Wapres Gibran Rakabuming Raka usai pertemuan dengan Pimpinan MPR di lantai 7 Gedung Nusantara III MPR/DPR (net)
Isu menarik siang ini, Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai RI-2. Hal itu dilakukannya sebelum menyerahkan surat yang sama ke Pimpinan MPR. Pertemuan keduanya disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyebutkan, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo. Hal itu disampaikannya usai menerima kedatangan Gibran ke MPR.
Isu lainnya, soal nasib usulan HMP yang diteken 120 anggota DPR pasca penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan MPR. Pengamat politik dari UI Prof. Dr. Amir Santoso mengatakan, usulan HMP Gibran yang ditandatangani 120 anggota DPR sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi. Sebabnya, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Pimpinan MPR. ‘’Jadi, nggak akan diteruskan lagi karena Gibrannya sudah lempar handuk ke MPR. Yang perlu didorong itu adalah proses pidana kasus penerbitan suket penyetaraan ijazah itu loh. Itu yang lebih penting saya kira,’’ ujar Amir Santoso. Berikut isu selengkapnya.
1. Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai RI-2. Hal itu dilakukannya sebelum dirinya menyerahkan surat yang sama kepada Pimpinan MPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan tersebut. “Perlu kami sampaikan, memang terkonfirmasi pada saat ini, Wapres sedang bertemu dengan Presiden di Istana,” kata Dasco di gedung DPR, Kamis (12/11).
Dikatakan, setelah bertemu dengan Prabowo, Gibran rencananya langsung menuju gedung MPR/DPR untuk bertemu pimpinan MPR. “Ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,” katanya.
2. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR RI, Kamis (12/11). Gibran diterima Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah Pimpinan MPR lainnya, di lantai 7 Gedung Nusantara III MPR/DPR. “Beliau menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani usai menerima kedatangan Gibran di ruang Pimpinan MPR.
Muzani menuturkan, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya tersebut. “Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. MPR segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.
Seperti diketahui, Gibran mendatangi gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11) sekitar pukul 11.16 WIB, ia masuk lewat lobby gedung DPR yang berada di lantai 1 gedung Nusantara III. Gibran mengenakan setelah jas warna hitam dan dasi warna merah. Setibanya di gedung Nusantara III, Gibran langsung bergegas masuk lift menuju ruang Pimpinan MPR yang berada di lantai 7. Tak ada komentar apa pun yang disampaikan Gibran saat ditanya soal kedatangannya ke MPR, termasuk isu dirinya bakal menyerahkan surat pengunduran diri sebagai RI-2.
Gibran meninggalkan gedung MPR/DPR pukul 11.38 WIB. Gibran diantar keluar gedung DPR oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Gibran langsung masuk ke mobilwarna hitam yang sudah menunggunya di pintu masuk lobby gedung MPR/DPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan, Gibran Rakabuming Raka juga telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. “Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Muzani usai menerima Gibran di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Dijelaskan, surat penguduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo diserahkan Gibran sebelum menyerahkan surat serupa kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB tadi. “Mas Gibran menyampaikan, maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mendatangi Pimpinan MPR, Kamis (12/11) ini. Habib mengatakan, Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres, sebagaimana isu yang berhembus kencang beberapa hari terakhir. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Kamis (12/11).
Habib tampak terburu-buru menutup rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto karena dipanggil pimpinan lembaga eksekutif. Penutupan rapat secara kilat ini terjadi saat Habib meminta anggota Komisi III DPR tak lagi bertanya kepada Suyudi soal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Teman-teman mohon maaf ada informasi mendadak, Pimpinan Komisi III dipanggil Pimpinan DPR terkait perkembangan terakhir, akan ada penyerahan surat pengunduran diri ke MPR, di mana kita sebagai besar juga pimpinan fraksi di MPR,” ucap Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kamis (12/11).
Terpisah, anggota DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengaku sudah mendengar informasi Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres ke MPR, Kamis (12/11) besok. “Iya, infonya seperti itu,” kata Sudding kepada wartawan, Rabu (11/11). Sudding menjawab pertanyaan apakah benar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR.
Satu-satunya anggota Fraksi PAN DPR yang menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat ini mengatakan, rapat paripurna DPR tetap akan digelar besok. Namun, jadwalnya diundur menjadi pukul 12.00 WIB. “Besok jam 12 (rapat paripurna),” ujarnya. Sudding menegaskan, usulan HMP yang sudah diterima pimpinan DPR tetap akan dibacakan dalam rapat paripurna besok. “Saya kira setiap surat masuk ke DPR lewat pimpinan tetap dibacakan di rapat paripurna,” katanya.
3. Sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wapres kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan sudah mulai terasa. Suasana di lingkungan Istana Wapres RI, Jakarta, tampak berbeda pada Rabu (11/11). Sejak pagi, sejumlah awak media memadati area Sekretariat Wakil Presiden. Kamera, tripod, mikrofon, hingga alat perekam berjejer di Selasar Marsela, sebuah kantin di lingkungan Istana Wapres yang biasanya ramai saat jam makan siang.
Kehadiran awak media itu tidak lepas dari kabar sehari sebelumnya mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mengundurkan diri sebagaimana yang disampaikan pihak Istana Kepresidenan. Di tengah sorotan tersebut, aktivitas Gibran di kantornya tetap berlangsung. Berdasarkan pantauan, Gibran menerima sejumlah tamu secara internal sejak sekitar pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.
Hal itu terlihat dari sejumlah tamu yang datang menggunakan mobil buggy dan melintas menuju area Istana Wapres. Beberapa di antaranya tampak mengenakan pakaian batik. Berdasarkan informasi, para tamu tersebut diperkirakan berasal dari berbagai organisasi keagamaan.
Setelah menerima tamu, Gibran sempat meninggalkan kantornya sekitar pukul 15.00 WIB. Ia kemudian kembali ke lingkungan Istana Wapres sebelum hari mulai gelap. Suasana haru terlihat menjelang malam di kompleks Istana Wapres. Sekitar pukul 18.30 WIB, mobil hitam milik Wapres RI, yakni Toyota Innova Zenix, kembali terlihat parkir di depan area Istana Wapres.
Lampu depan mobil warna hitam tersebut tampak menyala dan awak media pun bersiaga untuk mengambil momen mobil Gibran keluar dari Kompleks Istana Wapres. Sejumlah pegawai Paspampres tampak mondar-mandir di sekitar mobil yang sedang dipanaskan tersebut.
Namun, setelah sekitar 30 menit menunggu, mobil tersebut justru bergerak ke arah berbeda. Kendaraan itu tidak keluar melalui gerbang Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih. Tak lama kemudian, salah seorang staf Sekretariat Wakil Presiden meminta awak media kembali menunggu di area Selasar Marsela. Pada saat bersamaan, sejumlah staf terlihat keluar dari Gedung Sekretariat 2. Mereka saling berjabat tangan hingga berpelukan seolah tanda salam perpisahan.
Beberapa staf tampak berkaca-kaca. Ada pula yang terlihat berusaha menahan air mata. Pemandangan tersebut menjadi salah satu momen yang menyita perhatian awak media di tengah suasana Istana Wapres yang menjadi sorotan sejak pagi.
4. Pengamat politik dari UI Prof. Dr. Amir Santoso mengatakan, usulan HMP Gibran yang ditandatangani 120 anggota DPR sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan lagi. Pasalnya, Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR. ‘’Jadi, usulan HMP nggak akan diteruskan lagi karena Gibran sudah lempar handuk ke Istana dan MPR. Yang perlu didorong itu adalah proses pidana kasus penerbitan suket penyetaraan ijazah itu loh. Itu yang lebih penting saya kira,’’ ujar Amir Santoso di Jakarta, Kamis (12/11).
Sebelumnya, 120 anggota DPR resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyudahi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). Usul penggunaan HMP tersebut disampaikan ke Pimpinan DPR. “Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani sebanyak 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.
Ia lalu membacakan nama-nama anggota DPR yang mengusulkan penggunaan HMP. Disebutkan, Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 69 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang yakni Syarifuddin Suding, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. “Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP),” kata Saan.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI. Ia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden. “Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” tandasnya.
Pimpinan DPR pun langsung memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka lakukan rapat dengan perwakilan para pengusul di ruang rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/11). Rapat dipimpin dua Wakil Ketua DPR, yakni Saan Mustopa dan Cucun Syamsurijal. Dalam rapat ini, perwakilan semua fraksi di DPR hadir sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat Gibran.
“Usulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 191 disampaikan para pengusul kepada pimpinan DPR. Berdasarkan UU MD3 pengusul Hak Menyatakan Pendapat tersebut disertai dokumen,” ujar Saan saat membuka rapat.
Saan menjelaskan, materi yang diusulkan berkaitan dengan dugaan Presiden/Wapres yang tidak memenuhi syarat. Saan mempersilakan perwakilan tiap fraksi untuk menyampaikan usulannya, dimulai dari PDI-P. “Kami persilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya mulai dari sesuai urutan partai saja yang di DPR. Saya persilakan kepada PDI-P,” imbuhnya. Saan menyebut, usulan HMP tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (12/11).
5. Presiden Prabowo Subianto menyebut, sekitar Rp480 triliun anggaran belanja barang dan jasa dalam APBN berpotensi hangus akibat kebocoran dan pengadaan yang tidak efisien. Angka tersebut berasal dari perhitungan yang ia terima dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa. Prabowo menjelaskan. sepertiga APBN atau sekitar Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persennya hangus.
“Beliau (Kepala LKPP) mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga. Dan beliau hitung dari belanja barang ini 40 persen hangus. Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun. Kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun,” ujar Prabowo dalam acara Puncak HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Prabowo menyebut nilai tersebut setara hampir US$30 miliar. Menurutnya, besarnya anggaran yang dinilai terbuang menunjukkan persoalan dalam pengelolaan belanja pemerintah. “Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan, artinya ini adalah masalah manajemen,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap tambang ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan hingga 500 kilogram (kg) emas setiap bulan. Ia memperkirakan aktivitas tambang tersebut menghasilkan sekitar 6 ton emas dalam setahun dengan nilai mencapai US$800 juta atau sekitar Rp15 triliun.
“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kg emas. Satu tahun berarti 6 ton. Enam ton satu tahun, US$800 juta. Hampir lebih Rp1 triliun ya? Rp15 triliun,” kata Prabowo dalam acara Puncak HUT ke-15 Pastai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Prabowo menyebut aktivitas pertambangan ilegal tersebut sebagai bentuk pencurian kekayaan negara. Menurutnya, praktik itu merugikan negara karena pelaku tidak membayar pajak maupun royalti, bahkan tidak melaporkan aktivitas pertambangannya. “Ada yang merampok kekayaan negara. Ada yang tambang ilegal, kan itu merampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti. Lapor aja enggak. Berapa kekayaan kita hilang?” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal pengkhianatan dan kekuasaan saat berpidato di acara HUT ke-15 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (11/11). Menurut Prabowo, kekuasaan sangatlah menggoda sehingga berpotensi memunculkan pengkhianatan. “Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan dengan kasus-kasus pengkhianatan karena kekuasaan sangat menggoda,” ujar Prabowo. Ia menyebut orang-orang yang berkuasa mudah tergoda. “Mereka yang berkuasa sering tergoda,” tegas Kepala Negara.
Prabowo mengungkap pepatah yang menyebut kekuasaan kerap menggoda orang untuk menjadi korup. “Ada pepatah tokoh tokoh dunia diantaranya mengatakan power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang untuk jadi korup, semakin besar kekuasaan semakin besar godaan untuk menjadi korup,” ujar Prabowo.
Yang menarik, Presiden Prabowo menyampaikan kelakar lucu pada HUT ke-15 Partai Nasdem. Dengan mimik menahan senyum, Prabowo celingukan memeriksa podium seolah-olah mencari sesuatu dengan penuh kecurigaan. Ia khawatir pidatonya disadap. “Jangan-jangan disadap aku ini,” celetuk Prabowo. Selorohan segar itu membuat hadirin terpingkal-pingkal.
6. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat konsolidasi barisan. Ia lantas memastikan, NasDem tetap berada dalam barisan tersebut. Surya mendoakan Prabowo tetap sehat dan bisa lebih banyak tersenyum. “Doa kami semuanya, Bapak tetap sehat walafiat, tetap semangat, lebih banyak senyum, mampu mengkonsolidasi barisan. Ada di antara barisan itu, ada NasDem,” tuturnya.
Surya berharap NasDem dapat berkontribusi lebih banyak untuk pemerintah. Ia meyakini keberhasilan bangsa bisa dicapai ketika semua pihak konsisten mendayagunakan seluruh kemampuan, sinergi dan melipatgandakan seluruh konsolidasi yang dimiliki negara ini. “Insyaallah Indonesia wajar untuk tetap menaruh harapan dan optimisme yang besar ke depan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak boleh gagal dalam memimpin Indonesia. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-15 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Surya mengatakan, Nasdem berkomitmen untuk tetap loyal terhadap konstitusi dan kepemimpinan yang telah terpilih.
“Presiden Prabowo tidak boleh gagal! Saya katakan sekali lagi, Presiden Prabowo tidak boleh gagal! Bahkan presiden-presiden sesudah Prabowo pun tidak boleh gagal untuk memimpin negeri ini,” seru Surya Paloh. Dikatakan, Indonesia memiliki berbagai potensi besar yang seharusnya dapat menjadi modal untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Ia menilai, Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai harapan yang dicita-citakan bersama karena terlalu banyak energi bangsa yang terbuang. “Kita terlalu banyak membuang energi secara percuma. Kita terjebak pada urusan tetek bengek, remeh-temeh, melemparkan isu satu sama lain, menghilangkan posisi strategis kita untuk siap menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persaingan dengan negara-negara lain,” tutur Surya.
7. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap eks ajudan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Ahrie Sonta. Habib mengingatkan, penyadapan yang dilakukan Ahrie Cs merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. “Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujar Habiburokhman dalam siaran pers, Rabu (11/11).
Habib menilai, sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta sudah sangat tepat, adil, dan terukur, karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. “Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” ucapnya.
8. Dewan Pers mengungkapkan, 80 persen iklan digital saat ini dikuasai platform digital, sedangkan 20 persen sisanya diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan, mengecilnya kue iklan yang dinikmati perusahaan pers menjadi salah satu penyebab banyaknya PHK yang dialami pekerja di media massa. “Secara advertising, pak, saya kutip Wavemaker 2025, 80 persen advertising digital dikuasai oleh platform, sedangkan media atau publisher memperebutkan 20 persennya. 20 persen itu oleh 50.000 lebih perusahaan pers sekarang,” kata Dahlan dalam RDPU dengan Komisi I DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (11/11). “Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujarnya melanjutkan.
9. Demo memperingati hari Pahlawan di Kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11) dini hari berlangsung ricuh. Petugas mengamankan 106 orang yang diduga terlibat tindakan anarkistis dan perusakan fasilitas umum. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 6 molotov, 12 petasan, 7 botol bensin, 1 buah sajam, 1 katapel, dan 1 bungkus gotri. Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, pihaknya bersama TNI dan Pemprov DIY melakukan penanganan terhadap aksi anarkistis yang terjadi di Kantor DPRD Provinsi DIY.
“Penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11). “Terhadap para pihak yang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman guna mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
Menko Polkam Dudung Abdurachman meminta penanganan kericuhan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Saya tegaskan seluruh proses penanganan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dudung dalam keterangan video, Rabu (11/11).
Dudung mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. “Kita semua harus memahami, menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara, menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, keduanya tidak boleh dipertentangkan,” ujarnya. Namun, negara juga harus menjaga keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut demo memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta, pada Selasa (10/11), mulanya berlangsung tertib dan damai. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan menemui peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. “Namun, berdasarkan laporan yang diterima dari instansi terkait, pada malam harinya terjadi peningkatan ketegangan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro dan sekitar gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata dia.
Dudung mengatakan, peningkatan ketegangan ditandai dengan pelemparan benda, penggunaan petasan, serta perusakan sejumlah fasilitas umum. Situasi kemudian meluas hingga kawasan Tugu dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Aparat terkait melakukan pengendalian secara bertahap. Dudung menyebut, situasi sudah dapat dikendalikan pada Rabu dini hari dan aktivitas masyarakat mulai normal kembali.
10. Dewan Guru Besar UGM menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi masyarakat dan penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini dalam jump apers di UGM, Rabu (11/11). Pertama, penyampaian aspirasi mengenai keprihatinan terhadap kondisi bangsa oleh masyarakat dan mahasiswa dijamin konstitusi.
Kedua, ekskalasi unjuk rasa oleh masyarakat mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, Dewan Guru Besar UGM menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat.
Keempat, menyerukan kepada pemerintah, elit politik dan pejabat negara agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kelima, Dewan Guru Besar UGM menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan aparat bersikap proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak provokatif. Keenam, menolak kehadiran, intimidasi dan kekerasan aparat di lingkungan Pendidikan. (Harjono PS)
