HOT ISU HARI INI, MAHFUD MD : MENURUT PENELITIAN, LEMBAGA DPR JADI TEMPAT PERDAGANGAN PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

oleh
oleh

Menko Polhukam Mahfud MD (net)

Isu menarik pagi ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, berdasarkan hasil temuan transparansi internasional, tingkat korupsi terbanyak pertama ada di DPR. Bahkan hasil penelitian menunjukkan, lembaga DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. “Pakai bayar tuh menurut hasil penelitian. Ya kalau ditanya satu-satu pasti enggak ada yang ngaku tapi itu hasil temuan internasional, di mana orang di luar negeri kalau berurusan sulit di DPR karena harus dibayar begini. Ini kasusnya,” ujarnya.

Isu lainnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang menyebut ada indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar pada Pilpres 2024. Riefky menyebut, pihaknya mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai pendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya. Ia menegaskan KPP tetap solid mengusung Anies maju Pilpres 2024. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menganggap Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai lawan bila mereka maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Prabowo menganggap, Ganjar dan Anies sebagai saudaranya sendiri. Berikut isu selengkapnya.

 

1. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan indeks persepsi korupsi di Indonesia mencapai 34 persen pada 2023. “Indeks persepsi korupsi kita dari 38 persen turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 persen pada tahun ini. Kenapa? Karena korupsi,” ujar Mahfud MD saat dialog kebangsaan di Kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sikka, NTT, kemarin malam.

Mahfud mengatakan, berdasarkan hasil temuan transparansi internasional, tingkat korupsi terbanyak pertama ada di DPR. Bahkan hasil penelitian menunjukkan, lembaga DPR menjadi tempat perdagangan pembuatan undang-undang. “Pakai bayar tuh menurut hasil penelitian. Ya kalau ditanya satu-satu pasti enggak ada yang ngaku tapi itu hasil temuan internasional, di mana orang di luar negeri kalau berurusan sulit di DPR karena harus dibayar begini. Ini kasusnya,” ujarnya.

Mahfud juga menyebut ada anggota DPR yang terlibat konflik kepentingan. “Sehingga setiap kali dia bertemu dengan polisi atau kejaksaan agung, tolong dong bantu kantor pengacara itu. Padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu markus, makelar kasus. Ini hasil penelitian,” katanya. Mahfud menerangkan, setelah temuan itu dibuka ke publik, ia memanggil beberapa kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa dan hakim. Ia menanyakan perihal dugaan anggota DPR yang mengurus kasus. Salah seorang hakim, terangnya, membenarkan bahwa ada DPR yang mendatanginya untuk meminta membebaskan seseorang. Namun hakim itu bilang tidak ada cara untuk bebas, harus tetap dihukum.

 

2. Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas praktik saling melindungi (backing) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perintah itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang membahas soal TPPO di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5) lalu. “Tadi Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara,” ucap Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan arahan Presiden usai ratas.

“Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara backing penegakan hukum adalah negara,” tegasnya. Mahfud mengakui, pemerintah sebenarnya sudah memahami simpul kasus-kasus TPPO. Namun, penanganannya terhambat persoalan birokrasi dan praktik saling backing. “Kita punya masalah dengan TPPO di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal,” ujarnya.

 

3. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membongkar isi pembicaraan para pimpinan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu milik Surya Paloh. Riefky menjelaskan, pertemuan para elite Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut membahas soal adanya upaya penguasa untuk menjegal Anies maju ke Pilpres 2024. Yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. “Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar,” ujar Riefky, Rabu (31/5).

Riefky menjelaskan, pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang  mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya. Meski demikian, Riefky menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid untuk mengusung Anies maju ke Pilpres 2024. “Adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan, agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum. Maka, Koalisi Perubahan ini terus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” sambung Riefky.

 

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari alias Tobas membenarkan pertemuan para elite parpol pengusung Bacapres Anies Baswedan itu berlangsung di pulau milik Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Jumat (26/5) lalu. Pertemuan itu dihadiri Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat AHY, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. “Dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim,” kata Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Dalam pertemuan tersebut, PKS dan Demokrat memberikan dukungan dan simpati kepada Nasdem, terutama dalam pemenangan Anies pada Pilpres mendatang. Tobas mengklaim, KPP kian solid dalam memberikan dukungan kepada Anies. “Kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab, dengan semangat kekeluargaan ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya,” ujar Tobas. Dijelaskan, pertemuan itu juga membahas soal sosok bacawapres pendamping Anies. “Jadi, banyak hal yang dibahas, termasuk juga cawapres Anies,’’ tegasnya.

 

4. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menganggap Capres PDIP Ganjar Pranowo dan Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai lawan bila mereka maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Prabowo menganggap, Ganjar dan Anies sebagai saudaranya sendiri. “Kalau nanti Insya Allah saya terus capres, ini bukan kampanye ya. Kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies juga, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri,” ujar Prabowo saat menjadi pembicara pada acara MNC Forum LXX (70th), Selasa (30/5) lalu.

Dalam acara tersebut, Prabowo meyakinkan, kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia menekankan, langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. “Karena itulah saya berpendapat, demokrasi Indonesia harus punya ciri khas. Demokrasi Indonesia jangan meniru negara lain. Dalam demokrasi kita jangan caci maki, saling mengejek. Tetapi harus rukun, menuju arah persatuan,” ujar Prabowo.

 

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, elektabilitas Prabowo Subianto yang menyalip Ganjar Pranowo merupakan buah dari perubahan strategi politik yang dilakukan Gerindra. “Perolehan suara Pak Prabowo bisa menyalip Ganjar dan Partai Gerindra di posisi dua besar, itu tidak lepas dari strategi politik Gerindra yang banyak melakukan evaluasi perubahan,” kata Ari dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/5). Ari menuturkan, salah satu perubahan strategi yang dilakukan Gerindra adalah dengan tidak lagi mencitrakan Prabowo sebagai sosok yang keras karena latar belakangnya sebagai tokoh militer. Menurut Ari, latar belakang Prabowo sebagai TNI menimbulkan persepsi publik bahwa Prabowo tokoh  temperamen dan itu tidak menguntungkan.

 

5. ICW menduga kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo tahun 2020-2022 tidak hanya dilakukan sedikit orang apalagi kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 8,32 triliun. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diky Anandya mengatakan, konsep korupsi itu bersifat terstruktur dan sistematis, sehingga kasus korupsi di Kominfo itu tidak hanya dinikmati oleh tersangka mantan Menkominfo Johnny G Plate dan tujuh tersangka lainnya. “Sulit rasanya menganggap dugaan korupsi BTS ini dilakukan oleh Memkominfo seorang diri dan kerugian negara hasil perhitungan BPKP sebesar 8 triliun itu hanya dinikmati oleh tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung,” kata Diky, Rabu (31/5).

 

6. Perludem menganggap tak ideal bila sistem pemilu di Indonesia ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Perludem telah menyerahkan berkas kesimpulan ke MK terkait perkara ini. “Sistem pemilu adalah pilihan politik dengan mempertimbangkan misalnya konfigurasi politik di Indonesia, mempertimbangkan sosiokultural yang ada dan lain sebagainya,” kata peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz, Rabu (31/5). Ia menambahkan, UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit sistem pemilu yang harus digunakan Indonesia. Ia menganggap, hal itu berarti konstitusi memberi keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilu yang paling sesuai dengan kondisi aktual bangsa.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, MK perlu memerhatikan konteks politik terkini dalam memutuskan judicial review terkait sistem pemilu. Ari menyatakan, konteks situasi politik terkini mesti diperhatikan MK karena putusannya soal sistem pemilu akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan. “Bukan hanya persoalan yuridis konstitusional saja, tapi perlu mempertimbangkan konteks politik hari ini bahwa putusan MK dibuat pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung,” kata Ari dalam acara diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (31/5).

 

7. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, informasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional tertutup, adalah kabar bohong alias hoaks. Ia mengaku sudah mengonfirmasi MK terkait rumor yang diungkap mantan Wamenkumham Denny Indrayana. “Saya sudah konfirmasi ke MK, saya tanyakan, sudah diambil keputusan belum ini? Jawabannya belum pak’. Saya tanyakan lagi, yakin belum? Dijawab, belum. Ya sudah. Jadi itu hoaks. Hoaks,” kata Pacul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5). Pacul menuturkan, komunikasinya dengan MK tersebut bukan berarti Komisi III DPR melakukan intervensi. Namun, hal tersebut dilakukan untuk mencegah kegaduhan terkait rumor tersebut. “Saya tidak mengintervensi, saya cuma nanya, boleh dong? Kan gitu lho. Kalau ada orang bunyi-bunyikan itu kan karena mungkin khawatir. Wah nanti kalau benar gimana?” ujar Ketua Bappilu PDI-P ini.

8. KPK menyita satu unit motor gede (moge) merk Triumph 1.200 cc dari eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo. Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, moge tersebut disita di Yogyakarta. Penyitaan dilakukan terkait pengusutan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun. “Di Yogyakarta tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu motor gede Triumph 1.200 cc,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (31/5). Selain itu, kata Ali, tim penyidik juga menyita mobil Toyota Camry, Land Cruiser dari di Kota Solo, Jawa Tengah.

Ali mengatakan, tim penyidik terus mengikuti aliran uang dan mengidentifikasi aset milik Rafael Alun Trisambodo yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Tindakan ini sekaligus menjadi bentuk upaya optimalisasi pemulihan aset atau asset recovery. “Kami juga mengajak masyarakat turut berperan dengan cara menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara dimaksud,” ujar Ali lagi.

 

9. Koordinator Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan pihaknya ingin deklarasi cawapres pendamping Anies Baswedan dilakukan paling lambat Juni 2023. Alasannya, butuh persiapan lebih matang karena pesaing Anies dalam Pilpres 2024 adalah kubu rezim pemerintah saat ini. “Kita enggak memberikan deadline tapi kita meminta alangkah baiknya di Juni ini, lagi-lagi kita bertarung melawan status quo yang memiliki semua infrastruktur,” ujar Herzaky, Rabu (31/5). Ia mengungkapkan, Nasdem, Demokrat, dan PKS harus kerja keras untuk memenangkan Anies. “Kalau di semua survei Anies selalu di atas mungkin kita bisa tenang-tenang, santai, tapi kita selalu beda-beda tipis dengan yang lain,” tutur dia.

 

10. Presiden Jokowi mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa didikte siapapun dan harus duduk sejajar dengan bangsa lain. “Kita siap bekerja sama, siap memimpin. Kita ingin kerja sama dan menjadi titik temu serta jembatan perbedaan di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, negara mana pun. Namun selalu siap kontribusi bagi dunia,” tegasnya saat berpidato pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis (1/6).

Jokowi yang mengenakan baju adat Kesultanan Deli itu menyatakan Ideologi Pancasila membuat Indonesia diterima dan diakui dunia. Ia menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dianggap relevan bagi dunia, terbukti saat RI menjadi presidensi G20 dan ASEAN. “Presidensi G20, KTT [konferensi tingkat tinggi] ASEAN bukti nyata Pancasila bukan hanya untuk Indonesia tapi sangat relevan untuk dunia,” ujarnya.

Jokowi menyebut Pancasila membuat Indonesia sebagai bangsa besar. “Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa lin. Kita siap bekerja sama, siap memimpin, kita ingin kerja sama,” ujarnya. Di bagian lain pidatonya, Jokowi mengatakan pihaknya menolak politisasi identitas dan agama menjelang Pemilu 2024. “Saya ajak menolak ekstremisme, politisasi identitas, politisasi agama. Mari sambut pesta demokrasi Pemilu 2024,” kata Jokowi.

 

11. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah dan instansi terkait lakukan tindakan ekstrem mencegah masuknya narkotika zombi ke Indonesia. Menurut dia, tindakan preventif harus dilakukan demi melindungi generasi penerus bangsa dari jerat narkotika. “Saya kira pemerintah dan aparat terkait perlu melakukan tindakan ekstrem. Bagaimanapun, narkotika zombi ini berbahaya, bisa jadi lebih berbahaya dibanding narkotika jenis lain,” katanya, Rabu (31/5). Ia Polri mengintensifkan kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) lain demi memastikan Indonesia aman dari peredaran narkotika zombi.

 

12. Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengaku diberi tugas khusus untuk mengajak PAN dan Golkar supaya bergabung ke koalisi parpol pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. “Ya, harapannya gitu. Kita diberi tugas untuk itu [ajak PAN dan Golkar]. Bukan hanya PAN dan Golkar, tapi kita berupaya yang lain juga,” kata Mardiono di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta, Rabu (31/5). Mardiono mengatakan Indonesia sebagai negara yang besar tak bisa dibangun sendirian. Baginya, pondasi politik yang dibangun untuk Pemilu 2024 harus kuat. “Supaya segala kebijakan yang diambil harus efektif,” katanya. Mardiono membantah bila KIB telah bubar. Ia mengklaim PPP sampai saat ini masih menjadi salah satu anggota KIB. “Politik dinamis. siapa tau besok PAN, Golkar gabung jadi satu,” ujarnya. Seperti diketahui, PPP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. PPP juga sudah sepakat membangun koalisi dengan PDIP.  Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy alias Rommy mengatakan PPP dan PDIP akan membahas secara khusus sosok cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Juli 2023. “Pembahasan cawapres antara PPP dan PDIP itu akan digelar Juli,” katanya.

 

13. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi malah bicara soal peluang terbentuknya Koalisi Besar tanpa PPP. Kata dia, apabila terealisasi, koalisi Pilpres 2024 tersebut akan beranggotakan PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB. “Kalau misalnya Koalisi Besar, KKIR dan KIB, KIB minus PPP terbentuk, kan akan menambah basis sosial, basis konstituen masing-masing partai. Ditambah dengan figur yang memiliki elektabilitas yang bagus tentunya akan semakin besar potensi untuk bisa menang,” kata Viva di kawasan Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Viva menyebut PAN akan mengumumkan dukungan capres dalam beberapa pekan ke depan. Namun ia enggan memberikan sinyal sosok yang akan diusung partainya, ia hanya mengatakan, pengumuman capres tersebut akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia menuturkan, PAN memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Kini PAN tengah menggodok opsi poros keempat untuk duet Airlangga dengan  Zulkifli Hasan. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id