Presiden Prabowo Subianto (net)
Isu menarik siang ini, Presiden Prabowo akan umumkan korporasi termasuk Perusahaan asing yang terlibat karhutla di Indonesia. Prabowo juga ancam akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak menunjukkan adanya aktivitas selama dua tahun. Prabowo akan menutup 700 BUMN yang terus-terusan merugi hingga akhir 2026. Prabowo juga menuturkan, lebih baik dirinya tidak menjadi presiden jika rakyat Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat kemarin.
Isu lainnya, sejumlah tokoh agama berharap pemerintah semakin terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan, Presiden Prabowo perlu lebih banyak mendengarkan suara rakyat karena mandat kepemimpinannya berasal dari masyarakat.
PSI terbelah karena pimpinan terasnya bertengkar soal posisi ketua umum. Di satu sisi Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron menyebut sejumlah kader di daerah menginginkan mantan Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. Di sisi lain Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan, tidak ada rencana untuk menjadikan sebagai Ketua Umum PSI menggantikan putranya, Kaesang Pangarep. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto menyorot kembali negara-negara yang menghina Indonesia dalam penanganan karhutla, padahal banyak perusahaan dari negara tersebut berdiri di Indonesia. Prabowo akan umumkan nama-nama perusahaan yang terafiliasi asing tersebut, mereka harus bertanggung jawab atas terjadinya karhutla.
“Tadi juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak perusahaan-perusahaan mereka yang ada di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu. Ya, saudara saudara, sekalian. Sekarang kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab,” ucapnya dalam pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Prabowo juga menyampaikan, ada perusahaan pemegang konsesi yang berkali-kali melanggar aturan dan ia memerintahkan agar izin konsesi perusahaan tersebut dicabut. “Ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah enggak usah lagi lah. Kalau dua kali melanggar, cabut saja. Jadi, kita bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan, karhutla yang terjadi di Indonesia tidak terjadi secara alamiah, tapi ada ulah tangan manusia. Sejauh ini, Polri sudah menetapkan 11 korporasi menjadi tersangka kasus karhutla, 3 di antaranya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Prabowo mengatakan, fenomena karhutla akibat campur tangan manusia merupakan terorisme lingkungan. ‘’Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggapnya remeh,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak menunjukkan adanya aktivitas selama dua tahun. “Saya beri instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegas Prabowo saat berpidato dalam pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Prabowo lantas menyinggung proyek pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Proyek itu dikelola perusahaan energi asal Jepang bernama INPEX yang telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998. “Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto targetkan untuk menutup 700 BUMN yang terus-terusan merugi hingga akhir 2026 mendatang. “Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 (BUMN) akan kita tutup,” kata Prabowo dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Prabowo menyebut, sampai saat ini, 300 BUMN sudah ditutup dari 1.074 BUMN yang ada sebelumnya. Ia mengeklaim, kebijakan tersebut merupakan bagian dari efisiensi. “Kita bertekad sekarang untuk efisiensi. Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364, ya, sampai tadi malam,” kata Prabowo.
2. Dalam Rakortas tersebut, Presiden Prabowo mengatakan, lebih baik dirinya tidak menjadi presiden jika rakyat Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan. “Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi presiden, rakyat saya miskin terus, saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya enggak jadi presiden,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat Prabowo meminta para kepala daerah tidak perlu khawatir dengan aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah. “Bukan kita kurangi uang di kabupatenmu. Nanti saya buktikan, uang yang mengalir ke kabupatenmu, provinsimu, itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelum ini,” jelas dia. Prabowo berjanji akan meningkatkan penyaluran dana ke daerah pada tahun depan. Menurut dia, pemerintah ingin menggerakkan perekonomian tidak hanya dari pusat, tetapi juga dari daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah akan menyalurkan dana sekitar Rp 400 triliun untuk 28 juta keluarga di Indonesia. Nantinya, Rp 400 triliun tersebut akan disalurkan kepada petani, nelayan, warga berpenghasilan rendah, masyarakat desa, hingga warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Rencana kita, sasaran kita, InsyaAllah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan di daerah-daerah tertinggal. Juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo. “Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga,” sambungnya.
Presiden Prabowo menegaskan, kesejahteraan untuk masyarakat tidak boleh hanya jadi slogan belaka. Kesejahteraan, harus benar-benar bisa diwujudkan pemerintah dan dirasakan masyarakat. “Kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat,” ujar Prabowo. Kata dia, kekuatan ekonomi Indonesia harus bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat secara nyata.
Prabowo mengaku bangga dengan capaian pemerintahannya dalam mensejahterakan masyarakat. “Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama. Antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat dan kita akan lebih masif lagi,” ujarnya.
3. Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis (22/10). Peresmian pembentukan DNKK dilakukan di sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. “Dengan mengucap bismilahirahmanirahim pada siang ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Dewan baru ini merupakan lembaga yang digagas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat. Selain itu, dewan ini juga untuk melengkapi kebijakan inklusi keuangan yang selama ini dijalankan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Gagasan pembentukan DNKK pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 27 November 2025, setelah pertemuannya dengan Ratu Máxima dari Belanda, yang saat itu menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health.
Sejumlah tokoh agama berharap pemerintah semakin terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Harapan itu mencakup keterbukaan pemerintah terhadap kritik, perbaikan komunikasi pejabat publik, hingga perhatian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasinya.
Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan, Presiden Prabowo perlu lebih banyak mendengarkan suara rakyat karena mandat kepemimpinannya berasal dari masyarakat. Menurut Anwar, aspirasi masyarakat semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan pemerintahan. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan harapan dan menilai kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang mereka pilih. “Ada istilah Vox Populi Vox Dei. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Untuk itu, sebaiknya Presiden Prabowo lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat,” kata Anwar, Kamis (22/10).
4. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung penegakan sanksi terhadap perusahaan yang terkait dengan karhutla. Namun, Anindya meminta aparat penegak hukum (APH) memastikan sanksi diberikan berdasarkan data dan fakta yang jelas agar kepastian hukum bagi dunia usaha tetap terjaga. Pernyataan itu disampaikan Anindya merespons langkah Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 korporasi di sektor kehutanan terkait karhutla. Sanksi tersebut berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha, disertai kewajiban pemulihan ekosistem.
“Saya rasa pendisiplinan itu bagus, sehingga kita mendapatkan kepastian dunia usaha. Dalam usaha itu yang paling penting kan certainty,” kata Anindya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (22/10). Meski mendukung penindakan, Anindya menilai aparat perlu menjelaskan dasar pemberian sanksi agar penerapan aturan berjalan secara adil. Menurut Anindya, kepastian mengenai data dan fakta penting supaya penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie meyakini polemik soal desakan anggota Parlemen Malaysia agar RI digugat terkait kabut asap lintas batas tidak akan mengganggu hubungan dagang dan investasi di kawasan ASEAN. Ia menilai komunikasi antarpemerintah dan pelaku usaha perlu dijaga agar persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas. Anindya mengatakan persoalan karhutla bukan hanya dihadapi negara tetangga, melainkan juga menjadi masalah serius bagi Indonesia.
Anindya menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu menjadi fokus bersama ketimbang memperpanjang polemik melalui pernyataan di ruang publik. “Saya rasa inilah gunanya ASEAN. Selama ini ASEAN stabil dan bertumbuh karena komunikasinya lancar,” ujar Anindya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (22/10). Ia menilai hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura perlu dijaga mengingat besarnya aktivitas perdagangan dan investasi antarnegara di kawasan tersebut.
5. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari (KEL) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (22/10). Pencabutan IUP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026, dengan total luas wilayah mencapai 3.500 hektar.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan tim gabungan Satgas PKH, PT KEL terbukti lakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). “Perusahaan tersebut beroperasi tanpa melengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas mencapai 275,9025 hektare, yang terdiri atas 170,4459 hektare di dalam WIUP dan 105,4566 hektare di luar WIUP,” tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH dalam siaran pers, Jumat (23/10).
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH memimpin penertiban tambang ilegal seluas 275,36 hektare di Nabire, Papua Tengah, bersama Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) M. Herindra, Kamis (22/10).
Dalam penertiban tersebut, areal pertambangan emas seluas 275,36 hektar milik PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, resmi ditutup dan kini berada di bawah penguasaan penuh negara melalui Satgas PKH. Penertiban tersebut berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Sjafrie menyampaikan, penertiban tambang ilegal akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan.
“Kami tetap berkomitmen dalam pelaksanaan tugas PKH. Kami menyadari banyak perlawanan-perlawanan yang diberikan tetapi dengan keutuhan persatuan nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Insyaallah semuanya akan kita selesaikan,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10).
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo bantah kondisi karhutla 2026 berkorelasi dengan program pengembangan biodiesel B50 yang digencarkan pemerintah. “Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak,” jawab Hashim ketika ditanya soal korelasi antara karhutla 2026 dengan program kedaulatan energi pemerintah, Kamis (22/10).
Sebelumnya, Hashim mengatakan, terdapat sekitar 12.7 juta hektar (ha) hutan terdegradasi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bahan baku biofuel saat menghadiri Investor Daily Summit 2026 pada Rabu (7/10) lalu.
Hashim menjelaskan, data 12.7 juta hektare tersebut dia peroleh sejak tahun 2024 dari Kemenhut. Kata dia, data tersebut tidak berkaitan dengan data lahan terdampak karhutla tahun 2026. “Itu data tahun 2024 yang saya dapat dari Kementerian Kehutanan yang waktu itu saya hadir di COP29 di Baku, Azerbaijan sebagai utusan khusus, saya sampaikan bahwa ada di Indonesia 12,7 juta hektar yang rusak akibat kebakaran tahun-tahun sebelumnya.” jelasnya.
6. Fraksi PKB DPR menyoroti ketergantungan APBN pada pinjaman serta kesenjangan pendidikan formal dan nonformal. Anggota Fraksi PKB DPR Oleh Soleh mengatakan, pemerintah ke depan harus mulai mengurangi ketergantungan pada pinjaman, dan beralih mencicil utang dengan mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia.
“Saya berharap, 2027 barangkali kita sudah tidak pinjam lagi, tetapi kita sudah mencicil utang kita,” ujar Oleh dalam diskusi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Gedung DPR, Kamis (22/10). Menurut Oleh, utang dapat mengganggu cash flow neraca APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam agar hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.
Dalam diskusi tersebut, Fraksi PDI-P DPR menyoroti kesenjangan antara gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan implementasi kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Anggota Fraksi PDI-P DPR, Rieke Diah Pitaloka menilai, gagasan Prabowo mengenai pembangunan nasional mengingatkan kembali pada cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama dalam aspek regulasi dan tata kelola pemerintahan. “Gagasan Presiden Prabowo pada perspektif konstitusi sebagai gagasan, itu memantik kita untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar para pendiri bangsa kita. Tetapi pada masalah implementasinya, saya kira ini menjadi catatan penting,” ujar Rieke.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Ahmad Irawan meminta para menteri Kabinet Merah Putih tidak mengumbar kebijakan yang belum matang kepada publik. Menurut Irawan, penyampaian kebijakan yang belum matang dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kami berharap menteri-menteri yang mendukung presiden itu tidak menyampaikan kepada publik kebijakan-kebijakan yang sebenarnya belum matang, Pak. Dan itu bisa berdampak negatif, sekali lagi mempertebal persepsi yang buruk terhadap pemerintahan ini,” ujar Irawan.
Contohnya, soal wacana pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Menurut dia, wacana tersebut harusnya dimatangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mempengaruhi dana murah yang dikelola bank pembangunan daerah (BPD). Sebab, BPD menjadi salah satu pihak yang menyalurkan pembayaran gaji. “Nah, yang begitu-begitu yang kami maksud agar kebijakan itu harus dimatangkan dulu, dikomunikasikan dengan baik, dan seterusnya,” pinta Irawan.
Terpisah, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Hariqo Wibawa Satria mengatakan, selama 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak ada orang yang ditangkap karena menghina presiden. Ia mengklaim, selama 2 tahun ini tidak ada orang yang dikriminalisasi karena mengkritik pemerintahan Prabowo.
“Selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada satu orang pun yang ditangkap karena menghina presiden. Selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada orang yang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya karena mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Hariqo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
7. Anggota Wantimpres Ignasius Jonan heran kenapa Singapura dan Malaysia baru lakukan kritik terhadap karhutla di Indonesia, kenapa mereka tidak mengkritik sejak dulu, mengingat karhutla Indonesia sudah berlangsung berbulan-bulan. Jonan menyebut, semua negara ASEAN sepakat dalam framework ASEAN tersebut. Dia curiga, jangan-jangan Singapura dan Malaysia memiliki playbook yang berbeda. Jonan juga mengkritisi Singapura dan Malaysia yang hanya berbicara secara politis demi melayani konstituennya. “Saya pikir ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik,” ucap Jonan dalam akun Instagram pribadinya, Kamis (22/10).
Jonan menilai, kritik disertai ancaman yang dilakukan secara terbuka di media sosial itu tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. ‘’Kita kan sudah memiliki framework ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia,” ujarnya.
Terpisah, BNPB mengungkapkan, hingga Rabu (21/10), 18.421 hektar lahan di Sumatera dan Kalimantan yang masih terbakar dan ditangani pemerintah. BNPB memerinci, lahan tersebut terdiri dari 7.129 hektare di Sumatera dan 11.202 hektare di Kalimantan. “Lahan seluas 7.219 hektar masih dalam penanganan di wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi,” kata Plt Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam siaran pers, Kamis (22/10). “Penanganan lahan terdampak di Sumatera Selatan seluas 5.194 ha dan sisanya di Jambi. Riau tidak terdeteksi adanya lahan terbakar,” imbuh dia.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut jumlah kabupaten/kota yang terdampak karhutla dengan tingkat polusi udara kategori merah dan hitam turun jadi 22 daerah. “Kesimpulannya, tren yang kita lihat sudah mulai menurun dari kondisi sebelumnya di awal September. Dari 50 kabupaten/kota yang merah dan hitam, sekarang sudah turun ke 22,” kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (22/10). Hal itu disampaikannya saat memaparkan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang kesehatan, di Kantor Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
9. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung umumkan, tahun depan, para pencari kerja akan mendapatkan akses transportasi umum gratis. “Per 1 Januari tahun 2027, Pemerintah DKI Jakarta akan membuat keputusan pencari kerja termasuk yang digratiskan naik seluruh transportasi yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono ketika membuka acara Karir Jakarta & Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Politisi PDIP ini menjelaskan alasannya membuat keputusan ini. Ia mengaku terbayang pengalaman para pencari kerja yang menggunakan transportasi umum sehari-hari. “Saya membayangkan, pasti di ruangan ini banyak yang mengalami, ketika sedang mencari pekerjaan naik turun transportasi umum, itu adalah pekerjaan yang paling memorable, diingat,” ungkapnya.
Pramono menjelaskan mekanisme pemberian akses transportasi gratis bagi para pencari kerja di Jakarta. Dijelaskan, akses transportasi gratis bagi pencari kerja ini akan diprioritaskan bagi pencari kerja dengan latar belakang tertentu dengan latar belakang mereka belum pernah bekerja. Mereka ini akan mendapatkan prioritas utama. “Yang pertama pasti nanti bagi golongan itu, atau kelompok itu akan kita berikan kartu gratis naik transportasi umum untuk mencari kerja,” kata Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siapkan program pelatihan bagi masyarakat Jakarta yang ingin kerja di luar negeri tapi terkendala bahasa asing. “Yang bahasanya belum bagus bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Pemerintah DKI Jakarta yang namanya Mobile Training Center,” ujar Pramono saat menghadiri Karir Jakarta & Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 di SMESCO, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Pramono menyatakan, Jakarta memiliki kerja sama dengan sejumlah negara dan kota asing untuk membuka lapangan pekerjaan. Negara-negara tersebut meliputi Singapura, Jepang, Taiwan, Hong Kong, hingga Jerman. “Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jakarta, untuk memberikan pelatihan bahasa kepada saudara-saudara yang ingin bekerja di luar negeri namun bahasanya belum bagus,” tegasnya.
9. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mengeluarkan kerugian negara dari definisi korupsi sebagai usulan ahistoris sehingga layak ditolak. “Usulan Pak Luhut patut ditolak karena berpotensi semakin terstruktur, sistematis, dan masifnya korupsi yang menyebabkan uang negara dibawa lari oleh koruptor kerah putih dan kelas kakap. Apapun alasannya usulan Pak Luhut ahistoris dan layak ditolak,” ujar Nasir, Kamis (22/10).
Nasir meminta Luhut untuk membaca kembali UU Tipikor yang mengatur sejumlah bentuk tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan. “Coba Pak Luhut baca UU Tipikor, ada beberapa jenis yang disebut korupsi. Penyuapan adalah satu bentuknya,” kata Nasir. “Suap menyuap adalah pintu terjadinya kerugian keuangan negara,” imbuhnya.
Menurut Nasir, pemerintah seharusnya fokus pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, alih-alih mengusulkan perubahan definisi korupsi. Politisi asal Aceh ini menuturkan, seharusnya Luhut menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto soal langkah konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
10. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Azis Subekti mengingatkan, ASN tidak boleh dipaksa menjadi anggota koperasi, menyimpan gaji, ataupun membeli barang tertentu untuk mendapatkan hak keuangannya. Hal tersebut disampaikannya merespons polemik gaji PNS disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Menurut Azis, pelayanan pembayaran gaji melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus disertai kesiapan sistem, sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan pengawasan. “Koperasi itu tumbuh karena mampu memberikan manfaat dan memperoleh kepercayaan masyarakat, bukan karena adanya keterpaksaan,” ujar Azis dalam siaran pers, Kamis (22/10).
Menkop Ferry Juliantono menegaskan pihaknya sedang menawarkan Kopdes Merah Putih bisa ikut menyalurkan gaji ASN dan ia mengaku sudah berbicara dengan Menkeu Suahasil Nazara. Ferry menyebut akan ada rapat bersama terkait gaji ASN melalui Kopdes. “Koperasi sedang menawarkan untuk bisa ikut pembayaran gaji. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Menteri Keuangan barusan. Nanti akan dilaksanakan rapat bersama,” ujar Ferry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10) malam. Meski demikian, Ferry menyebut penyaluran gaji ASN melalui Kopdes baru sebatas wacana.
Menkeu Suahasil Nazara pastikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui transfer bank seperti mekanisme yang berlaku saat ini. Kepastian tersebut disampaikan di tengah rencana pemerintah menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Bendahara Negara ini menegaskan, mekanisme pembayaran gaji ASN tidak berubah dan tetap dilakukan melalui transfer. “(Pembayaran gaji ASN) akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” ujar Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.
11. PSI terbelah karena pimpinan terasnya bertengkar soal posisi ketua umum. Di satu sisi Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron menyebut sejumlah kader di daerah menginginkan mantan Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. Di sisi lain Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan, tidak ada rencana untuk menjadikan sebagai Ketua Umum PSI menggantikan putranya, Kaesang Pangarep.
Yang menarik, Bro Ron telah sowan ke kediaman Jokowi, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng, Rabu (21/10) untuk menyampaikan aspirasi kader PSI daerah yang menginginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. “Kehadiran kami di sini untuk menindaklanjuti permohonan kader-kader kami yang ada di daerah yang sudah tidak sabar lagi, Bapak naik one level lagi,” kata Bro Ron usai bertemu Jokowi, kemarin.
Ia mengungkapkan, sejumlah kader PSI di berbagai daerah menginginkan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. Dijelaskan juga, dua pekan lalu pengurus PSI dari Cirebon juga menyampaikan keinginan serupa. Meskipun demikian, memang ada juga yang menginginkan Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina PSI. Terkait posisi ini, Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali juga mengungkap hal yang sama pada 19 Oktober lalu. “Ada yang menginginkan Pak Jokowi jadi ketua umum, ada yang ingin beliau jadi Ketua Dewan Pembina, semua kita tampung. Tidak ada yang kita tahan, tidak ada yang kita sembunyikan,” kata Bro Ron.
Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus menepis pernyataan Bro Ron. Barus menegaskan hingga saat ini tak ada rencana untuk menjadikan mantan Presiden Jokowi sebagai Ketua Umum PSI menggantikan putranya, Kaesang Pangarep. Bestari menuturkan fokus PSI saat ini adalah menjalankan perintah Jokowi dalam pidatonya di Bandung beberapa waktu lalu, untuk menyelesaikan struktur partai hingga akar rumput.
“Sampai hari ini konsentrasi PSI bukan untuk menjadikan Pak Jokowi Ketua Umum. Tapi lebih kepada melaksanakan perintah beliau untuk menyelesaikan struktur agar lolos verifikasi faktual,” kata Bestari saat dihubungi, Kamis (22/10). Pernyataan tersebut merespons pernyataan Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron soal permintaan sejumlah kader PSI agar Jokowi naik level jadi ketua umum.
12. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal memperingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara soal sengketa lahan. Hercules mengaku mengenal sosok Ara sebelum jadi menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Ara selalu memakai otak nakalnya ketika masih berada di partai lamanya.
“Sekarang kamu menteri di dalam pemerintahan, Presiden yang ke-8. Kau sadar diri, kau jangan pakai otak kamu yang nakal dulu, kamu masih di jalur merah, kamu loncat ke jalur oranye, aku tahu kamu. Ini pejuang, petarung yang aslinya. Untuk pemerintah saat ini, Hercules yang petarung asli, darah merah putih harga mati. Bagaimana pemerintah ini harus dipegang Bapak Presiden Prabowo,” ujar Hercules dalam video yang diunggah Instagram GRIB Jaya yang dikutip Jumat (23/10).
Hercules mengingatkan Ara bahwa lahan yang dipermasalahkan telah bebaskan sejak lama dengan uang puluhan miliar. Ia menegaskan lahan yang ingin diambil Ara bukan lahan kosong. “Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar. Asal kamu tau. Kamu jangan nanti dikasih pemerintah jadi menteri, terus kamu mau pemerintah merugikan rakyat. Merugikan saya lagi Ara,” kata Hercules.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan negara tidak boleh kalah dengan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polemik lahan di Tanah Abang muncul setelah lahan yang akan dibangun rumah susun untuk rakyat itu diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules sebagai milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.
Ara, panggilan akrab Maruarar, mengaku sudah menyambangi lokasi dan berkonsultasi dengan Kementerian ATR/BPN. Hasilnya, lahan tersebut dipastikan merupakan aset negara. “Ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara,” katanya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4). (Harjono PS)
