Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji bantah kabar yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dkk. BIN menyebut, penyadapan yang dilakukan para jenderal polisi tersebut merupakan tindakan makar.
Isu lainnya, Bareskrim Polri masih dalami aduan masyarakat terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka seiring dengan putusan MK dan MA. Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai, pengaruh mantan Presiden Jokowi masih kuat dan signifikan dalam menjaga perjalanan politik putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wakil Presiden, meskipun Jokowi tidak lagi menjabat presiden. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya. Sarmuji menegaskan, rumor liar yang beredar luas di media sosial tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar verifikasi yang valid. “Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli Murni, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11).
Sarmuji mengingatkan publik pada peristiwa serupa yang sempat mencatut nama Ketua Umum Partai Golkar pada 2024 lalu. Kala itu, beredar kabar yang diviralkan sejumlah pihak mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang dituduhkan ke ketua umum partai besar. “Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum mengatakan, ‘Ini A1! A1,’ seolah-olah A1,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menjelaskan, spekulasi liar saat itu menyasar Partai Golkar karena publik mempersempit definisi partai besar di parlemen di luar figur Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Namun pada akhirnya, terbukti bahwa isu tersebut hoaks dan kasus penganiayaan itu justru melibatkan pimpinan partai nonparlemen. “Waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar karena Golkar partai besar. Ternyata hoaks kan? Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen,” ucap Sarmuji. Oleh karena itu, Sarmuji meminta publik tidak terpengaruh oleh opini yang berkembang liar.
Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji menyatakan, skandal penyadapan Presiden Prabowo yang dilakukan empat jenderal Polri menjadi alarm pengingat bahwa negara ini memang perlu undang-undang khusus soal penyadapan. Ia menilai, regulasi mengenai mekanisme penyadapan perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai prosedur yang berlaku. “Ini momentum, momentum untuk memperbaiki regulasi kita ya,” kata Sarmuji, Jumat (6/11).
Dikatakan, kasus spionase ilegal Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk punya urgensi untuk mendorong legislasi. “Jadi, setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan salah satu momentumnya adalah kita mungkin harus kita lihat lagi RUU Penyadapan kita. Biar penyadapan itu betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” tambahnya. Terkait rencana DPR membahas RUU Penyadapan tidak sulit karena RUU tersebut sudah masuk Prolegnas.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan RUU Penyadapan menunggu masa sidang mendatang, karena saat ini DPR sedang memasuki masa reses. “Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/11). Dasco mengaku belum bisa bicara banyak soal RUU Penyadapan. “Saya belum bisa jawab karena sedang masa reses ini,” tuturnya.
2. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra angkat bicara soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat jenderal aktif Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Herindra menegaskan apa yang dilakukan para jenderal tersebut merupakan tindakan makar. “Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan akar. Itu saja,” ujar Herindra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11). Saat ditanya siapa dalang yang memerintahkan Listyo dan kawan-kawan melakukan penyadapan, Herindra bungkam. Herindra hanya membeberkan bahwa dia harus melaporkan sesuatu ke Prabowo. “Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,” imbuhnya.
3. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, jika pasal makar akhirnya diterapkan ke mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk, maka isi rekaman penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berisiko terbongkar di persidangan. Dia mengatakan, Listyo Sigit dengan tiga jenderal polisi lainnya yang akan menjadi terdakwa kasus makar bisa membangun strategi pembelaan diri dengan memengaruhi sidang agar menaruh perhatian pada aspek substansi ketimbang prosedural penyadapan.
“Supaya maksud itu terealisasi, LSP (Listyo) cs akan meminta kepada hakim agar seluruh hasil penyadapan dihadirkan seutuh-utuhnya di muka persidangan, berdasarkan Pasal 150 butir j KUHP,” kata Reza dalam kolom kompas.com, dikonfirmasi, Jumat (6/11). Kata dia, kuasa hukum atas nama terdakwa, berhak meminta dokumen bukti yang relevan untuk membantu pembelaan. Dalam hal ini, penyelesaian masalah lewat pidana dengan pasal makar akan sangat berisiko. “Perdebatan di ruang sidang pidana tentang ‘makar versus penegakan hukum’ berkonsekuensi pada keharusan untuk membuka isi rekaman hasil penyadapan,” ucapnya.
4. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin kumpulkan jajaran pejabat Kemhan dalam pertemuan makan siang di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (6/11). Sjafrie menekankan pentingnya menjaga soliditas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Sjafrie meminta pejabat Kemhan menjaga kekompakan, kesatuan visi, dan kesamaan langkah dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.
Sjafrie minta pejabat Kemhan memiliki kepekaan dan kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. “Berbagai perubahan dan potensi ancaman harus dicermati secara saksama, disertai kemampuan mengantisipasi serta mengambil langkah yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab,” kata Sjafrie.
Ia mengingatkan, tugas pertahanan tidak cuma berkaitan dengan pelaksanaan fungsi organisasi dan administrasi pemerintahan, tetapi memiliki dimensi strategis menyangkut survival atau kelangsungan hidup bangsa dan negara.
5. Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS pada akhir tahun ini. Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan, pendaftaran CPNS dijadwalkan akan dimulai November ini. “Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencananya bulan November ini akan dilakukan proses pendaftaran,” kata Prasetyo di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/11).
Prasetyo menyebut Menpan-RB, Rini Widyantini akan menjadi ketua panitianya. Ia menjelaskan, rekrutmen CPNS ini dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS. “Karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun,” ucap dia. Ia juga menyebut ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pegawai.
6. Bareskrim Polri masih mendalami aduan terkait polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka seiring dengan putusan MK dan MA. Aduan itu dilayangkan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa terkait dokumen suket nomor 9149/DDII/KS/2019 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai dasar pendaftaran Cawapres pada Pemilu 2024.
“Laporan yang diterima oleh Bareskrim tentunya akan dilaksanakan tahapan-tahapan daripada pemrosesan satu laporan, ya secara prosedural pasti,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dikutip Jumat (6/11). Isir menjelaskan adanya putusan dari MK dan MA juga akan menjadi referensi penyidik dalam menangani aduan tersebut. Menurutnya, proses permintaan keterangan dari para ahli untuk dijadikan alat bukti dalam proses penyelidikan juga masih berjalan.
7. Pengaruh mantan Presiden Jokowi dinilai masih kuat dalam peta politik nasional meski tak lagi menjabat sebagai kepala negara hingga diganggu kasus dugaan ijazah palsu. Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai pengaruh Jokowi masih signifikan terhadap perjalanan politik putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pengaruh tersebut berpotensi semakin besar apabila Jokowi mengambil posisi sebagai Ketua Umum PSI.
“Sangat besar apalagi kalau pak Jokowi akan menjadi ketum PSI,” kata Iyyas dalam keterangannya, Jumat (6/11). Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Iyyas mengenai kemungkinan perkembangan politik ke depan, bukan konfirmasi bahwa Jokowi akan memimpin PSI.
Iyyas menyebut keterlibatan Jokowi dalam kepemimpinan partai, jika benar terjadi, dapat mempengaruhi dinamika persaingan politik nasional. Sebab, pengalaman dan jaringan politik yang dimiliki Jokowi selama menjabat presiden juga dinilai masih relevan dalam proses regenerasi kepemimpinan. Iyyas melihat Pemilu 2029 sebagai momentum penting bagi transisi antargenerasi sekaligus transformasi politik Indonesia.
8. Kejagung memburu raja nikel berinisial AK usai menyita miliaran rupiah dari penggeledahan di Jakarta. “Kami sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaannya,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam konferensi pers di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Jumat (6/11). Disebutkan, posisi AK masih belum jelas, namun data perlintasannya menunjukkan dia berada di luar negeri.
“Posisi AK sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” kata Saiful. Saiful tidak menyebut negara yang menjadi tempat persembunyian AK saat ini. Saiful juga belum menyatakan AK sebagai tersangka kasus ini.
Kejagung menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, hingga barang bukti elektronik dalam penggeledahan di dua tempat di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra yang diduga terafiliasi dengan AK. Di tempat pertama, Kejagung menyita Rp 11,2 miliar dan di tempat kedua menyita Rp 595 juta. “Tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terhadap enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik,” kata Saiful Bahri Siregar.
Kejagung tengah mendalami dugaan pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada penyelenggara negara dalam kasus tata kelola pertambangan nikel di Provinsi Sultra. Dugaan suap tersebut dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi perizinan hingga proses produksi pertambangan.
“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful seraya menambahkan, pemberian tersebut berkaitan dengan kewenangan dalam penerbitan izin tambang.
9. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan alasan merekrut dua pejabat berpengalaman di KPK untuk memperkuat pengawasan program MBG. “Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” ujar Sudaryono, dalam keterangan pers, Jumat (6/11).
Jubir BGN, Tysa Novenny menegaskan, tidak ada kewajiban bagi SPPG untuk mengurangi tenaga relawan yang ingin membantu pelaksanaan program MBG. BGN hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur, dengan batas maksimal biaya operasional Rp 3.000 per penerima manfaat per hari.
Terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. “Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Arumsari.
10. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji memerintahkan kadernya mengunggah kerja-kerja politiknya ke media sosial agar partai mendapat eksposur. “Kita dalam satu barisan yang sama untuk mempublikasikan setiap konten bagus dan Ketua Umum lagi sangat viral,” kata Sarmuji dalam sambutannya pada Rakornas bidang Media dan Penggalangan Opini serta Seminar Lokakarya Kecerdasan Artificial (AI) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (6/11).
Dia mencontohoan salah satu konten Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia yang berhasil ditonton 6 juta kali. Menurutnya, kerja-kerja politik faktual di tengah masyarakat tidak akan berdampak maksimal jika tidak diunggah dan dikomunikasikan secara masif melalui media sosial. (Harjono PS)
