JAKARTA, REPORTER.ID — Ambisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan mempercepat pengelolaan sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar urusan mesin dan fasilitas pengolahan. Keberhasilan program tersebut, menurut kalangan legislatif, justru ditentukan oleh hal yang paling mendasar: disiplin masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, mengatakan efektivitas RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara tidak dapat dilepaskan dari kualitas sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Tanpa pemilahan yang baik di tingkat rumah tangga, hasil pengolahan RDF berisiko tidak mencapai standar yang diharapkan.
“RDF hanya akan efektif jika masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Kalau sampah masih tercampur, hasil pengolahan juga tidak akan optimal,” kata Nabilah saat mengikuti kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta ke RDF Plant Rorotan, Jumat (12/6/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan klasik yang selama ini membayangi sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Namun di sisi lain, keterbatasan sistem pengangkutan sering kali membuat sampah yang telah dipisahkan kembali bercampur dalam perjalanan menuju fasilitas pengolahan.
Menurut Nabilah, kondisi itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemilahan sampah yang selama ini digalakkan pemerintah.
Karena itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak hanya fokus pada edukasi publik, tetapi juga memastikan seluruh rantai pengelolaan sampah berjalan konsisten. Salah satunya melalui penyediaan armada pengangkut yang memadai, memiliki kapasitas besar, tertutup, tidak bocor, serta mampu menjaga kualitas sampah yang telah dipilah warga.
“Kalau pemerintah meminta masyarakat memilah sampah, maka pemerintah juga harus memastikan sistem pengangkutannya mendukung,” ujarnya.
Di luar persoalan teknis pengangkutan, Nabilah juga menyoroti pentingnya kepastian pasar bagi produk RDF yang dihasilkan. Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh bergantung pada satu perusahaan sebagai pengguna akhir atau offtaker RDF.
Ketergantungan terhadap satu pihak dinilai dapat menimbulkan risiko ketika kapasitas serapan menurun atau kerja sama mengalami hambatan. Karena itu, diversifikasi pengguna RDF menjadi langkah penting agar hasil pengolahan sampah memiliki nilai ekonomi sekaligus keberlanjutan jangka panjang.
Bagi Jakarta, persoalan sampah telah lama menjadi tantangan struktural yang tidak mudah diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal. Volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari perubahan perilaku masyarakat, peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan ekosistem industri yang mampu menyerap hasil pengolahan sampah.
“Solusinya adalah membangun sistem yang utuh. Pilah sampah dari rumah, perkuat armada dan fasilitas pendukung, optimalkan RDF, serta pastikan hasilnya memiliki pasar yang jelas. Kalau salah satu mata rantai ini tidak berjalan, target pengurangan sampah Jakarta akan sulit tercapai,” kata Nabilah.
Ia berharap RDF Plant Rorotan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pengurangan sampah Jakarta. Namun, keberhasilan fasilitas tersebut, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknologi yang dimiliki, melainkan juga oleh konsistensi pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dalam pandangan Nabilah, pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada akhirnya bukan sekadar soal membuang atau mengolah limbah, melainkan tentang membangun budaya baru yang menjadikan pemilahan sampah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Dengan sistem yang saling terhubung dan didukung seluruh pemangku kepentingan, target pengurangan sampah Jakarta dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tercapai. ***
