Mensesneg Prasetyo Hadi (net)
Isu menarik pagi ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, tidak ada penyesuaian atau kenaikan harga BBM pada 1 April 2026. Istana meminta masyarakat tidak panik. Prasetyo tegaskan Pertamina tidak akan melakukan penyesuaian harga untuk BBM. Penegasan ini membantah isu viral di medsos yang menyebut harga BBM subsidi akan naik per 1 April 2026.
Isu hangat lainnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mendesak pemerintah menarik seluruh prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Desakan itu buntut meninggalnya tiga prajurit TNI di Lebanon dalam dua hari terakhir. Yakni, Praka Farizal Rhomadhon yang tewas akibat ledakan proyektil di desa Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3) serta Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang gugur akibat ledakan pada kendaraan yang ditumpanginya, pada Senin (30/3). Berikut isu selengkapnya.
1. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada penyesuaian atau kenaikan harga BBM pada 1 April 2026. Istana meminta masyarakat tidak panik. “Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin. Dan tidak terjadi penyesuaian harga,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (31/3). Prasetyo menegaskan Pertamina tidak akan melakukan penyesuaian harga untuk BBM. Penegasan ini sekaligus membantah isu yang beredar dan menyebut harga BBM subsidi akan naik per 1 April 2026.
“Oleh karena itulah Pertamina menyatakan, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” ucap Prasetyo. Menurut Prasetyo, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina sudah lakukan koordinasi sesuai petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. “Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan,” kata dia.
2. PT Pertamina (Persero) menegaskan, informasi mengenai proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, belum ada keputusan resmi terkait penyesuaian harga BBM per 1 April 2026. Ia membantah validitas data tersebut.
“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujarnya. Baron mengimbau masyarakat untuk hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan perusahaan melalui website resmi Pertamina.
Sebelumnya, dalam dokumen yang viral di platform X tercantum proyeksi kenaikan harga BBM non-subsidi. Terdiri dari Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dex (Pertamina Dex), serta Dexlite. Harga Pertamax disebut akan naik Rp 5.550 menjadi Rp 17.850 per liter. Pertamax Turbo disebut bakal naik Rp 6.350 menjadi Rp 19.450 per liter. Pertalite disebut akan naik menjadi Rp 14.000 per liter. Sementara Biosolar disebut akan naik menjadi Rp 9.500 per liter.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait perkembangan terkini harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai 115 dollar AS per barrel, serta dampaknya bagi harga bahan bakar minyak (BBM) nasional khususnya subsidi. Bahlil menyatakan, harga BBM di dalam negeri saat ini masih stabil. Ia memastikan, Presiden Prabowo Subianto tetap berupaya menjaga kondisi ekonomi masyarakat kecil di tengah gejolak global. “Harga sekarang sudah mencapai 115 dollar AS. Di dalam negeri masih stabil. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil,” ujar Bahlil, Selasa (31/3).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat untuk tidak ramai-ramai antre di SPBU untuk membeli bahan bakar minyak (BBM). Ia memonitor antrean di pom bensin di beberapa daerah imbas isu kenaikan harga BBM. Dasco menenangkan Masyarakat, harga BBM per 1 April 2026 masih sama, tidak ada kenaikan. “Kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di pom-pom bensin sejumlah daerah. Kami imbau, dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah, bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi,” ujar Dasco dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3). “Yang artinya, mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean, dan terlebih lagi jangan lakukan penimbunan terhadap BBM,” sambungnya.
3. Kementerian ESDM menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan II (April-Juni) 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan keputusan tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II-2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro,” ujar Tri dalam laman Kementerian ESDM yang dikutip Selasa (1/3). Disebutkan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak. Hal ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Ketua Fraksi PAN DPR Putri Zulkifli Hasan mengatakan, keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM, baik BBM bersubsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026 sudah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat. “Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR tersebut dalam siaran pers, Selasa (31/3). Putri berharap, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat agenda energi jangka Panjang. “PAN mendorong gerakan hemat dan bijak energi sebagai langkah konkret menjaga ketahanan energi nasional” jelasnya.
4. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pemerintah menarik seluruh prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Permintaan itu buntut meninggalnya tiga prajurit TNI di daerah itu dalam dua hari terakhir. Yakni, Praka Farizal Rhomadhon yang tewas akibat ledakan proyektil di dekat salah satu pos Indonesia di desa Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3) serta Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan meninggal dunia akibat ledakan pada kendaraan yang ditumpangi, pada Senin (30/3).
Muzani mengatakan penarikan pasukan harus dilakukan jika tidak ada jaminan keselamatan bagi prajurit yang bertugas. “Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).
Muzani mengatakan, MPR mengutuk keras tindakan Israel di wilayah itu yang mengakibatkan prajurit TNI meninggal dunia. “Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata Muzani. Ia menegaskan, MPR mengusulkan pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap prajurit TNI yang meninggal dunia dan prajurit terluka serta keluarga yang ditinggalkan.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan merupakan pengingat keras bagi dunia. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia bukan sekadar pernyataan politik di atas kertas, melainkan komitmen yang dibayar dengan pertaruhan nyawa anak bangsa. “Atas nama DPR RI maupun pribadi, saya sampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga anak bangsa yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di Lebanon,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).
5. Indonesia mendesak PBB untuk menyelidiki gugurnya tiga personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon alias UNIFIL. “Kami menuntut investigasi oleh PBB, bukan alasan dari Israel,” kata Umar Hadi dalam sidang darurat DK PBB yang disiarkan langsung kanal YouTube PBB, United Nations, Selasa (31/3).
Indonesia juga mengecam Israel dalam sidang darurat DK PBB yang membahas soal gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon alias UNIFIL. “Indonesia mengutuk keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah Lebanon,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi.
Dalam sidang darurat DK PBB tersebut, Indonesia menyatakan tidak bisa menerima gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL. “Kami tidak bisa menerima pembunuhan terhadap para penjaga perdamaian ini! (We cannot accept this killings of peacekeepers!)” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi.
Ia menyebut satu per satu nama prajurit TNI yang gugur maupun yang terluka di Lebanon dalam peristiwa pada 29 dan 30 Maret lalu. ‘’Ini adalah kehilangan besar untuk Indonesia, juga kehilangan besar untuk kita semua, untuk PBB, untuk Dewan Keamanan ini, dan untuk setiap masyarakat yang memandang bahwa penjaga perdamaian adalah simbol harapan dan perdamaian,” kata Umar Hadi.
Seperti diberitakan, sidang darurat DK PBB ini digelar atas permintaan Indonesia dan Prancis. Duta Besar Israel untuk PBB juga hadir di sidang ini. “Kami menuntut pelaku dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kekebalan hukum tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh diulangi atau ditoleransi,” kata Umar Hadi.
6. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ungkapan dukacita ini diunggah Prabowo lewat fitur story dalam akun Instagram @prabowo pada Selasa (31/3). “Inna lillahi wa inna ‘ilaihi raaji’uun. Turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” tulis Prabowo dalam unggahannya.
Menlu Sugiono meminta United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melakukan investigasi penuh dan menyeluruh atas tewasnya seorang prajurit TNI di Lebanon pascaserangan Israel. Sugiono menegaskan, investigasi itu diperlukan agar dapat menemukan sumber serangan yang terjadi di Lebanon Selatan itu. “Kemudian (kami) meminta investigasi penuh dari Unifil untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini,” kata Menlu Sugiono di Tokyo, Jepang, kemarin. Sugiono mengecam keras penyerangan yang dilakukan Israel di wilayah Lebanon Selatan.
7. Mabes TNI mengumumkan empat prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. Terhadap empat prajurit yang sebelumnya telah diamankan Puspom TNI tersebut dijerat dugaan pelanggaran pasal penganiayaan.
Ada empat prajurit yang sebelumnya diamankan Puspom TNI terkait kasus yang terjadi pada pertengahan Maret ini.
“Keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani penahanan di instalasi tahanan militer (Maximum Security) Pomdam Jaya Guntur sejak tanggal 18 Maret 2026,” demikian pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah yang diterima, Selasa (31/3) malam.
“Adapun Pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal penganiayaan,” imbuhnya.
Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto kirim surat ke Ketua LPSK Achmadi untuk meminta pemeriksaan terhadap aktivis Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras yang melibatkan empat anggota BAIS TNI. Pasalnya, pada 25 Maret 2026, Puspom TNI telah menerima surat dari Ketua LPSK bahwa Andrie Yunus di bawah perlindungan LPSK. “Komandan Puspom TNI telah mengirimkan surat kepada Ketua LPSK terkait permohonan untuk meminta keterangan dari saksi korban saudara AY,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah dalam siaran pers, Selasa (31/3).
Aulia menegaskan, TNI berkomitmen untuk melakukan proses penegakan hukum secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Mabes TNI juga merilis rentetan perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Aulia mengatakan, keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Pomdam Jaya Guntur sejak 18 Maret 2026. “Pasal yang diterapkan kepada tersangka adalah pasal penganiayaan,” ujar Aulia.
8. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus melibatkan setidaknya 16 orang. TAUD juga menyebut ini sebagai operasi intelijen. “Kami sudah menemukan setidaknya 16 pelaku lapangan. Bahkan, kalau kami diberi kesempatan lebih lanjut nantinya kami dengan senang hati berdiskusi dan memaparkan bukti-bukti tersebut, tapi kemudian kami melihat ada proses pelimpahan,” ujar Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/3).
Fadhil mengkritik Polda Metro Jaya yang melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Puspom TNI. Dia menyebut pelimpahan tersebut sebagai tindakan prematur dan harus ada penjelasan mengenai dasar hukumnya. Dalam pemaparannya, Fadhil menyinggung Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Ada ketidakkonsistenan antara apa yang diatur dalam ketentuan tersebut dengan proses hukum kasus Andrie.
Polda Metro Jaya menyatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus telah diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan setelah mendapat laporan soal peristiwa itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Dari fakta penyelidikan, Polda lalu menyerahkan penanganan kasus tersebut ke Puspom TNI. “Dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI,” kata Iman dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (31/3).
9. Pemerintah resmi tetapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. “Penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3). Airlangga menjelaskan, hari Jumat dipilih karena kegiata kerja pada hari itu tidak seperti hari Senin hingga Kamis. Ia menuturkan, kebijakan kerja empat hari dalam seminggu sudah pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga pada masa pandemi Covid-19 lalu.
“Kita pilih Jumat karena memang hari Jumatnya kan setengah, artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis,” ujar mantan Ketum Partai Golkar ini. Airlangga menegaskan, pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat. “Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu,” kata dia. Dijelaskan, WFH ASN diatur melalui surat edaran Menpan RB dan Mendagri.
Airlangga menegaskan sektor pendidikan tetap berlangsung normal dan tidak terdampak kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN). Airlangga menuturkan, untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring tanpa menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. “Tetap melakukan belajar mengajar secara tatap muka yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah, lima hari dalam seminggu,” ujar Airlangga.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyiapkan evaluasi kinerja ASN menyusul kebijakan WFH setiap Jumat. “Untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi atas PPPK dan evaluasi terhadap kinerja,” kata Rini dalam konferensi pers, Selasa (31/3). Ia menuturkan, Kementerian PANRB sudah menyediakan aplikasi untuk mengevaluasi kinerja aparatur negara tersebut. “Kami sudah sediakan eKinerja dari setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui eKinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” ucap Rini.
Mendagri Tito Karnavian menyebutkan, pejabat eselon I dan II di daerah, camat, lurah/kepala desa, hingga sektor pelayanan publik dikecualikan dari kebijakan WFH. “Poin-poin tadi sudah disampaikan Bapak Menko mengenai yang dikecualikan,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3). Tito mengatur hal tersebut dalam Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Di tingkat provinsi, jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama dikecualikan dari WFH sehingga tetap bekerja dari kantor. “Jadi termasuk pimpinan di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu, kemudian eselon dua pratama,” ucap Tito.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyampaikan kekhawatirannya perihal penerapan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Namun ia menyadari pemerintah memiliki diskresi untuk memutuskan kebijakan tersebut. “Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend, tetapi pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Khozin, Rabu (1/4).
10. JPU Kejagung memohon majelis hakim menyatakan kerabat Mohamad Riza Chalid, Irawan Prakoso melanggar Pasal 291 KUHP baru karena telah memberikan keterangan palsu dalam sidang. Hal ini disampaikannya usai Irawan diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan berkas perkara Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero periode April 2012-2014 Hanung Budya Yuktyanta dan Eks VP Supply dan Distribusi PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution. Menurut JPU, keterangan Irawan bertolak belakang dengan kesaksian Hanung dan Alfian yang dulu pernah diperiksa untuk berkas perkara terdakwa lainnya, termasuk perkara Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhamad Kerry Adrianto Riza. Namun, majelis hakim belum Tentukan sikap. (Harjono PS)
