Mathias Brahmana (foto : Ist)
Oleh : Mathias Brahmana
(Wartawan Senior)
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang dibutuhkan rakyat. Itu benar dan harus dikatakan lebih dulu. Anak-anak sekolah yang berangkat dari rumah dengan perut kosong tidak bisa diminta belajar dengan kepala tegak.
Ibu hamil yang kekurangan asupan tidak bisa diminta melahirkan generasi kuat hanya dengan slogan. Di negeri yang masih menyimpan luka stunting, kemiskinan, dan ketimpangan gizi, MBG adalah gagasan yang masuk akal, manusiawi, dan layak dibela.
Tidak sedikit rakyat memilih Prabowo–Gibran karena janji besar ini. Negara tidak hanya hadir dalam pidato, tetapi hadir di piring makan anak-anaknya. Negara tidak hanya bicara tentang Indonesia Emas, tetapi mulai dari nasi, lauk, sayur, buah, susu, dan protein yang masuk ke tubuh generasi berikutnya.
Tetapi masalah negeri ini sering bukan pada niat awalnya. Masalah kerap muncul ketika niat baik memasuki lorong kekuasaan. Di sana, program mulia berubah menjadi arena rebutan pengaruh. Di sana, dapur rakyat bisa berubah menjadi ruang transaksi. Di sana, piring anak-anak bisa menjadi alasan moral bagi orang-orang yang ingin dekat dengan anggaran negara.
Karena itu, MBG tidak cukup hanya dipuji. MBG harus diawasi. Sebab program yang terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu banyak melibatkan jaringan pelaksana akan selalu menyimpan risiko: salah kelola, konflik kepentingan, patronase politik, pengadaan yang tidak transparan, dan risiko paling menyedihkan bahwa anak-anak menerima makanan yang tidak layak.
BGN menyebut MBG 2026 ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Skala ini luar biasa besar. Angka tersebut bukan lagi sekadar program makan siang, tetapi mesin sosial raksasa yang bergerak dari pusat sampai dapur-dapur di daerah.
BGN juga pernah menjelaskan struktur pembiayaan rata-rata Rp15.000 per menu, yang mencakup bahan baku, biaya operasional riil, dan insentif fasilitas SPPG. Angka sebesar itu bisa menjadi berkah bila dikelola bersih. Tetapi bila tata kelolanya gelap, ia bisa menjadi ladang rente. Dan di sinilah negara harus membuka mata lebih lebar daripada biasanya.
Temuan Indonesia Corruption Watch patut menjadi alarm. Dari 102 yayasan mitra MBG yang ditelusuri, ICW menemukan 28 yayasan atau 27,45 persen memiliki afiliasi politik formal. Temuan ini tidak otomatis berarti pidana dan tidak boleh juga dipakai untuk menghukum semua pelaksana MBG. Tetapi temuan ini cukup kuat untuk menuntut kepada satu hal: audit terbuka dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh mitra pelaksana MBG.
Publik berhak tahu siapa yang mengelola dapur. Publik berhak tahu siapa pemilik yayasan. Publik berhak tahu apakah pengurus yayasan memiliki hubungan dengan partai politik, pejabat, aparat, militer, pengusaha besar, atau jaringan kekuasaan tertentu. Sekali lagi, hubungan itu tidak otomatis salah. Tetapi dalam program sebesar MBG, hubungan semacam itu tidak boleh dibiarkan tersembunyi.
Sebab yang paling berbahaya dari program rakyat bukan hanya korupsi yang kasatmata. Yang lebih licin adalah konflik kepentingan yang dibungkus administrasi. Semua tampak sah di atas kertas, tetapi publik tidak tahu bagaimana akses dibagi, siapa yang diprioritaskan, siapa yang disisihkan, dan siapa yang sebenarnya bekerja di lapangan.
Di bawah, rakyat sering mendengar cerita yang lebih kasar daripada bahasa laporan resmi. Ada dugaan akses pelaksanaan diperjualbelikan. Ada dugaan pekerjaan dikuasai oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan, lalu pelaksana lapangan hanya menerima sisa ruang gerak. Ada dugaan dapur-dapur tertentu berjalan bukan karena kapasitas terbaik, melainkan karena kedekatan terbaik.
Semua ini perlu dibuktikan, bukan dipercayai mentah-mentah. Tetapi semua ini juga tidak boleh ditertawakan sebagai gosip jalanan. Negara yang sehat tidak menunggu skandal meledak baru menyelidiki. Negara yang sehat memeriksa sejak tanda pertama muncul.
Sebab bila benar ada praktik potongan, jual-beli akses, atau pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga, maka yang terpotong bukan sekadar anggaran. Yang terpotong adalah kualitas makanan anak-anak. Yang terpotong adalah protein. Yang terpotong adalah kebersihan dapur. Yang terpotong adalah upah pekerja. Yang terpotong adalah kepercayaan rakyat.
Maka jangan heran bila di beberapa tempat muncul keluhan soal makanan yang tidak layak, distribusi yang bermasalah, atau kasus keracunan. DPR melalui Komisi IX sudah menyoroti kasus keracunan MBG dan meminta pengawasan keamanan pangan ditinjau, termasuk dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi makanan. Ini bukan serangan politik. Ini peringatan agar negara tidak bermain-main dengan perut anak-anak.
Luka Politik yang Panjang
Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak boleh puas dengan laporan yang rapi. Laporan resmi biasanya selalu bersih. Foto kunjungan biasanya selalu indah. Anak-anak disuruh tersenyum. Pejabat datang ketika menu terbaik disiapkan. Tetapi kualitas program tidak boleh diukur dari hari ketika kamera hadir. Kualitas program harus dilihat pada hari biasa, di dapur biasa, ketika tidak ada rombongan pejabat, tidak ada karpet merah, dan tidak ada menu yang sengaja dipercantik.
Karena itu, pemerintah harus berani melakukan inspeksi mendadak, audit independen, dan membuka data pelaksana. Bukan untuk mempermalukan siapa pun, tetapi untuk menyelamatkan program. Bukan untuk membunuh MBG, tetapi untuk membersihkannya dari kemungkinan penunggang gelap.
Nama yayasan, struktur pengurus, lokasi dapur, kapasitas produksi, pemasok bahan pangan, nilai anggaran, hasil inspeksi, dan riwayat keluhan seharusnya bisa diakses publik. Uang rakyat tidak boleh berjalan dalam kabut. Program anak-anak tidak boleh dikelola seperti urusan kelompok tertutup.
MBG harus menjadi dapur rakyat, bukan dapur elite. MBG harus menjadi pelayanan negara, bukan hadiah politik. MBG harus menjadi bukti kasih negara kepada anak-anaknya, bukan jalan baru bagi orang-orang tertentu untuk menjadi kaya karena dekat dengan pusat kuasa.
Kita perlu adil. Banyak pelaksana MBG pasti bekerja sungguh-sungguh. Banyak dapur mungkin berjuang menyiapkan makanan tepat waktu. Banyak pekerja lapangan mungkin bekerja keras dengan tekanan besar. Mereka tidak boleh ikut dihukum oleh narasi besar. Justru karena itu, pengawasan harus diperkuat agar pelaksana yang jujur dilindungi, sementara pemain yang hanya mencari untung dapat disingkirkan.
Program ini terlalu penting untuk dibiarkan rusak oleh orang-orang yang melihat makanan anak sebagai komoditas. Dalam satu kotak makan MBG, ada uang negara, harapan orang tua, masa depan anak, dan kehormatan pemerintah. Bila satu kotak itu basi, rusak, atau asal-asalan, yang tercemar bukan hanya lauknya. Yang tercemar adalah wibawa negara.
Prabowo–Gibran harus memilih posisi tegas membela anak-anak sebagai penerima manfaat utama, atau membiarkan program ini dikuasai oleh jaringan yang lebih sibuk menghitung peluang daripada menghitung gizi. Jika MBG berhasil, ia akan menjadi warisan besar. Tetapi jika MBG berubah menjadi bancakan, ia akan menjadi luka politik yang panjang. Bukan hanya pada 2029 saja tetapi bisa tak berujung.
Rakyat tidak menolak anak-anak diberi makan. Rakyat justru mendukungnya. Yang rakyat tolak adalah bila atas nama makan bergizi, ada orang-orang yang lebih dulu kenyang sebelum makanan sampai ke anak-anak. Maka selamatkan MBG sekarang. Audit mitranya. Buka datanya. Periksa dapurnya. Awasi anggarannya. Lindungi anak-anaknya.
Negara yang besar bukan hanya negara yang mampu memberi makan jutaan anak. Negara yang besar adalah negara yang memastikan tidak ada satu pun tangan rakus mencuri mutu dari piring anak-anak mereka. (Penulis adalah wartawan senior yang juga menjadi pemerhati sosial politik)
