Mantan Presiden Jokowi saat meneima gelar kehormatan di Kedaton Keagungan Lampung (net)
Isu menarik malam ini, reaksi PDIP terhadap momen mantan Presiden Jokowi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat Lampung di Kedaton Keagungan Lampung, Sabtu (27/6) lalu. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menantang Jokowi tampil di panggung dunia sebagai mantan kepala negara. Disebutkan, salah jika Jokowi menginjak kepala kerbau dimaknai merendahkan PDIP. Sebab. lambang PDIP bukan kerbau, melainkan banteng moncong putih. Kader PDI-P Guntur Romli mengatakan, foto viral mantan Presiden Jokowi yang menginjak kepala kerbau melambangkan pengikutnya dan PSI terbuai oleh perilaku raja. Berikut isu selengkapnya.
1. Momen mantan Presiden Jokowi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat Lampung jadi perbincangan publik. Momen tersebut terjadi dalam rangkaian penganugerahan gelar adat kepada Jokowi di Kedaton Keagungan Lampung, Sabtu (27/6) lalu. Alhasil, foto dan video Jokowi meletakkan kaki di atas kepala kerbau beredar luas di media sosial.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira merespons santai ritual adat injak kepala kerbau yang dijalani mantan Presiden Jokowi dalam safari politiknya di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6) kemarin. Andreas hanya tertawa saat ditanya apakah PDIP tersinggung dengan ritual tersebut. Dia tegaskan, lambang PDIP bukan kepala kerbau, tetapi banteng moncong putih. Ia pun menantang Jokowi naik kelas, tampil di panggung dunia sebagai mantan kepala negara.
“Kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDIP, ha-ha-ha…, maaf, lambang PDIP bukan kepala kerbau. Lambang PDIP itu banteng moncong putih,” kata Andreas saat dihubungi, Senin (29/6). Namun, di luar ritual itu, sebagai orang yang pernah menjadi presiden, Andreas memandang Jokowi tidak semestinya diidentikkan sebagai tokoh masyarakat tertentu.
Sebab, presiden adalah simbol pemersatu semua kelompok masyarakat dan adat istiadat di Indonesia. Menurut Andreas, alih-alih dinobatkan gelar adat, Jokowi sebagai mantan Presiden mestinya bisa masuk pergaulan internasional. “Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah,’’ tanya Andreas.
Jubir PDIP, Guntur Romli mengatakan, foto mantan Presiden Jokowi menginjak kepala kerbauyang viral di medsos itu melambangkan pengikut Jokowi dan PSI terbuai oleh perilaku raja. Ia menyebut, Kata dia, mereka terbuai oleh ambisi kekuasaan tanpa batas keluarga Jokowi. “Kepala kerbau yang diinjak Jokowi itu melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja, padahal yang ada adalah ambisi kekuasaan tanpa batas untuk keluarga Jokowi,” ujarnya.
Guntur Romli memaparkan, apa yang dilakukan Jokowi dalam foto yang menginjak kepala kerbau, semakin membuktikan kebenaran disertasi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Dalam disertasi Hasto, menurut Guntur, menunjukkan Jokowi membangun identitas kepemimpinannya sebagai perpaduan the triangle of authoritarian populism yang memadukan feodalisme dengan mempersepsikan dirinya sebagai seorang raja. “Populisme dengan membagi-bagi amplop dan sembako untuk menarik rakyat, dan karakter Machiavelianisme yang menempatkan kekuasaan sebagai segala-galanya,” kata Guntur.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo merespons target besar PSI yang dicanangkan mantan Presiden Jokowi jelang Pemilu 2029. “Kami menghormati hak setiap warga negara dalam berserikat dan berkumpul. Masing-masing punya cita-cita,” kata Ganjar, Senin (29/6). Ganjar mengatakan PDIP tidak ingin mengurusi rumah tangga partai lain. “Kami tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain,” ujar Ganjar.
2. Ketua DPP PSI, Bestari Barus mengungkap maksud ritual injak kepala kerbau yang dilakukan mantan Presiden Jokowi dalam safari politiknya di Lampung, Sabtu (27/8). Bestari memastikan pelaksanaan ritual itu bukan atas kemauan Jokowi, melainkan masyarakat adat di Lampung sebagai penghargaan atas kontribusi Jokowi selama menjadi presiden. “Ritual itu bukan Pak Jokowi yang buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut,” kata Bestari saat dihubungi, Senin (29/6).
Dia menambahkan, ritual juga bukan kali yang pertama. Berdasarkan informasi yang ia terima, Bestari bilang ritual dan gelar kehormatan tersebut juga sempat diberikan kepada mantan presiden terdahulu. Namun, Bestari tak mengungkap sosok mantan presiden selain Jokowi yang dimaksud. “Itu ritual itu bukan hanya ke Pak Jokowi. Tapi banyak tokoh bangsa yang lain. Bahkan menurut berita yang saya dengar, tapi perlu dikonfirmasi, bahkan salah satu presiden kita terdahulu pernah menerima itu dan menginjakkan kakinya juga di atas kepala kerbau itu,” katanya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan, prosesi injak kepala kerbau yang dijalani Jokowi di atas karpet merah itu sebagai penghargaan kepada Jokowi oleh pimpinan adat di Lampung. “Iya itu adalah sebuah prosesi adat istiadat Lampung dari beberapa kerajaan itu ya, kerajaan adat itu mereka memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi dengan ritual yang memang telah dilaksanakan sebelum adanya PDIP di republik ini,” ucap Bestari.
Bestari juga menyoroti pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang mempertanyakan kualitas Jokowi. Bestari mempertanyakan kredibilitas Andreas Hugo. Menurut Bestari, harusnya PDIP tak perlu lagi mengomentari Jokowi jika cuma mengedepankan rasa ketidaksukaan. Bestari meminta PDIP berbenah diri, menyinggung soal posisi politik nasional. “Kalau nggak suka ya sudah hindarin saja. Kalau kemudian luka, kecewa, dan merasa terdegradasi oleh ditinggalkan Pak Jokowi, ya berbenah dululah diri,’’ ujarnya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus yakin partainya bisa unjuk gigi dalam kontestasi politik pada 2029. Dia menyatakan, PSI siap melawan PDIP pada 2029. “Kita nggak terlalu menghitung PDIP itu karena pasti rontok. Bagaimana rakyat mau menerima? Kita tadi ingin, kita tadi khawatirnya kalau PDIP ini mulutnya bagus terus, itu mungkin akan menjadi lawan yang sangat berat bagi PSI. Tetapi karena mulutnya tidak bagus akibat ditinggal Pak Jokowi, kekecewaan yang berlebihan dan tidak pernah mau move on, ya, nanti 2029 kita membuktikan itu,” kata dia. “Sangat pede sekalilah. Yang penting catatannya, kami tidak menggunakan uang rakyat. Kalau mereka kan masih gunakan uang rakyat untuk turun ke bawah bina-bina rakyat, katanya, tapi pakai uang rakyat,” imbuhnya.
3. Tokoh adat Lampung Pepadun Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Mawardi Harirama angkat bicara terkait prosesi mantan Presiden Jokowi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar adat di Lampung. Mawardi meminta masyarakat tidak mengaitkan prosesi adat tersebut dengan kepentingan politik. Mawardi menjelaskan, prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bagian dari rangkaian adat Begawi Cakak Pepadun atau Munggah Bumi yang telah diwariskan turun-temurun. Ritual itu memiliki makna filosofis sebagai simbol menghilangkan sifat-sifat buruk dalam diri manusia.
“Menempatkan jari kaki di atas kepala kerbau untuk menghilangkan sifat-sifat binatang dalam diri, seperti sifat sombong, iri dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Jadi tidak ada hubungan dengan politik,” kata Mawardi dilansir detikSumbagsel, Senin (29/6). Menurut Mawardi, tradisi meletakkan jari kaki di atas kepala kerbau bukanlah bentuk penghinaan terhadap hewan, melainkan simbol adat yang telah dijalankan secara turun-temurun dalam prosesi pemberian gelar.
Mawardi juga menepis anggapan yang mengaitkan dominasi warna merah di lokasi prosesi dengan kelompok politik tertentu. Menurutnya, warna tersebut memang menjadi bagian dari ornamen di Kedatun Keagungan. “Memang di Kedatun Keagungan karpetnya merah semua. Lihat di tangga, di jalan menuju museum, semuanya karpet merah. Jadi bukan ditujukan kepada kelompok tertentu,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, ritual injak kepala kerbau yang dilakukan mantan Presiden Jokowi dimaksudkan atau ditujukan kepada PDIP. Menurut Agung, secara denotafif, ritual tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu kekayaan dari budaya Nusantara. “Kepala kerbau yang diinjak Pak Jokowi, menjelaskan bahwa dirinya mengapresiasi nilai-nilai budaya atau adat yang ada di Lampung. Sekaligus respect terhadap penghargaan yang diberikan kepadanya,” kata Agung saat dihubungi, Senin (29/6).
Meski begitu, di sisi lain, ritual itu secara konotatif juga berkaitan erat dengan PDIP sebagai partai lama Jokowi, yang memiliki lambang partai kepala banteng. Agung meyakini, Jokowi telah mempertimbangkan dampak atau respons publik dari pelaksanaan ritual tersebut. Termasuk tafsir jika kepala kerbau itu dikaitkan dengan PDIP. ‘’Susah untuk tidak melepaskan itu. Karena Pak Jokowi ketika membuat agenda memberikan publik, implikasi luas, ” kata Agung.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas berpendapat, safari politik yang dilakukan mantan Presiden Jokowi sebagai persiapan menuju kontestasi pilpres 2029. “Jokowi sepertinya sedang mempersiapkan alternatif lain seandainya keinginan untuk memasangkan Gibran dengan Prabowo pada pilpres 2029 yang akan datang kandas,” kata Fernando, kemarin. Ia menilai, melalui konsolidasi ini, Jokowi tengah memperkuat barisan loyalisnya untuk kepentingan PSI sekaligus kontestasi pilpres mendatang.
Dikatakan, kekuatan dukungan yang sedang dirajut ini diproyeksikan menjadi daya tawar (bargaining power) yang kuat pada tahun 2029. “Saya melihat kegiatan safari politik Jokowi tidak hanya untuk membangun kekuatan PSI, tetapi juga untuk kepentingan Pilpres 2029,” ucapnya. Ia menyebut, safari politik Jokowi memiliki tujuan yang jelas. Terlebih, agenda pertama mantan gubernur DKI Jakarta tersebut langsung diisi dengan pertemuan bersama pengurus PSI Lampung.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons safari politik yang dilakukan Jokowi ke Lampung. Menurutnya, langkah Jokowi tersebut dilakukan dalam upaya membantu PSI agar bisa duduk di Senayan. “Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju,” kata Feri di kawasan Cikini, Jakpus, kemarin. Feri yakin safari politik Jokowi tersebut untuk membantu putra bungsunya, Kaesang Pangarep yang Ketua Umum PSI.
“Masa untuk yang lain gitu. Tentu untuk anak sendirilah,” ujarnya. Menurut Feri, langkah Jokowi tersebut tidak patut dilakukan lantaran tidak sesuai dengan apa yang pernah ia ungkapkan. Kata dia, bukankah Jokowi katakana dirinya memilih jadi rakyat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
4. Yang menarik, mantan Presiden Jokowi menjawab singkat mengenai status keanggotaan dirinya di PSI. Jokowi pun memberi sinyal kuat terkait posisi dirinya di PSI. Ia mengenakan jaket PSI usai menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandar Lampung. “Kalau seseorang sudah memakai baju, artinya tahu sendirilah,” kata Jokowi singkat di Bandar Lampung, Sabtu (27/6) kemarin.
Selama dua hari berada di Lampung, Jokowi mengatakan dirinya memenuhi berbagai undangan dari sejumlah pihak. Selain menghadiri agenda politik PSI, ia menghadiri kegiatan masyarakat, bertemu pelaku UMKM,mengunjungi pondok pesantren, hingga menerima gelar adat. “Ya, sesuai dengan undangan yang ada, dua hari ini beberapa sudah saya penuhi. Baik dari PSI maupun dari masyarakat, maupun dari relawan,” ujarnya.
Mantan Presiden Jokowi menyampaikan dirinya masih sama seperti dulu saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Qodiri di Kabupaten Lampung Tengahpada Minggu (28/6). Jokowi mengaku tersanjung atas sambutan masyarakat Provinsi Lampung dalam kunjungannya selama 3 hari. “Saya sangat berterima kasih pada seluruh pengurus pondok, para santri dan masyarakat yang telah menyambut saya dengan sangat baik,” kata Jokowi, Senin (29/6).
Jokowi meyakinkan dirinya masih seperti dulu yakni orang kampung. Dia mengaku datang ke Lampung karena lingkungannya sama seperti dengan dunianya. “Aku masih seperti yang dulu. Masih orang kampung. Masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, saya ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya,” ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu alasan dirinya mengunjungi Provinsi Lampung karena banyak warga Lampung yang datang ke kediamannya. “Setiap Minggu yang hadir ke rumah saya di kampung Sumber itu yang dari Lampung banyak sekali. Sehingga saya datang ke sini. Sekaligus silaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung,” imbuhnya.
5. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo meminta hakim praperadilan PN Jaksel menyatakan penggeledahan terhadap rumahnya dinyatakan tidak sah dan melawan hukum.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Roy, Refly Harun saat membacakan petitum di sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (29/6).
“Menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang,” kata Refly. Dalam petitumnya, Roy juga meminta hakim praperadilan menyatakan penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah dan melanggar ketentuan.
Tim kuasa hukum terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo menyebut penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya tanpa ada surat. Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum Roy, Rista Simbolon saat membacakan permohonan gugatan praperadilan dalam persidangan di PN Jaksel, Senin (29/6). Rista menerangkan peristiwa bermula pada Jumat (19/6) saat anggota Polda Metro Jaya mendatangi kediaman Roy di daerah Bintaro, Tangerang Selatan.
“Dan pada saat itu yang menerima kedatangan termohon adalah istri pemohon dan dengan tanpa memperlihatkan surat perintah penggeledahan, termohon yang terdiri dari beberapa orang memaksa masuk ke dalam rumah dengan tanpa izin dan sama sekali tidak memberikan kesempatan atau bertanya kepada pemohon atau istrinya apakah diizinkan untuk masuk atau tidak,” kata Rista.
Kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan rekaman video penangkapan kjliennya untuk dijadikan bukti dalam sidang gugatan praperadilan. “Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy itu akhirnya kami buka kepada publik,” kata kuasa hukum Roy, Abdul Gafur Sangadji, Senin (29/6).
Barang bukti itu nantinya akan disampaikan dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda pembuktian pada Rabu (1/7) nanti. Sementara pada Selasa (30/6), agendanya menyidangkan gugatan praperadilan lawan pihak termohon dan turut termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
6. Pimpinan DPR panggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Juda Agung, hingga Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ke DPR bahas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri Mensekneg Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono, hingga para Wakil Ketua DPR seperti Saan Mustopa, Cucun Syamsurijal, dan Sari Yulianti.
“Kita rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6). Mari Elka menyebut, pemerintah dan DPR sepakat keadaan ekonomi Indonesia secara fundamental sebenarnya cukup baik. Hanya saja, Indonesia saat ini sedang mengalami pelemahan rupiah, sehingga harus menjaga trust pasar. “Ini forum baik untuk tukar pikiran antara kita semua, kita ingin ekonomi Indonesia maju,” tegas Mari.
7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan, harga gas untuk kebutuhan industry turun menjadi USD 13/MMBTU, dari USD 20-30/MMBTU. Adapun penurunan harga ini dilakukan setelah pelaku industri meminta pemerintah turun tangan. “Harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dollar per MM(BTU). Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
“Setelah kita menghitung dan kami sudah lapor Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dollar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dollar per MM sekarang diturunkan menjadi 13,” tambahnya. Bahlil memaparkan, harga LNG memang sedang tinggi, karena diambil dari daerah-daerah yang membutuhkan cost transportasi. Selain itu, LNG tersebut juga harus dilakukan regasifikasi ulang, baru kemudian dikirim lewat pipa.
“Itulah biaya yang timbul. Nah sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor,” jelas Bahlil. Ia menekankan harga gas menjadi mahal bukan karena gasnya tidak ada, melainkan disebabkan harga LNG yang mahal. “Jadi kita telah memutuskan untuk LNG industri di harganya 13 dollar per MMBTU,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penurunan harga gas untuk industri ini merupakan kabar gembira. Sebab, serikat pekerja sempat mengeluhkan harga gas industri yang naik, yang bisa menyebabkan PHK. “Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK,” imbuh Dasco.
8. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pastikan data penerima paket bantuan dan insentif senilai Rp 26,34 triliun sebelum program tersebut disalurkan kepada masyarakat. Menurut Cucun, akurasi data menjadi faktor penting agar bantuan dan berbagai insentif dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026 benar-benar diterima kelompok yang berhak.
“Mulai dari akurasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, sampai pelaksanaan penyaluran bantuan atau pelaksanaan insentif agar sesuai timeline. Ini jadi tanggung jawab Kementerian /lembaga pelaksana masing-masing program,” ujar Cucun, Senin (29/6), merespons langkah pemerintah luncurkan paket bantuan dan insentif senilai Rp 26,34 triliun untuk semester II-2026.
Kebijakan tersebut mencakup bantuan stabilitas pangan, subsidi kedelai, diskon transportasi saat libur sekolah dan libur akhir tahun, program magang nasional, pelatihan vokasi, hingga berbagai insentif perpajakan dan kepabeanan.
9. Pemerintah resmi ajukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ke DPR. RUU tersebut memuat 10 pokok pengaturan, salah satunya penguatan peran pemerintah dalam memantau anomali trafik internet, penyelenggaraan ketahanan siber melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan proses bisnis. “Penguatan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dari penyusunan standar dan kebijakan nasional keamanan dan ketahanan siber, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber data manusia yang meliputi pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi,” ujar Wamenkum Edward Omar Hiariej dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (29/6).
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto sebelumnya meminta draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang telah disusun pemerintah untuk sementara tidak disebarluaskan kepada publik. “Dan mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu, karena nanti terlalu banyak hoaks,” kata Utut, dalam rapat bersama pemerintah, Senin (29/6). Politisi PDI-P itu mengatakan, draf RUU nantinya tetap dapat dibuka kepada publik apabila pembahasan telah mencapai tahapan tertentu dan memang diperlukan.
“Nanti kalau kita sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kita beri kepada publik,” ucap Utut. Adapun persetujuan diambil setelah seluruh fraksi memberikan pandangan dan bersepakat melanjutkan pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Utut kemudian meminta setiap fraksi di DPR segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber kepada pemerintah.
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber berpotensi menjadi undang-undang yang represif, apabila drafnya tidak dibuka kepada publik dan pembahasannya dilakukan secara tertutup. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura menanggapi permintaan Komisi I DPR agar draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diajukan pemerintah tidak disebarluaskan kepada publik pada tahap awal pembahasan.
“Tidak akan mungkin publik bisa mengharapkan hasil UU yang berkualitas. Dan jelas UU dapat dikategorikan sebagai UU yang represif,” kata Charles, Senin (29/6). Charles menilai, langkah DPR tersebut bertentangan dengan asas keterbukaan yang selama ini telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengingatkan, MK telah mewajibkan adanya partisipasi publik yang bermakna sejak tahap perencanaan hingga pembahasan suatu rancangan undang-undang.
Charles menilai, DPR dan pemerintah melanggar putusan MK, apabila tidak membuka draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber kepada publik selama proses pembahasan. Menurut Charles, model pembahasan tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam penyusunan UU yang telah ditegaskan MK dalam berbagai putusannya. “Model pembahasan demikian bertentangan dengan asas keterbukaan. Di mana MK telah menggaris bahwa keterbukaan sebagai pintu masuk partisipasi publik secara bermakna,” ujar Charles lagi.
10. Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kemenhan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hal tersebut disampaikannya menanggapi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti Latsarmil. Menurut dia, pembentukan karakter peserta tidak harus dilakukan melalui latihan fisik yang berlebihan.
“Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,” kata Pigai, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6). Pigai menuturkan, ada tiga aspek utama yang perlu dibangun dalam pendidikan tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Menurutnya, penguatan mental tidak harus identik dengan pendekatan militer, melainkan dapat diwujudkan melalui pembentukan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat. “Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,” ujarnya.
Ombudsman RI juga meminta pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dievaluasi secara menyeluruh usai meninggalnya 5 calon manajer Kopdes. Anggota Ombudsman Maneger Nasution mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program.
“Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata Maneger, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6). Ia mengatakan, tujuan program menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian desa.
Komnas HAM merekomendasikan, proses hukum terkait kematian lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). “Memastikan adanya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian lima peserta dalam Latihan Dasar Militer (Latsarmil),” kata Anggota Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangannya, Senin (29/6).
Ia menekankan, tanggung jawab negara atas kematian dalam program yang diselenggarakannya tidak gugur hanya karena alasan korban telah lulus tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela. Sebab itu, Komnas HAM juga merekomendasikan pihak kepolisian segera melakukan otopsi forensik terhadap jenazah para korban. Selain menuntut akuntabilitas, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan program Latsarmil bagi calon manajer koperasi karena dinilai tidak relevan dengan kompetensi manajerial yang dibutuhkan.
Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan proses pelatihan bagi para calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih, tetap berjalan sambil dievaluasi dengan memerhatikan setiap masukan dari masyarakat. “Secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan,” kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Juri menyampaikan dukacita atas meninggalnya lima calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan saat mengikuti proses pelatihan. Dia memastikan, pemerintah tentu mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan para manajer Koperasi Merah Putih.
11. Komdigi temukan 126.180 konten judol yang memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA 2026 sepanjang Juni 2026. Pelaku menyisipkan tautan menuju situs taruhan melalui siaran ilegal (broadcasting ilegal) pertandingan hingga kolom komentar di media sosial. “Tadi secara umum dari jumlah yang kita tangani itu ada 126.180, itu sudah termasuk situs dan termasuk yang ada di platform media sosial,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Alexander, sejak Piala Dunia dimulai pada 11 Juni 2026, pelaku memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pertandingan sepak bola untuk mempromosikan situs taruhan. Modus yang ditemukan ialah menayangkan siaran pertandingan secara ilegal, kemudian menyisipkan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs judi online “Nah, kalau judi online-nya ini kan yang terkait dengan Piala Dunia, mereka melakukan tadi broadcasting secara ilegal, itu memang banyak kita temukan di situs-situs tertentu, tetapi dia ngelink ke situs judi online-nya,” ungkapnya.
12. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebebasan akademik di lingkungan kampus perguruan tinggi. “Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom, kebebasan akademis,” tutur Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di JICC, Jakarta, kemarin.
Prabowo menyatakan kampus harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa. Perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan berbagai gagasan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Perdebatan gagasan yang ada dalam kampus tidaklah menjadi masalah dalam mencapai tujuan yang baik. “Kita berada di satu kapal besar yang namanya NKRI. Saya kemarin sampaikan, kita berbeda pandangan tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto perintahkan kepada para guru besar dan dosen membentuk satgas atau kelompok dengan harapan dapat mempercepat pencapaian target-target kebijakan strategis yang ada di setiap kementerian. Permintaan tersebut disampaikannya saat bertemu 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6) kemarin.
“Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya intinya adalah berisi insan-insan guru besar-guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait,” ujar Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk memanfaatkan orang pintar sebanyak-banyaknya di hadapan 2.600 rektor, dekan, dan dosen. “Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi. Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia itu ya berkumpulnya, tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi,” ujar Brian di JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut Brian, Prabowo ingin para akademisi dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Indonesia agar dapat diselesaikan. Prabowo juga mendukung para akademisi membentuk satuan tugas atau kelompok-kelompok kerja untuk melakukan itu. Dia menyampaikan, berbagai hasil penelitian yang dihasilkan dari sarasehan dapat digunakan di industri, kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan Presiden Prabowo.
13. Mantan Ketua Tim Dokumen Blueray Cargo, Andri dan mantan Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan Sukolo mengaku menyesal menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). “Saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan,” kata Andri dalam pleidoi atay nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).
Andri mengakui kesalahannya. Dia juga mengakui dakwaan yang disampaikan jaksa sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan. “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terasa berat bagi saya,” kata Andri. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah merencanakan peristiwa tersebut dan hanya menjalankan perintah atasan sebagai seorang karyawan. “Peristiwa yang menimpa saya ini tidak pernah saya atur ataupun saya rencanakan. Saya belum pernah dihukum pidana. Saya sebagai karyawan hanya melaksanakan perintah atasan,” jelasnya.
Pimpinan Blueray Cargo Group, John Field mengaku, lebih dari 1.100 karyawan kehilangan pekerjaan setelah perusahaan yang dibangunnya terdampak perkara dugaan pemberian suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hal itu disampaikannya dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6). John menyebut, perusahaan yang dia rintis dari titik nol mampu memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi sekitar 1.300 orang karyawan beserta keluarganya.
“Kini, perusahaan tersebut perlahan-lahan berhenti beroperasi. Saat ini, hanya sekitar 200 orang yang masih tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih ada, dan sebagian besar dari mereka pun telah dirumahkan. Lebih dari 1.100 orang telah kehilangan pekerjaannya,” kata John. Menurut John, operasional perusahaan kini terus menurun hingga sebagian besar pekerjanya kehilangan pekerjaan. (Harjono PS)
