Mantan Menpora Dito Ariotedjo (net)
Isu menarik pagi ini, KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag era kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (23/1). Jubir KPK Budi Prasetyo yakin politisi Golkar ini memenuhi panggilan penyidik pada hari ini.
Isu lainnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan Kakanwil Pajak Jakarta Utara menyusul OTT KPK yang menjerat tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak. Ia melantik Untung Supardi sebagai Kakanwil Pajak Jakut. Purbaya bantah pelemahan nilai tukar rupiah dipicu penunjukan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI. Berikut isu selengkapnya.
1. KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag era kepemimpinan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Jumat (23/1). “Benar, hari ini Jumat (23/1), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. DA, eks Menteri Pemuda dan Olahraga 2023 – 2025, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat.
Budi yakin Dito Ariotedjo memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. “Kami meyakini, Pak Dito, akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan ini, karena pada prinsipnya keterangan dari seorang saksi dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap sehingga perkara menjadi terang,” tuturnya. Sebelumnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (9/1) lalu.
KPK geledah rumah dinas dan kantor Bupati Pati serta Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Kamis (22/1). Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. “Hari ini turun ke lapangan untuk melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya di rumah dinas bupati, kantor bupati dan juga di badan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, kemarin.
Budi mengatakan, para tersangka pengepul uang hasil pemerasan pengisian perangkat Desa di Kabupaten Pati, menaikkan tarif untuk jabatan kaur atau kepala seksi menjadi sebesar Rp 165 juta dan sekdes atau carik Rp 225 juta. “Oleh para pengepul, tarif di-mark up menjadi Rp 165 juta untuk jabatan kaur atau kepala seksi, dan Rp 225 juta untuk jabatan sekdes atau carik. Padahal Bupati Pati nonaktif mematok tarif Rp 120 juta,” kata Budi.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Wansepta Nirwanda dari jabatan Kakanwil Pajak Jakarta Utara menyusul OTT KPK yang menjerat tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak. Wansepta sendiri tidak terjaring dalam OTT KPK itu. Namun, Purbaya menilai satu oknum yang melakukan penyimpangan dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai kerja ribuan pegawai pajak lainnya. Karenanya, Purbaya menekankan pentingnya pengawasan atasan terhadap bawahan.
“Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka diawasi oleh atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tapi juga jangan sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu,” ujar Purbaya di Kantor KPP Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1). Ia menegaskan, Kemenkeu tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti menyimpang. “Sanksi bisa mulai dari mutasi ke wilayah terpencil sampai penghentian sesuai tingkat jabatannya. Ini bukan karena emosi, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” tegasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melantik Untung Supardi sebagai Kakanwil DJP Jakut. Iajuga melantik tiga pejabat pajak lainnya untuk wilayah Jakut. Purbaya berharap pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi. “Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.
Seperti diberitakan, OTT KPK di KPP Madya Jakarta Utara terjadi pada 9 Januari 2026. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, ASB anggota tim penilai pajak, ABD konsultan pajak, serta EY staf PT Wanatiara Persada (PT WP).
Kasus ini bermula dari pemeriksaan potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP. KPK menemukan adanya modus ‘all in’ yang digunakan untuk mengakali kewajiban pajak, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp75 miliar. “Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan akan menindak tegas oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bermasalah. Ia menekankan penindakan tidak akan dilakukan secara serampangan dengan sekadar mengganti pejabat, melainkan melalui langkah strategis yang terukur.
“Kita akan tindak tegas secara seimbang, bukan asal ganti-ganti tanpa strategi yang jelas,” ujar Purbaya usai melantik Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Purbaya menegaskan upaya pembenahan internal pajak mendapat dukungan penuh dari Presiden. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga penerimaan negara dan stabilitas fiskal sehingga tidak ada ruang untuk pembiaran pelanggaran di tubuh otoritas pajak. “Kita di-beking 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan negara dan fiskal. Jadi ini bukan main-main,” ujarnya.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bantah pelemahan nilai tukar rupiah dipicu penunjukan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan, rupiah melemah sebelum pencalonan tersebut diumumkan. “Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk, jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” ujar Purbaya usai melantik Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Purbaya menegaskan, saat ini seluruh elemen pemerintah, termasuk BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepakat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, otoritas moneter memiliki strategis yang tepat untuk merespons dinamika global dan domestik. “Yang penting sekarang bank sentral, Kementerian Keuangan, dan seluruh elemen pemerintah sepakat menjaga stabilitas nilai tukar. Kita percaya Bank Sentral punya strategi yang tepat,” ujarnya seraya meminta pasar tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi nasional. Pasalnya, fundamental ekonomi Indonesia terus diperbaiki dan akan semakin kuat, seiring dengan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.
Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (23/1). Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan indeks saham masih rawan terkoreksi dalam waktu dekat karena saat ini masih berada di fase konsolidasi. Dalam kondisi tersebut, indeks berpeluang melemah menguji area 8.988-8.956, sementara jika menguat, pergerakan terdekat diperkirakan menuju 9.024-9.034. “Posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5 sehingga masih rawan terkoreksi,” ujar Herditya dalam riset hariannya.
4. Menko Kumham Imipas merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, gagasan penempatan Polri di bawah kementerian mencuat dalam pembahasan Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri. Yusril mengatakan sebagian pihak mengusulkan adanya kementerian yang menaungi Polri, sebagaimana Kementerian Pertahanan menaungi TNI.
“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh Undang-undang,” kata Yusril melalui siaran persnya, kemarin.
Yusril menjelaskan hingga saat ini Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Komisi telah mendengarkan paparan dari Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri, yang fokus pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal.
“Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan, karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Yusril. Ia menambahkan reformasi tersebut juga berkaitan erat dengan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang menuntut berbagai penyesuaian dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
Anggota Kompolnas Mochammad Choirul Anam menilai Polri akan rentan diintervensi politik jika berada di bawah kementerian. Hal itu disampaikan Anam menanggapi adanya gagasan dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri soal Polri berada di bawah kementerian.
Anam menilai bahwa kedudukan Polri yang paling baik adalah di bawah presiden karena tidak mudah diintervensi. “Kedudukan kepolisian itu di bawah presiden, itu paling baik, apalagi salah satu background diskursus soal ini adalah intervensi politik dan sebagainya. Kita tidak membayangkan kalau dia dinaungi oleh kementerian yang lebih rentan soal politik,” kata Anam, Kamis (22/1).
5. Mentan Andi Amran Sulaiman ancam akan mencabut izin importir sapi bakalan yang diduga menjadi penyebab mahalnya harga daging, hingga memicu aksi mogok pedagang daging sapi di Jabodetabek. Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi pelaku usaha yang mencoba memainkan harga dan merugikan masyarakat. Ancaman itu merespons aksi mogok pedagang daging sapi dan rumah pemotongan hewan (RPH) yang berlangsung mulai hari ini (22/1). Aksi tersebut dipicu mahalnya harga sapi hidup di tingkat perusahaan penggemukan sapi (feedloter).
“Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam langsung kami tindak lanjuti aksi mogok. Tadi katanya menurut laporan itu harga dari feedloter, dari penggemukan, itu di atas harga yang telah ditetapkan dijualkan. Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main. Aku yang cabut,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jaksel, Kamis (22/1). Dijelaskan, feedloter merupakan perusahaan penggemukan sapi yang membeli sapi bakalan, sebagian besar melalui impor, untuk kemudian digemukkan sebelum dijual ke pedagang dan rumah potong hewan.
Pedagang daging sapi dan rumah pemotongan hewan (RPH) di Jabodetabek mogok berjualan mulai Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1) mendatang. Aksi mogok dagang ini merupakan bentuk protes atas mahalnya harga timbang sapi hidup di feedloter. Tingginya harga membuat daya beli masyarakat turun. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan harga sapi hidup yang mahal membuat harga karkas di rumah pemotongan hewan (RPH) ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut melemah.
“Maka, melalui surat ini maka kami memberitahukan bahwa seluruh anggota Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” ujar Wahyu dalam surat pemberitahuan aksi ke Mabes Polri, kemarin.
6. Presiden Prabowo Subianto menantang para “pengusaha rakus” yang diduga terbiasa menyuap pejabat dan mengabaikan kedaulatan negara untuk mencoba praktik tersebut di bawah pemerintahannya. “Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo saat berpidato di World Economic Forum di Swiss, Kamis (22/1).
“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” sambungnya memamerkan langkah tegas pemerintahannya dalam menindak berbagai praktik ilegal di sektor sumber daya alam dan energi. Prabowo mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah. Krisis Nilai Tukar Generasi Keempat? Artikel Kompas.id Namun, laporan dari jajarannya menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain yang tengah dibidik.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia telah turun ke titik terendah dalam sejarah. Prabowo menduga negara-negara lain tidak pernah mendengar kabar tersebut, mengingat orang Indonesia tidak suka pamer. “Anda mungkin belum pernah mendengar cerita kami, karena kami adalah orang-orang yang tidak suka pamer. Kami rendah hati. Kami cenderung berada di bawah radar. Namun kami sangat bertekad dalam upaya kami untuk menyusul bagian dunia lainnya,” ujar Prabowo. “Anda mungkin tidak pernah mendengar cerita ini, tetapi kemiskinan ekstrem di Indonesia turun ke tingkat terendah dalam sejarah,” lanjutnya seraya menyatakan, dirinya bertekad menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam empat tahun ke depan. Prabowo yakin bisa menghapus kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia.
Dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF), Presiden Prabowo Subianto menjelaskan keunikan konsep Sekolah Rakyat di Indonesia. Menurut Prabowo, biasanya sekolah berasrama hanya dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Namun asrama sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak kaum miskin. Itulah uniknya. “Saya sudah membangun 166 sekolah, sekolah berasrama (boarding school) untuk mereka yang sangat miskin. Jadi ini mungkin unik, karena biasanya anak-anak kelas atas, anak-anak orang kaya yang masuk sekolah berasrama,” kata Prabowo saat berpidato dalam WEF di Davos, Swiss, Kamis (22/1). “Namun sekarang saya membuat sekolah berasrama untuk orang yang sangat miskin,” imbuhnya.
7. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kemenlu mengatakan, Indonesia dan negara-negara Kawasan Timur Tengah lainnya menyambut baik undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut. “Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu dalam unggahan di media sosial X, Kamis (22/1).
Kemenlu RI mengungkapkan alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) besutan Donald Trump. “Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil,” kata Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1).
Bukan hanya itu, ujarnya, tujuan Indonesia bergabung BOP ini untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. “Dan kita melihat juga bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” ujar Banbyl. Dalam kesempatan ini, Nabyl juga menjawab soal syarat keanggotaan permanen BOP harus menyetor dana 1 miliar dolar AS atau setara Rp 16,9 triliun. Sebab, anggota yang hanya tiga tahun bergabung tidak diharuskan membayar belasan triliun.
Presiden Prabowo Subianto optimisme tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Charter yang oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Presiden Prabowo usai melakukan penandatangan piagam BoP, Kamis (22/1). Kepala Negara menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.
8. Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya tidak hanya melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jakarta saja, tetapi juga di sekitar wilayah ibu kota seperti Bogor, Depok, Bekasi (Jawa Barat), serta Tangerang Selatan hingga Tangerang (Banten).
“Pada Rabu (21/1) kemarin, kami menyampaikan kepada BMKG agar konsentrasi (OMC) jangan hanya Jakarta, kiri-kanannya juga dilakukan modifikasi cuaca terutama Tangerang, Bekasi kemudian Bogor, Depok dan sebagainya,” kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (22/1). Seperti diketahui, Kamis kemarin, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI melakukan operasi modifikasi cuaca.
Pemprov DKI Jakarta menerapkan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh satuan pendidikan di kawasan ibu kota RI itu terkait kondisi cuaca terkini. Arahan itu disampaikan lewat Dinas Pendidikan DKI melalui Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang berlaku sejak Kamis (22/1) hingga Rabu (28/1). Keputusan tersebut diambil guna menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah cuaca ekstrem yang melanda Jakarta. “Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem,” demikian poin pertama surat edaran yang diteken Kadisdik DKI Nahdiana pada 22 Januari 2026.
BPBD DKI Jakarta melaporkan, ratusan RT di Jakarta masih terendam banjir pada Jumat (23/1) pagi. Berdasar laporan BPBD per pukul 06.00 WIB. banjir masih merendam 125 RT dan 14 ruas jalan. Banjir tersebar di 38 RT wilayah Jakarta Barat, 55 RT di Jakarta Selatan, 30 RT di Jakarta Timur dan dua RT di Jakarta Utara. Ratusan warga mengungsi di berbagai tempat imbas banjir yang telah terjadi sejak Kamis (22/1) pagi ini.
9. Wakil Ketua Komisi III DPR, Rusdi Masse Mappasessu mundur dari NasDem. Kabar itu dibenarkan Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni. “Benar,” ujar Sahroni saat dikonfirmasi, Kamis (22/1).
Sahroni menyebut surat pengunduran diri Rusdi telah dikirim ke kantor DPP Partai NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, namun dia mengaku belum melihatnya secara langsung.
Rusdi sebelumnya ditetapkan menggantikan Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Pergantian itu dilakukan tak lama usai gelombang demo di DPR pada Agustus 2025. Belakangan, setelah diganti Rusdi, Sahroni dinonaktifkan partainya dari DPR, dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Kehormatan Dewan lewat sanksi nonaktif selama 6 bulan.
Namun, selama menggantikan Sahroni di Komisi III, Rusdi belum terlihat memimpin rapat selama dua kali masa sidang sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Sahroni mengatakan Rusdi bakal bergabung ke PSI, mengikuti koleganya, Ahmad Ali yang telah lebih dulu meninggalkan NasDem. “Dugaan saya demikian,” ujar Sahroni.
10. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan jika 28 perusahaan yang izin pemanfaatan hutan (PPBH) telah dicabut namun masih beroperasi. Pras menyebut Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk mempertimbangkan aspek ekonomi, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat tak terganggu.
“Bahwa masih ada beberapa atau mungkin ada yang masih beroperasi, itu tidak menjadi soal karena juga perlu kami berikan penjelasan bahwa atas petunjuk Bapak Presiden, proses-proses penegakan hukum ini juga diminta untuk kita memastikan tidak terganggu kegiatan ekonominya yang itu berakibat terganggunya lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1).
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menilai pencabutan izin terhadap 28 perusahaan perusak hutan yang menyebabkan bencana hidrometerologi banjir dan longsor yang sporadis di tiga provinsi Sumatra pada akhir November 2025 lalu merupakan langkah yang penting. Namun, mereka menilai itu belum cukup untuk menjawab besarnya kerusakan ekologis dan penderitaan masyarakat.
Bakumsu menilai keputusan itu harus dibaca sebagai pengakuan negara atas kegagalan tata kelola sumber daya alam yang selama bertahun-tahun membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa penindakan berarti. “Bencana banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya wilayah adat masyarakat adat bukanlah peristiwa alam yang biasa. Bencana tersebut merupakan akumulasi dari kebijakan perizinan yang mengabaikan aspek lingkungan, menyingkirkan masyarakat, dan memprioritaskan kepentingan korporasi di atas keselamatan rakyat,” kata Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Juniaty Aritonang, kemarin.
11. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggugat PT Agincourt Resources dan PT North Sumatera Hydro Energy secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan tersebut berkaitan dengan bencana ekologis di Pulau Sumatra yang dampaknya masih dirasakan warga di sana hingga saat ini.
KLH/BPLH menggugat PT Agincourt Resources senilai Rp200 miliar. Gugatan didaftarkan pada Selasa, 20 Januari 2026 dan teregistrasi dengan nomor: 62/Pdt.Sus-LH/2026/PN JKT.SEL. Klasifikasi perkara adalah hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam provisi, KLH/BPLH meminta PN Jakarta Selatan memerintahkan PT Agincourt Resources dan/atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak mana pun untuk tidak melakukan kegiatan apa pun (status quo) di atas lahan seluas 361,82 Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
12. Menbud Fadli Zon menyinggung aliran dana hibah yang diterima Keraton Solo dari pemerintah daerah hingga APBN. Dia mengatakan, selama ini dana hibah diterima oleh pihak pribadi. Ia menegaskan, ke depan perlu ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan hibah yang bersumber dari APBD hingga APBN itu.
“Keraton Solo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah selama ini menurut keterangan (yang kami terima) itu penerimanya itu pribadi. Kita ingin ke depan ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN,” ujar Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, kemarin. (Harjono PS)
