Gedung DPR/MPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta (net)
Isu menarik pagi ini, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengkritisi DPR yang baru saja merayakan HUT ke-81. Adi meminta DPR kembali menjadi lembaga yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Adi jarang melihat DPR era kini bersuara lantang membela kepentingan rakyat atau mengenai persoalan yang dihadapi rakyat. Adi meminta anggota DPR mengurangi tampil glamor. Dia mengingatkan, rakyat saat ini sedang hidup dalam kesulitan.
Isu lainnya, Komnas HAM menilai pagu anggaran tahun 2027 belum cukup untuk menjalankan tugas lembaga itu, salah satunya menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Bahkan, alokasi anggaran untuk penyelidikan perkara dugaan HAM berat Rp0 pada 2027. Kondisi tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). Berikut isu selengkapnya.
1. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengkritisi DPR yang baru saja merayakan HUT ke-81. Adi meminta DPR kembali menjadi lembaga yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Adi jarang melihat DPR era kini bersuara lantang membela kepentingan rakyat atau mengenai persoalan yang dihadapi rakyat.
“Kembalikan DPR sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, sangat jarang bersuara lantang jika ada persoalan menyangkut rakyat,” ujarnya, Selasa (1/9). “Misalnya, soal dugaan keracunan makanan MBG, dugaan jual beli titik dapur, dan lainnya. Komisi di DPR yang terkait itu jarang bersikap. Yang kelihatan agresif cuma Komisi III saja, melakukan advokasi peristiwa hukum yang merugikan rakyat,” sambungnya.
Adi meminta anggota DPR mengurangi tampil glamor. Dia mengingatkan, rakyat saat ini sedang hidup dalam kesulitan. “Kurang-kurangi tampil glamor karena kondisi ekonomi lagi tak baik-baik, lagi struggle. Publik ingin lihat dewan itu tampil sederhana untuk menjaga suasana batin rakyat,” ucap Adi. Terakhir ia menyampaikan, anggota DPR harus banyak membantu rakyat secara langsung.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro meminta DPR benar-benar menjadikan usia ke-81 sebagai momentum refleksi institusional, bukan sekadar seremoni. Verdy menjelaskan, tantangan DPR hari ini bukan hanya bagaimana menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya saja, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tetapi bagaimana membuat publik kembali merasakan fungsi-fungsi tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Verdy menyampaikan, dalam perspektif komunikasi politik, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik tidak cukup dijawab dengan memperbanyak publikasi tentang apa yang sudah dikerjakan DPR. Yang lebih penting adalah memperkecil jarak antara apa yang dikomunikasikan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dirasakan publik. “Kalau tiga hal ini terlalu jauh, yang muncul adalah trust gap. Karena itu, komunikasi DPR harus konkret, menjelaskan proses, pilihan kebijakan, kepentingan yang diperjuangkan, dan hasil yang bisa diuji publik,” ucapnya.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR terbuka terhadap kritik. Dia menilai kritikan dan masukan dari masyarakat merupakan pendorong untuk memperbaiki diri. “DPR RI akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat,” ujar Puan saat pidato dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
Dia mengatakan kinerja DPR tidak hanya dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, maupun besarnya APBN yang disetujui. Menurut dia, ukuran yang lebih penting adalah manfaat nyata dari seluruh kerja DPR bagi masyarakat. Kata Puan, DPR menyadari masih banyak ruang untuk berbenah. Oleh karena itu, legislator sangat memerlukan aspirasi dan kritikan dari masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan kritikan maupun masukan dari masyarakat tidak seharunya menjadi jarak antara rakyat dan DPR. Hal itu justru menjadi bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR tetap dekat dengan rakyat. “Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan, kritik, dan berbagai kalangan masyarakat,” kata Puan. ‘’ Anggota DPR harus berani menjawab kritik dari masyarakat, baik yang bernada halus maupun kasar dengan membuktikan kerja nyata,’’ imbuhnya.
2. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal buka suara soal draft RUU Perampasan Aset yang belum dipublikasikan. Ia mengakui pihaknya belum bisa mempublikasikan draf RUU Perampasan Aset kepada publik. Kata dia, draft tersebut belum dapat dibuka karena proses perapihan awal belum tuntas. Kalau dipublikasikan, dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir atau misinterpretasi. “Ya nanti kan proses tahapan perapihan, belum timus-timsin. Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya,” ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (1/9).
Cucun menambahkan, RUU Perampasan Aset masih perlu melalui tahapan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). “Iya kan DIM-nya jadi naskah akademiknya kan ini undang-undang baru ya,” jelas Cucun. Cucun mengatakan, alasan lain DPR belum membuka draf RUU Perampasan Aset adalah karena sudah ada berbagai versi draf yang beredar.
3. Presiden Prabowo Subianto terbang ke Vladivostok, Rusia memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa (1/9) malam. Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, pesawat yang membawa Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 23.20 WIB. Prabowo menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 sebagai tamu kehormatan utama yang digelar di Far Eastern Federal University (FEFU).
Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan, kehadiran Prabowo mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia, sekaligus menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik dan dunia. “Presiden Putin secara khusus mengundang Bapak Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF. Ini merupakan cerminan hubungan erat Indonesia dan Rusia yang terus dibangun dan diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin,” ujar Teddy dalam keterangan Setpres, Selasa (2/9).
Sebelum bertolak ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri hingga pimpinan polisi ibukota di kediamannya di Hambalang, Bogor. Para pejabat negara yang hadir adalah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kabaloghan Marsdya Yusuf Jauhari, dan Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen Rio Firdianto dalam pertemuan tersebut.
Mereka membahas soal perkembangan situasi nasional, penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. “Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan, termasuk langkah penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” ujar Teddy Indra Wijaya. Prabowo juga memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani ke Hambalang. Rosan dan Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan.
4. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus eks Menag ad interim, Muhadjir Effendy ungkap asal-usul surat permohonan pengalihan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada 2022. Surat bernomor B-206 tanggal 4 Juli 2022 itu ditandatangani Muhadjir saat menjabat Menag ad interim. Surat itu ditujukan kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi. “Berkaitan dengan pengalihan tambahan kuota yang semula untuk haji reguler, kemudian dialihkan menjadi haji khusus,” kata Muhadjir usai menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2022-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/9).
Dalam persidangan, jaksa mencecar Muhadjir mengenai substansi surat tersebut. Muhadjir menjelaskan surat itu berkaitan dengan permohonan agar tambahan kuota haji yang semula diperuntukkan bagi haji reguler dialihkan menjadi haji khusus melalui mekanisme visa Mujamalah atau undangan. Jaksa menanyakan, apakah surat tersebut diterbitkan atas permintaan pihak tertentu. Muhadjir mengakui surat itu dibuat setelah adanya permintaan secara lisan. Ditanya lagi, apakah permintaan tersebut berasal dari Ketua Dewan Pembina Forum SATHU (Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah), Fuad Hasan Masyhur, Muhadjir menjawab, Fuad memang pernah minta secara lisan.
Mantan Menag ad interim Muhadjir Effendy mengaku tidak pernah meminta pertimbangan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait keputusan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada 2022. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Yaqut mengungkap, saat itu dirinya berada di Arab Saudi dan mempertanyakan apakah Muhadjir pernah menghubunginya melalui telepon atau meminta pertimbangan melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU).
“Apakah Pak Muhadjir, saudara saksi, pada waktu itu sempat menanyakan kepada saya atau meminta pertimbangan kepada saya? Karena pada waktu itu saya sudah di Saudi, mungkin via telepon atau melalui Dirjen PHU, misalnya menanyakan atau meminta pertimbangan, apakah 10.000 ini ditolak, diterima, dipindahkan ke Mujamalah, atau bagaimana? Sempat enggak, Pak Muhadjir?” tanya Yaqut. Muhadjir menjawab tidak pernah lakukan komunikasi dengan Yaqut. “Tidak, tidak, tidak sempat. Baik kepada saya maupun kepada jajaran saya, termasuk Dirjen PHU, tidak sempat melakukan komunikasi elektronik,” kata Muhadjir.
Eks Menag ad interim, Muhadjir Effendy mengungkap alasan Kemenag tidak mengambil tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada 2022. Menurut Muhadjir, keputusan tersebut tidak semata-mata disebabkan waktu yang tersedia sangat terbatas. Tetapi ada persoalan pembiayaan serta kesiapan tata kelola dan fasilitas jemaah di Arab Saudi yang turut menjadi pertimbangan.
“Pertama masalah pembiayaan. Karena itu kalau untuk menambah itu harus ada dana tambahan yang itu untuk prosesnya harus melalui rapat DPR. Dan yang itu tidak mungkin,” kata Muhadjir, saat menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (1/9) malam. Selain pembiayaan, Muhadjir juga menyebut persoalan tata kelola jemaah setelah tiba di Arab Saudi. Kemenag harus memastikan berbagai kebutuhan jemaah, mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi.
5. Kepala Bakom RI, M Qodari menjawab kritik Jubir Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso yang menyentil kinerja Bakom gara-gara tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap Presiden Prabowo Subianto turun. Qodari menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dari Sugiat itu. “Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari DPR RI, khususnya dari Pak Sugiat Santoso,” ujar Qodari, Selasa (1/9).
Qodari menjelaskan, kritikan dari Sugiat itu akan menjadi penyemangat untuk seluruh tim Bakom bekerja lebih kreatif dan maksimal. Ia mengakui, yang menjadi pekerjaan rumah bagi Bakom adalah komunikasi yang lebih proaktif dan sistematis. “Benar bahwa keperpihakan Presiden Prabowo pada rakyat sangat kuat, program kerja pemerintah juga sudah banyak yang berjalan, indikator-indikator fundamental ekonomi Indonesia juga baik,” kata Qodari.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra Sugiat Santoso menilai Bakom gagal membangun persepsi publik, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan, hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo dan pemerintah berada di bawah 50 persen, padahal sejumlah indikator kuantitatif menunjukkan kinerja pemerintahan Prabowo cukup baik.
“Ini menunjukkan Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif,” kata Sugiat dalam raker Kemensetneg, Senin (31/8). Menurut Sugiat, Bakom masih kalah dengan pihak-pihak luar dalam membangun pandangan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
6. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengklaim, DPR telah melakukan sejumlah langkah penanganan menyikapi bencana kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. “Ya, terkait dengan kekeringan ya, di terutama di Jawa Barat, DPR sudah mengantisipasinya,” kata Saan dalam konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9). Saan mengungkapkan pada Minggu lalu pimpinan DPR telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang dikunjungi antara lain Cirebon, Jawa Barat. “Hari Minggu yang lalu pimpinan DPR ke Cirebon, salah satu daerah yang sangat terdampak, bersama Dirjen SDA (Sumber Daya Air), bahkan dengan Balai, semua stakeholder, untuk sama-sama menangani daerah-daerah yang kekeringan,” ujarnya.
7. Kemenkes mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tembus 50.891 kasus sejak pada Juli hingga Agustus 2026. Plt. Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni mengatakan, pemantauan melalui sistem surveilans tersebut dilakukan sejak Juli ketika karhutla mulai meningkat. “Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451,” kata Andi, dalam konferensi pers bersama BNPB, Selasa (1/9). Andi mengungkap, dari total 50.891 kasus ISPA tersebut, 12.600 kasus terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun dan di atas lima tahun sebesar 38.291.
Kemenkes menyiapkan 1.891 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla”Kami sudah siapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas,” kata Plt. Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni, Selasa (1/9). Andi mengatakan, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi upaya pemerintah dalam mengantisipasi peningkatan kasus ISPA akibat paparan asap karhutla. “Kami menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan, menyiapkan Labkesmas sebanyak 87 laboratorium kesehatan masyarakat,” ucapnya.
8. Komnas HAM menilai pagu anggaran tahun 2027 belum cukup untuk menjalankan tugas lembaga itu, salah satunya menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Bahkan, alokasi anggaran untuk penyelidikan perkara dugaan HAM berat Rp0 pada 2027. Kondisi tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di gedung wakil rakyat, Jakarta, Selasa (1/9).
Mulanya, Anis menerangkan pada 2027 mendatang, lembaganya dan Komnas Perempuan mendapat pagu anggaran Rp133,5 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Komnas HAM sebesar Rp94,23 miliar, sedangkan Komnas Perempuan mendapatkan Rp39,30 miliar. “Anggaran ini sama dengan pagu indikatif Komnas HAM 2027 dengan postur anggaran yang tetap sama, yaitu tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan program dukungan manajemen, baik di Komnas HAM maupun di Komnas Perempuan,” kata Anis.
9. Ketua KPK Setyo Budiyanto angkat bicara soal kemungkinan periksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam kasus tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Setyo mengatakan pemanggilan seseorang dalam proses penyidikan dilakukan secara bertahap. Saat ini, penyidik masih memanggil sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara. “Pemanggilan itu kan pasti ada tahapnya, ya ada prosesnya. Kalau saat ini tentu kan yang dipanggil beberapa pihak yang paling berkaitan langsung, gitu,” kata Setyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Setyo mengatakan keputusan perlu atau tidaknya KPK panggil Bupati Bogor serta waktu pemeriksaan merupakan kewenangan penyidik. “Apakah nanti kemudian dipanggilnya kapan, apakah nanti setelah ada pemanggilan yang lain-lain dan seterusnya, itu menjadi tugas daripada penyidik untuk memastikan perlu dan tidaknya, kapan waktunya, ya dan nanti pasti disampaikan pada saat memang yang bersangkutan akan dipanggil,” ujarnya.
10. Menhut Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai sampai negara tetangga. Ia menyebut, asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa menyebar ke daerah lain. Tak hanya itu, ia juga mengklaim karhutla tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia. “Dan boleh dilihat ya, mungkin di sini (SiPongi) tidak terbaca. Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas,” kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (1/9).
“Kalau seandainya arah anginnya dari sini (ke bawah), ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sana juga akan masuk ke Indonesia. Karena memang asap nggak ada KTP-nya kira-kira gitu,” sambungnya. Raja Juli menyebut fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan warga Indonesia dari dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Pak Presiden mengatakan kepada kita, fokus utama pemerintah Indonesia di dalam penanganan karhutla adalah untuk keselamatan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menhut Raja Juli Antoni memprediksi, bulan September ini akan menjadi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kata dia, bulan ini sebagai periode krusial dalam penanganan karhutla. ‘’Karena September ini kita di puncak ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita,” kata Raja Juli.
Ia menyebut operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. “Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung kita masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kita minta saran dari OMC,” ujarnya.
Selain OMC, water bombing dan pasukan darat menjadi salah satu strategi penanganan karhutla. Ia meminta penempatan pasukan diatur berdasarkan lokasi yang memiliki banyak hotspot serta dilakukan pergantian personel untuk menjaga kondisi pasukan.
11. Anggota Komisi VI DPR Zulfikar Hamonangan menyoroti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai menanggung cicilan Dana Desa meski belum memperoleh modal usaha dan belum menjalankan kegiatan operasional. Ia mencontohkan kondisi KDKMP di wilayah Tangerang Raya yang menjadi dapilnya.
Menurut Zulfikar, berdasarkan data yang diterimanya, terdapat sekitar 350 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk namun hampir separuhnya disebut belum mendapatkan modal usaha. “Sehingga hari ini, hampir 50 persen dari Koperasi Merah Putih yang ada belum mendapatkan permodalan usaha kepada mereka,” kata Zulfikar rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi Ferry Julianto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/9).
12. Sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami keracunan usai menyantap MBG pada Selasa (1/9). Kini para korban menjalani perawatan di delapan rumah sakit rujukan. Salah satu santriwati berinisial SZ (15) mengaku menyantap MBG pada siang hari dengan menu nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel.
“Makan MBG jam 13.00 WIB. Yang dimakan nasi putih, telur orak-arik, tempe kayak bali, enggak pedes,” kata SZ di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, Selasa malam. SZ mengaku ada yang aneh dalam menu MBG siang itu. Terutama sayurnya terasa asam. Menjelang sore hari, ia pun mengaku mual, lemas dan pusing. “Sayur enggak habis, yang kecut dari sayurnya,” ucapnya.
Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam, Abdul Wahid Harun mengatakan, total santri di ponpes tersebut mencapai sekitar 1.000 orang, seluruhnya mengonsumsi MBG pada hari kejadian. “[Santri] sekitar 1.000, ya. Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya, kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda,” kata Wahid, Rabu (2/9) dini hari. Wahid menegaskan, kejadian ini di luar dugaan pihak pesantren. Ia mengonfirmasi, pemicu keracunan massal ini ialah makanan yang diolah SPPG di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, bukan dari makanan yang diolah pondok. (Harjono PS)
