Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (net)
Isu menarik pagi ini, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menyindir kondisi tata kelola negara dan politik saat ini seperti tarian “poco-poco” (maju-mundur/tidak maju-maju). Kritik ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5). Megawati menyebut ada beberapa hal yang membuatnya merasa Indonesia sedang poco-poco. Salah satunya terkait pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai mandek di DPR hingga ada wacana bakal diambil alih pembahasannya oleh pemerintah.
Isu hangat lainnya, Menteri HAM Natalius Pigai menilai, pernyataan Amien Rais terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berpotensi melanggar HAM. Menkomdigi Meutya Hafid menganggap pernyataan Amien Rais merupakan pembunuhan karakter bagi Presiden Prabowo dan Setkab Teddy Indra Wijaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di media sosial. Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu menilai, pernyataan Amien sudah off side. Amien Ris sendiri menyatakan siap dibawa ke jalur hukum jika pihak yang disebutkan keberatan dan bisa membuktikan tudingannya. Berikut isu selengkapnya.
1. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menyindir kondisi tata kelola negara dan politik saat ini seperti tarian “poco-poco” (maju-mundur/tidak maju-maju). Kritik ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5). Ia menyoroti lambatnya kemajuan negara dan kemandekan pembahasan aturan penting seperti RUU Pemilu.
“Saya lihat ini kok negara makin hari saya bilang kayak poco-poco,” ujar Megawati. Ia menyebut ada beberapa hal yang membuatnya merasa Indonesia sedang poco-poco. Salah satunya terkait pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai mandek di DPR hingga ada wacana bakal diambil alih pembahasannya oleh pemerintah.
“Sekarang heboh toh, urusan pemilunya yang akan datang. Saya sampai mikir, ini beneran buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh. Karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini mau diambil sama pemerintah,” kata Megawati. Ketua Umum PDI-P ini menyebut, negara akan semakin poco-poco jika pembahasan RUU Pemilu diambil alih oleh pemerintah. “Loh saya bilang, kok diambil oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ya itu, keadaan sekarang ini kok menurut saya, yang saya sebut, poco-poco tadi,” kata Megawati.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan, China memiliki rencana pembangunan hingga 200 tahun ke depan. Di sisi lain, Indonesia tidak punya rencana pembangunan jangka panjang yang jelas. “Jadi, sekarang China itu sudah punya untuk ke depannya 200 tahun. Lah mbok kita tuh mikir toh yo, orang pinter untuk apa? Masak sih enggak bisa membuat juga seperti begitu bahwa kita nih negara ini mestinya bagaimana? Soal pangan mana?” kritik Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
Megawati mengatakan, China sudah berpikir hingga 200 tahun ke depan, sementara Indonesia diibaratkan masih ‘poco-poco’. “Mengapa Tiongkok yang tadinya hanya tirai bambu dibawa oleh Bung Karno untuk (Konferensi) Asia Afrika sekarang bisa begitu (maju)? Itu karena dia bangun benar nation and character building-nya,” ujar Megawati.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik wacana pemerintah mengambil alih revisi Undang-Undang Pemilu. “Ketika itu terjadi, maka kita mundur kembali. Mundur kepada masa Orde Baru ketika pemilu itu hanya menjadi aksesori demokrasi segala sesuatunya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan,” kata Hasto usai Peringatan Hari Buruh 2026 di GOR Otista Jakarta, Minggu (3/5).
Hasto mengingatkan Kembali, di era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, dia menolak keras segala bentuk tekanan kekuasaan dalam proses pembentukan RUU Pemilu. “Ini jangan diambil alih baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera sehingga rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memberikan rakyat kebebasan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Tidak hanya itu, partai juga harus berbenah untuk memberikan kinerja terbaik di tengah rakyat. “Itu hukum dalam demokrasi yang sehat,” ucapnya.
2. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan, pemerintah membuka peluang untuk menjadi pengusul draf RUU Pemilu jika proses di DPR terus berjalan di tempat. “Kalau misalnya sampai setengah, dua setengah tahun belum juga selesai, maka memang enggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali siapa yang akan mengajukan draf,” kata Yusril, saat ditemui usai menghadiri acara Bimtek PBB di Jakarta Timur, Rabu (29/4). Kata dia, hingga kini pemerintah masih menunggu langkah DPR. Yusril mengaku belum mengetahui perkembangan terbaru pembahasan RUU tersebut di DPR. “Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, tapi pemerintah sampai saat ini masih menunggu draf yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR,” ujarnya.
Yusril Ihza Mahendra menargetkan revisi Undang-Undang Pemilu rampung paling lambat pada 2,5 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengatakan, target tersebut untuk memberikan waktu persiapan yang cukup menjelang pelaksanaan Pemilu 2029. “Tapi target kita sebenarnya RUU ini (Pemilu) sudah selesai ya pada saat 2,5 tahun usia dari pemerintahan ini, supaya ada tenggang waktu yang cukup mempersiapkan Pemilu 2,5 tahun sebelum dilaksanakan tahun 2029,” kata Yusril, Rabu (22/4). Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo dimulai pada 20 Oktober 2024 sehingga 2,5 tahun jalannya pemerintahan Prabowo akan jatuh pada 20 April 2027. Oleh karena itu, Yusril berharap RUU Pemilu sudah mulai bahas dengan DPR pada pertengahan tahun ini.
3. Menteri HAM Natalius Pigai menilai, pernyataan Amien Rais terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kebebasan berpendapat. Ia menyebut pernyataan tersebut justru berpotensi melanggar HAM. “Pernyataan Pak Amien Rais tidak serta merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amien patut diduga melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).
Menurutnya, pernyataan Amien Rais diduga mengandung unsur perlakuan tidak manusiawi (inhuman treatment), yakni tindakan verbal yang dapat menimbulkan serangan mental yang hebat.
Selain itu, pernyataan tersebut juga dinilai berpotensi merendahkan martabat Prabowo dan Teddy. “Verbal torture atau kekerasan verbal. Verbal humiliation atau perundungan atau pelecehan verbal yang menggunakan kata-kata untuk merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, atau menyakiti seseorang secara emosional dan psikologis,” katanya. Ia meminta Amien untuk tidak berlindung di balik kebebasan berbicara karena menurutnya kebebasan berbicara ada batasnya.
4. Menkomdigi Meutya Hafid menganggap pernyataan Amien Rais merupakan pembunuhan karakter bagi Presiden Prabowo dan Setkab Teddy Indra Wijaya. “Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat [Amien Aries],” ujar Meutya dalam postingan Instagram resmi Kemkomdigi, Sabtu (2/5).
Meutya menyebut pernyataan Amien Rais mengandung ujaran kebencian. Dia menilai pernyataannya bisa berpotensi memecah belah bangsa. “Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Hal ini berpotensi memecah belah bangsa. Ruang demokrasi digital adalah ruang adu gagasan bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun,” ujar Meutya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengingatkan pentingnya verifikasi informasi di media sosial. Hal ini menyusul adanya tokoh publik yang terpengaruh oleh konten tidak terverifikasi di era digital. Pernyataan Qodari ini merespons tudingan Amien Rais terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang terkonfirmasi berbasis hoaks. Ia menilai tudingan tersebut bersumber dari video di media sosial yang bersifat manipulatif.
“Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amien Rais itu. Prihatinnya itu adalah Pak Amien Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5). Menurut Qodari, tudingan terhadap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas sebuah konten video berjudul “Aku Bukan Teddy”. Konten tersebut disalahartikan sebagai sebuah pernyataan autentik. “Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab, Pak Teddy adalah gay, itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek (Soeharto),” lanjutnya.
Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu buka suara terkait pernyataan Amien Rais di kanal Youtube-nya terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy Indra Wijaya. Aznur menegaskan pernyataan Amien Rais, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat, tak berkaitan dengan partainya. “Itu pernyataan pribadi Pak Amien, tidak ada kaitannya dengan Partai Ummat. Kami dari Partai Ummat, menyayangkan pernyataan seperti itu dari Pak Amien Rais, apalagi beliau seorang tokoh, paling tidak pernah menjadi tokoh,” ujar Aznur, Sabtu (2/5). Aznur kemudian menganggap pernyataan Amien Rais sebagai ‘off side’. “Tidak ada kaitan dengan persoalan bangsa dan negara saat ini. Pak Amien Rais off side,” ucap Aznur.
5. Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais merespons Menkomdigi Meutya Hafid yang menyebut pernyataannya fitnah dan pembunuhan karakter. Pernyataan Amien terkait dugaan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy Indra Wijaya. Amien menyatakan siap dibawa ke jalur hukum jika pihak yang disebutkan keberatan dan bisa membuktikan tudingannya.
“Saya diberi tahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan! Nah, gitu saja nanti kita ngobrol-ngobrol lagi,” kata Amien usai acara Munas Partai Ummat di Sleman, Minggu (3/5).
Selain itu ia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. “Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus,” ujarnya. Amien menilai perbedaan pendapat, termasuk yang berseberangan dengan pemerintah, merupakan hal yang wajar selama menyangkut kepentingan bangsa.
6. Kalangan Komisi IX DPR mendesak pembahasan RUU Ketenagakerjaan dibahas di Komisi IX DPR, buukan di Baleg DPR, hal itu sesuai tupoksi dan Komisi IX DPR merupakan komisi yang membidangi isu tenaga kerja. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago, dan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani secara terpisah di Jakarta, Minggu (3/5).
“Kan memang Komisi IX menangani ketenagakerjaan, isu-isu tenaga kerja, termasuk kami bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga ya pasti seharusnya kami lebih punya banyak wawasan dan pengetahuan lah terkait dengan isu-isu ini,” kata Charles. “Kemarin sempat ada wacana RUU ini akan dibahas di Baleg. Tetapi kalau kami di Komisi IX tentunya berharap ini tetap dilakukan pembahasannya di Komisi IX,” imbuhnya di GOR Otista, Minggu (3/5).
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menegaskan posisinya sebagai leading sector dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Irma menyebut, pihaknya telah menyurati pimpinan DPR agar pembahasan RUU tersebut tidak diambil alih oleh Baleg DPR. Menurut dia, pemahaman substansi ketenagakerjaan berada di Komisi IX, bukan Baleg. Karena itu, ia menilai pembahasan RUU Ketenagakerjaan seharusnya tetap berada di komisi terkait guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan tepat sasaran.
Irma juga menekankan pentingnya menghadirkan undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Politisi Partai Nasdem itu menegaskan bahwa RUU Ketenagakerjaan harus menjadi produk hukum yang adil dan tidak berpotensi kembali diuji secara hukum ke MK.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti tantangan dunia ketenagakerjaan saat ini yang dinilai semakin kompleks. Ia menilai pekerja tidak lagi hanya berkisar pada persoalan upah, tetapi juga mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis, termasuk berkembangnya ekonomi digital. Politisi PKS ini menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang adil, adaptif, dan partisipatif.
Menurutnya pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan lama dalam dunia kerja. “RUU ini harus mampu menjawab aspirasi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Kesejahteraan buruh dan pertumbuhan industri harus berjalan bersama, bukan dipertentangkan,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5).
7. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri juga bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab tuduhan dalang penggerak massa demonstrasi Agustus 2025. Sebelum bertemu dengan Prabowo, ia mendengar kalau ada pihak yang menuduh PDI-P sebagai penggerak demonstrasi. “Lah waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari… ini kami, kami punya pengacara, mengatakan bahwa itu kan diinikannya (dituduhkannya) untuk ke partai kami,” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Eks Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
Setelah mendengar kabar itu, Megawati langsung bertemu dengan Prabowo untuk mempertanyakan maksud tuduhan yang beredar itu. “Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau ‘Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang. Kita sama-sama ketua umum. Jangan begitu dong hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah,” kata Megawati. Kepada Prabowo, Megawati mempertanyakan sampai kapan Indonesia mau dipecah belah untuk menjatuhkan salah satu pihak hanya karena tidak sepaham.
“Apakah akan seperti itu selalu kita yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong-royong, yang katanya kita berpancasila? Hah? Hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama? Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu,” kata Megawati mengulang ucapannya pada Prabowo waktu itu.
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menyindir pihak-pihak yang hendak mengotak-atik Pemilu menjadi tidak langsung lagi. “Pemilu itu yang langsung tuh hanya dua kali, tahun 1955 pertama kali lalu yang kedua ya waktu saya. Nah pertanyaannya ini kan kelihatannya mau diubah-ubah,” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Eks Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5). Megawati mempertanyakan alasan pihak yang hendak mengubah Pemilu menjadi tidak langsung lagi karena alasan biaya politik yang mahal.
Padahal pada 1955, dengan kondisi Indonesia baru merdeka, pemilu bisa dilaksanakan tanpa masalah biaya. “Kok waktu-waktu sekarang bilang biayanya banyak, loh kenapa tahun 1955 bisa keadaannya itu ini, hah santai saja, rakyatnya tenang saja,” kata Megawati. Ketua Umum PDIP ini menilai ucapan biaya politik besar hingga perlu mengubah pemilu adalah pernyataan yang aneh. “Biayanya berapa? Saya suruh cari kalau sekarang dibilang biayanya besar gitu, aneh,” katanya lagi.
8. Presiden Prabowo Subianto kumpulin sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (2/5). Berdasarkan foto yang diunggah akun Instagram Prabowo, Minggu (3/5) dini hari, mereka yang dipanggil di antaranya Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Muhammad Ali. Selain it juga Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Bakom Qodari, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Dirut Pindad Sigit Puji Santosa, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.
“Presiden melangsungkan rapat terbatas di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih,” tulis @presidenrepublikindonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas perkembangan sejumlah isu strategis. Misalnya seperti sektor pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Mereka juga membahas perihal perkembangan program hilirisasi bagi penguatan kepentingan masyarakat. “Serta aspek pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global,” imbuh Presiden Republik Indonesia.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin perguruan tinggi melahirkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Brian menyebutkan, Prabowo berpesan agar penelitian dan kegiatan akademik di kampus sejalan untuk mendukung program kerja prioritas nasional. “Jadi artinya apa? Artinya adalah kita berharap SDM-SDM yang nanti dilahirkan itu memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di bangsa kita,” kata Brian di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Sabtu (2/5). Brian menaruh harapan besar setiap penelitian didorong dan inovasi menghasilkan sebuah karya-karya yang dibutuhkan oleh bangsa. “Jadi kita tidak ingin ya nanti penelitian-penelitian bukan sesuatu yang sedang tidak dibutuhkan,” kata Brian.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan isi pembicaraan saat Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (2/5) kemarin. “Sore hingga malam hari, pada Sabtu, 2 Mei 2026, Bapak Presiden Prabowo Subianto melangsungkan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat,” ujar Teddy dalam keterangan Setkab, Minggu (3/5).
“Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah,” sambungnya. Teddy memaparkan, beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja seluruh daerah di tanah air. Pertemuan juga membahas soal pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk turut serta langsung membangun daerahnya.
Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5). “Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Mensesneg Prasetyo Hadi,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Minggu. Teddy menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK. Kata Teddy, Prabowo biasa memanggil PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan. Lalu, juga untuk pengawasan ketat terhadap aliran dana, guna mendukung transparansi pemerintah. “Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
9. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menanyakan kenapa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus diproses di pengadilan militer. Menurutnya, itu aneh. “Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini, itu meminta, loh apa enggak punya hak sih? Lah tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya,” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5). Megawati mengaku prihatin dan bingung soal penentuan suatu kasus masuk ke ranah militer atau umum.
“Saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Kok lucu ya ini, pertanyaan bagi para orang pintar bahwa sebenarnya kalau seperti itu pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil?” tanya Megawati. Dia menanyakan, apakah seorang korban bisa memilih kasusnya ditangani oleh pengadilan militer atau umum. Mega juga menyinggung soal peradilan koneksitas. “Orang pintar-pintar semua ini sampai ke belakang tolonglah berbicara, bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas dan mengapa tidak dijalankan apa aturannya kalau menolak atau apa tidak ada sama sekali,” kata Megawati.
Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghormati keputusan Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, yang tidak berkenan hadir dalam persidangan. Apalagi, Andrie sebagai korban tidak pernah diperiksa, tiba-tiba kasus dilimpahkan ke pengadilan militer. “Sejak awal juga kami bertanya-tanya proses penegakan hukum dari Puspom TNI hingga dilimpahkan ke Oditurat yang katanya berkasnya sudah lengkap, padahal korban enggak pernah sama sekali diperiksa gitu ya,” ucap Gema Gita Persada, kuasa hukum Andrie dari TAUD saat dihubungi, Kamis (30/4).
“Di sisi yang lain korban menolak untuk mengikuti proses penegakan hukum ini. Tapi dari awal aja udah banyak kejanggalan dan keanehan gitu dari seluruh prosesnya,” imbuhnya. Gema juga khawatir jika hakim benar-benar memanggil paksa Andrie Yunus, mengingat kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. “Kita sama-sama tahu kondisi Andri belum memungkinkan juga untuk meninggalkan perawatan medis,” tutur Gema.
10. Ketua DPP PDI-P Charles Honoris merespon arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan potongan tarif driver ojol jadi 8 persen. Ia mengatakan, pernyataan Presiden merupakan buah dari perjuangan PDIP selama lebih dari satu tahun ini. “Kalau dari sisi PDI Perjuangan ini adalah perjuangan yang sudah dilakukan selama lebih dari 1 tahun ya,” kata Charles di GOR Otista, Jakarta, Minggu (3/5).
Sebelumnya diberitakan, pada peringatan Hari Buruh di Monas, Presiden Prabowo Subianto menurunkan potongan komisi pengemudi ojol jadi 8 persen. Hal tersebut diatur melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Charles menyambut baik kebijakan tersebut. “Kami menyambut baik yang disampaikan Presiden kemarin,” ujarnya seraya berharap pernyataan yang disampaikan presiden tidak sekadar janji. Ia mendorong adanya langkah konkret dari presiden dalam waktu dekat.
Sejumlah pengemdi ojol belum sepenuhnya yakin Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online dapat terealisasi secara maksimal. Dalam aturan tersebut, potongan untuk aplikator dibatasi maksimal sebesar 8 persen. Pengemudi ojol, Sule (46), meragukan aturan terkait batasan potongan aplikator dapat terlaksana secara maksimal. Ia belum yakin aplikator akan benar-benar menerapkan aturan itu. Sule berkaca pada realisasi bantuan hari raya (BHR) bagi pengemudi ojol yang dinilainya tidak terdistribusi secara adil.
“Menurut saya sih itu enggak mungkin. Enggak sampai gitu. Dari Presiden bisa menyampaikan aturan, tapi dari kantor aplikator suka tidak terealisasi,” ujar Sule saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu. “Kayak kemarin itu BHR, dia bilang mau 3 tahun, 4 tahun, tetap dapatnya Rp 2.500.000. Tapi realisasinya ini saya jadi driver dari 2019 sampai sekarang tapi dapetnya (BHR) cuma Rp 50.000,” tambahnya.
11. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Komando Daerah Militer XV/Pattimura menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, melalui operasi terpadu pada 27 April hingga 14 Mei 2026. Menurut siaran pers dari Puspen TNI, sebelum operasi, pada 13 April 2026, Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH meninjau lokasi PETI Gunung Botak dari udara sebagai langkah awal penanganan. Setelah itu, Tim Terpadu Provinsi Maluku yang diperkuat unsur satuan tempur, bantuan tempur, serta satuan teritorial Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon, langsung menindak di lokasi.
“Tim melaksanakan pengosongan lahan tambang ilegal Gunung Botak serta penyisiran area base camp dan lokasi pemurnian emas,” ujar Pangdam XV/Pattimura Mayjen Doddy Tri Winarto, dikutip pada Senin (4/5). Dalam pengosongan itu, tim mengamankan 16 warga negara asing asal China. Selain itu, tim menemukan adanya praktik prostitusi dan juga penjualan minuman keras. “Seluruh WNA tersebut telah diserahkan ke pihak imigrasi,” kata dia. Kendati demikian, Doddy tidak menjelaskan secara detail peran ke-16 WNA China tersebut. Namun, dia menilai hal tersebut merupakan ancaman serius jika dibiarkan karena tidak hanya berdampak pada ekonomi.
12. Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengatakan peringatan Hardiknas menjadi refleksi untuk memperkuat arah transformasi pendidikan nasional. “Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga proses memanusiakan manusia, membangun karakter, serta menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (3/5).
Dengan mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, ia mengatakan peringatan Hardiknas tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Ia menambahkan peringatan Hardiknas tahun ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Bumi ke-56 dan Hari Otda ke-30. Ketiga momentum tersebut mencerminkan keterkaitan erat pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola daerah dalam membangun masa depan bangsa.
13. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta buruh tidak sekadar dipandang faktor produksi angka-angka ekonomi tetapi juga soko guru perjuangan. “PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani, nelayan, menjadi orientasi kemandirian bangsa,” kata Megawati dalam pesan pada peringatan Hari Buruh (May Day) 2026 bertajuk “Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari” di GOR Otista, Jakarta, Minggu (3/5).Megawati memandang peringatan 1 Mei sebagai Hari Buruh harus dilihat dalam perspektif historis dan kebudayaan.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan persatuan buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Hasto menilai, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil. “Bahwa dengan gotong royong dalam ide, gotong royong dalam pergerakan, dan gotong royong bersama dengan persatuan buruh, kita bisa mengubah Indonesia Raya kita,” kata Hasto.
Ketua DPP PDI-P Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Chriesty Barends mengingatkan kembali perjuangan kaum buruh merupakan bagian penting dari cita-cita keadilan sosial yang sejak awal diperjuangkan bangsa Indonesia. Menurutnya perjuangan buruh tidak bisa dilepaskan dari nilai ideologi yang berpihak pada rakyat kecil, kaum pekerja, dan mereka yang hidup dari keringat serta tenaga.
“Sebagaimana diajarkan oleh Soekarno, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi di mana tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia, tidak boleh ada eksploitasi buruh oleh pemilik modal,” kata Mercy dalam momen yang sama.
14. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan wajah baru Jalan Rasuna Said yang bebas dari tiang monorel. Peresmian tersebut direncanakan akan digelar tanggal 22 Juni 2026 mendatang. Hal tersebut diungkap Pramono ketika menghadiri acara Pengukuhan Kepengurusan Ikatan Keluarga Kalimantan Barat (IKKB) di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (3/5).
Pramono awalnya menyoroti masalah ego pemimpin di Indonesia. “Salah satu kelemahan bangsa ini adalah ego pemimpinnya kebesaran. Begitu jadi pemimpin nggak mau melanjutkan apa yang belum selesai dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini yang harus diselesaikan,” kata Pramono dalam sambutannya.
‘’Maka kalau saudara-saudara lihat sekarang ini apa yang saya lakukan dalam satu tahun pertama, saya selesaikan Pak Sutiyoso, monorel yang ada di Rasuna Said sekarang sudah terpotong rapi. Tanggal 22 Juni saya akan mengundang Bapak Presiden untuk mudah-mudahan beliau berkenan untuk meresmikan,” imbuhnya. Pramono ingin kawasan Kuningan mirip Jalan Sudirman-Thamrin, Jakpus. Ia menegaskan, semua tiang monorel sudah dibongkar, Juni rampung penataan.
15. Pemerintah Indonesia mengultimatum masyarakat terkait praktik haji non-prosedural atau ilegal yang kian marak menjelang musim haji 2026. Selain berisiko tinggi bagi jemaah, praktik ini juga membuka celah penipuan dan berujung pada sanksi berat dari otoritas Arab Saudi. Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi menegaskan, Pemerintah Arab Saudi tidak akan mentolerir pelaksanaan haji di luar prosedur resmi.
“Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Makkah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi, hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun,” tegas Hasan dalam konferensi pers, Sabtu (2/5). Ia juga menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi terhadap warga negara yang tersandung kasus hukum akibat haji ilegal. “Kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi,” ujarnya. (Harjono PS)
