Prof. Dr. Amir Santoso (Foto : Istimewa)
Oleh : Prof. Dr. Amir Santoso
Sering sekali kita baca dan lihat suatu kasus besar mencuat tapi hanya heboh dua tiga hari setelah itu dilupakan. Terakhir heboh emas di brangkas. Sekarang mulai dilupakan. Di zaman media sosial ini, perhatian publik telah berubah menjadi komoditas yang paling mahal sekaligus paling rapuh. Setiap hari muncul berita baru, kontroversi baru, kemarahan baru, dan tagar baru. Namun hampir tidak ada yang bertahan cukup lama untuk benar-benar diselesaikan.
Kita hidup di tengah banjir informasi, tetapi justru mengalami kekeringan perhatian. Begitu sebuah persoalan mulai dipahami, muncul persoalan lain yang lebih sensasional. Ketika publik mulai menuntut pertanggungjawaban, linimasa sudah berbelok ke arah yang berbeda. Skandal kemarin dikalahkan oleh sensasi hari ini. Akibatnya, penyelesaian masalah berjalan jauh lebih lambat daripada pergantian isu.
Ironisnya, demokrasi sesungguhnya sangat bergantung pada ingatan publik. Sebuah pemerintahan hanya akan merasa perlu bertanggung jawab jika masyarakat terus mengingat dan terus mengawasi. Ketika ingatan kolektif memendek, akuntabilitas ikut menyusut.
Media sosial memang memberikan ruang yang luar biasa bagi kebebasan berekspresi. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Siapa pun bisa menjadi penyampai berita. Namun seharusnya media sosial tidak bekerja berdasarkan kepentingan publik, melainkan berdasarkan kemampuan suatu konten menarik perhatian.
Kini yang diprioritaskan bukanlah isu yang paling penting, melainkan isu yang paling ramai. Akibatnya, demokrasi perlahan berubah menjadi panggung hiburan yang terus berganti dekorasi. Publik diajak berlari dari satu drama ke drama berikutnya tanpa sempat bertanya apakah drama sebelumnya pernah mencapai akhir cerita sebelum layar ditutup.
Dalam keadaan seperti ini, kemarahan publik sering kali hanya berumur beberapa hari. Setelah itu, perhatian menguap bersama datangnya topik baru. Yang tersisa hanyalah jejak percakapan yang tenggelam di dasar linimasa.
Fenomena ini menciptakan paradoks yang menarik. Informasi tersedia lebih banyak daripada sebelumnya, tetapi pemahaman justru semakin dangkal. Orang mengetahui banyak peristiwa, tetapi sedikit yang benar-benar dipahami secara utuh. Kita menjadi masyarakat yang kaya data, tetapi miskin refleksi.
Tidak mengherankan jika berbagai persoalan publik tampak seperti serial televisi tanpa episode terakhir. Setiap minggu muncul cerita baru, sementara cerita lama menghilang tanpa penjelasan. Publik sibuk mencari episode berikutnya, bukan menuntut penyelesaian episode sebelumnya.
Dalam situasi seperti ini, politik pun ikut menyesuaikan diri. Sebagian aktor politik menyadari bahwa badai kritik sering kali hanya berlangsung singkat. Jika mampu bertahan beberapa hari, perhatian masyarakat akan berpindah dengan sendirinya. Waktu menjadi sekutu yang lebih ampuh daripada penjelasan.
Maka tidak heran jika tidak satupun pelanggar hukum apalagi para petinggi yang tidak takut terhadap hukum. Paling sebentar lagi publik sudah lupa. Demokrasi akhirnya menghadapi ancaman yang tidak kasatmata. Bukan karena masyarakat tidak bebas berbicara, melainkan karena masyarakat terlalu sibuk berbicara tentang terlalu banyak hal sekaligus. Suara semakin keras, tetapi daya ingat semakin pendek.
Tentu, tidak adil menyalahkan media sosial semata. Teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat menggunakannya. Jika setiap hari kita hanya mengejar sensasi terbaru, kita ikut memperkuat siklus lupa yang merugikan kepentingan publik. Karena itu, sudah saatnya kita membangun budaya perhatian yang lebih sehat.
Media massa perlu memberi ruang bagi liputan lanjutan, bukan hanya mengejar berita pertama. Pers juga perlu lebih sering bertanya, “Apa yang terjadi setelah isu ini menghilang?” Pertanyaan semacam itu sering kali jauh lebih penting daripada siapa yang pertama kali memberitakan.
Pemerintah pun perlu dipaksa oleh publik untuk harus membiasakan diri memberikan laporan perkembangan penyelesaian suatu masalah secara berkala, bukan hanya memberikan klarifikasi pada hari pertama ketika tekanan publik sedang tinggi. Transparansi bukan sekadar menjawab kritik, melainkan menunjukkan bahwa pekerjaan benar-benar terus berjalan dan bisa menyelesaikan.
Sementara itu, masyarakat perlu belajar menjadi warga negara, bukan sekadar pengguna media sosial. Menjadi warga negara berarti memiliki kesabaran untuk mengikuti suatu persoalan hingga tuntas, memeriksa fakta, membaca lebih dalam, dan tidak mudah berpindah hanya karena muncul topik yang lebih menghibur.
Demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh perhatian yang meledak sesaat, melainkan oleh perhatian yang bertahan lama. Sebab sebuah bangsa tidak kehilangan arah ketika kekurangan informasi. Bangsa kehilangan arah ketika terlalu cepat melupakan apa yang sebenarnya harus terus diingat.
Barangkali ancaman terbesar demokrasi hari ini bukanlah kurangnya kebebasan berbicara. Ancaman terbesarnya adalah melimpahnya percakapan yang terus bergerak, sementara ingatan publik terus tertinggal. Demokrasi akhirnya seperti seseorang yang setiap pagi membuka dan membaca buku baru, tetapi tidak pernah menyelesaikan satu pun hingga akhir buku.
(Penulis adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI, mantan Rektor Universitas Jayabaya, dan mantan Anggota DPR /MPR RI)
