JAKARTA, REPORTER.ID – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat sebagai anggota legislatif (Aleg) di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPRD PKS wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) di Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Habib Aboe, sapaan akrabnya, mengapresiasi peningkatan jumlah Aleg PKS di Balinusra yang kini mencapai 65 orang, naik dari periode sebelumnya yang berjumlah 63 orang. Ia menegaskan bahwa menjadi anggota legislatif bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang berkualitas serta berpihak kepada rakyat.
Fokus Aleg PKS: Kebijakan Publik yang Efektif dan Efisien
Dalam arahannya, Habib Aboe menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh oleh Aleg PKS, khususnya dalam mendukung kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.
Pertama, Aleg PKS harus memahami dan menerapkan prinsip kebijakan publik yang baik. Sebagai anggota legislatif, mereka memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus efektif, efisien, responsif, dan akurat.
“Kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik haruslah efektif, efisien, responsif, dan akurat,” ujar Anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Meningkatkan Kompetensi dan Kepemimpinan
Kedua, Aleg PKS harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan. Habib Aboe menekankan bahwa menjadi anggota DPRD bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjuangan.
“Anggota legislatif yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” tambahnya.
Di wilayah Balinusra, tantangan yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, pertanian, hingga penguatan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, Aleg PKS harus aktif melakukan riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Mengusung Politik Pelayanan dan Keberpihakan kepada Rakyat
Ketiga, Aleg PKS harus mengedepankan politik pelayanan dan keberpihakan kepada rakyat. Menurut Habib Aboe, politik pelayanan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata.
“Kehadiran kita di DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus menjadi anggota legislatif yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat serta memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sinergi antara Aleg DPRD, struktur partai, dan masyarakat harus terus diperkuat.
“Anggota legislatif yang berkualitas tidak bekerja sendiri, tetapi harus mampu bersinergi dengan berbagai elemen. Mari kita jadikan posisi kita sebagai Aleg DPRD se-Bali Nusra sebagai ladang perjuangan untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. ***
