Presiden Prabowo Subianto saat berdialog dalam ‘pertemuan meja bundar ‘ dengan 10 mantan Kapolri yang menemuinya di Hambalang, Bogor (net)
Isu menarik pagi ini, sepuluh mantan Kapolri temui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan menegaskan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membuktikan hukum tegak untuk siapa pun. Jika dulu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Prabowo akan merombak paradigma itu. Komisi III DPR panggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bahas penyadapan yang dilakukan Jenderal Sigit Cs terhadap Presiden Prabowo.
Isu lainnya, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang mendesak proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran RakabumingRaka. Menurut Jimly, pertimbangan putusan MK dan putusan MA bisa menjadi pegangan hukum untuk segera memproses politik putusan tersebut di DPR. Berikut isu selengkapnya.
1. Sepuluh mantan Kapolri temui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Mereka adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan ini merupakan silaturahmi antara kepala negara dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini juga menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis keterangan pers Sekretariat Presiden, Minggu. Dalam pertemuan itu Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Presiden Prabowo mengenakan baju safari berwarna coklat. Ia menyalami satu per satu para mantan Kapolri yang hadir, yang semuanya kompak mengenakan batik. Kapolri yang mendampingi Presiden Prabowo memperkenalkan satu-persatu para mantan Kapolri tersebut. Kepala Negara menyapa satu per satunya. “Mas, apa kabar, Mas?” tanya Prabowo Ketika menyalami eks Kapolri Roesmanhadi. “Baik. Ada salam dari Mbak Tiwi,” jawab Roesmanhadi. “Sehat, Mbak Tiwi sehat? (Dewi Bekti Pertiwi Roesmanhadi, istri Roesmanhadi)” tanya Prabowo lagi. “Ya alhamdulillah,” kata Roesmanhadi.
Setelah bersalaman, Prabowo bersama para tamunya berjalan menuju ruangan tempat pertemuan akan berlangsung. Seluruh tamu tersebut duduk melingkari meja sehingga mirip pertemuan meja bundar. dan mulai berdiskusi bersama Presiden Prabowo, setelah membukanya dengan salam.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pertemuan 10 eks Kapolri dengan Presiden Prabowo memiliki arti khusus di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Memang pertemuan ini saya melihat sebagai kondisi khusus karena ada kasus seorang mantan Kapolri yaitu Pak LSP yang dituduh menyadap Pak Presiden Prabowo,” kata Sugeng, Senin (9/11).
Menurut Sugeng, kehadiran para mantan kapolri dapat membantu Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan pribadi, bukan institusi Polri. Sugeng juga menilai, para mantan kapolri ingin mengingatkan bahwa Polri harus tetap setia dan tunduk kepada Presiden RI sesuai konstitusi dan prinsip satya haprabu alias setia kepada pemimpin.
Hal penting lain, kata Sugeng, adalah memastikan kasus dugaan penyadapan tersebut tetap dipandang sebagai persoalan hukum, bukan ditarik ke dalam konflik politik. “Karena kalau dikaitkan dengan gonjang-ganjing politik, dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik, akan berimbas pada institusi Polri. Polri bisa diseret ke sana ke sini di dalam gelombang politik yang tidak berkepastian,” jelas dia.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai pertemuan Prabowo dengan 10 mantan kapolri dapat dibaca sebagai komunikasi simbolik. Menurut dia, Prabowo seolah ingin menunjukkan persoalan hukum yang menimpa Listyo Sigit tidak serta-merta menjadi persoalan seluruh institusi Polri.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” ujarnya, Senin (9/11). “Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan,” tambah dia.
Dikatakan, pesan ini penting karena kasus dugaan penyadapan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri. Terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik, penyadapan diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat. Bambang melihat pertemuan Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan. Ia menyebut, kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN menunjukkan persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah internal kepolisian.
2. Sejumlah mantan Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) temui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11). “Kami mendapatkan kunjungan kehormatan dari senior-senior kami, para Dankorbrimob pada masanya,” kata Suyudi dalam keterangan video Divisi Humas Polri, Sabtu (7/11). Suyudi mengatakan, pertemuan itu menjadi kesempatan bagi para mantan Dankorbrimob untuk memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan kepada jajaran Polri.
Dalam pertemuan tersebut, mereka memberikan wejangan kepada jajaran Polri agar tetap solid di tengah dinamika kamtibmas serta penanganan berbagai perkara. “Sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid. Ini tentunya tidak lepas dari dukungan, perhatian dari senior-senior dan juga seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolri.
Suyudi berterima kasih atas dukungan TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang turut menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Suyudi berharap, hubungan baik antara Polri, TNI, dan masyarakat terus terjaga untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI.
Ketua Umum PKBB sekaligus Dankorbrimob Polri periode 2009-2010, Komjen (Purn) Imam Sudjarwo mengatakan, kehadirannya tak sekadar silaturahmi. PKBB turut memberikan dukungan atas kebijakan Suyudi. Imam mengapresiasi Polri terkait penangkapan para jenderal Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
“Ini luar biasa. Yang mengagetkan kita semua ternyata pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau,” ujar Imam. “Ya, kalau di Brimob dulu sekali tampil harus berhasil, sekali melangkah pantang menyerah. Ini adalah moto beliau, sehingga beliau dengan cepat melakukan itu. Ini tidak mudah, bagaimana bisa melakukan upaya penegakan hukum tapi pelakunya adalah di internal Polri,” tambahnya.
Langkah Suyudi, menurut Imam, berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang diklaim mencapai 80 persen. “Ini luar biasa, ini kebanggaan kita semua dan tentu perlu dukungan tidak hanya dari jajaran kepolisian, Korps Brimob Polri, juga dari seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
3. Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membuktikan hukum tegak untuk siapa pun. Kata dia, jika dulu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kini Presiden Prabowo Subianto akan merombak paradigma itu. “Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).
Ditegaskan Syahganda, dari pengungkapan kasus penyadapan ini, Presiden ingin mengingatkan seluruh pejabat dan birokrat bahwa seluruh fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat. Kepada para petani dan nelayan, Presiden Prabowo ingin menyampaikan bahwa merekalah pahlawan bangsa karena tak pernah berhenti memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.
Syahganda mengatakan, dibangunnya Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, program Perlinsos, Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perbaikan program MBG adalah bukti komitmen Presiden Prabowo yang senantiasa berpihak kepada rakyat.
4. Komisi III DPR akan panggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas kasus penyadapan ilegal oleh sejumlah jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan, rapat bersama Kapolri di DPR itu akan membahas dalang dan motif penyadapan. Rapat akan digelar pada Kamis (12/11/2026). “Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11).
Habib menyampaikan, raker baru bisa dilaksanakan pada hari Kamis karena masa sidang DPR baru dibuka pada Selasa (10/11). “Rapat Kerja tersebut akan saya pimpin langsung selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana , Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” ucapbta. Habib menyatakan Komisi III akan mengawal kasus ini agar diusut secara transparan dan terungkap dengan jelas. “Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” jelasnya.
LPSK tengah menelaah permohonan dari Polri terkait permintaan perlindungan terhadap enam (6) orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya. “Kami masih melakukan penelaahan,” ujar Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, saat dikonfirmasi, Minggu (8/11).
Susi belum bisa memberikan informasi perihal enam saksi yang dimintakan perlindungan tersebut. “Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Enam orang,” ujarnya. Sementara itu Bareskrim Polri baru saja mengungkap kasus yang diduga mengancam keselamatan negara berikut warganya. Bareskrim sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan tersebut.
Tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti memastikan akan kooperatif dan terbuka dalam proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video, Sabtu (7/11).
Krisna memastikan proses hukum terhadap kliennya berjalan sesuai ketentuan KUHAP. Ia bilang Ahrie Sonta telah mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” jelasnya.
Terkait pasal yang disangkakan kepada kliennya, Krisna mengatakan akan mencermati secara objektif dan mencocokkannya dengan fakta hukum. “Kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” ucap Krisna.
5. Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang mendesak proses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran RakabumingRaka. Menurut Jimly, pertimbangan putusan MK dan putusan MA bisa menjadi pegangan hukum untuk segera memproses politik putusan tersebut di DPR.
“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11). Mantan Ketua MK ini berharap, apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini bisa didengar seluruh pejabat negara baik di eksekutif dan legislatif. “Terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai. Maka mudah-mudahan keputusan segera diambil dengan musyawarah, gitu, yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Selaku mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie juga menemui Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membahas isu terkini termasuk soal rekomendasi reformasi Polri, Jumat (7/11) malam lalu. “Ada beberapa UU yang diabaikan DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga Kapolri baru tinggal jalankan,” tutur Jimly, Minggu (8/11).
Jimly menilai momentum penegakan hukum yang dilakukan Kapolri saat ini harus didukung sembari memberi kesempatan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan internal. Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar untuk institusi Polri, melainkan supaya kepercayaan publik pada keamanan penegakan hukum di Indonesia bisa kembali pulih. “Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendesak agar proses pemberhentian dan penggantian Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden (Wapres). Desakan itu ditegaskannya menyusul adanya tuntutan dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia yang salah satunya meminta pemakzulan Gibran. Dia menegaskan, aspirasi tersebut segera diteruskannya ke DPD RI. “ini saya akan teruskan ke teman-teman di DPD. Saya kira salah satu yang mendorong untuk lebih mengakselerasi pengambilan keputusan supaya tidak berlarut-larut,” kata Tamsil saat menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11).
Menurut Tamsil, keberadaan Gibran di tampuk kepemimpinan nasional tidak sah secara etika maupun hukum ketatanegaraan. Ia bahkan menyebut putra sulung mantan Presiden Jokowi sejak awal sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menduduki kursi wakil presiden. “Ini akan memberatkan posisi presiden kalau dia terus-menerus didampingi oleh wakil yang sudah tidak memenuhi syarat. Bahkan, bahkan tidak pernah memenuhi syarat sejak awal,” ujarnya.
Sejumlah tokoh turut menghadiri aksi Rakyat Bela Indonesia yang digelar di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11). Dalam aksi ini, sejumlah tokoh menyampaikan soal kondisi bangsa akhir-akhir ini yang dikaitkan dengan upaya pengkhianatan. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan, rakyat Indonesia menghadapi perkembangan keadaan bangsa dan negara. Secara tegas ia menyebut ada pihak yang zalim menggunakan kekuasaannya.
“Kita harus menjadi corong suara penyeimbang. Kalau ada kelompok pengkhianat, maka harus muncul yang mengimbanginya,” kata Jimly dalam orasinya. Jimly mengingatkan jika tidak ada kelompok penyeimbang, bumi ini akan hancur. “Ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga bangsa, tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan pimpinan ormas bahwa kita menyuarakan hati nurani dan suara akal sehat. Logic power dan moral power untuk jadi penyeimbang mengingatkan semua pengambil keputusan agar lurus di jalan yang benar,” ujarnya.
6. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh merespons wacana pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka di DPR. Paloh mengatakan pemakzulan bisa saja dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran. “Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Meski begitu, Paloh menyatakan polemik ijazah Gibran ini telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan bagi bangsa Indonesia. “Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya. Paloh menyebut Prabowo Subianto dan Gibran telah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara lewat Pemilu 2024 hingga 2029 mendatang. Akan tetapi, baru dua tahun pemerintahan berjalan harus menghadapi persoalan ijazah tersebut. Oleh karenanya, Paloh menyambut putusan yang telah dikeluarkan MK dan MA tidak dengan kegembiraan melainkan kesedihan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai, berbagai dinamika belakangan ini menunjukkan Indonesia masih berkutat pada persoalan-persoalan lama yang belum kunjung terselesaikan. “Di saat bangsa-bangsa lain sudah bergerak lebih maju lagi untuk mengantarkan kemajuan bangsanya, kita masih berputar-putar pada masalah-masalah yang memprihatinkan kita,” kata Surya Paloh dalam acara Nasdem Bugar Berbagi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11) malam.
Ia mencontohkan isu penyadapan yang belakangan mencuat. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi keprihatinan seluruh elemen bangsa. “Berbagai macam permasalahan kita sedang hadapi saat ini. Salah satu permasalahan itu adalah barangkali isu terakhir, ada penyadapan, dan sebagainya, itu kan keprihatinan semua kita sebagai satu bangsa,” ujarnya. Surya mengingatkan, kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama. Ia mengajak semua pihak menggunakan empati dan akal sehat dalam melihat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan semua pihak agar menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan kesediaan semua pihak untuk saling memahami dan menjaga persatuan.
Ia menambahkan, persoalan sekecil apa pun dapat berkembang menjadi masalah besar apabila tidak ada suasana kebersamaan dalam menghadapi tantangan kebangsaan. “Pesan yang paling pokok, saya pikir, karena tanpa ada satu suasana kekitaan dalam menghadapin tantangan kebangsaan kita, masalah jangankan sebesar apapun, sekecil apapun bisa menjadi masalah besar,” tuturnya. Ia optimistis, dengan semangat kebersamaan dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa, Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada.
7. Satu kru helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma yang jatuh di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, masih dalam pencarian hingga Minggu (8/11/2026). Ini berbeda dengan laporan awal yang menyebutkan seluruh kru selamat, data terbaru memastikan masih ada satu kru yang hilang. “Satu orang awak yaitu Yayan Soepiang Suri masih dalam pencarian, sekaligus ini pembaruan dari informasi kami sebelumnya,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (8/11).
Berton mengatakan, dua kru helikopter lainnya yang telah ditemukan adalah Hugh Andrew John Page dan Michael John Beteridge. Keduanya merupakan pilot berkewarganegaraan Australia. Menurutnya, pemerintah saat ini memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian Yayan. Dia menyebut seluruh unsur terkait telah berkoordinasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan. “Kami juga memastikan agar dua awak yang telah ditemukan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan penanganan medis sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ratusan warga Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan bahu-membahu menarik bangkai helikopter water bombing yang jatuh di Sungai Barito, Minggu (8/11) siang. Helikopter yang dioperasikan untuk mendukung misi BNPB tersebut sebelumnya digunakan dalam operasi pemadaman karhutla. Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar luas, helikopter sempat terbang rendah untuk mengambil air langsung dari aliran Sungai Barito. Namun, saat hendak kembali naik ke udara, helikopter tersebut diduga kehilangan tenaga pendorong hingga akhirnya jatuh ke Sungai.
Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mendesak BNPB lakukan evaluasi menyeluruh terhadap jatuhnya dua helikopter dalam misi pemadaman karhutla di Kalteng dan Kalsel. Diungkapkan, evaluasi harus dilakukan agar korban jiwa tidak bertambah. “Dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla,” kata legislator Golkar ini, Minggu (8/11).
Nurul menyatakan, evaluasi harus mencakup keselamatan personel, kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, hingga prosedur operasional. Ia menekankan, keselamatan awak harus menjadi prioritas. Jangan sampai misi kemanusiaan justru menimbulkan korban jiwa. Nurul juga meminta BNPB menginvestigasi penyebab kecelakaan secara transparan. “Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang. Jangan berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan,” ujarnya.
8. Isu Munaslub Partai Golkar yang berhembus di medsos beberapa hari lalu, bikin resah pengurus Partai Golkar. Mereka blingsatan dan menampik adanya keretakan di tubuh partai berlogo pohon beringin tersebut. Di X, muncul beberapa akun yang mengunggah poster digital bergambar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dengan ungkapan kata-kata sebagai berikut: “Sukseskan Munaslub Partai Golkar. Selamatkan Partai Golkar dari Gang Solo. Calon Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tokoh sentral Partai Golkar.”
Sebenarnya isu Munaslub Golkar bukan pertama kali muncul. Isu ini sempat juga muncul pada 5 Agustus 2025 lalu. Saat itu, beredar isu Partai Golkar akan menggelar munaslub dalam waktu dekat. Kabar itu mengklaim, pihak Istana sudah merestui kudeta terhadap Bahlil dari pucuk pimpinan partai beringin. Nama Nusron disebut-sebut sudah dipanggil ke Hambalang untuk mengagendakan Munaslub Golkar sebelum akhir tahun 2026. Namun isu itu raib.
Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah terlibat dalam kasus munculnya isu Munaslub dari poster yang beredar terkait dirinya. Dalam keterangannya, Doli mengaku sama sekali tidak tahu dengan adanya isu Munaslub yang menjadi perbincangan publik. “Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut,” kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Doli mengatakan, dirinya selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan bernegara. Dia juga paham soal tata cara berorganisasi yang diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai. “Begitu juga secara institusional, saya sangat mengerti struktur dan hierarki kewenangan serta tanggung jawab dalam berorganisasi dan berpartai,” tuturnya.
Doli menekankan, selama ini dirinya mempunyai hubungan yang baik, harmonis, sinergi, produktif dan saling menghormati dalam urusan mengelola partai. Dia juga mengaku punya hubungan baik dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara pribadi. “Saya dan Saudara Bahlil sudah berkoordinasi dan menyadari secara bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang kita hadapi, sebagai sebuah bangsa, pasti ada saja pihak-pihak yang berupaya memperkeruh suasana dan mencoba mencari keuntungan politik,” katanya.
Doli menduga ada pihak yang berupaya memperkeruh internal Partai Golkar. “Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak ‘komprador’ tersebut, berasal dari dalam internal kami sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian,” ujarnya.
9. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku ditelepon Presiden Prabowo ketika sedang mengadiri acara pelantikan pengurus partainya di Maluku sehingga dirinya harus keluar ruangan acara sejenak untuk menjawab telepon Prabowo. “Mohon maaf tadi saya keluar, terima telepon (Prabowo),” kata Bahlil saat acara Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon yang disiarkan langsung kanal YouTube Kabar Golkar, Sabtu (7/11).
Bahlil mengatakan Prabowo menelepon dirinya untuk menitipkan salam kepada Gubernur Maluku yang juga kader Partai Gerindra, Hendrik Lewerissa. Hendrik hadir di acara tersebut. “Pak Hendrik, tadi saya ditelepon oleh Bapak Presiden. Dia kirim salam untuk Bapak Gubernur,” kata Bahlil. Selain itu, Prabowo juga menitipkan salam untuk kader Golkar yang menghadiri acara pelantikan DPD Tingkat I Partai Golkar Maluku ini. “Salam untuk Gubernur dan kepada seluruh Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut Prabowo yang Ketua Umum Partai Gerindra adalah alumni Golkar, dan Golkar siap mendukung Prabowo. “Bila perlu koalisi permanen,” katanya dalam acara Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku yang digelar di Ambon dan disiarkan langsung kanal YouTube Kabar Golkar, Sabtu (7/11). Bahlil mengaku ditelepon Prabowo sesaat sebelum dirinya naik ke mimbar pidato pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku. “Saya ditelepon Bapak Presiden,” kata Bahlil.
10. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengajak komunitas dan masyarakat memperkuat budaya hidup sehat dan kepedulian sosial melalui kegiatan olahraga bersama. Ajakan itu disampaikannya saat membuka NHI Family FunWalk dan Charity 2026 di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, Jakarta Pusat, Minggu (8/11). Pramono mengapresiasi Ikatan Alumni National Hotel Institute (NHI) Bandung serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, olahraga bersama dapat menjadi sarana mempererat hubungan keluarga dan masyarakat, serta menumbuhkan solidaritas sosial. Ia menyebut inisiatif penyelenggaraan ini sebagai wujud kepedulian sosial yang mempererat hubungan antara komunitas dan masyarakat. “Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai episentrum penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional, termasuk di bidang olahraga, seperti Jakarta Running Festival 2026,” ujar Pramono. (Harjono PS)
