Ketum Projo Budi Arie dan mantan Presiden Jokowi (net)
Isu menarik pagi ini, Sekjen DPP Projo, Fredy Alex Damanik mengklarifikasi potongan video Ketum Projo Budi Arie Setiadi soal pemilu 2029 yang mungkin saja dipercepat. Sebelumnya, dalam potongan video yang viral di medsos, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyampaikan analisis mengenai potensi “percepatan sejarah” atau akselerasi dinamika politik nasional sebelum Pemilu 2029. Analisis itu disampaikan Budi Arie secara langsung di hadapan mantan Presiden Jokowi.
Kader militan Partai Gerindra yang kini menjadi Anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo meminta mantan Presiden Jokowi menegur Ketum Projo Budi Arie terkait pernyataannya soal percepatan Pemilu 2029. Herlambang menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan Budi Arie, terlebih posisi mantan Menkop dan UKM duduk sejajar dalam satu meja dengan Jokowi. Pengacara Garda Prabowo, Ferdinand Hutahaean juga menanyakan, kenapa Jokowi hanya diam dan tidak mencegah saat Budi Arie bicara tentang potensi pemilu dipercepat sebelum 2029. Berikut isu selengkapnya.
1. Sekjen DPP Projo, Fredy Alex Damanik mengklarifikasi potongan video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait pemilihan umum (Pemilu) 2029 yang mungkin saja dipercepat. Dalam video yang viral di medsos itu di dalamnya terdapat mantan Presiden Jokowi. Fredy mengatakan video yang beredar bukan rekaman yang utuh tetapi hanya berupa potongan. “Pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan,” kata Fredy dalam sebuah video, Selasa (25/8).
Fredy menyebut forum tempat Budi Arie menyampaikan pandangannya merupakan acara silaturahmi dalam rangka bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara mantan Presiden Jokowi dengan para relawannya. Di forum itu, lanjut dia, ada diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini. Berbagai masukan untuk menyikapi situasi sekarangpun dibahas para peserta untuk memetakan persoalan dan solusi.
Masukan itu sengaja disampaikan ke Jokowi agar bisa sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto, mengingat relasi mereka dan sama-sama presiden. “Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya,” ungkap Fredy.
2. Sebelumnya, dalam potongan video yang viral di media sosial, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menyampaikan analisis mengenai potensi “percepatan sejarah” atau akselerasi dinamika politik nasional sebelum Pemilu 2029. Analisis tersebut disampaikan Budi Arie secara langsung di hadapan mantan Presiden Jokowi.
Pada video tersebut, Budi Arie mengungkapkan instingnya bahwa situasi politik tanah air berpotensi bergerak lebih cepat di luar skenario konvensional pemilu lima tahunan. Ia mengimbau para relawan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan alternatif. “Saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau, kita masih ngomong pemilu 2029-pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie yang langsung disambut seruan “siap” dari para peserta.
Budi Arie lantas mengaitkan analisisnya dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini serta adanya riak-riak aspirasi di beberapa daerah. Ia kemudian memberikan contoh sejarah pada masa transisi kekuasaan tahun 1998, ketika dinamika politik memaksa terjadinya percepatan pemilu dari yang seharusnya dijadwalkan pasca-1997 menjadi tahun 1999.
“Saya pengalaman dengan gerak sejarah. Ini ada anomali di masyarakat saat ini. Ini ada demo Pati, Madura ikut demo tandingan. Ah ini sudah kayak Pam Swakarsa ’98 nih. Pasti kalah yang preman,” tutur Budi Arie. “Sebab maksud saya terjadi anomali-anomali, variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Itu terjadi yang menurut pendapat saya terjadi patahan sejarah. Gimana tahun ’97 tiba-tiba pemilu berikutnya tahun 1999,” imbuhnya.
3. Kader militan Partai Gerindra yang kini menjadi Anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo meminta mantan Presiden Jokowi menegur Ketum Projo Budi Arie terkait pernyataannya soal percepatan Pemilu 2029. Herlambang menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan Budi Arie, terlebih posisi mantan Menkop dan UKM duduk sejajar dalam satu meja dengan Jokowi.
Menurutnya, kehadiran Jokowi dalam acara tersebut membuat pernyataan Budi Arie semakin berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. “Saya rasa saya mohon untuk Pak Jokowi juga segera menegur, kepada Budi Arie sebagai orang Jawa, tidak pantaslah ngomong seperti itu,” kata Herlambang. Ia juga menyoroti sikap Jokowi yang hanya diam ketika pernyataan tersebut disampaikan.
Menurut Herlambang, sikap diam itu dikhawatirkan membuat pernyataan Budi Arie berkembang menjadi isu liar di masyarakat. “Kalau dibiarkan diam akan menjadi liar di masyarakat, digoreng ke sana kemari, yang tentunya akan membuat keadaan pemerintahan yang tidak baik,” ujarnya. Secara khusus Herlambang meminta Budi Arie meluruskan pernyataannya.
Jika memang merasa keliru, iHerlambang meminta Budi Arie menyampaikan permintaan maaf kepada kader Gerindra. “Kalau Anda memang merasa bersalah, ya minta maaflah, karena Anda sudah menyakiti seluruh kader Gerindra. Tapi kalau Anda merasa benar, luruskan omongan Anda,” tegasnya.
Pengacara Garda Prabowo, Ferdinand Hutahaean menanyakan sikap mantan Presiden Jokowi yang hanya diam saat Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan pernyataan soal kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029. Kenapa Jokowi hanya diam dan tidak mencegah saat Budi Arie bicara tentang potensi pemilu yang dipercepat sebelum 2029. ‘’Mengapa Jokowi justru terkesan mengamini apa yang disampaikan Budi Arie tentang kemungkinan potensi jatuhnya Prabowo Subianto,” tegas Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (25/8).
Menurut Ferdinand, sikap tersebut berbeda dengan respons Jokowi ketika muncul desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal seharusnya, kata dia, jika mengikuti logika Jokowi selama ini, saat banyak kelompok yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, Ketua Dewan Pembina PSI tersebut menekankan hal tersebut tidak bisa terjadi karena presiden dan wapres adalah satu paket. “Tapi mengapa ketika Budi Arie Setiadi berbicara tentang potensi jatuhnya Prabowo, mulut Jokowi bungkam dan diam,” ujarnya.
Mantan Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP ini menilai sikap Jokowi ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut memperkuat dugaan yang selama ini dia sampaikan. Ferdinan bahkan menduga kelompok yang disebutnya sebagai “Solo” berada di balik berbagai kegaduhan politik nasional‘. Menurut Ferdinan, mestinya Jokowi mencegah Budi Arie jika memang tidak menginginkan Pemilu dipercepat sebelum 2029.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan juga merespon pernyataan Budi Arie. Menurut dia, pernyataan Budi Arie sangat mengganggu dan menyakiti hati para pendukung Presiden Prabowo. “Tentunya postingan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati, menghargai Pak (Presiden Ke-7 RI) Jokowi maupun Saudara Budi Arie sendiri, ya,” kata Kurniawan, Selasa (25/8). “Tapi justru balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto,” sambungnya.
Menurutnya, jika pergantian politik terjadi secara konstitusi pada tahun 2029, pihaknya akan menerima sebagai keputusan politik. “Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi, ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto,” ujar dia.
Dia menuturkan, Prabowo selama ini merangkul, menghormati, hingga menghargai seluruh pihak, termasuk Jokowi dan Budi Arie. “Tapi ketika kami mendengarkan apa tanggapan politik dari Saudara Budi Arie, kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyukseskan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Ketua DPP PSI Bidang Litbang Dedek Prayudi menyesalkan pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” sebelum 2029 yang menuai respons dari berbagai kalangan. Menurut Dedek, pembicaraan mengenai kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan siklus politik lima tahunan berpotensi memunculkan spekulasi. Terlebih, saat ini berbagai pihak tengah berupaya menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
Dedek menilai pernyataan Budi Arie yang disampaikan saat berada di samping mantan Presiden Jokowi bisa menempatkan Jokowi dalam posisi yang tidak menguntungkan. “Ini seperti menjebak Pak Jokowi,” ujar Dedek, Rabu (26/8). Ia mengaku heran dengan pernyataan Budi Arie yang menyinggung kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya percepatan siklus politik lima tahunan.
Menurutnya, situasi politik saat ini mestinya diisi dengan upaya menjaga kekompakan seluruh unsur pendukung pemerintahan. “Kita sibuk menjaga kekompakan koalisi, kok dia berbicara kesiapan menghadapi percepatan siklus 5 tahunan di samping Pak Jokowi,” tegas Dedek.
4. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pastikan demonstrasi yang akan mereka gelar di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8) akan berlangsung secara damai. AMPB akan menjaga ketertiban selama demo berlangung. “Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegas Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu saat dikonfirmasi, Selasa (25/8).
Vander memastikan, kedatangan massa AMPB ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kericuhan. Ia menjelaskan, komitmen untuk menggelar aksi secara damai telah disiapkan melalui berbagai persiapan yang dilakukan seluruh elemen massa. Selain itu, AMPB juga meniadakan kegiatan berkumpul di area depan Gedung DPR RI pada hari ini sehubungan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Aliansi dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi yang dilakukan mulai pukul 14.00 WIB itu sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pimpinan DPR turun langsung menemui massa untuk berdialog. Mixel menilai, aksi mahasiswa selama ini kerap hanya direspons melalui komunikasi yang tidak diikuti tindakan nyata.
5. Presiden Prabowo Subianto berkelakar pada menteri-menterinya untuk bekerja dengan baik dan benar lantaran banyak pihak yang mengincar posisi mereka di dalam pemerintahan. “Yang tidak sanggup boleh minggir, banyak yang ingin menggantikan saudara,” kata Prabowo seraya tertawa saat meresmikan peluncuran program nasional PLTS 100 Gwp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
Prabowo menyebut di Kabinet Merah Putih, hampir tidak ada waktu libur. Bahkan, tanggal merah yang menjadi libur nasional dipakai untuk bekerja. Ia mencontohkan hari ini, libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dipakai bekerja untuk meluncurkan program PLTS 100 GWp. “Hari ini hari penting, walupun libur, walaupun maulid nabi kita berjuang untuk rakyat kita, memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah dan itu resiko, risiko pengabdian ya,” kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto ke NTT hari ini, Rabu (26/8) untuk melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di daerah tersebut. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo akan melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan baik. “Kunjungan ini juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (26/8).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa. Kepala Negara telah memerintahkan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana. “Melalui Sekretariat Presiden misalnya, sejak 15 hingga 24 Agustus 2024 telah disalurkan bantuan logistik dan perlengkapan, antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan,” ujar Prasetyo.
6. Presiden Prabowo Subianto resmikan peluncuran dan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). “Baik, pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini secara resmi saya luncurkan program PLTS 100 GWp,” ujar Prabowo dalam unggahan YouTube Setpres, Selasa (25/8). Prabowo menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GWp. Prabowo memencet tombol sirine sebagai simbolis dimulainya proyek PLTS 100 GWp.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) akan membuka 5,5 juta lapangan kerja. Selain itu, kehadiran PLTS 100 GWp juga akan menghemat anggaran negara dari pengurangan subsidi energi. “Total investasinya dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar, atau setara dengan Rp 1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” ujar Bahlil dalam acara launching proyek PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8).
Bahlil menyampaikan, setelah program ini resmi masuk dalam RAPBN 2027, pemerintah langsung melakukan percepatan proyek demi memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Program PLTS 100 GWp ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. “Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (25/8).
Prasetyo menyampaikan pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Ia menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Dijelaskan, menjelaskan program ini akan dibangun secara bertahap yakni, Tahap I 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp.
7. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah menutup jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, jalur mandiri menjadi celah terjadinya praktik transaksional dalam penerimaan mahasiswa baru. “Kalau kejadiannya baru tahun ini mungkin harus dievaluasi, ya. Tetapi kan setiap tahun ini, jalur mandiri ini sudah makan korban terus gitu, ya. Jadi, enggak perlu evaluasi, langsung tutup saja gitu,” kata Ubaid, Selasa (25/8).
Ubaid menilai, jalur mandiri berbeda dengan jalur penerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi maupun tes yang memiliki indikator penilaian lebih jelas. Menurut dia, jalur prestasi dapat diukur melalui nilai rapor atau sejenisnya, sedangkan jalur berbasis tes memiliki skor yang dapat diketahui dan diperiksa. “Kalau jalur prestasi kan jelas ukurannya apa, rapor. TKA, nilai TKA, kan clear. Kalau berbasis tes, tes berbasis online itu skornya berapa kan clear, bisa dicek skornya,” kata Ubaid. Ia juga menilai, proses seleksi jalur mandiri memiliki persoalan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
JPPI meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi sekaligus merevisi UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, evaluasi diperlukan karena aturan tersebut mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi lebih mandiri dalam pembiayaan melalui status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Menurut Ubaid, perubahan tata kelola tersebut pada akhirnya dapat menggeser beban pembiayaan pendidikan tinggi dari negara kepada masyarakat, terutama orangtua mahasiswa. “Harus ada revisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi kalau, kalau revisi undang-undang ini harus dievaluasi, ya. Ini kan 2012, coba apa dampak buruk perubahan PTN menjadi PTN-BH gitu,” kata Ubaid, Selasa (25/8).
Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini menilai jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan perguruan tinggi negeri (PTN) rawan diselewengkan. Sebabnya, PTN diberikan kebebasan yang di luar batas dalam mekanisme jalur mandiri. “Jalur ini dilakukan secara berbeda-beda sesuai PTN masing-masing. Saya melihat jalur mandiri ini rawan diselewengkan dan dimanipulasi sehingga ke depan jalur mandiri dihentikan dan ditransformasikan dengan tata kelola yang baik,” ujar Didik lewat keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).
Adhi Wiharto dinonaktifkan dari kepengurusan DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalamkasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas. Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Gerindra Banyumas, Junianto mengatakan keputusan menonaktifkan Adhi atau AW diambil pada 23 Agustus 2026. “Tersangka di KPK bahwa dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas langsung bersikap bahwa pada tanggal 23 Agustus 2026 ini, kita pengurus sudah menonaktifkan secara resmi pada AW (Adhi Wiharto),” kata Junianto, Selasa (25/8).
Junianto menyampaikan, kasus yang menjerat Adhi merupakan persoalan pribadi dan tidak memiliki kaitan dengan Partai Gerindra. Atas dasar itu, DPC Gerindra Banyumas tidak memberikan pendampingan hukum kepada Adhi selama menjalani proses hukum di KPK. “Walaupun baru tersangka, kami putuskan untuk menonaktifkan,” ujarnya.
8. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai keputusan memperpanjang atau mengganti Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Dikatakan, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang menjadi pembantunya, tak terkecuali Kapolri. “Jabatan strategis apapun itu hak prerogatif Presiden Republik Indonesia, Presiden tahu atas kebutuhan pembantu-pembantunya,” ujar Sahroni, Selasa (25/8). Politisi Nasdem ini menegaskan, pembuat undang-undang telah berupaya menghadirkan landasan hukum yang kuat dan sesuai, ketika mengatur masa jabatan Kapolri, menanggapi gugatan masa jabatan Kapolri di MK.
9. Menhut Raja Juli Antoni turun langsung ke Jambi untuk mengecek pelaksanaan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu. Raja Juli mengaku diminta Prabowo untuk turun ke lapangan, dan memastikan apakah instruksi penanganan karhutla yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diimplementasikan atau tidak.
“Sesuai dengan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto kepada saya, saya diminta untuk terus turun ke lapangan. Kemarin, Pak Presiden ke Kalimantan Barat sebelumnya, kemudian beliau perintahkan saya untuk mengecek kembali apakah perintah-perintah yang beliau sampaikan baik kepada K/L di pusat maupun di daerah sudah diimplementasi atau belum, sudah dieksekusi atau belum,” ujar Raja, dalam siaran pers Kemenhut, Selasa (25/8).
Dia mengatakan, rapat koordinasi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya omon-omon. “Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksanakan. Ya nanti satu per satu kita akselerasi agar… Beliau selalu katakan, ‘rapat itu produktif, jangan omon-omon saja’. Jadi, apa yang diperintahkan, kita laksanakan,” tutur politisi PSI ini.
Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan dirinya tidak turut ikut dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyampaikan, Prabowo fokus untuk memperkuat dukungan TNI-Polri dalam penanganan karhutla, seperti penambahan personel dan water bombing. Maka dari itu, yang diikutsertakan dalam rombongan Prabowo adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media, kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan penambahan personel dan peralatan seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Dan oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan,” ujar Raja, saat meninjau karhutla di Jambi, Selasa (25/8).
Kemenhut hanya berikan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. “Enam perusahaan yang dikenai sanksi tersebut adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur,” tulis Kemenhut dalam siaran pers, Selasa (25/8). Melalui sanksi tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan perbaikan sistem pengendalian kebakaran serta pemulihan pada areal yang terdampak.
“Berdasarkan hasil pengawasan, areal terbakar terbesar tercatat pada PT WEL seluas sekitar 760,51 hektar, disusul PT MPK seluas 394,83 hektar, PT WSP seluas 107,70 hektar, PT FI seluas 95,87 hektar, PT PSR seluas 82,26 hektar, dan PT NES seluas 70,38 hektar. Secara keseluruhan, total areal terbakar pada enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektar,” tutur Kemenhut.
10. Kementrans mengarahkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan begitu dapat membuka lapangan pekerjaan produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal, dan menarik investasi. Transformasi tersebut dinilai semakin relevan di tengah dinamika ekonomi serta geopolitik global. Guru Besar Ekonomi dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Prof. Soner Baskaya menyebut transmigrasi sebagai “the right programme at the right time.”
Menurut dia, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan di tengah pergeseran rantai pasok global. “Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan strategis, serta memiliki kekayaan alam penting, seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” kata Prof. Baskaya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8).
11. KPK periksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman sebagai saksi terkait lanjutan pengembangan kasus suap proyek di Pemkab Rejang Lebong, pada Rabu (26/8). Selain Noprisman, KPK juga periksa Vinna Ledy Anggraheni selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu, dan Eno Bowo Susilo selaku pihak swasta. “Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu. Sayangnya, Budi belum mengungkapkan materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut.
Sebelumnya KPK telah memeriksa Bendahara Dinas PUPR Kota Bengkulu, Beti Emilia (BE), sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Senin (24/8). Selain Beti, penyidik KPK juga periksa ASN Dinas PUPR Bengkulu, Agus Suhendra Wijaya sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Kedua saksi hadir,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, Selasa (25/8).
12. LPSK berikan perlindungan kepada Ferry “Boboho” Hongkiriwang (FH), salah satu saksi kasus dugaan TPPU yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, karena dianggap mempunyai informasi penting soal perkara korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menilai Ferry memenuhi syarat untuk mendapat pelindungan setelah LPSK menelaah permohonan yang diajukan.
“Keputusan tersebut kami ambil berdasarkan penelaahan dengan mempertimbangkan situasi khusus dalam perkara, keseriusan tindak pidana yang diperiksa, serta adanya potensi ancaman terhadap yang bersangkutan,” kata Susi dalam siaran pers, Selasa (25/8).
Susi menuturkan, informasi tersebut sebelumnya telah disampaikan Ferry kepada aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung. Menurut dia, keterangan Ferry berperan penting dalam penegakan hukum, terutama dalam perkara korupsi dan TPPU yang tergolong tindak pidana serius. Selain informasi yang dimiliki Ferry, LPSK mempertimbangkan potensi ancaman yang mungkin dihadapinya. (Harjono PS)
