Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di acara peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu RI (net)
Isu pagi ini, Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tampil mesra saat keduanya menghadiri peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (1/6). Kedua pemimpin menemui murid-murid sekolah dasar (SD) yang berbaris rapi di depan pintu masuk, tepat di sisi kiri Gedung Pancasila dengan membawa bendera merah putih. Sementara mantan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY tidak hadir. . Jokowi tidak hadir karena tidak menerima undangan, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya.
Isu menarik lainnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab kritik yang dilontarkan mantan Wammenlu Dino Patti Djalal yang menyoroti soal tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak memimpin Indonesia. Teddy menyebut, Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa masuk investasi senilai Rp 2.430 triliun. Teddy menyebut, investasi tersebut merupakan hasil dari kunjungan Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun ini. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tampil mesra saat keduanya menghadiri peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin (1/6). Berdasarkan foto-foto yang diunggah Sekretariat Presiden, Prabowo menggandeng tangan Megawati ketika upacara selesai. Keduanya tersenyum lebar dengan wajah yang sumringah.
Kedua pemimpin lalu menemui murid-murid sekolah dasar (SD) yang berbaris rapi di depan pintu masuk, tepat di sisi kiri Gedung Pancasila dengan membawa bendera merah putih. Foto lainnya menunjukkan Prabowo dan Megawati duduk bersebelahan di sebuah ruangan Gedung Kemenlu, dengan latar foto para Menlu terdahulu. Di dalam ruangan itu, hadir pula Wapres Gibran Rakabuming Raka, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), mantan Wapres Ma’ruf Amin, Ketua DPD Sultan Najamuddin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Menlu Sugiono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Sementara itu, mantan Presiden Jokowi dan mantan Presiden SBY tidak hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut. Jokowi tidak hadir karena tidak menerima undangan, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya. “Hingga pagi hari ini, kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya. Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut,” kata ajudan mantan Presiden Jokowi, AKBP Syarif Fitriansyah dalam keterangan tertulis kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/6).
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo menegaskan, pemerintah tengah menjalankan strategi transformasi bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Menurut Prabowo, pembangunan yang dilakukan saat ini tidak hanya berorientasi pada kemajuan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa. “Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, Pancasila lahir dari pengalaman, budaya dan cita-cita untuk bisa hidup dalam satu bangsa. Pancasila merupakan pegangan yang kokoh bagi bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam perekonomian nasional. Menurut Presiden Prabowo, perekonomian Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang berpihak kepada rakyat dan kekayaan Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat.
2. PDI-P merasa terhormat atas sambutan hangat Presiden Prabowo Subianto terhadap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6). Menurut Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, kehangatan yang ditunjukkan Prabowo kepada Megawati mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan kebangsaan, yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini. “PDI-P merasa terhormat dan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila,” ujar Hasto. kepada wartawan.
Hasto mengatakan, hubungan antara Megawati dan Prabowo yang selama ini berjalan baik karena dilandasi komitmen menjaga persatuan nasional dan semangat memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sama-sama menunjukkan penghormatan satu sama lain sebagai tokoh bangsa yang memiliki tanggung jawab sejarah terhadap masa depan Indonesia,” kata Hasto. Ia menyebut semangat Hari Lahirnya Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan antarkomponen bangsa, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah akumulasi masalah yang diwariskan pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini tidak muncul dalam waktu singkat, melainkan merupakan persoalan yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. “PDI-P memandang penting adanya objektivitas dalam melihat situasi nasional. Berbagai tantangan ekonomi, fiskal, tata kelola pemerintahan, hingga persoalan sosial yang saat ini dihadapi Presiden Prabowo merupakan persoalan yang sebagian besar merupakan warisan dari pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua,” kata Hasto kepada wartawan, Senin (1/6).
Hasto mengatakan, tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini perlu disikapi secara objektif dan tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintahan yang baru berjalan. “Dibutuhkan semangat persatuan nasional dan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk membantu pemerintah mencari solusi terbaik,” kata dia. Hasto menekankan, semangat persatuan menjadi penting di tengah berbagai tantangan ekonomi, fiskal, tata kelola pemerintahan, dan persoalan sosial yang sedang dihadapi bangsa. Dia mengapresiasi suasana penuh keakraban yang ditunjukkan Prabowo dan Megawati saat peringatan Hari Lahir Pancasila.
3. Peneliti Senior Bidang Politik BRIN Lili Romli mengatakan, keakraban Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menunjukkan, perbedaan posisi politik tak harus berujung pada permusuhan. Ia menilai kedewasaan sikap Ketum Gerindra dan Ketum PDI-P ini patut disambut baik dan diapresiasi. “Saya kira publik pasti berpandangan sama bahwa keduanya begitu akrab dan hangat, meski dalam posisi yang berbeda. Pak Prabowo dalam posisi sebagai pemerintah yang sedang berkuasa sementara posisi Ibu Mega di luar pemerintahan. Hubungan yang hangat tersebut saya kira hal yang baik, tidak harus bermusuhan meski keduanya dalam posisi yang berbeda,” ujar Lili Romli saat dihubungi, Senin (1/6).
Meski begitu, Guru Besar Universitas Indonesia itu mengingatkan hubungan Prabowo dan Megawati yang kini terlihat semakin akrab, tak mempengaruhi sikap PDI-P sebagai partai penyeimbang pemerintah. Menurut Lili, PDI-P yang kini berada di luar pemerintahan tetap harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang melenceng dan merugikan masyarakat. Lili menekankan bahwa fungsi check and balances tetap penting dilakukan oleh PDI-P, di tengah banyaknya partai politik yang kini berada di barisan pemerintahan. Dia pun meyakini bahwa publik, khususnya yang mendukung PDI-P, tetap berharap sikap partai berlambang banteng tersebut tak melemah.
Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto mengingatkan pentingnya pemerintah menjaga ruang kritik dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, demokrasi yang sehat tidak boleh takut terhadap kritik maupun perbedaan pendapat, tetapi justru membutuhkan ruang dialog. “Kritik dan perbedaan pendapat tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog terbuka, kebebasan berekspresi, serta saling menghormati dalam kehidupan publik,” kata Yulius dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jaksel, Senin (1/6).
Menurut dia, pembangunan bangsa tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau capaian pembangunan fisik. Negara harus memastikan demokrasi berjalan sehat dan hukum menjadi alat keadilan bagi seluruh warga negara. Yulius mengatakan, kemampuan negara dan pemerintah mendengar kritik merupakan salah satu ukuran kedewasaan demokrasi. “Pembangunan harus dijamin menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan rakyat, demokrasi harus tetap membuka ruang partisipasi dan kritik, serta hukum harus menjadi alat keadilan,” jelasnya.
4. Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo heran dengan adanya usulan agar revisi UU Pemilu diserahkan ke pemerintah, dibahas sebagai inisiatif pemerintah, bukan DPR. “Enggak lah (Diserahkan ke pemerintah). Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah. Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di dia, jangan dikasihkan ke orang,” ujar Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Ganjar menegaskan, revisi UU Pemilu menyangkut masa depan partai politik dan sistem perwakilan rakyat. Karena itu, pembahasannya harus menjadi tanggung jawab DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. “Ini menyangkut nasib dari partai itu sendiri kan. Ujungnya nanti apa? Perwakilan dari rakyat, masa diserahin ke pemerintah?” kata dia.
Mantan Gubernur Jateng ini mengingatkan, apabila pembahasan RUU Pemilu diserahkan kepada pemerintah, arah pembahasannya berpotensi didominasi satu kekuatan politik. “Begitu diserahkan ke pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai. Dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, maka pembahasannya pasti akan sangat monoton,” kata Ganjar.
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menilai pembahasan Revisi UU Pemilu perlu segera dipercepat agar tidak berujung pada proses yang justru tergesa-gesa menjelang tahapan pemilu yang akan datang. Menurut Ganjar, semakin lama pembahasan revisi UU Pemilu ditunda, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai penyesuaian akan lebih sempit. “Kan kemarin ada statement dari pimpinan DPR bahwa kita ingin menyusun undang-undang yang berkualitas maka jangan tergesa-gesa. Oke kita tidak tergesa-gesa, tapi kita harus membahas jauh lebih cepat. Justru karena waktunya semakin mepet, itu akan makin tergesa-gesa. Bahas sekarang,” ujar Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jaksel, Senin (1/6).
Mantan Capres 2024 ini mengatakan percepatan pembahasan diperlukan karena waktu yang tersedia semakin terbatas. Apalagi, ada sejumlah hal yang harus disesuaikan menyusul berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem kepemiluan. Ganjar menilai keterlambatan pembahasan dapat memunculkan persoalan baru, karena banyak aspek yang harus dibicarakan dan disepakati partai-partai politik. “Yang kita butuhkan hari ini adalah kita harus percepat proses pembahasan paket Undang-Undang Pemilu ini agar tidak terlambat,” jelas Ganjar Dia mengatakan PDI-P melihat persoalan waktu sebagai salah satu tantangan utama dalam penyusunan revisi UU Pemilu.
5. Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab kritik yang dilontarkanmantan Wammenlu Dino Patti Djalal yang menyoroti soal tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak memimpin Indonesia. Kunjungan Prabowo ke Prancis baru-baru ini dinilai mendadak dan disorot publik, karena Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu.
“Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa,” demikian keterangan gambar pada unggahan rekaman video Teddy di akun media sosial Instagram milik Sekretariat Presiden, Senin (1/6). Dia menegaskan kritik dan masukan itu penting. Selain itu, sambungnya, ruang untuk kritik dan masukan selalu terbuka. “Tetapi jangan mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja. Mereka yang tengah berjuang bersama membawa kepentingan bangsa di panggung dunia,” tulis Teddy.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa masuk investasi senilai Rp 2.430 triliun. Teddy menyebut, investasi tersebut merupakan hasil dari kunjungan Prabowo ke luar negeri dalam 1,5 tahun ini. “Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp 2.430 triliun, itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp 575 triliun,” kata Teddy, dalam keterangan videonya, Senin (1/6) malam.
Teddy membantah jika kunjungan ke luar negeri hanya untuk gagah-gagahan dan aksi seremonial yang dilakukan Prabowo. Dia turut mengungkit masuknya Indonesia ke dalam BRICS berkat Prabowo sering ke luar negeri dan menjalin hubungan baik dengan para pimpinan negara lain. “Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman,” ucap dia.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, jadwal kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri sudah diatur sejak satu tahun sebelumnya. Pengaturan tersebut meliputi penyesuaian waktu antara dua pemimpin negara. “Jadwal harus 1 tahun sebelumnya,” kata Teddy, dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6) malam. Namun ia menuturkan, ada pula kunjungan mendesak mengikuti kebutuhan. Hal ini mengingat kondisi geopolitik dunia sangat dinamis.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” ucap Teddy. Jumlah rombongan yang diberangkatkan berkurang separuh dari periode sebelumnya, dari 120 orang menjadi sekitar 50-60 orang. Adapun biaya perjalanan, sepenuhnya ditanggung oleh dana pribadi Prabowo jika lebih dari yang dianggarkan. Teddy menyatakan, kunjungan luar negeri Prabowo bukan bermaksud untuk gagah-gagahan. “Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir,” tegas Teddy.
Seskab Teddy Indra Wijaya jelaskan kenapa Presiden Prabowo Subianto begitu sering pergi ke luar negeri selama 1,5 tahun menjabat sebagai kepala negara. Teddy menyampaikan, ketika Prabowo menjabat, dunia dilanda krisis. Walhasil, Prabowo harus membangun hubungan kuat dengan para pemimpin negara lain. “Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya,” ujar Teddy dalam keterangan videonya, Senin (1/6) malam. “Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia,” sambungnya.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, biaya operasional ke luar negeri ditanggung oleh uang pribadi Presiden Prabowo Subianto jika sudah melebihi anggaran yang ditetapkan. “Masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet, Senin (1/6) malam.
Pernyataan ini disampaikan Teddy untuk merespon statemen mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal soal perjalanan luar negeri Prabowo. Lewat video di media sosialnya, Dino sebelumnya menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Prabowo yang disebutnya di luar batas kewajaran. Dino menyinggung anggaran perjalanan luar negeri yang besar karena ada biaya rombongan, hotel, hingga protokoler dan keamanan. Dino menyarankan, Prabowo mengurangi perjalanan luar negeri dan memberikan beberapa saran diplomasi dengan negara lain.
Menanggapi kritik itu, Teddy menerangkan, jumlah rombongan yang ikut Prabowo jauh berkurang dibandingkan era presiden-presiden terdahulu. “Jumlah rombongan, ini sangat penting, jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh, dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino (Patti Djalal) seperti itu,” tuturnya. Menurut Teddy, orang yang ikut dalam rombongan Prabowo ke LN kini hanya 50-60 orang saja. “Zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua,” imbuh Teddy.
6. Polemik dugaan ekspor mineral tanah jarang (rare earth) dan material yang disebut mengandung unsur radioaktif dari Batam, Kepulauan Riau, berkembang menjadi saling bantah antara aparat penegak hukum dan pihak perusahaan eksportir. Di satu sisi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), TNI Angkatan Laut (AL) dan Kejagung mengaku menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran dokumen ekspor serta kandungan material yang dilarang untuk diperdagangkan ke luar negeri. Namun, di sisi lain, perusahaan yang terseret dalam perkara ini, PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) membantah seluruh tuduhan dan menegaskan bahwa kegiatan ekspor yang dilakukan telah mengantongi izin lengkap dari pemerintah.
Awal temuan di Batam dalam kasus ini bermula dari penindakan yang dilakukan TNI AL terhadap kapal pengangkut mineral di wilayah Batam pada 17 Mei 2026 lalu. Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Satgas PKH dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Jampidsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah bersama Kasum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon. Dalam kegiatan tersebut, aparat membuka 15 dari total 25 kontainer yang diamankan guna mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang.
7. Kepala BGN Dadan Hindayana menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan pemberian MBG bagi siswa Sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah,” kata Dadan saat ditemui wartawan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dadan menyambangi Sekolah Indonesia Jeddah yang mendidik anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jeddah. “Jika disetujui Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia. Dadan mengaku penjajakan ini bermula dari permintaan anak-anak di Sekolah Indonesia-Jeddah merasakan program MBG seperti di Indonesia.
8. Sejumlah ASN akan menerima gaji ke-13 pada Selasa (2/6). Namun, tidak semua pegawai berhak memperoleh tambahan penghasilan tersebut karena ada kategori ASN yang tak menerima gaji ke-13 sesuai ketentuan pemerintah. Informasi pencairan gaji ke-13 disampaikan PT Taspen (Persero) melalui akun Instagram resminya, @taspen, pada Sabtu (23/5) lalu.
“TASPEN mulai menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 paling cepat pada 2 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu,” tulis Taspen dalam unggahannya. Taspen menjelaskan, penyaluran gaji ke-13 dilakukan secara otomatis melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Penerima tidak perlu mengajukan permohonan maupun melakukan autentikasi tambahan.
Adapun yang tidak diberikan gaji ke-13 adalah PNS, prajurit TNI, maupun anggota Polri yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sebutan lain yang setara. Juga yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dengan gaji dibayarkan oleh instansi tempat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto mengingatkan, operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026, tidak menghambat kegiatan ekspor sumber daya alam (SDA). Dia menegaskan, kehadiran BUMN baru tersebut harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor, bukan justru memperlambat proses yang sudah berjalan di lapangan. “Implementasi PT DSI harus mampu menyederhanakan proses bisnis dan tidak justru menimbulkan lapisan birokrasi baru yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekspor maupun menambah beban administratif bagi pelaku usaha,” kata Firnando dalam keterangannya, Senin (1/6). “Potensi ekonomi yang besar dari ketiga komoditas tersebut perlu dikelola secara lebih terintegrasi agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara,” sambungnya.
Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini senelumnya menilai, kebijakan ekonomi-politik Presiden Prabowo Subianto soal ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak sekadar kebijakan untuk memonopoli ekspor. Didik berharap, kebijakan itu bisa membuat negara meningkatkan industrialisasi dan penerimaan negara dari sektor industri dan perdagangan. “Bukan sekadar menguasai perdagangan bahan mentah, melainkan membuat Indonesia berhenti bergantung pada bahan mentah dan bahan setengah jadi, serta untuk mengembalikan industrialisasi yang dinamis dan penerimaan negara yang besar dari sektor industri dan perdagangannya,” kata dia.
10. KPK periksa 20 forwarder atau perusahaan ekspedisi muatan terkait kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu. “Beberapa petinggi dari forwarder itu sudah kita mintai keterangan. Sedang kita dalami, masing-masing ada sekitar 20-an lebih lah ya forwarder itu di seluruh Indonesia,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (1/6). Asep mengatakan, penyidik juga akan mencari perusahaan lain yang diduga menyuap pihak-pihak di Ditjen Bea dan Cukai. Dia mengatakan, KPK menggali informasi tersebut dari pemeriksaan saksi-saksi terkait. “Dalam kenyataannya ya, tidak hanya PT Blueray saja. Jadi, tentunya nanti kita akan dalami forwarder yang lainnya seperti itu sambil kita juga menunggu keterangan-keterangan yang ada di persidangan,” ujarnya.
11. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengkritik pihak-pihak yang memplesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi ‘Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.
Menurutnya, pelabelan tersebut menunjukkan cara berpikir yang tidak didasarkan pada fakta. Hasan mengatakan ruang digital saat ini kerap dipenuhi sikap sinis yang berkembang lebih cepat dibanding upaya memeriksa kebenaran informasi. Akibatnya, nalar publik justru menjadi korban.
“Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di diskon juga ini,” kata Hasan dalam unggahan video di Instagramnya, Senin (1/6). Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi yang ditujukan bagi puluhan juta masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di berbagai daerah.
12. Mantan Presiden Jokowi turut meramaikan tren lagu yang fokus ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjudul “My Little Bolu Ketan” yang viral di media sosial. Dalam unggahan di media sosial @jokowi, dia membagikan momen sekelompok anak muda berjoget mengikuti lagu itu di depan rumahnya di Surakarta (Solo), Jawa Tengah. Jokowi mulanya terkejut ada keramaian semacam itu di depan rumahnya. Dia mengira ada sesuatu yang terjadi.
“Rupanya lagu Pak Bahlil sampai ke halaman rumah,” tulis Jokowi. Dia lalu berujar, “Awalnya saya kira ada apa di depan rumah saya Gang Kutai Utara, Solo. Ternyata anak-anak muda lagi semangat joget, Mas Bahlil ganteng.'” Frasa ‘Mas Bahlil Ganteng’ merupakan penggalan lirik lagu My Little Bolu Ketan. Lagu ini belakangan ramai digunakan pengguna media sosial untuk berbagai konten hiburan. Potongan lagu tersebut juga kerap menjadi latar video joget yang diunggah di berbagai platform.
13. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat sebagai respons langsung terhadap aksi militer AS pada Senin (1/6). Menurut laporan kantor berita Mehr yang dikutip Anadolu, IRGC menyatakan, serangan dilakukan beberapa jam setelah operasi militer AS yang menargetkan penyerangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. IRGC kemudian memperingatkan, setiap serangan lanjutan akan dibalas dengan respons yang berbeda dalam skala dan sifatnya. Selain itu, IRGC menegaskan bahwa tanggung jawab atas eskalasi berikutnya berada di pihak Amerika Serikat.
Dilansir The Guardian, militer AS sebelumnya mengumumkan telah melancarkan serangan yang disebut sebagai “serangan bela diri”, terhadap lokasi radar dan pusat kendali drone Iran di bagian selatan negara itu pada akhir pekan. Komando Pusat Militer AS (Centcom) menyatakan, operasi tersebut merupakan respons atas penembakan jatuh drone MQ-1 milik AS yang disebut sedang beroperasi di wilayah udara internasional.
“Pesawat tempur AS dengan cepat merespons dengan menghancurkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan dua drone serang sekali pakai yang menimbulkan ancaman nyata bagi kapal-kapal yang melintas di perairan kawasan,” kata Centcom melalui platform X. Centcom menambahkan, AS akan terus melindungi aset dan kepentingannya selama gencatan senjata masih berlangsung. (Harjono PS)
