Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo (net)
Isu menarik pagi ini, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kompleks Widya Chandra, Jaksel. Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Indonesia harus berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini, yakni dipilih langsung oleh rakyat. Ia menyebut, pilkada langsung memiliki banyak sisi negatif.
Isu lainnya, langkah KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan nikel di Konawe Utara mendapat respon negatif masyarakat. Koordinator MAK, Boyamin Saiman menyurati Kejagung untuk mengambil alih kasus tersebut. KPK beralasan, auditor BPK mengalami kendala saat menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara. Berikut isu selengkapnya.
1. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bertemu di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kompleks Widya Chandra, Jaksel, kemarin. Dalam foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, Senin (29/12), Dasco, Bahlil, Zulhas, Cak Imin duduk bersama di ruang tamu.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pertemuan empat ketua partai politik tersebut membahas soal politik yang berkeadaban dan kesantunan, hingga terkait gotong royong seluruh kekuatan politik untuk menyukseskan pembangunan nasional. “Yang dibahas semua hal untuk kebaikan bangsa,” ujar Hasanuddin, Senin (29/12).
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya mendukung usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Alasannya, karena lebih efisien baik dari sisi anggaran maupun dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana. “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Indonesia harus berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini, yakni dipilih langsung oleh rakyat. Prasetyo menjelaskan, pilkada langsung memiliki banyak sisi negatif. “Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menilai, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD telah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Eddy menilai usulan itu konstitusional. Oleh karenanya, dia memandang pihak yang tak sependapat bisa mengajukan gugatan ke MK.
“Saya bicara sebagai pimpinan MPR, kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada di dalam sila keempat Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan,” kata Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12).
Ia mengakui, pilkada lewat DPRD akan mengambil hak rakyat. Namun, usulan itu tetap patut dipertimbangkan. “Kami melihatnya itu sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy.
2. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat menyatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Menurut Viktor, konstitusi Indonesia tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah sehingga mekanisme pilkada dipilih DPRD dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor dalam keterangannya, Senin (29/12). Viktor menegaskan, perubahan mekanisme pilkada bukan dimaksudkan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.
Sekjen PKS M. Kholid mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu perihal usulan pilkada dipilih DPRD, bukan lagi oleh rakyat. Kholid menyebut, PKS akan mencari sistem terbaik demi masa depan demokrasi dan masyarakat. “Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid, Senin (29/12). Kholid menjelaskan, partainya ingin mendengar masukan dari ahli, masyarakat, ormas, kampus, dan tokoh bangsa terlebih dahulu. Selain itu, PKS juga ingin mendiskusikan usulan pilkada dipilih DPRD dengan partai koalisi.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Syahrial Nasution menyampaikan, partainya belum mengambil keputusan mengenai wacana pilkada lewat DPRD yang sedang bergulir. “Di internal Demokrat, diskursus mengenai pilihan pilkada langsung atau melalui DPRD masih berlangsung, meski tidak terbuka ke publik,” kata Syahrial, Selasa (30/12).
Syahrial menuturkan, masing-masing partai memiliki argumentasi kritis terkait wacana mengembalikan pilkada langsung menjadi dipilih lewat DPRD. Ia meyakini, argumentasi yang dikemukakan partai-partai politik, termasuk yang ada di koalisi, niatnya demi demokrasi yang lebih baik.
3. Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo mengajak semua parpol membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar terlebih dahulu. Menurutnya, bantuan kepada korban lebih penting ketimbang mengurus usulan pilkada lewat DPRD. “Untuk sekarang ini, semua parpol sebaiknya konsentrasi membantu saudara kita yang terkena bencana. Itu lebih penting dibanding urusan pilkada dipilih oleh siapa,” ujar Ganjar, Senin (29/12). “Toh risalah pembahasan undang-undang terkait pilkada bisa dibaca lagi kenapa pilkada dipilih langsung, tidak dipilih oleh DPRD. Ingat kita pernah memilih kepala daerah melalui DPRD,” ujarnya.
Politisi PDI-P Guntur Romli mengatakan, partainya menolak usulan pilkada lewat DPRD. Guntur menyebut PDI-P tetap ingin pilkada langsung, di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya. “Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung, tidak melalui DPRD,” ujar Guntur, Senin (29/12). Guntur menjelaskan, efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kalau pemerintah ingin efisiensi, seharusnya memotong fasilitas elite-elite pemerintah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pilkada lewat DPRD mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Menurut Agung, pilkada lewat DPRD tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.
“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujar Agung, Senin (29/12). Agung berpandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ada kesan elite politik takut terhadap rakyat, sehingga menggulirkan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Adi menduga penyebabnya adalah masyarakat kini “menghukum” seorang politikus atau partai tertentu dengan membuat gerakan tidak memilih mereka pada momen pemilu.
“Ada kesan elite mulai takut ke rakyat. Rakyat yang semakin kritis dan susah dikendalikan oleh elite. Rakyat punya cara menghukum elite dengan cara tak memilih mereka di pilkada karena kinerjanya buruk. Ini yang sepertinya ditakuti, makanya lewat DPRD saja,” ujar Adi, Senin (29/12). Adi menekankan rakyat 100 persen dirugikan dengan sistem pilkada lewat DPRD.
4. Langkah KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan nikel di Konawe Utara mendapat respon negatif masyarakat. Koordinator MAK, Boyamin Saiman menyurati Kejagung untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014. Surat tersebut dikirimkan ke Kejagung setelah KPK)menghentikan penyidikan kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,7 triliun. “Saya sudah kirim surat ke Kejagung untuk menangani perkara ini. Untuk memulai penyidikan baru atau mulai penanganan baru,” ujar Boyamin, kemarin.
ICW mengkritik KPK yang menerbitkan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah mengatakan, penghentian perkara dapat berpotensi bukan didasarkan atas pandangan objektif, melainkan dari penilaian subjektif yang sulit untuk ditagih akuntabilitasnya oleh publik.
“SP3 yang dikeluarkan oleh KPK bukan hanya menambah daftar panjang perkara yang dihentikan, namun juga dapat dilihat sebagai hasil dari penghancuran KPK secara sistemik pada 2019 lalu,” kata Wana dalam keterangan tertulis, Senin (29/12). Wana mengatakan, KPK menyampaikan SP3 pada Desember 2024.
Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus dugaan korupsi izin pertambangan nikel di Konawe tidak layak dihentikan penyidikannya. “Kasus itu tidak layak untuk diterbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red.) karena kasus sumber daya alam yang sangat penting, dan kerugian negaranya besar,” kata Laode, kemarin. Laode mengatakan, KPK pada periode kepemimpinannya sudah menemukan cukup bukti terkait dugaan suap kasus pemberian izin tambang di Konawe Utara.
5. KPK beralasan, auditor BPK mengalami kendala saat menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara. Sebab, menurut BPK, persoalan tambang yang ditangani KPK tersebut tidak masuk dalam ranah kerugian keuangan negara. “Dalam perkara Konawe ini, auditor telah menyampaikan bahwa tidak bisa melakukan penghitungan kerugian negara karena atas pengelolaan tambang tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 17/2003 tidak masuk dalam ranah keuangan negara,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Senin (29/12). “Sehingga atas hasil tambang yang diperoleh dengan cara yang diduga menyimpang tersebut juga tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh auditor,” imbuhnya.
KPK menyatakan tidak khawatir dengan segera berakhirnya masa pencekalan bepergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Yaqut dan Fuad dicegah berpergian ke luar negeri dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2023-2024. “Tidak ada kekhawatiran soal itu,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Senin (29/12).
Budi beralasan, penyidikan kasus korupsi kuota haji akan segera selesai. “KPK yakin pemeriksaan oleh penyidik segera rampung. Namun, kami masih menunggu kalkulasi kerugian negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam perkara ini,” katanya.
6. Bencana iklim sepanjang tahun 2025 telah merugikan dunia lebih dari 120 miliar dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 2.012,8 triliun). Kerugian mungkin bisa jauh lebih besar karena bencana di negara-negara berkembang sebagian besar tidak diasuransikan dan tak tercatat. Guru Besar IPB Soroti Pembalakan liar di Balik Bencana Banjir Sumatera
“Sementara negara-negara kaya menghitung kerugian finansial akibat bencana, jutaan orang di Afrika, Asia, dan Karibia menghitung nyawa yang hilang, rumah yang hancur, dan masa depan yang sirna,” kata Direktur Power Shift Africa yang berbasis di Nairobi, Mohamed Adow, Senin (29/12).
7. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah akan membeli 100 jembatan Bailey dari luar negeri. Pembelian merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenhan. “Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12). Jembatan itu nantinya akan dipasang di seluruh daerah Indonesia yang membutuhkan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabanjir bandang dan tanah longsor.
Menurut rencana, jembatan akan selesai dipasang pada Februari 2026. “Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan, saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua,” ujar Maruli seraya menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah mendata keperluan 44 jembatan untuk dipasang pascabencana.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap ada upaya menyabotase jembatan bailey yang dibangun TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Maruli mengaku mendapat laporan, baut di jembatan-jembatan tersebut dilepas oleh orang tak bertanggung jawab. Maruli tak menyangka ada orang yang sengaja lakukan hal itu.
“Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan bailey kita. Dua hari yang lalu, mungkin ada ditayangkan ininya (foto-fotonya), dibongkar baut-bautnya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja,” kata Maruli, Senin (29/12). Maruli menyatakan, baut-baut tersebut terlihat berpindah ke samping jembatan, dari yang sebelumnya sudah dipasang personel TNI.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan, TNI telah membangun dan memasang sebanyak 32 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna memulihkan akses masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan saat pengerahan 37.910 personel TNI untuk mendukung proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di wilayah Sumatera, agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. “Beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Sudah tergelar sejumlah total yang dibangun 32 jembatan,” ujar Agus dalam Konferensi Pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12).
8. KSPI dan Partai Buruh menolak keras penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai angka tersebut belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta yang ditetapkan BPS sebbesar Rp 5,89 juta. “Kalau begini, Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta. Karena nilai upah minimum yang ditetapkan (Rp 5,73 juta) lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Layak atau KHL yang sudah diumumkan BPS terkait pengupahan,” ujar Said di sekitaran Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/12).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal melontarkan kritik keras terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Ia menilai besaran tersebut (Rp 5,89 juta) ironis bagi Ibu Kota karena membuat upah pekerja kantoran di gedung-gedung pencakar langit justru lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di wilayah Bekasi.
“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini?” ujar Said. Ia menyinggung sejumlah perusahaan besar di sektor perbankan dan migas yang berkantor di pusat bisnis Jakarta, seperti kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). “Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, SCBD, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” kata Said.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengklaim, Jakarta merupakan salah satu daerah dengan kenaikan UMP yang cukup tinggi. “Jadi Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan Alpha-nya adalah 0,75. Sehingga sekarang ini Upah Minimum di Jakarta Rp 5,7 juta lebih,” ujarnya di area Monas, Senin (29/12).
Ia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan demo buruh berlangsung aman dan tertib. “Saya berharap, karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah. Tapi kan yang didemo di Jakarta. Ya kami tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali,” kata Pramono.
9. Mendagri Tito Karnavian mengungkap total desa yang hilang tersapu banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 22 desa. Rinciannya, 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumatera Utara, dan 1 desa di Sumatera Barat. “Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1,” kata Tito saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12). Ia mengungkapkan, jumlah kantor desa yang terdampak di tiga wilayah itu pun mencapai 1.580.
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta Mendagri Tito Karnavian mengawasi modus pungutan liar saat masyarakat hendak mengurus dokumen hilang dan rusak akibat banjir. “Tetapi juga kami memohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum di lapangan nanti memanfaatkan situasi,” ucap Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).
Prasetyo menyebutkan, pengawasan itu diperlukan mengingat Presiden Prabowo meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tidak dipungut biaya. “Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata dia.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Kemenhut tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Perizinan tersebut meliputi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). “Kemenhut sedang lakukan review audit di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI,” kata Prasetyo, Senin (29/12).
Presiden Prabowo Subianto meminta BMKG menambah alat untuk mendukung operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. “BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca,” kata Prasetyo lagi. Penambahan tersebut diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan bentang wilayah yang luas sehingga membutuhkan kesiapan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.
10. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi memantik polemik di kalangan publik dan internal Korps Bhayangkara. Mantan Waka Polri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menilai, Perpol ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114 Tahun 2025. Ia khawatir, Perpol ini akan menghambat jalannya reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Tapi apakah Peraturan Kepolisian ini lebih tinggi dari keputusan MK di situ? Jadi menimbulkan hal-hal baru dan membuat kepala pusing Pak Presiden,” kata Oegroseno dalam Gaspol! Podcast, Senin (29/12). (Harjono PS)
