Isyana Bagoes Oka, Giring Ganesha, dan Raja Juli Antoni yang mundur dari PSI (net)
Isu menarik pagi ini, Kubu Solo gembos, tiga elitnya yang duduk di Kabinet Merah Putih, yakni Menhut Raja Juli Antoni, Wamenbud Giring Ganesha dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka mundur dari PSI. Raja Juli Antoni dan Isyana sudah menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan alasan ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan Giring mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial.
Isu lainnya, sks Kapolri, Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengungkap isi pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Da’i mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut, adalah soal kasus penyadapan Prabowo oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya. Presiden Prabowo sangat syok setelah mengetahui adanya penyadapan tersebut. Berikut isu selengkapnya.
1. Kubu Solo gembos, tiga elitnya yang duduk di Kabinet Merah Putih, yakni Menhut Raja Juli Antoni, Wamenbud Giring Ganesha dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka mundur dari PSI. Raja Juli Antoni dan Isyana sudah menyampaikan surat pengunduran diri langsung kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan alasan ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan Giring mengumumkan pengunduran dirinya lewat media sosial.
“Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11). “Alasannya hanya satu. Saya ingin full time dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan. Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversity kita terutama pasca Karhutla,” ujar Raja Juli Antoni.
Wamenbud Giring Ganesha mengundurkan diri dari PSI. Giring mengaku tak lagi sejalan dengan PSI sehingga memilih mundur sebagai kader partai. “Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini. Banyak pelajaran hidup yang saya bawa sampai tua nanti. Saya izin pamit dari PSI,” kata Giring dalam video yang diunggah di akun social media pribadinya.
Waketum DPP PSI, Isyana Bagoes Oka resmi mundur sebagai kader PSI. Alasannya ingin fokus menjalankan tugas sebagai Wamendukbangga yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto. “Saya akan fokus melanjutkan pengabdian dengan menjalankan tugas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,” kata Isyana dalam keterangannya, Senin (9/11).
Ia mengatakan, surat pengunduran diri disampaikan hari ini dan diterima langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. “Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSI selama ini. Mas Kaesang Pangarep berpesan agar saya fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia,” ujar Isyana.
2. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep membenarkan, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Waketum DPP PSI, Isyana Bagoes Oka mundur dari PSI. Adik kandung Wapres Gibran Takabuming Raka ini mengaku telah menerima surat pengunduran diri dari ketiganya. “DPP PSI sudah menerima surat pengunduran diri saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Senin (9/11) malam.
Kaesang menjelaskan, PSI berpandangan, tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan dan partai. Ia menyebut, DPP PSI menerima pengunduran diri Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha. “DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI. Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia,” imbuh Kaesang.
Waketum PSI Andy Budiman mengatakan, dalam politik, orang bisa datang dan pergi. Hal tersebut disampaikannya merespons pengunduran diri Wamenbud Giring Ganesha dari PSI. “Dalam politik, orang datang dan pergi,” ujar Andy, Senin (9/11). Meski begitu, Andy mengucapkan terima kasih kepada Giring atas pengabdian dan dedikasinya di PSI selama ini. Dia menyebut Giring pernah melewati masa-masa sulit Ketika berjuang di PSI. “Semoga sukses dalam perjalanan politik berikutnya,” imbuhnya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan, Wamenbud Giring Ganesha tidak pernah terlihat dalam kegiatan PSI sejak kepengurusan 2025-2030 dikukuhkan. “Jadi begini, saya juga kan masuk pada kepengurusan periode sekarang ini. Sejak dari mulai proses saya mau dilantik, sampai hari ini, saya belum pernah bertemu Giring Ganesha,” ujar Bestari, Senin (9/11). Bestari menjelaskan, nama Giring tidak masuk dalam kepengurusan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep. “Jadi memang dia tidak ada juga dalam kepengurusan, enggak baca juga nama Giring Ganesha dalam kepengurusan. Ya enggak ada dalam kepengurusan, mungkin masih sebagai kader,” tukasnya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan, tidak ada tekanan di balik mundurnya Wamenbud Giring Ganesha, Menhut Raja Juli Antoni, dan Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka dari PSI. “Kami PSI adalah partai pendukung Pak Prabowo-Gibran, sehingga kami tidak melihat bahwa ada tekanan dari manapun. Kita kan partai pengusung pendukung Pak Prabowo-Gibran. Masa Pak Prabowo menekan-nekan,” ujar Bestari kepada wartawan, Senin (9/11) malam. Bestari menjelaskan, tiga orang tersebut mundur karena ingin berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai menteri atau tugas negara. Dia menyebut PSI mengapresiasi mereka yang ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto.
3. Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menilai, langkah zig-zag mengundurkan diri dari PSI itu upaya penyelamatan diri. Meskipun ini dianggap sebagai pilihan pribadi masing-masing, Ujang menilai pilihan mundur dari PSI tak terlepas dari kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Karena menurut dia, ada indikasi makar dalam kasus tersebut akan mengarah pada bersih-bersih pihak yang dicurigai berada dalam satu kelompok. “Maka tentu yang harus dilakukan adalah langkah penyelamatan, bagi diri sendiri,” ucapnya.
Ujang mengatakan, mundurnya Giring Cs kemungkinan akan diikuti kader lainnya. “Apakah ada bedol desa, apakah nanti banyak yang pindah lagi atau mundur ya,” kata Ujang seraya menambahkan, mungkin saja terjadi mengingat ketiganya pejabat teras PSI. Selain itu, ketiganya merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ujang, mundurnya Giring Cs tentu akan berdampak pada kekuatan politik PSI, baik di dalam pemerintahan maupun di kancah politik nasional. “Kalau nanti makin banyak yang mundur, tentu PSI akan semakin kempis, semakin lemah, akan semakin tidak berdaya,” tuturnya. Kerugian PSI, akan terasa dengan cepat dan jika tidak diantisipasi, PSI akan kalah sebelum bertarung pada pemilu 2029.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli, dan Isyana Bagoes Oka dari PSI sebagai bentuk kalkulasi politik dalam menanggapi dinamika kekuasaan saat ini. Ia menilai, langkah ketiganya mengindikasikan prioritas politik yang lebih condong kepada Presiden Prabowo Subianto dibanding mantan Presiden Jokowi. “Jika analisa ini benar, itu artinya Raja Juli, Isyana, dan Giring berfikir realistis, lebih memilih bersama presiden yang sedang berkuasa ketimbang mantan presiden yang tak punya kekuasaan apapun,” kata Adi, Senin (9/11).
Adi menambahkan, mundurnya 3 elite PSI ini dikaitkan dengan situasi saat ini yang dinilai tidak menguntungkan posisi politik ‘kubu Solo’. Mulai dari isu dokumen pendidikan, hingga dinamika politik nasional belakangan ini. “Bahkan, ada plesetan soal PSI yang dalam banyak hal negatif,” ucap dia. Ia menilai, situasi politik saat ini membuat para figur tersebut melihat dukungan dari ‘basis Solo’ tidak lagi relevan untuk keberlanjutan karier politik mereka di masa depan.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai identitas PSI yang tidak jelas menjadi alasan mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari PSI. Ia menilai, ketiga orang tersebut kini memandang PSI bukan lagi rumah besar yang dapat memperjuangkan idealisme. “Bagi tiga sosok ini, PSI itu awalnya sebagai rumah bagi anak muda untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Namun, rumah besar itu sudah berubah sejak PSI mengganti logo dari bunga mawar menjadi gajah. PSI kemudian tidak lagi hanya menjadi perjuangan anak muda,” ujar Jamiluddin, Senin (9/11). “Hal itu tampaknya mengubah penilaian tiga sosok itu terhadap PSI. Partai yang awalnya disimbolkan sebagai partai anak muda, sekarang berubah menjadi partai yang tidak jelas identitasnya,” sambungnya.
4. Eks Kapolri, Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengungkap isi pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Da’i Bachtiar mengatakan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut, adalah soal kasus dugaan penyadapan Prabowo oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya. “Kita sudah tahulah ya, sebagai purnawirawan, mantan-mantan Kapolri dan jenderal-jenderal Polri bersilaturahmi dengan Presiden. Kebetulan memang kita tahu semua, saya namakan ada musibah lah di Polri itu kan, gitu ya,” kata Da’i Bachtiar saat dihubungi, Senin (9/11).
Dalam pertemuan tersebut, kata Da’i Bachtiar, Presiden Prabowo sangat syok setelah mengetahui adanya penyadapan tersebut. “Iya, beliau mengatakan, saya ini (soal penyadapan) terjadi kaget juga, syok juga,” ucap Da’i Bachtiar menirukan pengakuan Prabowo.
Da’i Bachtiar menuturkan, Prabowo mengapresiasi Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto yang secara profesional membongkar kasus tersebut. “Karena ya tentu kita mencegah ya adanya hal-hal yang jauh. Dan beliau juga bersyukur ya. Ya, istilahnya dampaknya dari langkah-langkah atau tindakan pelanggaran hukum itu pada instabilitas keamanan nasional yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden,” kata Da’I Bachtiar.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Suharto atau Titiek Soeharto mengaku sedih dan prihatin atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. “Saya menyesali, saya sedih gitu, kenapa sih hari gini mesti nyadap-nyadap, apalagi seorang aparat menyadap presidennya sendiri,” kata Titiek di Manding, Bantul, DIY, Senin (9/11).
Titiek turut mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan ini. Ia curiga Listyo cs memasok informasi hasil curi dengar tersebut ke pihak tertentu. “Nek (semisal) itu nyadapnya, nyadap siapa, gitu ya, untuk dilaporkan ke presiden, itu lain lagi. Tapi ini kalau yang disadap bosnya sendiri, itu mau dilaporin ke siapa? Masa untuk konsumsi sendiri, kan ya enggak. Jadi saya ya sangat prihatin aja,” ungkapnya.
Secara pribadi Titiek mengaku tak tahu menahu apakah dirinya masuk ke dalam daftar sasaran penyadapan ini. Lagipula, dia merasa tak ada pentingnya obrolannya disadap. “Masak iya to, aku enggak tahu. Aku disadap? Sebegitu pentingnya kah saya? Wis sadapo ora ono pembicaraan sing penting (sadap aja, tidak ada pembicaraan yang penting),” kelakar Titiek.
5. Upaya pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka kian bergaung xdi DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku banyak menerima usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjelang dibukanya masa sidang DPR pada Selasa (10/11). Menurut Dasco, usulan itu disampaikan sejumlah pihak mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
“Dan untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah wapres melalui mekanisme yang ada di DPR,” kata Dasco di gedung DPR, Senin (9/11). “Mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” imbuhnya.
Dasco mengaku pihaknya belum membahas usulan tersebut secara resmi dalam rapat pimpinan dan Bamus DPR. Dasco pun masih menunggu Salinan putusan resmi dan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran.
“Nah oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh DPR RI,” kata Dasco.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat penyeteraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Doli mengaku dirinya lebih memilih hak menyatakan pendapat alih-alih menggunakan hak angket yang prosesnya bisa lebih panjang.
“Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat,” ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristoyanto mengaku banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR, karena penggunaan hak itu dianggap sebagai pilihan paling rasional. “Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (9/11).
Seperti diketahui, hak menyatakanpendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas lagi melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
6. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkap kegeramanannya terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB. Megawati mengaku heran alasan para pelaku tega mengambil uang dana yang mestinya digunakkan untuk membantu para korban bencana. “Kok tega ya. Duh gemes deh gua. Rasanya kalau saya laki, saya suka bilang nih sama Pak Hasto, kalau gua laki ya, Tuhan kasih gua perempuan, kalau laki kenapa, gua tamparin tau nggak,” kata Megawati di acara Pekan Peduli Sampah Nasional di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin (9/11). “Biarin dia sadar gitu bahwa dia merusak negara. Ya Allah enak banget ya korupsi sekarang ya. Lah iya terus kita mau hidup pakai apa kalau banyak ini, banyak utang,” imbuhnya.
Dalam perkara di BNPB KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Sedangkan Bima adalah adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta aturan hukum mengenai penyadapan diperkuat, menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri. Megawati menilai, penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh dilakukan sembarangan. “Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat,” jelas Megawati saat berpidato di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (9/11).
Megawati kemudian menyinggung kembali alasannya tidak memiliki telepon genggam atau HP, karena merasa alat komunikasinya selama ini telah disadap. “Nah saya bilang saya enggak mau punya HP. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan, padahal tidak boleh, itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada,” ucap Megawati.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kadernya agar tidak bermalas-malasan dalam bekerja membesarkan partai. Megawati menegaskan, PDI-P yang kini telah menjadi partai besar bisa kembali mengecil apabila para kader tidak mau bekerja dan mengembangkan organisasi. “Partai kita sekarang sudah membesar. Tapi kalau kalian malas, tidak mau bekerja, lama-lama menciut juga. Beranikah begitu?” ujar Megawati.
Ia memberikan ultimatum kepada kader partainya yang main “dua kaki” dan mulai oleng atau tidak lagi sejalan dengan partai. Megawati menegaskan, dirinya tidak akan mempertahankan kader-kader yang dianggap berkhianat terhadap partai. Ia memastikan pemecatan kader tersebut menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua umum.
“Kalau umpamanya kalian ini, saya udah ngomong, siapa yang kaki dua, siapa yang oleng-oleng, keluar dari PDI-P. Saya tidak akan mempertahankan orang-orang yang seperti itu,” tegas Megawati. “Bukan sekjen lagi yang teken, saya, ketua umum yang bertanggung jawab. Kamu out. Enggak ada guna di sini. Karena kamu sudah berkhianat,” ancamnya.
Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak setuju apabila kawasan hutan maupun lahan bekas karhutla diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, tanaman sawit bersifat monokultur sehingga tidak bisa tumbuh berdampingan dengan tanaman lain. Megawati menyebutkan, karakter tanaman sawit bersifat arogan, karena tidak memberikan ruang bagi tanaman lain untuk tumbuh berdampingan. “Kalau mau diubah, saya tetap tidak akan setuju, karena saya pernah ngomong kalau namanya sawit monokultur. Artinya, dia tidak bisa berdampingan dengan tanaman lain. Jadi, dia memang arogan,” pungkas Megawati.
7. Kejagung mengaku masih mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi usai menghadiri rakor di Kemenko Polkam pada Senin (9/11). “Kita masih mendalami (hubungannya),” ujarnya kepada wartawan.
Kuntadi menambahkan saat ini penyidik masih belum bisa memastikan apakah Listyo Sigit benar menjadi beking dari aktivitas tambang nikel Arif Kurniawan. Ia memastikan korps Adhyaksa bakal mendalami perkara nikel ini agar bisa terungkap secara terang benderang. “Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya.
Sebelumnya Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare. Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak Kejagung mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung di balik operasi tambang ilegal milik Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025. Rudianto mendorong penanganan perkara tersebut untuk memastikan praktik pertambangan ilegal tidak terus berlangsung dengan perlindungan atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penyelenggara negara.
“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto dalam keterangannya, Senin (9/11). Dia menambahkan, penindakan tidak boleh berhenti pada kegiatan tambang yang melanggar hukum, tetapi juga harus menyasar pihak yang mendukung atau melindungi aktivitas tersebut. “Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu,” ujarnya.
8. Penasihat hukum Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Patra M Zen, menyebut, JPU belum mampu membuktikan dakwaan terhadap kliennya krena tidak ada saksi yang mengaku dipaksa menyerahkan uang oleh kliennya. ‘’Dari 11 saksi yang diperiksa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, belum menunjukkan adanya pemaksaan penyerahan uang oleh kliennya,’’ ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11). Ia menilai, unsur pemaksaan menjadi hal penting yang harus dibuktikan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara tersebut.
Empat saksi yang dihadirkan dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah membantah adanya paksaan untuk menggunakan jasa kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).
Keempat saksi tersebut yakni mantan Kepala Divisi Hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sunu Widi Purwoko, Vice President PT Intisumber Bajasakti Tan Hendy Taizar, mantan Ketua Dewan Direktur sekaligus Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso Bondan, serta Legal Manager PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) Eky Pratama.
9. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia termasuk tiga besar negara dengan kejadian bencana tertinggi di dunia setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat persiapan agar penanganan bencana tak hanya dilakukan setelah kejadian. Budi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri terkait hari ini untuk membahas kesiapan menghadapi potensi bencana di RI.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan agar tidak selalu bersikap reaktif ketika bencana terjadi. “Indonesia di dunia termasuk negara yang tinggi bencananya setiap tahun. Peringkatnya dua atau tiga, bersama India dan Filipina. Kita perlu persiapan yang lebih baik agar ketika terjadi bencana, kita tidak terus-menerus reaktif,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
10. Pemerintah mencatat setidaknya 15 orang gugur ketika sedang berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. “Sepanjang 2026 tercatat 15 personel telah gugur dalam tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, Senin (9/11).
Dudung menjelaskan seluruh korban meninggal itu merupakan patriot bangsa dan pejuang kemanusiaan yang mengabdikan diri untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. “Atas dedikasi dan pengorbanan mereka, kami menyampaikan penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya,” ucapnya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta. (Harjono PS)
