi. Seperti diberitakan, Rustian merupakan salah satu dari 14 orang yang terjaring operasi senyap KPK pada Selasa (13/10) malam. Rustian meninggalkan Gedung KPK pada Rabu (14/10) pukul 14.50 WIB. “Benar (saksi),” kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.
Budi menjelaskan, Rustian merupakan salah satu pihak yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. “Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB,” ungkap Budi. Ia menjelaskan, setelah penyelidikan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
4. Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh serta audit terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat di BNPB, menyusul adanya OTT KPK di BNPB. “Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan barang dan jasa darurat,” kata Atalia, Rabu (14/10). Ia mendorong pimpinan BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan warga di lapangan tetap berjalan optimal. “Tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus hukum ini,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta penggunaan dana kebencanaan diawasi ketat, menyusul OTT KPK di lingkungan BNPB. Daniel mengingatkan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan bencana tidak boleh diselewengkan, terlebih ketika masyarakat masih hadapi kesulitan akibat bencana. “Jadi, warning ini menjadi baik agar seluruh penggunaan dana anggaran itu dilakukan dengan hati-hati, tidak ada penyelewengan, ya,” kata Daniel di Gedung DPR, Rabu (14/10).
Politisi PKB ini minta pelakunya harus dihukum seberat-beratnya karena menyalahgunakan dana penanggulangan bencana saat terjadinya bencana. Daniel menegaskan, masyarakat yang terdampak bencana tidak boleh kembali dirugikan akibat kebijakan maupun penyalahgunaan anggaran. “Ya korban kebijakan dan korban keserakahan itu,” jelas Daniel.
Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengaku miris karena OTT di lingkungan BNPB terjadi di tengah penanganan karhutla dan saat penanganan pascabencana lainnya. “Saya merasa miris, sebab peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir bandang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius,” kata Selly kepada wartawan, Rabu (14/10). Menurut Selly, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan tetap tidak boleh luput meski ada OTT KPK di BNPB. Selly menghormati langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Anggota Komisi VIII DPR lainnya, Dini Rahmania menyesalkan terjadinya kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB pada saat dilakukannya penanggulangan bencana. Dia menilai persoalan tersebut dapat membuat masyarakat korban bencana, kembali menjadi korban akibat hak-hak bantuan yang seharusnya didapatkan justru dikorupsi.
“Yang harus kita pastikan, setiap rupiah dana kebencanaan benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bencana, kemudian menjadi korban lagi karena bantuan yang seharusnya menjadi haknya diselewengkan,” ujar Dini, Rabu (14/10). Politisi Nasdem itu mengatakan, masyarakat terdampak bencana kerap menghadapi kesulitan, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga kehilangan sumber penghidupan. Tidak itu saja dana kebencanaannya pun malah diselewengkan.
5. Pencopotan Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menarik perhatian publik meskipun pencopotan tersebut telah melalui mekanisme yang lazim yakni lewat RUPSLB pada Rabu (14/10) malam. Kenapa? Karena, sebelum pencopotan, sosok penggantinya, yakni Suroso Isnandar menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu sore. Dalam pertemuan itu, Suroso didampingi CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurut Rosan, dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN, mulai dari pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, hingga akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW). “Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel,” ujar Rosan.
Dikatakan, Danantara akankoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh. Langkah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sekaligus mengurangi beban subsidi. “Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” kata Rosan.
6. Soal alasan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar terkait pemadaman listrik (blackout) di Batam pada Senin (12/10) lalu juga menarik perhatian publik. Pasalnya, Suroso mengatakan, pemadaman itu pertanda ekonomi yang semakin tumbuh dengan baik. Sedangkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, blackout tersebut karena kelelawar.
Suroso menyebut permintaan terhadap listrik di Batam kini melonjak tinggi. “Jadi ekonomi kita yang tumbuh baik menyebabkan demand yang cukup melonjak tinggi. Dan ini merupakan sinyal yang baik sebetulnya, yang harus diikuti dengan lebih andalnya perawatan yang kita punya,” ujar Suroso di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10).
Suroso menyadari ada banyak hal yang harus PLN improve di Batam. Menurutnya, blackout yang terjadi di Batam kemarin terjadi karena ada gangguan di transformator, yang berujung pada padamnya listrik dan mengurangi pelayanan ke masyarakat. “Karena itu kami mohon dukungan agar kita dapat me-review kembali dengan baik semua perawatan yang ada, dalam rangka mendukung pertumbuhan demand kita yang luar biasa termasuk di Batam,” ucapnya.
Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ungkapkan, penyebab blackout (listrik padam) di Batam adalah kelelawar. Bahlil menyampaikan, gardu listrik terganggu karena kelelawar tersebut. “Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa, yang kena kelelawar,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10). Selain itu, Bahlil menyebut ada juga dampak dari petir yang mengenai jaringan listrik. “Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam. Ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir, menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah,” ucapnya. Meski begitu, Bahlil menegaskan PLN perlu melakukan perbaikan intensif demi pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tetap merangkap jabatan sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Penegasan tersebut menjawab pertanyaan media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10). Mulanya, awak media bertanya kepada Bahlil, siapa sosok yang akan menggantikannya sebagai Menteri ESDM. Bahlil sedikit bingung terhadap pertanyaan itu. “Menteri ESDM kenapa?” tanya Bahlil.
Ia lantas menekankan, dirinya hanya menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk rangkap jabatan. “Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi,” imbuhnya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat ganda kepada Bahlil Lahadalia. Ia mengemban tugas sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
7. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kelangkaan BBM di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Puan mendesak Pertamina dan kementerian terkait menambah pasokan dan memastikan distribusi BBM menjangkau wilayah yang membutuhkan.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” ujar Puan dalam keterangan resmi, Rabu (14/10). Puan mengatakan kelangkaan BBM di daerah memicu antrean kendaraan hingga satu kilometer. Ia menekankan, penambahan pasokan harus diikuti pengaturan distribusi sesuai kebutuhan setiap wilayah. Dengan begitu, BBM yang tiba di Bali dapat segera disalurkan ke SPBU yang mengalami kekosongan dan antrean panjang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga merespons soal kelangkaan BBM di Bali. Ia menegaskan, stok BBM nasional dalam kondisi aman. “Stok nasional aman ya,” ujarnya. Namun ia enggan menjelaskan lebih jauh perihal kelangkaan BBM. Dia mengatakan, Dirut Pertamina Simon Mantiri sudah berada di Bali untuk atasi kelangkaan BBM. “Saya rapat dulu ya. Pak Dirut Pertamina ada di sana. Nanti setelah saya dapat laporan Pak Dirut Pertamina, saya akan laporkan ke teman-teman,” imbuhnya.
8. Ombudsman RI akan pelototi secara cermat penggunaan anggaran penanganan karhutla di pelbagai daerah. “Kami akan memantau sejauh mana seperti di Jambi kita lihat kan mengucur dana sekitar Rp 30 miliar lebih untuk proses itu,” kata Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher di RS Brimob, Depok, Rabu (14/10). Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan besarnya alokasi dana publik berbanding lurus dengan kesigapan aparat dan pemda di lapangan dalam menangani karhutla.
Meski demikian, Ombudsman memahami, penanggulangan Karhutla memang bukan perkara yang mudah. “Kita tahu, ini sesuatu yang tidak mudah ya, apalagi di gambut itu kan kabarnya kebakaran itu kan sampai kedalaman beberapa meter. Walaupun sudah padam, tapi api masih ada,” ucapnya.
Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono mengingatkan, pemerintah harus memastikan setiap bantuan peralatan pemadaman Karhutla memiliki operator dan fungsi. Hal ini disampaikan Daryono menanggapi keinginan Presiden Prabowo Subianto membuat 200 sumur bor untuk pemadaman di Kalimantan Tengah, padahal keperluan yang diminta hanya 50 sumur bor. “Yang terpenting adalah memastikan setiap peralatan memiliki rencana penempatan, operator, pemeliharaan, dan fungsi operasional yang jelas,” kata Daryono, Rabu (14/10). Menurut dia, setiap upaya dan bantuan yang dilakukan untuk penanganan Karhutla harus berdasarkan asas manfaat.
Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof Trubus Rahardiansyah mempertanyakan keputusan pemerintah yang hingga kini belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. “Kenapa pemerintah dengan kondisi provinsi yang begitu banyak yang mengalami karhutla tidak diangkat, ditetapkan saja sebagai status bencana nasional?” tanya Trubus dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia, Rabu (14/10) malam.
Trubus menyebutkan beberapa syarat untuk penetapan status bencana nasional. “Di dalam Undang-Undang itu [UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana], Pasal 7 terutama, itu kan di situ misalnya luasnya wilayah yang terdampak, termasuk korban. Korban yang lebih banyak lagi. Korban ini tidak hanya manusianya, tapi juga termasuk satwa, termasuk lingkungan yang rusak,” ujar Trubus. Padahal, dengan penetapan status ini, Trubus menyebut penanganan dapat dilakukan dengan lebih terkonsentrasi, cepat, dan terintegrasi.
9. Pemerintah mencoba metode baru untuk mengatasi asap akibat karhutla dengan menyebarkan es kering atau dry ice menggunakan pesawat. “Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan perdana teknologi es kering (dry ice) di Sumatera Selatan, yang diharapkan membantu mengurangi konsentrasi kabut asap di kawasan perkotaan dan sekitarnya,” bunyi keterangan Kemenko Polkam, Kamis (15/10).
Menko Polkam Dudung Abdurachman berujar, uji coba metode dry ice ini berlangsung di Sumsel pada hari ini, Kamis. “Sore ini saya bersama Gubernur, Pangdam, dan Kapolda melihat secara langsung rencana penyiraman dry ice yang akan dilakukan besok (Kamis ini),” ujar Dudung. “Fungsi dry ice ini adalah untuk mengurai asap yang tadinya berada di bawah agar dinaikkan ke atas. Dengan begitu, di lingkungan kota dan sekitarnya tidak ada lagi penggumpalan asap,” tambahnya.
Menhut Raja Juli Antoni mengatakan ada sejumlah kawasan “medan perang” melawan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng. “Dari banyak titik api yang tersebar di Tanjung Puting, pakai drone thermal. Kita bisa identifikasi ada empat battleground atau ada empat titik di mana kita harus bertarung melawan api,” kata Raja di Pangkalan Bun, Rabu (14/10). Identifikasi ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan menggunakan drone thermal untuk mengidentifikasi titik-titik prioritas pemadaman api. Keempat titik itu mencakup kawasan Pesalat, Teluk Pulai, Sungai Buluh Kecil, Sungai Buluh Besar, serta area Sungai Bawung dan Tanjung Rengas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan uang sebesar Rp 2 miliar untuk pembuatan sumur bor dalam rangka memadamkan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng. Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen Zainul Arifin menyampaikan, pihaknya kesulitan memasukkan mobil pemadam kebakaran ke area Tanjung Puting yang terbakar. Sebab, Tanjung Puting berada di daerah rawa. Zainul menyebut, pihaknya membutuhkan sumur bor untuk memadamkan api di sana.
10. Mendagri Muhammad Tito Karnavian berhentikan Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. “Iya betul, SK Mendagri tertanggal 14 Oktober memutuskan memberhentikan saudari HT sebagai Bupati Gowa secara tidak terhormat,” kata Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, Kamis (15/10). Terkait pemberhentian tersebut, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin sebagai Plt Bupati Gowa periode 2024-2029. “Menunjuk DM sebagai pelaksana tugas bupati. Mulai berlaku dari keluarnya SK ini tertanggal 14 Oktober,” ungkap Hasrul seraya menambahkan, meskipun demikian, DPRD Gowa belum menerima surat ketetapan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa.
Wamendagri Bima Arya menyebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud telah mendapat izin dari Mendagri untuk pergi ke Singapura guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Izin tersebut diberikan dengan catatan agar gubernur tidak berlama-lama di luar negeri.”Intinya memang sudah diizinkan oleh Pak Mendagri untuk keperluan kesehatan,” ujar Bima Arya di Kantor Menko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10). Bima meminta Rudy kembali bertugas dan berkonsentrasi menangani bencana karhutla. Apalagi, menurut Bima, Rudy hanya diizinkan 1-2 hari untuk periksa kesehatan di Singapura.
Terkait isu Rudy menonton Formula 1 (F1) di Singapura, Bima menyatakan Kemendagri akan mempelajari jika ada bukti. Bima juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar fokus pada koordinasi penanganan bencana dan menghindari pernyataan yang memicu polemik atau menyakiti warga terdampak.”Ya sebaiknya kepala daerah itu fokus pada koordinasi lapangan, mengurangi pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi atau polemik,” lanjut Bima.
11. Pengamat Kepolisian ISESS (Institute for Security & Strategic Studies) Bambang Rukminto menilai mutasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyegaran organisasi semata. Pasalnya, posisi yang diganti bukan jabatan kelas dua. Mutasi meliputi Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam, Kalemdiklat dan sejumlah Kapolda yang merupakan simpul utama kekuasaan, pengawasan, penegakan hukum, pembinaan keamanan dan pembentukan kultur organisasi Polri.
Mengubah orang-orang yang berada di simpul tersebut, kata Bambang, berarti mengubah sebagian konfigurasi kekuasaan internal Polri. “Apalagi dilakukan segera setelah pergantian Kapolri dan Wakapolri. Saya menyebutnya sebagai “Blitzkrieg”—operasi kilat. Bahkan, jika melihat luasnya posisi yang disentuh, langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini layak disebut “bedol desa”,” kata Bambang, kemarin.
Indonesia Police Watch (IPW) menilai pola mutasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada awal masa kepemimpinannya berbeda dengan pendekatan konsolidasi organisasi yang dilakukan dua Kapolri sebelumnya. “IPW menilai langkah radikal Jenderal Suyudi Ario Seto itu, tidak biasa dilakukan oleh seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin Institusi Polri yang cukup besar kalau tidak ada ‘kekuatan’ politik di belakangnya,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (14/10).
IPW menilai, Suyudi langsung melakukan perombakan besar-besaran terhadap sejumlah pejabat strategis di lingkungan Polri, sedangkan Idham Azis dan Listyo Sigit Prabowo lebih mengedepankan konsolidasi sebelum menata jajaran pimpinan. Langkah Suyudi yang melakukan mutasi sehari setelah dilantik sebagai Kapolri menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menata organisasi kepolisian.
Salah satu contoh menarik dari putusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto adalah yang dialami Kombes Nanang Haryono. Ia ditunjuk sebagai Kapolresta Sleman menggantikan Kombes Adhitya Panji Anom melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tanggal 2 Oktober 2026. Tetapi pada 10 Oktober 2026 terbit Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang menyatakan Nanang dimutasi menjadi Dirpolairud Polda Jambi.
Padahal, Nanang baru saja lakukan serah terima jabatan sebagai Kapolresta Sleman. Dalam surat telegram terbaru Kapolri Jenderal Suyudi menunjuk AKBP Dhimas Prasetyo sebagai Kapolres Sleman. Kabid Humas Polda Yogyakarta, Kombes Ihsan saat dikonfirmasi menyatakan hal itu adalah mutlak kewenangan Kapolri. “Kebijakan rotasi dan mutasi ini merupakan kewenangan mutlak Mabes Polri berdasarkan kebutuhan dan penyegaran organisasi,” ujar Ihsan dalam keterangannya, Rabu (14/10).
12. Pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok kena batunya. Ia dilaporkan ke Polda Jateng usai menyiram air Hakim PN Pati, Retno Lastiani, Jumat (9/10) lalu. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan, Retno Lastiani melaporkan perbuatan Botok pada Senin (12/10) kemarin. “Pelapornya atas nama Bu Retno (hakim PN Pati) pada 12 Oktober 2026 lalu,” ujar Yuliyanto melalui pesan singkat, pada Rabu (14/10). Polisi menyebut Botok dilaporkan dengan sejumlah pasal dalam KUHP, yakni Pasal 433 tentang pencemaran nama baik, Pasal 434 tentang fitnah, dan Pasal 448 tentang pemaksaan dengan kekerasan. Yuliyanto juga menyatakan, pemanggilan terhadap Botok akan segera dilakukan. “Secepatnya,” kata dia. (Harjono PS)
