JAKARTA (REPORTER.ID) — Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan keyakinannya, hingga kini masih mempercayai Presiden Jokowi mendukung dirinya pada Pilpres 2024. Di sisi lain Mhfud MD sebut Prabowo Subianto ingi cawapresnya dari NU, tetapi bukan Cak Imin. Itulah isu menarik pagi ini.
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan Presiden Jokowi supaya tidak memaksakan putra sulungnya yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024, karena bisa akan berada dalam posisi sulit menjelang akhir masa jabatannya. Ikrar khawatir, pelaksanaan Pilpres 2024 tidak bakal berjalan adil dan setara jika anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pesertanya. Berikut isu selengkapnya.
1.Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan keyakinannya, hingga kini masih mempercayai Presiden Jokowi mendukung dirinya pada Pilpres 2024. “Sampai hari ini saya masih percaya Pak Jokowi dukung saya. Sampai hari ini lho,” kata Ganjar dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan YouTube Mata Najwa, Kamis (19/10). Ganjar menyampaikan keyakinan itu salah satunya berasal dari pernyataan Jokowi pada Rakernas IV PDIP beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi meminta Ganjar segera menangani urusan pangan apabila terpilih dan dilantik menjadi presiden pada 2024. “Statement itu pasti tidak main-main,” ujarnya.
Ganjar mengatakan hubungannya dengan Jokowi berjalan baik hingga saat ini dan dia menyebut dukungan dari Jokowi sangat penting bagi dirinya. “Pentinglah. Beliau kader kok. Kader PDI Perjuangan, jadi presiden. Kan Pak Jokowi orangnya juga diawal-awal mendorong saya untuk maju. Dia ceritakan rambut putih, muka berkerut. Emang ada yang lain? Kan saya maksudnya itu. Jadi artinya jejak-jejak itu masih ada,” kata Ganjar yakin.
Ganjar yakin Jokowi akan mengambil keputusan terbaik usai pulang dari kunjungan kerja luar negeri. “Dugaan saya beliau (Jokowi) akan mengambil keputusan yang sangat baik setelah pulang dari luar negeri karena ketika kejadian-kejadian ini terjadi beliau kan sedang tidak ada di sini,” kata Ganjar. Ia menilai Jokowi akan mengambil keputusan dengan sangat bijaksana. Oleh karena itu, ia tak ingin menduga-duga. Ganjar mengatakan jika Jokowi memberikan karpet merah untuk Gibran maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, maka hal itu merupakan hak demokrasi.
Namun, ia yakin Jokowi akan mendengarkan berbagai aspirasi dari masyarakat dan teman-teman dekat terkait keputusan Gibran maju sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. “Apakah dengan situasi seperti ini kelak kemudian Pak Jokowi akan mengambil yang kedua. Kita tidak pernah tahu. Apakah maju atau tidak. Kita tunggu Pak Jokowi pulang. “Tapi saya haqul yakin karena banyak kawan-kawan yang sangat dekat dengan beliau, sudah berkomunikasi. Pasti beliau mendengarkan, tidak mungkin enggak. Saya tahu beliau sangat bijaksana,” sambungnya.
2. Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD mulai bongkar-bongkar cerita lama dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan Youtube Mata Najwa, Kamis (19/10). Ia mengklaim pernah diajak Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto untuk ‘menjemput takdir’ di Pilpres 2024. “Datang tawarannya Pak Prabowo, tetapi tidak langsung. Jadi, hari raya dia ke tempat saya. Sebelumnya juga pernah bilang, di istana salaman, ‘Pak Mahfud ini mau pilpres, kita dulu pernah sama-sama ya, kita nanti bisa menjemput takdir kiranya’. Salaman sebentar,” kata Mahfud dalam wawancara yang ditayangkan YouTube Mata Najwa, Kamis (19/10).
Sementara saat Prabowo bersilaturahmi ke rumahnya pada Hari Raya Idulfitri tahun ini, Mahfud mengaku sempat bertanya pada Prabowo soal siapa sosok yang bakal mendampinginya sebagai cawapres. Mahfud mengatakan Prabowo ingin menggandeng cawapres dari kalangan NU dan nama Mahfud masuk salah satu yang dilirik. Mahfud juga mengklaim momen Prabowo mengaku tak mau menggandeng Cak Imin sebagai cawapres dari NU. “Saya mau dengan NU gitu, tapi bukan dengan PKB, saya mau koalisi dengan PKB, Wapres NU, tapi bukan dengan Cak Imin,” kata Mahfud menirukan ucapan Prabowo.
“Ya nomor satu Khofifah, nomor dua Pak Mahfud, tetapi NU-nya, PKB-nya kita pakai sebagai koalisinya,” imbuh Mahfud. Ia menjawab agar nama-nama yang ada tersebut disimulasikan. “Ya simulasikan saja, pak, saya bilang waktu itu. Jadi pernah juga, tetapi saya tidak pernah bilang iya juga. Artinya simulasikan,” katanya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap proses dirinya diputuskan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku sudah sering berkomunikasi dengan politisi PDIP ini sebelum namanya diputuskan jadi bacawares. Mahfud mengaku mendengar langsung dari Ganjar bahwa namanya masuk dalam kandidat bacawapres. “Yang agak lebih eksplisit itu ketika kami ketemu berdua dengan Mas Ganjar, yang minum teh sore. Kemudian gambarnya viral itu. Itu sudah mulai ekplisit. Pak Ganjar bilang, Pak Mahfud ini sudah mengerucut, ada nama ini, ada nama ini, dan ada nama Pak Mahfud,” kata Mahfud lagi.
Mahfud mengaku mengetahui namanya telah diputuskan menjadi bakal cawapres pada lima hari sebelum pengumuman resmi dari PDIP dan koalisi pada Rabu (18/10). Menurutnya, saat itu pimpinan puncak PDIP menyiapkan kejutan dengan membuat seolah-olah masih ada beberapa nama yang dipertimbangkan. “Pak Hasto kontak mau ketemu saya. ‘Pak Mahfud ini sudah 90 sekian persen, tetapi saya akan membuat element of surprise, seakan-akan masih banyak calonnya. Tapi saya beritahu, ibu (Megawati) sudah hampir sampai kesimpulan Pak Mahfud, Pak Mahfud jangan banyak pergi ke luar kota. Takut dipanggil tiba-tiba,” kata Mahfud mengulang pernyataan Hasto ketika itu kepada dirinya.
Mahfud MD juga mengaku pernah ditawari PKS menjadi bakal cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tawaran langsung datang dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu. “Saya kan sudah dihubungi oleh mereka, waktu itu. Bahkan ketua parpol yang hubungi saya, Pak Syaikhu. Dia bilang Pak Mahfud kami menjajaki, cari orang ni, kami kan punya hak nanti untuk mengusulkan nama. Mau enggak Pak Mahfud dipasangkan dengan Pak Anies?” kata Mahfud. Ia langsung menolak tawaran tersebut. Mahfud mengatakan penolakan bukan karena punya masalah personal dengan Anies, tapi tak ingin koalisi yang dibangun PKS, NasDem dan Demokrat kala itu, pecah karena namanya diusulkan.
3. Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyarankan Presiden Jokowi supaya tidak memaksakan putra sulungnya yang menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta Pilpres 2024, karena bisa akan berada dalam posisi sulit menjelang akhir masa jabatannya. Ia mengatakan, Presiden Jokowi yang sudah memimpin Indonesia selama 2 periode seharusnya mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan warisan yang baik. “Presiden Jokowi itu sudah bagus, warisan pembangunannya sudah bagus, pendapatan perkapita sudah baik, dia membangun Papua, maka sebaiknya meninggalkan warisan yang baik dan smooth landing,” kata Ikrar, Kamis (19/10).
Ikrar menilai putusan MK terkait uji materi syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu sangat politis demi kepentingan pihak tertentu. “Politisasi MK itu kental sekali. MK sudah menjadi lembaga yang melakukan yudisialisasi terhadap hal-hal yang berbau politik. Jangan menyalahkan kalau orang mencurigai putusan ini ada kepentingannya Gibran,” kata dia. Ikrar mengatakan, putusan MK itu seolah memperlihatkan sinyal kuat buat menjaga kepentingan kekuasaan dari penguasa, dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. “Seperti jadi raja menurunkan ke putra mahkota,” ujarnya.
Ikrar Nusa Bhakti menilai, wacana mendorong Gibran menjadi bakal cawapres bisa diterima jika dia sudah punya pengalaman mumpuni dan meniti karier politik secara terstruktur. Menurut dia, amat lazim jika seorang pemimpin menginginkan keturunannya bisa menapaki jalan yang sama. Meski begitu, calon pemimpin tersebut menempa diri dari tingkat terbawah dan melalui proses yang panjang. “Sebenarnya yang kita inginkan enggak jadi soal presiden ingin anaknya juga jadi presiden, asal meniti kariernya benar. Itu yang jadi persoalan,” kata Ikrar.
Ia mengatakan, pengalamn Gibran di dunia politik juga masih perlu ditambah. Selain itu, saat ini dia baru menduduki jabatan wali kota, sehingga wajar jika banyak pihak meragukan kemampuannya ketika mendadak muncul wacana buat menjadi peserta Pilpres. Di sisi lain, Ikrar menilai Gibran hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang akan berkompetisi buat menarik suara dan mempertahankan dukungan politik dari para pendukung Presiden Jokowi. Ikrar menilai dinasti politik yang dikhawatirkan banyak pihak bukan persoalan utama. Sebab, problem utamanya adalah kapasitas dan kemampuan diri seorang pemimpin ketika berlaga memperebutkan kekuasaan dan menjalankan kebijakan yang mengayomi semua kalangan masyarakat.
Pakar politik Ikrar Nusa Bakti mengkhawatirkan, pelaksanaan Pilpres 2024 tidak bakal berjalan adil dan setara jika anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pesertanya. Jika hal itu terjadi, maka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dengan mengerahkan alat negara buat memenangkan pihak tertentu sulit dihindari. “Itu bukan mustahil ketika pelaksanaan Pemilu dia akan menggunakan abuse of power,” kata Ikrar, Kamis (19/10).
Ia mengatakan, kecenderungan penguasa melakukan intervensi dalam proses politik seperti Pemilu 2024 sangat terbuka. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menyampaikan langsung dia memang ikut intervensi, atau cawe-cawe, menjelang Pemilu dan Pilpres. “Kan fakta sudah terbuka. Misalnya Menteri Zulkifli Hasan, dia mengaku diminta melobi oleh Pak Jokowi, tapi dia sebutnya Pak Lurah. Dia mengakui langsung kan. Sandiaga Uno juga kan mengaku melobi parpol atas perintah Pak Jokowi. Dia ikut cawe-cawe bukan untuk masa depan Indonesia, tetapi untuk masa depan anaknya,” ujar Ikrar.
Ikrar juga mengkhawatirkan ketika perangkat negara seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Mahkamah Konstitusi (MK), sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi tidak netral karena digunakan untuk kepentingan menjaga kekuasaan. “Jangan salah, alat-alat negara itu bisa dipakai buat bikin black campaign, negative campaign. Yang ditakutkan justru itu, bukan dinasti politik. Dinasti politik itu lumrah. Di Amerika Serikat juga ada,” ucap Ikrar. “Jangan sampai rekayasa hukum, rekayasa keamanan, dan rekayasa politik untuk memenangkan pasangan tertentu,” sambung Ikrar. Baca juga: Soal Rencana Pertemuan dengan Gibran, Hasto: Hari Ini Kan Sudah Makan Soto “Politisasi MK itu kental sekali. MK sudah menjadi lembaga yang melakukan yudisialisasi terhadap hal-hal yang berbau politik. Dan jangan menyalahkan kalau orang mencurigai putusan ini ada kepentingannya Gibran. Buat saya, keputusan MK bukan cuma kemunduran demokrasi, tapi itu tragedi bagi demokrasi kita,” lanjut Ikrar.
4. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yakin, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, tetap akan jadi cawapres Prabowo Subianto. Langkah politik itu, akan tetap ditempuh putra sulung Presiden Jokowi tersebut, meskipun saat ini sentimen negatif atas putusan MK mencuat. Seperti diketahui, MK memutuskan, seseorang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, sepanjang pernah atau sedang menjadi kepala daerah hasil pemilihan umum. “Sepertinya sentimen negatif itu dianggap tak penting,” ujarnya, Kamis (19/10).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, peluang Gibran diusung menjadi cawapres Prabowo lebih besar dibandingkan Menteri BUMN Erick Thohir maupun Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menurut Dedi, sosok Gibran tidak bisa dilepaskan dari keberadaan ayahnya, Presiden Jokowi yang memiliki akses kekuasan, pengaruh, dan basis relawan yang militan. “Kalau hitung-hitungan dari peta politik, penggabungan kekuatan Prabowo Subianto disandingkan dengan Joko widodo itu adalah kekuatan yang cukup besar,” kata Dedi. Namun, pesan Dedi, memilih Gibran bukan tanpa konsekuensi. Prabowo akan menghadapi risiko dicap melanggengkan dinasti keluarga Jokowi. Ia juga bisa dicap memilih sosok populis daripada orang yang memiliki kapasitas. “Tetap saja Gibran harus diprioritaskan tentu dengan keberanian dan jaminan Presiden Jokowi secara penuh akan mendukung pasangan ini,” kata Dedi.
5. Bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengatakan, sisa hidupnya akan diwakafkan untuk rakyat Indonesia. Dia menambahkan, sejak muda hidupnya dipersembahkan untuk Indonesia. Prabowo menegaskan hal itu di hadapan Relawan Jagat Prabowo yang datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (19/10). “Sisa hidup saya, saya wakafkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia dari sejak muda saya persembahkan jiwa dan raga untuk rakyat indonesia,” kata Prabowo. Ia menjanjikan, bila mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai Presiden RI berikutnya, dia bersama KIM bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dan melanjutkan program Presiden Jokowi.
Prabowo memastikan, tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada anak yang kurang gizi, setiap anak di Indonesia memiliki asupan gizi yang cukup, mulai dari makan hingga minum susu. “Saya menjamin setiap anak indonesia makan cukup, dan gizi yang cukup, tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu, ini tekad kita, ini tekad saya, saya akan berjuang sekeras tenaga,” imbuhnya. Kemudian, Prabowo juga akan melakukan pembangunan Indonesia menjadi negara yang hebat dan tidak ingin menjadi pasar bagi untuk bangsa lain. ‘’Bersama-sama kita akan membangun Indonesia yang hebat, Indonesia yang bermatabat, Indonesia yang dihormati bangsa-bangsa lain. Indonesia akan bikin mobil sendiri, bikin motor sendiri, kita tidak mau jadi pasar untuk bangsa lain,” tegasnya.
Prabowo Subianto menegaskan, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pemilu 2024 saat menerima dukungan Relawan Jagat Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/10) petang. Prabowo menyebutkan, Indonesia adalah negara yang berdaulat dan rakyat merupakan penentu pemimpin masa depan. “Rakyat yang menentukan siapa pemimpin-pemimpinnya. Tiap lima tahun, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kekuasaan yang sama, tidak ada jenderal dan tidak ada petani. Tidak ada profesor, tidak ada buruh. Semua sama. Satu orang, satu suara. Haknya sama!” tandas Prabowo. Ia mengatakan, di depan kotak suara, semua orang memiliki hak yang sama. “Di depan kotak suara, kita tidak berpangkat, kita punya hak dan kekuasaan yang sama. Karena itulah, keputusan pada saat itu akan menentukan hidup bangsa kita lima tahun ke depan,” kata Menhan RI itu.
Ketua Bappilu Partai Golkar Nusron Wahid yang mendampingi Relawan Jagat mendatangi rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (19/10) malam untuk menyampaikan dukungan, mengatakan, Prabowo bukanlah orang asing bagi NU. Prabowo sudah menjadi anggota kehormatan GP Ansor sejak 28 tahun lalu. “Kami sampaikan, beliau bukan orang lain, dan bukan orang asing bagi Nahdlatul Ulama dan anak muda Nahdlatul Ulama. Sebab, beliau sudah menjadi Anggota Kehormatan Gerakan Pemuda Ansor sejak 28 tahun yang lalu,’’ ujarnya. Saat itu, kata Nusron, ketua umum GP Ansor adalah abangda kami, almarhum Habib Iqbal Assegaf dan sekjennya Munawar Fuad. ‘’Jadi waktu itu beliau hadir di acara Ansor, dan dikasih anggota kehormatan, itu 28 tahun yang lalu loh,” kata Nusron.
6. Polda Metro Jaya berencana memanggil Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (20/10) untuk diperiksa soal kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Apakah Firli akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya? Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada Firli Bahuri. Firli akan dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan Firli akan dilakukan di ruang pemeriksaan penyidik Subdit Tipikir Ditreskrimsus. “Untuk agenda pemeriksaan lanjutan yang telah diagendakan, telah dikirimkan surat panggilan dalam kapasitas sebagai saksi kepada Saudara FB selaku ketua KPK RI untuk dimintai keterangannya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB,” kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya tak bertele-tele dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat (20/10) dinilai menjadi langkah penting untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai saksi adalah pemeriksaan yang penting, karena IPW menganalisis setelah Firli Bahuri hadir dan dinilai cukup keterangannya, maka Penyidik Polda Metro akan melakukan gelar perkara guna menetapkan siapa tersangka yang akan diminta pertanggungjawaban pidana,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Kamis (19/10).
Polda Metro Jaya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pada Kamis (19/10) kemarin, delapan saksi akan kembali diperiksa, ‘’Diagendakan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi sesuai surat panggilan yang sudah dikirimkan oleh penyidik,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak. Dari total saksi yang bakal diperiksa, enam orang di antaranya pegawai KPK. Selain itu, ada juga saksi lainnya dari Kementerian Kesehatan RI. Pemeriksaannya dilakukan pukul 10.00 WIB. “Enam orang saksi dari pegawai KPK RI, satu orang saksi dari Pusdatin Kemenkes RI, satu orang saksi lainnya,” ujarnya.
7. Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku belum menerima surat dari bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto mengenai pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. “Sampai saat saya bicara di sini, kami belum mendapatkan informasi tentang gabungan partai politik yang akan hadir mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). Hasyim menyampaikan, sesuai prosedur, pasangan capres-cawapres mengirimkan surat tertulis kepada KPU terkait waktu pendaftaran. Batasan paling lambat adalah satu hari sebelum pendaftaran (H-1).
8. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto akan diumumkan dalam hitungan jam usai para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat. Dalam waktu dekat, para ketum parpol pengusung Prabowo presiden akan mematangkan nama bakal cawapres. Muzani menjelaskan, rapatnya menunggu semua ketum parpol KIM berada di Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masih berada di China mendampingi Presiden Jokowi. Zulhas baru kembali ke Jakarta pada Jumat (20/10) siang.
“Keputusan untuk menentukan bakal calon wakil presiden nanti akan dibicarakan secara bersama-sama oleh majelis ketua umum. Kapan para ketua umum itu akan rapat? Nanti setelah ketua umum berada di Jakarta seluruhnya. Ya, pokoknya kalau sudah di Jakarta semuanya kita akan cari waktu yang disepakati untuk mengadakan rapat koalisi,” kata Muzani.
9. DPP Partai Golkar akan mengumpulkan Ketua DPD I Golkar se-Indonesia untuk mendengarkan aspirasi mereka mengenai cawapres Prabowo Subianto dalam momen Rapimnas pada Sabtu (21/10). “Soal cawapres Prabowo akan dibahas dalam Rapimnas dan tentu saya sebagai ketua pengarah, prinsipnya kita akan mendengarkan masukan dari daerah-daerah terkait dengan nama-nama cawapres yang memang selama ini muncul,” ujar Ketua Pengarah Rapimnas Golkar Ace Hasan Syadzily dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (19/10). Ace menjelaskan, pertemuan dengan Ketua DPD Golkar se-Indonesia ini bakal berlangsung secara tertutup.
Ketua pelaksana perayaan HUT ke-59 Partai Golkar Muhidin M Said mengungkapkan, partainya mengundang Presiden Jokowi beserta semua ketua umum parpol koalisi pengusung Prabowo Subianto hadir di puncak peringatan hari jadi Golkar yang akan diselenggarakan pada 31 Oktober 2023. “Saya kira kalau Bapak Presiden insya allah kami undang. Kemudian, seluruh partai-partai koalisi kami akan undang untuk menghadiri puncak peringatan ulang tahun Partai Golkar,” ujar Muhidin di Slipi, Jakarta, Kamis (19/10).
10. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyarankan, ada baiknya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Namun, Demokrat menyerahkan segala keputusan kepada Prabowo selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju. “Kita sampaikan, ada baiknya dipertimbangkan Bu Khofifah, tetapi apa pun itu, keputusan penentuan cawapres kepada Pak Prabowo,” ujar Herzaky di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan.
Herzaky menyampaikan, Khofifah mewakili perempuan dan Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim. Selain itu, Khofifah sudah memiliki pengalaman sebagai menteri hingga gubernur. “Beliau kan elected official. Jadi bagi kami, perlu dijadikan pertimbangan, salah satu pertimbangan,” ujar dia. Herzaky meyakini Prabowo pasti akan memilih cawapres yang terbaik untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. “Kalau Demokrat jelas dan tegas Presiden-nya Pak Prabowo. Siapa pun cawapresnya, kita dukung. Karena bagi kita kepercayaan kita full kepada Pak Prabowo,” ucapnya.
11. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menyebutkan, bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto sudah mengerucut ke dua nama. Salah satunya, Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian. “Sudah ada dua. Kan SKCKnya sudah ada, Pak Erick. Kalau dari PAN kita tetap dukung Erick Thohir, apalagi sudah ada bocoran SKCK-nya toh, senang kita ya. Doain saja,” ujar Zita di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, kemarin. Zita menambahkan, selain Erick, juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya sudah membuat SKCK. “Kan Mas Gibran juga, SKCK kalau enggak salah ya,” ujarnya.
12. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah kabar soal dirinya sudah mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai syarat mendaftar calon wakil presiden di KPU. Seperti diketahui, Gibran santer digadang-gadang maju menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Bantahan itu disampaikan saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Kamis (19/10). “Neng endi? (di mana?),” kata Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu berharap media tidak membuat berita yang bisa membuat resah masyarakat. “Jangan bikin berita yang membuat masyarakat resah,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu juga membantah kabar soal Gibran sudah mengurus SKCK di Polda Jateng. “Belum ada,” kata Satake melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/10). Dia mengaku sudah mengecek kabar tersebut dan memastikan, sampai saat ini belum ada nama Gibran Rakabuming Raka yang mengurus SKCK di Polda Jateng. “Telah dicek belum ada,” imbuh Satake. Polresta Solo juga menyebut Gibran belum pernah datang untuk mengurus SKCK. “Pengajuan SKCK atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak ada,” kata Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kamis (19/10).
Di tempat terpisah, Pengadilan Negeri Solo juga menyampaikan belum ada permohonan pengajuan surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana dari Gibran. “Belum ada pengajuan atas nama Gibran Rakabuming Raka,” kata Humas PN Solo, Bambang Aryanto. Dijelaskan Bambang, untuk mendapatkan surat bebas pidana, harus melampirkan SKCK dari kepolisian. Pengajuan suket tersebut juga harus melampirkan keterangan tujuan penggunaan suket tersebut.
13. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, sikap PDIP yang mengumumkan cawapres saat Presiden Jokowi sedang berada di luar negeri merupakan penegasan PDIP tidak lagi bergantung secara politik. Menurut Umam, PDI-P ingin memutus ketergantungan politik pada sosok Jokowi. “Pengumuman Mahfud MD selaku cawapres pendamping Ganjar di saat Presiden Jokowi sedang melakukan lawatan luar negeri ke China dan Saudi Arabia, bisa dimaknai PDI-P ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Jokowi,” ujar Imam, kemarin.
Selain itu, tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDI-P yang ingin membuktikan mesin politiknya independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi. “Hal itu juga dikonfirmasi oleh penundaan pemanggilan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto terkait wacana pencawapresannya setelah keluar putusan MK kemarin. Artinya, PDI-P tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya,” kata Umam.
Di sisi lain, Khoirul Umam menyebut, Prabowo Subianto bakal kerepotan jika tidak menggandeng tokoh NU sebagai bakal cawapresnya. Menurut Umam, situasi itu akan timbul jika pasangan Koalisi Perubahan dan PDI-P menggunakan variabel NU dalam penentuan calon wakil presiden mereka. Menurut dia, koalisi parpol pengusung Prabowo harus “mengocok” ulang skema cawapresnya. “Sebab, jika Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyin, mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan mengkonsolidasikan basis jaringan Nahdliyin untuk berpihak kepadanya,” ujar Umam.
14. Kejagung RI periksa 2 saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendag tahun 2015-2023. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut dua saksi yang diperiksa tersebut dari Kemenko Perekonomian. Yakni, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, IKHP dan Sekretaris Kemenko Perekonomian periode 2015-2017, LDT. “Memeriksa dua saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan,” kata Ketut kepada wartawan, Kamis (19/10). Namun Ketut belum menyampaikan hasil pemeriksaan, sebab pemeriksaan tersebut dalam rangka proses penyidikan. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tambah Ketut.
15. Para advokat yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan delapan hakim MK lainnya ke Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi. Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hukum konstitusi setelah memproses sejumlah gugatan uji materi mengenai syarat batas usia capres dan cawapres yang putusannya dibacakan Senin (16/10) lalu. Pelapor melihat ada keganjilan pada putusan MK. “Kami melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang diduga dilakukan oleh Anwar Usman sebagai hakim MK yang merangkap Ketua MK dan delapan hakim MK,” ujar anggota TPDI, Petrus Selestinus, Kamis (19/20) malam.
16. Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua terduga teroris di Lombok, NTB, Kamis (19/10). Diduga kedua terduga teroris itu merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). “Benar (dua terduga teroris JAD ditangkap di Lombok),” kata Jubir Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar, Kamis malam. Aswin belum mau membeberkan secara detil kasus tersebut serta identitas para terduga teroris. Dia mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. “Penyidik masih bekerja secara intensif di lapangan,” ujar Aswin.
17. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal capres-cawapres yang diusung Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS, dan PKB), pada Kamis (19/10). Demikian juga pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah mendaftar ke KPU sebagai capres-cawapres Koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Anies dikawal para ketum parpol Koalisi Perubahan dan puluhan ribu pendukungnya sehingga proses pendaftaran sempat tertunda, sementara pasangan Ganjar-Mahfud MD selain dikawal para ketum parpol pengusungnya juga dikawal pelawak kocak Cak Lontong dan musisi Sam Bimbo.
King maker koalisi Perubahan, Surya Paloh menyampaikan harapan KPU RI independen di tengah kontestasi. “Kami yakin dan percaya ini akan bisa kami capai ketika saudara-saudara kami, yang menjadi harapan rakyat dan bangsa ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum, berdiri tegak di atas semua kepentingan kelompok dan golongan maupun partai-partai peserta pemilu,” ujar Paloh yang Ketum Partai Nasdem ini. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan terima kasih sudah diterima KPU, walaupun kedatangannya molor hampir dua jam dari jadwal yang dijanjikan karena membeludaknya jalan yang dipenuhi simpatisan pendukungnya. “Terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang sudah menerima kami untuk mendaftar di hari pertama ini.”
Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyindir lawan-lawan politiknya yang sering meragukan pencalonan dirinya dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, mereka sebut, pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan akan kandas. Hal itu Anies sampaikan dalam orasi politik usai pendaftaran pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, red) ke KPU, pada Kamis (19/10) sekitar pukul 11.00 WIB. “Hari ini kita berkumpul di sini, mohon maaf karena kami telah mengecewakan, mohon maaf kami mengecewakan mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar ke KPU,” ujarnya.
Anies mengatakan, selama ini banyak pihak yang meragukan Koalisi Perubahan bisa mendaftarkan pasangan capres-cawapresnya ke KPU. Banyak yang menyebut Partai Nasdem akan menarik diri, atau PKB) tak ingin bersama lagi mendukung Anies. “Mereka mengatakan pasangan AMIN akan kandas. Kepada mereka kami mengatakan, kami mengecewakan. Hari ini kami membantah, hari ini kami membantah pandangan sinis bahwa Koalisi Perubahan tidak valid,” imbuhnya.
Anies kemudian menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendorong terlaksananya pendaftaran hari ini. Ia menyebut pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN) bisa terlaksana karena pertolongan Tuhan. “Hari ini kita sama-sama membuktikan bahwa pasangan AMIN tak tertahankan, tak terbendung,” sindir Anies.
Membalas sindiran Anies, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir AMIN tidak disiplin waktu saat mendaftar ke KPU RI. Seharusnya, kata Hasto, pendaftaran capres-cawapres yang dijadwalkan pukul 08.00 WIB dilakukan tepat waktu. Tetapi karena pasan AMIN molor maka pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud yang seharusnya mendaftarkan diri pukul 11.00 WIB, harus mengalah. “Seharusnya disiplin, kalau mendaftar jam 08.00 WIB seharusnya jam 08.00 WIB, itu yang diharapkan,” ujar Hasto di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. “Tapi ya enggak apa-apa, kami mengalah, kami mendaftar setelah mereka selesai lakukan pendaftaran,” kata Hasto.
16. Kepala Bappilu PPP Sandiaga Uno mengakui ada rasa kecewa dalam hatinya karena gagal terpilih sebagai bacawapres mendampingi Ganjar Pranowo pa Pilpres 2024. Kekecewaan sesaat tersebut disampaikan Sandi secara langsung dalam pidatonya di acara Harlah ke-30 GMPI, kemarin. Namun meski kecewa,Sandi mengatakan dirinya tetap harus tersenyum di hadapan publik. “Walaupun hati teriris. Itu bakal quotes itu. Itu belajar dari Gus Romy [Muhamad Romahurmuziy]. Hati teriris, tapi muka harus tersenyum, Insyallah rezeki tidak akan ke mana,” kata Sandi di kanal YouTube GMPI. Sandi lalu berkelakar soal kepanjangan dari GMPI. Kata dia, GMPI singkatan dari Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia. “GMPI ini ada singkatannya. Ini bakal jadi quotes, saya belajar dari Gus Romy GMPI (singkatan) Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia,” tuturnya.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Sandiaga akan mendapatkan posisi sebagai pimpinan Dewan Pakar dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sandi memiliki kesamaan karakter dengan Ganjar. Selain itu Sandi yang menjabat Menparekraf di kabinet saat ini memiliki kompetensi dan gesit dalam bekerja. “Ya betul sekali, karena Pak Sandiaga Uno memiliki kompetensi yang sangat lengkap. Beliau juga bergerak cepat. Jadi, cocok dengan karakternya Pak Ganjar,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (19/10) petang. (HPS)
